Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK. Skripsi ini mengenai kajian terhadap Katalog Dalam Ter_bitan (KDT) Indonesia. KDT ditetapkan sebagai program di Indonesia sejak tahun 1985. Perpustakaan Nasional telah ditunjuk sebagai pelaksana dan koordinator pembuatan KDT Indonesia. Masih ada bebera_pa penerbit membuat sendiri KDT untuk terbitannya. Tujuan skripsi ini untuk mengetahui bagaimana Perpusta_kaan Nasional melaksanakan kerjasama ini, bagaimana pener_bit-penerbit di Indonesia mengikutinya serta untuk mengeta_hui sampai dimana keseragaman KDT Indonesia tercapai. Penelitian dilaksanakan pada penerbit-penerbit Karuni_ka Universitas Terbuka, lnti Idayu Press dan penerbit Balai Pustaka. Pembuatan KDT Perpustakaan Nasional dipakai sebagai arahan pokok pembuatan KDT Indonesia. Setelah data-data diperoleh dari sampel yang telah ditentukan, dilakukan analisa hasil penelitian dan akhirnya dida_pat kesimpulan dari skripsi ini sehingga dapat diketahui ba_gaimana Perpustakaan Nasional melaksanakan pembuatan KDT dii_kuti oleh penerbit-penerbit di Indonesia dan terdapatnye pengatalogan KDT Indonesia yang belum seragam, walaupun keti_dakserasian itu hanya dalam hal-hal.yang kurang prinsip atau pada formal pengetikannya saja."

"ABSTRAKLaporan Magang ini bertujuan untuk menjelaskan analisis fundamental dalam bentuk model bisnis kepada PT. CDGR yang diusulkan oleh penulis. Laporan magang ini fokus pada model bisnis mengenai peluang pasar, pesaing, dan strategi-strategi untuk PT. CDGR. PT. PRNP Group menggunakan bisnis model tradisional sederhana dimana tujuan dari model ini adalah untuk meningkatkan pemahaman akademis tentang bagaimana perusahaan dapat berkembang melalui penilaian ulang, pengembangan, dan memasuki celah-celah yang ada di dalam pasar yang tersedia. Berdasarkan hasil analisis model bisnis yang dilakukan, pendekatan label putihlah yang merupakan pilihan yang paling memungkinkan.ABSTRACTThe Internship report aims to explain the fundamental analysis in a business model for PT. CDGR which is proposed by the author. The report focuses on the business model regarding market opportunities, the competitors, and strategies that PT. CDGR can imply. PT. PRNP Group uses a conventional business model where the objective of the model is to increase scholarly understanding on how the company can evolve through reassessment, development, and entering market gaps that are available. Based on the results of the business model analysis conducted, undertaking a white label approach is the most probable option."

"Usaha kecil dan menengah (UKM) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) dan penciptaan lapangan kerja. Namun akibat dampak pandemi COVID-19, kontribusi UKM terhadap PDB menurun. Transformasi digital menjadi solusi yang diusulkan untuk menghadapi tantangan ini. Banyak UKM telah mengadopsi digitalisasi, meskipun menghadapi kendala seperti pemasaran produk, akses permodalan, persediaan bahan baku, dan adopsi teknologi digital. Peluang digitalisasi termasuk peningkatan efisiensi dan akses pasar global melalui internet yang meluas di Indonesia. Rekomendasi strategis meliputi implementasi sistem manajemen produksi terintegrasi, pemindaian dan digitalisasi dokumen, analisis data pelanggan, dan pelatihan keterampilan digital dasar. Studi ini menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk merancang strategi transformasi digital, dengan fokus utama pada perencanaan proses bisnis internal UKM pakaian jadi. Langkah-langkah strategis diusulkan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan adaptabilitas, termasuk penggunaan teknologi yang tepat, pelatihan karyawan, dan restrukturisasi organisasi. Tujuan jangka pendek (6-12 bulan) dan jangka panjang (5 tahun) telah ditetapkan untuk membantu UKM mencapai kematangan transformasi digital yang lebih tinggi. Dengan fokus pada proses bisnis internal, langkah-langkah ini diharapkan dapat membawa UKM pakaian jadi ke tingkat yang lebih maju dalam era digital.

---

Small and medium enterprises (SMEs) play an important role in the Indonesian economy, making a significant contribution to gross domestic product (GDP) and job creation. However, due to the impact of the COVID-19 pandemic, the contribution of SMEs to GDP has decreased. Digital transformation is a proposed solution to overcome this challenge. Many SMEs have adopted digitalization, even though they face obstacles such as product marketing, access to capital, raw material supplies, and the application of digital technology. Digitalization opportunities include increasing efficiency and expanding global market access via the internet in Indonesia. Strategy recommendations include implementing an integrated production management system, document scanning and digitization, customer data analysis, and basic digital skills training. This study uses the Analytic Hierarchy Process (AHP) method to design a digital transformation strategy, with the main focus on planning the internal business processes of apparel SMEs. Strategic measures are proposed to increase efficiency, productivity, and adaptability, including appropriate use of technology, employee training, and organizational reconstruction. Short-term (6-12 months) and long-term (5 years) goals have been set to help SMEs achieve higher digital transformation maturity. By focusing on internal business processes, these steps are expected to bring SME clothing to a more advanced level in the digital era."

"laki-laki mulai berkembang sekitar abad ke 20-an pada masyarakat Barat sebagai budaya troseksualitas, dan menjadi suatu hal yang lebih umum setelah kemajuan dari sub-budaya perfilman dan busana. Padahal, makeup lebih dikenal dengan tampilan feminin dan MUA identik sebagai pekerja perempuan yang secara tidak langsung memunculkan diskriminasi kepada MUA laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana laki-laki m enampilkan maskulinitasnya ketika bekerja dan di kehidupan sehari-hari sebagai MUA dan bagaimana mereka membentuk maskulinitasnya. Penelitian ini menggunakan metode etnografi yang dilakukan di dua daerah yaitu Depok dan Garut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laki-laki yang berprofesi sebagai MUA menampilkan performance yang diekspresikan melalui gender yang dimunculkan oleh individu dalam suatu situasi tertentu, mereka memperlihatkan genderin dan de-gendering yang kemudian membentuk maskulinitas baru versi mereka.

---

The male makeup artist began to develop around the 20th century in Western societies as a culture of metrosexuality, and became more common after the advancement of the film and fashion sub-culture. In fact, makeup is better known for its feminine appearance and makeup artist is identical as a female worker who indirectly raises discrimination to male makeup artists. This study aims to describe how men display their masculinity when working and in their daily lives as makeup artists and how they shape their masculinity. This research uses ethnographic methods conducted in two regions namely Depok and Garut. The results of this study indicate that men who work as makeup artists display performance expressed through gender that is raised by individuals in a particular situation, they show re-gendering and de-gendering which then forms their new version of masculinity."

"HIV (Human Immunodeficiency Virus) merupakan virus infeksi berbahaya yang tidak dapat disembuhkan. Penularan infeksi HIV melalui jarum suntik rentan terjadi dalam komunitas pecandu narkoba suntik (Injecting Drug Users / IDU) yang saling berbagi jarum suntik dalam grup ?sahabat?. Penulisan ini membahas perilaku penyebaran infeksi HIV pada komunitas IDU melalui model matematika berdasarkan model klasik epidemik SIR (Susceptibles, Infectious, Recovered). Model menggunakan asumsi bahwa pecandu yang menyadari sudah mengidap AIDS tidak ikut berbagi jarum suntik dalam komunitas IDU. Model penyebaran infeksi HIV pada komunitas IDU memperhatikan kekuatan infeksi dengan mekanisme pertukaran jarum suntik. Untuk menganalisa perilaku penyebaran infeksi HIV pada komunitas IDU, model dianalisa dengan menentukan basic reproduction ratio ( ) dan dua titik kesetimbangan yaitu titik kesetimbangan bebas infeksi dan titik kesetimbangan epidemik. Analisa sistem dinamik dilakukan dengan menganalisa basic reproduction ratio ( ) untuk menentukan kestabilan dari titik kesetimbangan bebas infeksi dengan menggunakan teorema kestabilan global Lyapunov dan kestabilan titik kesetimbangan epidemik dengan teorema kestabilan lokal dan didukung oleh kriteria Bendixon-Dulac. Hasil penelitian menunjukkan bahwa infeksi HIV mewabah pada komunitas IDU jika R⍺ > 1, sedangkan jika R⍺ ≤ 1 maka infeksi HIV tidak mewabah pada komunitas IDU.

---

Human immunodeficiency Virus (HIV) is a dangerous infection virus that cannot be recovered. The spreading of HIV infection through drug injecting equipment (DIE) is susceptible for Injecting Drug Users (IDU) Community who shared drug injecting equipment for the ?friendship? group. This paper explains the behavior of HIV transmission among community of IDU through by mathematical models based on classical epidemic models SIR (Susceptibles, Infectious, Recovered). Model uses assumption that the users who aware suffered AIDS will not share drug injecting equipment among IDU community. Models for HIV transmission among IDU community notice the mechanism of exchange of a drug injecting equipment. To analyze the behavior of HIV transmission among IDU community, models is going to be analyze by determine the basic reproduction ratio and two equilibriums which are disease-free equilibrium and epidemic equilibrium. Dynamic system analysis can be done by analyze of basic reproduction ratio to determine the stability of disease-free equilibrium by Lyapunov global stable theorem and the stability of epidemic equilibrium by local stable theorem with Bendixon-Dulac criterion. As the results of this paper, Infection of HIV become an epidemic on IDU community if R⍺ > 1, whereas HIV is not an epidemic on IDU community if R⍺ ≤ 1."

"Latar BelakangLama mengemudi lebih dari 8 jam per hari, serta berbagai faktor pekerjaan lain, seperti posisi kerja dapat menimbulkan nyeri lutut akul pada pengemudi taksi. Pada taimn 2000, di Taipei telah di lakukan penelitian kesehatan untuk pengemudi taksi, di dapatkan prevalensi nyert lutut pada yang mengemudi lebih dari I 0 jam sebesar 22%,Mctode penclitianDesain peneiitian ini adalah potong lintang. Pemilihan subyek dilakukan secara consecutive pada pekerja yang datang ke pool saat studi dilakukan. Terpilih 300 sampel dari populasi beijumlah 1349 orang. Variabel dependen adalah nyeri lutut akut, dan variabel independen adalah umur, pendidikan, status gizi, kebiasaanolah raga, riwayat berhenti berolah raga, pekerjaan tambahan, lama rnengemudi, masa kerja, siklus kerja, proporsi macet, pencapaian target penghasiian, shift kerja, besar sudut fleksi lutut sewaktu menglnjak pedal. Pengumpulan data· dHakukan dengan pengisian kuisloner,logsheet dan body map, perneriksaan fisik, pengukuran kedua sudut lutut.HasilDari 300 responden, didapatkan 95 orang (31,7%) mengalami nyeri lutut akut, diantaranya 14,7% nyeri lutut kanan saja, 27,37% nyeri lutut kiri saja dan 57,89% nyeri lutut kanan dan kiri. Pada analisis bivariat tidak ditemukan adanya hubungan bennakna dari 13 variabel tcrsebut dengan terjadinya nyeri lutut Ada 5 dari 13 variabel, yang diikutsertakan dalam analisis multivariat dan tidak didapatkan faktor dominan terjadinya nyeri lutut akut. Tetapi dari analisis antara besar sudut lutut kiri dengan nyeri lulut akut pada sendi lutut kiri, didapatkan hubungan yang bermakna (OR= 1,904 CI 1,028-3,530).

---

BackqroundDriving for more than 8 hours and other work factors, such as awkward position can cause acute knee pain among taxi drivers. A research conducted in Taipei (2000) found the prevalence of knee pain among drivers that drove more than 10 hours per day was 22%.Research method:This study used a cross sectional design. Subjects were selected consecutively among drivers that arrived in the pooL A sample of 300 drivers were selected from 1349. The dependent variable was acute knee pain, and independent variables were age, education, nutritional status, exercise habits, history of quitting exercising, extra work, period of driving working period, duty cycle, proportion of traffic jam, achievement of target, working shifts, knee flexion angle. Data collection was conducted using questionnaire. log sheet and body map, physical examination, and measurement of both the knee angles .ResultOf the 300 respondents, 95 people (3l.7%) experienced acute knee pain, 14.7% of had only right knee pain, 27.37% left knee pain only and 57.89"/o right and left knee pain. Bivariate analysis did not reveal any significant relationship of 13 variables with the occurrence of knee pain. There are five of the 13 variables, which is included in multivariate analysis and no dominant factors of acute knee pain were found. But on the analysis of angle of the left knee with acute knee pain in the left knee joint, a significant relationship (OR 1.904 Cl 1.028 to 3.530)."

"Data panel tidak lengkap merupakan kumpulan data dari beberapa individu yang terobservasi dari waktu ke waktu dimana pada setiap waktu banyaknya individu yang terobservasi berbeda-beda. Dalam tugas akhir ini akan dibahas mengenai penaksiran parameter model regresi data panel tidak lengkap dengan komponen error dua arah. Komponen error model data panel tidak lengkap diasumsikan NIID (Normal Independent Identically Distributed). Dalam penaksiran parameter model regresi data panel tidak lengkap diperlukan taksiran komponen variansi error. Oleh karena itu, sebelum menaksir parameter model akan ditaksir komponen variansi error terlebih dahulu. Penaksiran komponen variansi error dilakukan dengan menggunakan metode Minimum Variance Quadratic Unbiased Estimation (MIVQUE). Selanjutnya, parameter model ditaksir dengan metode Maximum Likelihood Estimation (MLE)"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembedaan kewenangan lembagapemerintah non kementerian (LPNK) yang dibentuk Pemerintah atas perintahundang-undang dengan LPNK yang dibentuk Pemerintah tidak atas perintahundang-undang dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Dalampenelitian ini akan didalami atas dasar apa LPNK yang dibentuk Pemerintah tidakatas perintah undang-undang tidak memiliki kewenangan untuk membentukperaturan perundang-undangan atas nama LPNK tersebut. Selanjutnya, bagaimanakedudukan produk hukum yang ditetapkan oleh LPNK tersebut dalam sistemperundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitianhukum yuridis normatif.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pembedaankewenangan LPNK yang dibentuk Pemerintah atas perintah undang-undangdengan kewenangan LPNK yang dibentuk Pemerintah tidak atas perintah undangundangdalam membentuk peraturan perundang-undangan adalah karena atribusikewenangan, sebagai dasar konstitusional yang bersifat formal, hanya dapatdimiliki oleh badan, lembaga, atau komisi yang diberi kewenangan oleh UUD1945 atau undang-undang. Dengan demikian, hanya LPNK yang dibentukberdasarkan perintah UUD 1945 atau undang-undang lah yang memilikikewenangan membentuk peraturan perundang-undangan atas nama LPNKtersebut. Sedangkan LPNK yang dibentuk Pemerintah tidak atas perintah undangundangbukan merupakan lembaga yang berwenang untuk membentuk peraturanperundang-undangan. Dengan demikian, produk hukum yang dihasilkan bukanmerupakan jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011, melainkan merupakan peraturankebijakan (beleidsregel) yang mengikat umum secara tidak langsung. Untuk itu,perlu dilakukan pencerahan kembali bagi kementerian dan LPNK mengenaisistem perundang-undangan Indonesia yang membatasi badan-badan apa sajayang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Penelitian ini jugamenyarakankan agar UU Nomor 12 Tahun 2011 mengatur dengan tegas materimuatan jenis peraturan perundang-undangan yang termasuk ke dalam Pasal 8 ayat(1) agar tidak semua materi muatan pengaturan dituangkan dalam bentukperaturan perundang-undangan dan diundangkan ke dalam Berita NegaraRepublik Indonesia

---

ABSTRACTThis research aims to analyze about any difference of the non-ministerialgovernment institutions (LPNK) constructed by the government under commandof act with the non-ministerial government institutions under non-mandatorydecree by act to formulate legislation. Questions of this research are what is thereasons of the under non-mandatory LPNK which has not the authority to makeregulations, and what is the status of the law products made by such LPNK in theIndonesian legislation system? This research is a normative juridical law methodThe results of this research show that reasons of differences between mandatoryLPNK and non-mandatory LPNK to formulate legislation are regard to theproblem of required attribution of authority as constitutional consideration formaking regulations is formally conferred by the Constitution of 1945 or an act toany board, institution, or commission. This means that only the mandatory LPNKhas exclusively authorized to make legislation, while the non-mandatory LPNKestablished by the government without order of the act is non-authorizedinstitutions. By this reason, the legal status of legislative products of the nonmandatoryLPNK are not kind of legislations referred to Article 8 paragraph 1 ofthe Act Number 12 of 2011, but only should be deemed as any kind of policy rules(beleidsregels), which has indirectly legally binding force. It is needed, therefore,to support legal awareness activities for the ministries and LPNK with regard tothe doctrine of Indonesian legislative system concerning to what institutions canbe conferred the attribution of authority of making regulations. Result of thisresearch also recommend for the Act Number 12 of 2011 to describe in detailswhat the legal substance can be included according to the Article 8 paragraph 1,in order to understand that not all legal substances can be drafted as regulationsand published in the State Bulletin of the Republic of Indonesia"