Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Latar belakang : Sekuel Tuberkulosis (TB) adalah deformitas permanen sebagai gejala sisa pada pasien yang telah menjalani pengobatan TB lengkap atau sudah dinayatakan sembuh. Pembedahan merupakan tata laksana efektif sekuel TB, meski tidak terbebas dari komplikasi. Penelitian ini ditujukan melakukan evaluasi peran pemberian OAT terhadap komplikasi pascabedah, dan menilai pengaruh riwayat Diabetes mellitus (DM), merokok dan status gizi kurang terhadap kejadian komplikasi pascabedah kasus sekuel TB. Metode : Dilakukan suatu studi kohort retrospektif pada pasien pasien yang menjalani operasi sekuel TB di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan dalam periode 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2019. Faktor pemberian OAT, riwayat DM, kebiasaan merokok dan status gizi kurang serta pengaruhnya pada komplikasi pascabedah merupakan variabel penelitian. Dilakukan uji statistik dengan kemaknaan p<0,05. Hasil : Sebanyak 58 subjek dilibatkan sebagai sampel penelitian. Komplikasi pascabedah terjadi pada 36 (62,1%) subjek. OAT diberikan pada 26 (44,8%) subjek. Pemberian OAT menurunkan odds kejadian komplikasi yang bermakna secara statistik rasio odds 0,06 (0,01-0,24); p < 0,001 Simpulan : Pemberian OAT pascabedah menurunkan kejadian komplikasi pascabedah secara bermakna. Komplikasi pascabedah lebih banyak terjadi pada pasien yang tidak menerima OAT pascabedah ......Introduction: Tuberculosis (TB) sequelae are permanent deformities identified as residual signs after completion of TB treatment or cured TB cases. Surgery has been demonstrated to be an effective treatment of TB sequelae albeit with possible post-surgical complications. This study aimed to assess the role of antituberculosis chemotherapy in postoperative complications and to evaluate the impact of diabetes mellitus (DM), smoking and nutritional status on the incidence of postoperative complications. Method: A retrospective cohort trial was conducted on patients who underwent surgery of TB sequelae at the Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan from January 1, 2016 to December 31, 2019. Administration of antituberculosis chemotherapy, diabetes mellitus (DM), smoking habits, nutritional status and their effects on postoperative complications were evaluated. Statistical analysis concluded to be significant if p<0.05. Results: A total of 58 subjects were included in the study. Postoperative complications were observed in 36 (62.1%) subjects. Antituberculosis chemotherapy was administered to 26 (44.8%) subjects. Post-surgical administration of antituberculosis drug reduced the likelihood of complications [OR 0.06, 95% CI 0.01-0.24, p <0.001). Conclusion: Antituberculosis chemotherapy significantly reduced the occurence of postoperative complications. Patient who encountered postoperative complication tend not to receive antituberculous chemotherapy

Abstrak :
Undang-undang Rumah Susun mengakomodir perkembangan Rumah Susun Campuran dengan adanya konsep Rumah Susun untuk Hunian dan Bukan Hunian sebagaimana diatur dalam Ketentuan Penjelasan Pasal 1 Angka 1 jo. Pasal 24 Undang-undang Rumah Susun dan Pasal 54 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988. Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 jo. Pasal 3 Undang-undang Rumah Susun maka tujuan utama peruntukan Rumah Susun adalah untuk hunian dan pemukiman sehingga eksistensi Rumah Susun Campuran jangan sampai menempatkan penghuni dalam posisi yang terpinggirkan dan lemah posisi tawarnya terhadap Pengembang (Developer) sebagai pihak yang dominan karena berdasarkan Nilai Perbandingan Proporsional (NPP) memiliki suara mayoritas dalam Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS). Kenyataan ini yang perlu menjadi perhatian bersama dan dicari solusinya agar aspirasi serta kepentingan Penghuni sebagai pihak yang seyogianya diutamakan tidak terpinggirkan. Tidak selamanya masalah Rumah Susun Campuran dapat diatasi dengan peraturan yang ada/berlaku mengingat perkembangan masalah-masalah/konflik yang timbul. PPRS Rumah Susun Campuran sebagai badan hukum memiliki peran yang vital sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi Penghuni [Ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Undang-undang Rumah Susun] didasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPRS. Otonomisasi Sistem Organisasi PPRS dilaksanakan dalam rangka menerapkan azas keseimbangan dan keadilan dalam pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing Kelompok Satuan Rumah Susun. Dalam hal ini Koordinasi dan musyawarah menjadi esensi dari PPRS sebagai wadah permufakatan yang dapat dilihat dari contoh Rumah Susun Campuran sebagai studi kasus adalah PPRS One Pacific Place di mana pembentukan Badan Otonomi berupa Kelompok Satuan Rumah Susun telah menyelesaikan permasalahan antara penghuni dan Developer yang telah berlarut-larut selama 2 (dua) tahun. ......Strata Title Law accommodates the development of Combination Strata Title with the presence of concept of Residential and Non Residential Strata Title as stipulated in the Provision of Elucidation of Article 1 in conjunction of Article 24 of the Strata Title Law and Article 54 Paragraph (4) of Government Regulation Number 4 of the Year 1988. The main objective of allocation of Strata Title is for residential and housing purposes. Therefore the existence of Combination Strata Title should not put the residents in a marginalized position and in a weak bargaining position against the Developer as the dominant party, because based on the Proportional Ratio (NPP), the Developer has the majority votes in the Association of Residents of Strata Title (PPRS). Problems/conflicts of life in Strata Title cannot always be overcome by means of the existing/prevailing regulations because sometimes they are not clear or insufficiently stipulate such issues; there are sometimes non existence of regulation considering the development of the arising problems/conflicts. PPRS of Combination Strata Title as a Legal Entity has a vital role as the means to fight for the interest and aspiration of Residents since, legally [Provision of Article 19 Paragraph (2) of Strata Title Law] based on the Articles of Association and By-Laws (AD/ART) of PPRS. Automation of Organizational System of PPRS is carried out in the framework of applying the principle of fair and balance in the fulfillment of rights and obligations of each Strata Title Unit Group. In this case the Coordination and deliberation become the essences of PPRS as the media of consensus which can be observed from the sample of Combined Strata Title as the case study, i.e., PPRS One Pacific Place, in which the establishment of the Autonomous Body in the form of Strata Title Unit Group has settled long protracted issues between the residents and Developer that have been ongoing for 2 (two) years.

Abstrak :
Semua untuk kaum laki-laki dan tidak ada sesuatu pun untuk kaum perempuan, itulah hukum dan ajaran kami” merupakan cuplikan kalimat dalam surat Kartini kepada Stella M. Zeehandelaar tanggal 6 November 1899 ketika beliau mencoba untuk menggambarkan kondisi hukum dan kebudayaan yang berlaku di Indonesia saat itu. Ternyata setelah lewat lebih dari seabad kondisi hukum di Negara ini tidak kunjung mengalami perubahan. Hukum masih tetap untuk kaum laki-laki dan kondisi hukum yang demikianlah yang melegitimasi penindasan terhadap kaum perempuan, termasuk dalam bentuk prostitusi. Prostitusi merupakan salah satu manifestasi ketidakadilan gender dan ketidakadilan itu sudah melembaga bahkan sampai ke hukum. Kondisi tersebut mengakibatkan pengalaman perempuan pekerja seks komersial tidak dipertimbangkan dalam rangka pembentukan hukum. akibatnya, hukum gagal memberikan perlindungan yang perempuan pekerja seks perlukan untuk melawan penindasan. Penelitian ini menerapkan inti gagasan dari pendekatan hukum berperspektif perempuan untuk menganalisa Pasal 505 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai salah satu dasar dilakukannya razia terhadap pekerja seks komersial, dan Peraturan Daerah (Perda) Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran, khususnya Pasal 4 Perda tersebut. Dengan demikian akan terlihat bahwa kedua Peraturan Perundang-undangan tersebut tidak mampu memberikan keadilan bagi perempuan pekerja seks komersial, yang mengakibatkan mereka tidak dapat menikmati hak-hak dasarnya dan tidak memperoleh perlindungan hukum. Selanjutnya kasus pengalaman perempuan pekerja seks komersial, yang diperoleh dari wawancara, digunakan sebagai unit analisis untuk melihat hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki. Kerangka analisis yang dipergunakan untuk memfokuskan analisa pengalaman perempuan pekerja seks komersial adalah kerangka yang dibentuk dari teori-teori yang disampaikan oleh Louise Brown dalam bukunya yang berjudul Sex Slaves, yang merupakan hasil penelitiannya terhadap sindikat perdagangan perempuan di Asia. Dengan menarik pengalaman perempuan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan hukum, maka diketahui bahwa upaya memutus mata rantai suatu jaringan prostitusi tidak tepat sasaran jika menyerang pekerja seks komersial yang tidak lain hanya sekedar komoditas industri seks, yang perannya mudah tergantikan, dan mengabaikan aktivitas para pengelola dan konsumen industri seks. Hukum yang tepat sasaran adalah hukum yang berpihak kepada perempuan pekerja seks komersial bukan hanya sekedar hukum yang netral dan tidak berpihak, yang sesungguhnya malah melakukan legitimasi penindasan terhadap perempuan.

Abstrak :

ABSTRAK
Remaja Amerika merasa iklan rokok Marlboro ditujukan pada mereka, di lain pihak, produsen Marlboro membantah mentargetkan remaja sebagai konsumen Marlboro. Bagaimana di Indonesia?

Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara diskrepansi konsep-diri remaja dengan citra merek terhadap pemilihan merek rokok Marlboro.

Penelitian dilakukan pada 129 orang remaja berusia I2 sampai I8 tahun di Bogor dan sekitarnya. Alat yang digunakan adalah kuesioner yang dibuat berdasarkan aturan skala semantic diferensial Osgood & Tannenbaum, dengan skala yang bipolar.

Hasil yang diperoleh ternyata ada hubungan yang signifikan antara kedekatan konsep-diri aktual remaja dan citra merek Marlboro dengan pilihan rokok merek Marlboro. Skor hubungan terbesar ada pada konsep-diri ideal. Jadi bagaimana seseorang ingin menjadi, dekat dengan citra merek Marlboro dan berhubungan dengan pilihan merek Marlboro.

Sebagai hasil tambahan diperoleh gambaran citra Marlboro (citra berkelas), gambaran konsep-diri remaja (citra menyenangkan), dan gambaran kedekatan citra Marlboro dengan konsep-diri remaja.

Abstrak :
[ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak perusahaan yang termasuk dalam indeks syariah terhadap struktur modal perusahaan. Pengukuran tingkat leverage menggunakan proksi debt to equity ratio (DER), dan jangka waktu utang dengan proksi short term debt (STD). Kemudian dilihat pengaruhnya pada kinerja perusahaan dengan proksi return on equity (ROE), dan market to book ratio (MBR). Penelitian ini menggunakan data 640 perusahaan non finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Bursa Malaysia dengan priode tahun 2011 hingga 2014. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel melalui metode OLS Pooled dengan Generalized Least Square (GLS). Penelitian menghasilkan dua kesimpulan yang pertama, jenis perusahaan berbasis syariah merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan struktur modal perusahaan yang kedua pada akhirnya faktor determinan struktur modal ini juga mempengaruhi kinerja perusahaan.

---

ABSTRACT
The purpose of this study to examine the impact of the companies include in the index shariah on firm capital structure. Measuring the level of leverage using proxy debt to equity ratio (DER), and short-term debt (STD). Then see the effect on the performance of companies with proxy return on equity (ROE), and market-to-book ratio (MBR). This study uses data 640 non-financial companies listed on the Indonesian Stock Exchange (BEI) and Bursa Malaysia from 2011 to 2014. The regression model in this research is panel data and Pooled OLS method with Generalized Least Square (GLS). There are two conclusions first, of sharia-based company is a factor that can influence the selection of the company's capital structure at the end of this capital structure determinant factors also affect the firm performance;The purpose of this study to examine the impact of the companies include in the index shariah on firm capital structure. Measuring the level of leverage using proxy debt to equity ratio (DER), and short-term debt (STD). Then see the effect on the performance of companies with proxy return on equity (ROE), and market-to-book ratio (MBR). This study uses data 640 non-financial companies listed on the Indonesian Stock Exchange (BEI) and Bursa Malaysia from 2011 to 2014. The regression model in this research is panel data and Pooled OLS method with Generalized Least Square (GLS). There are two conclusions first, of sharia-based company is a factor that can influence the selection of the company's capital structure at the end of this capital structure determinant factors also affect the firm performance, The purpose of this study to examine the impact of the companies include in the index shariah on firm capital structure. Measuring the level of leverage using proxy debt to equity ratio (DER), and short-term debt (STD). Then see the effect on the performance of companies with proxy return on equity (ROE), and market-to-book ratio (MBR). This study uses data 640 non-financial companies listed on the Indonesian Stock Exchange (BEI) and Bursa Malaysia from 2011 to 2014. The regression model in this research is panel data and Pooled OLS method with Generalized Least Square (GLS). There are two conclusions first, of sharia-based company is a factor that can influence the selection of the company's capital structure at the end of this capital structure determinant factors also affect the firm performance]

Abstrak :
ABSTRACT
Skripsi ini berangkat dari banyaknya jumlah kasus kecelakaan lalu lintas jalan dalam setahun di Indonesia. Dari banyaknya kasus tersebut, hanya sedikit yang mengajukan gugatan tuntutan ganti kerugian secara perdata. Hal ini menyebabkan kurang berkembangnya hukum mengenai cedera pribadi di Indonesia. Jenis kerugian yang dapat dimintakan ganti rugi di Indonesia pun tidak pernah dituliskan secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu kita perlu melakukan pembelajaran mengenai pengaturan tuntutan ganti kerugian dalam gugatan cedera pribadi (personal injury) pada kecelakaan lalu lintas di Inggris sebagai induk dari negara dengan sistem hukum common law. Dalam gugatan personal injury di Inggris dapat ditemukan pemikiran yang matang mengenai prinsip penggantian kerugian tersebut serta jenis-jenis kerugian yang dapat dimintakan dalam penggantian kerugian tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Indonesia perlu membuat pengaturan yang lebih rinci mengenai penggantian kerugian dalam perkara cedera pribadi dalam kecelakaan lalu lintas.

---

ABSTRACT
This thesis departs from the large number of road traffic accidents in a year in Indonesia. Of the many cases, only a few have filed claims for civil compensation. This has led to a lack of legal development regarding personal injury in Indonesia. The type of loss that can be requested for compensation in Indonesia has never been written clearly in the laws and regulations in Indonesia. Therefore we need to learn about regulating compensation claims in personal injury in traffic accidents in the United Kingdom as the origin of a country with a common law legal system. In personal injury claims in the UK, careful thought can be found regarding the principle of compensation and the types of losses that can be requested in the compensation. The result of this study is that Indonesia needs to make more detailed arrangements regarding compensation for personal injury cases in traffic accidents.

Abstrak :
Gudang memainkan peran strategis dalam menjaga kelancaran dan efisiensi rantai pasok secara keseluruhan. Oleh karena itu, perusahaan yang ingin tetap kompetitif dalam menghadapi persaingan bisnis yang ketat perlu mengevaluasi dan memastikan terjadinya peningkatan berkelanjutan pada kegiatan gudang. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur kinerja rantai pasok gudang barang jadi sebuah perusahaan makanan dan minuman kesehatan di Indonesia sebagai acuan untuk mengusulkan strategi yang diperlukan dalam peningkatan kinerja. Terdapat 25 indikator kinerja yang diukur dalam penelitian ini yang terbagi ke dalam tiap level pada kerangka model Supply Chain Operation Reference (SCOR). Dari hasil pengukuran, diperoleh nilai rata-rata kinerja rantai pasok gudang barang jadi perusahaan pada tahun 2023 sebesar 63.78% yang masuk ke dalam kategori ‘Average’ menurut sistem monitoring dengan traffic light system. Setiap indikator kinerja kemudian dipetakan ke dalam kuadran Importance Performance Analysis (IPA) untuk mengidentifikasi indikator kinerja yang harus menjadi prioritas perbaikan. Berdasarkan kuadran IPA, diperoleh 4 indikator kinerja yang memiliki kepentingan cukup tinggi namun performanya belum baik, yaitu finished goods inventory level, inventory days on hand, orders received on time, dan delivery fill rate. Adapun strategi peningkatan kinerja yang diajukan kepada perusahaan yakni penggunaan metode peramalan yang lebih akurat dan penerapan sistem manajemen persediaan dengan integrasi IoT dan RFID. ......Warehouse plays a strategic role in maintaining the smoothness and efficiency of the overall supply chain. Therefore, companies aiming to remain competitive in facing tough business competition need to evaluate and ensure continuous improvement in warehouse activities. This research was conducted to measure the supply chain performance of a finished goods warehouse in a health food and beverage company in Indonesia, as a reference to propose necessary strategies for improvement. There are 25 performance indicators measured in this study, categorized into each level of the Supply Chain Operation Reference (SCOR) model framework. The results show the average performance score of the company's finished goods warehouse supply chain in 2023 was 63.78%, classified as 'Average' according to the traffic light monitoring system. Each performance indicator was then mapped into the Importance Performance Analysis (IPA) quadrant to identify priority areas for improvement. Based on the IPA quadrant, 4 performance indicators were identified as having high importance but inadequate performance, namely finished goods inventory level, inventory days on hand, orders received on time, and delivery fill rate. The proposed strategies for performance improvement include the use of accurate forecasting methods and the implementation of inventory management systems with IoT and RFID integration.