Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menganalisis terkait dengan inkonsistensi atau diferensiasi pendapat hakim terkait dengan putusan-putusan atas Permohonan Kepailitan BUMN (Persero). Penulisan atas Tesis ini disusun dengan menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif. BUMN (Persero) merupakan salah satu bentuk BUMN di Indonesia yang terbagi atas saham dengan minimal kepemilikan 51% oleh negara. Penyertaan modal oleh negara kepada BUMN (Persero) berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga pertanggungjawaban pengelolaannya menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Maka dari itu, regulasi dan ketentuan dalam BUMN (Persero) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Adapun ketika BUMN (Persero) mengalami permasalahan keuangan dan berakhir menghadapi Kepailitan, timbul permasalahan mengenai status keuangan BUMN (Persero) maupun legalitas pihak yang dapat mengajukan Permohonan Kepailitan. Hingga saat ini belum ada pengaturan yang jelas terkait dengan entitas keuangan BUMN (Persero) dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Apabila mengacu pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengakibatkan muncul perbedaan konsepsi dalam memahami bisa atau tidaknya  BUMN (Persero) dinyatakan pailit.

---

This thesis analyzes the inconsistency of judges' verdict regarding Bankruptcy of State-Owned Enterprises. The thesis is using the Juridical-Normative research method. State-Owned Enterprises in Indonesia has a minimum of 51% ownership by the government. The state's capital injection into State-Owned Enterprises comes from separated state wealth, and therefore, its management accountability adheres to the principles of good corporate governance. Hence, regulations and provisions within State-Owned Enterprises follow the stipulations in Limited Liability Companies regulation. When State-Owned Enterprises face financial issues leading to bankruptcy, challenges arise concerning the financial status and the legality of parties eligible to file for bankruptcy. There is no clear regulation regarding the financial entities of State-Owned Enterprises in State’s Finance regulation. Referring to the State’s Treasury regulation is still not clear in differing conceptions in understanding whether a legal entity such as State-Owned Enterprises can be declared bankrupt or not."

"Indonesia merupakan negara yang sangat amat beragam dan kaya akan sumber daya hatinya. Bahkan, Indonesia merupakan negara megabiodiversity terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Akan tetapi, hingga saat ini peneliti Indonesia masih belum bisa menjadi pionir dalam bidang bioteknologi. Teknologi di Indonesia yang sangat tertinggal menjadi salah satu penyebab utama Industri bioteknologi sulit untuk bisa berkembang. Selama ini, Indonesia masih bergantung dengan negara luar dalam memanfaatkan sumber daya genetik yang menggunakan bioteknologi modern. Akibatnya Indonesia selama ini hanya menjadi negara penyedia sumber daya genetik untuk dimanfaatkan dan diolah bioprospektor asing. Permasalahan lain yang menyebabkan sulit berkembangnya bioprospeksi ialah masih terjadi praktek biopiracy di Indonesia. Peran dari pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini dan mendorong proses bioprospeksi untuk perkembangan industri bioteknologi di Indonesia sangatlah penting. Maka dari itu, diperlukan kerangka hukum yang ideal untuk bisa memajukan bioprospeksi oleh bioprospektor Indonesia dalam membangun industri bioteknologi yang mandiri.

---

Indonesia is a country that is very diverse and rich in its heart resources. In fact, Indonesia is the second-largest mega biodiversity country in the world after Brazil. However, Indonesian researchers have not yet been able to become pioneers in the field of biotechnology. Technology in Indonesia, which is very behind, is one of the main reasons why the biotechnology industry is difficult to develop. So far, Indonesia still depends on foreign countries in utilizing genetic resources using modern biotechnology. As a result, Indonesia has been the only country providing genetic resources to be utilized and processed by foreign bioprospectors. Another problem that makes it difficult is the practice of biopiracy in Indonesia. The role of the government in overcoming these problems and encouraging the bioprospection process for the development of the biotechnology industry in Indonesia is very important. Therefore, an ideal legal framework is needed to promote bioprospection by Indonesian bioprospectors in building an independent biotechnology industry.

"