Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Buku ini bercerita mengenai agama Islam sebagai sebuah risalah, prinsip, hukum dan peraturan dalam Islam."

"Ekonomi APEC belum menerapkan penurunan tarif secara progresif dalam pola perdagangannya. Hal ini dapat menghambat potensi perdagangan yang ada diantara ekonomi APEC. Tujuan penelitian ini adalah melihat dampak penurunan tarif terhadap ekspor Indonesia ke ekonomi APEC menggunakan 2 metode yang berbeda. Metode Pertama menggunakan model gravitasi untuk melihat dampak penurunan tarif secara aggregat. Metode kedua menggunakan model SMART untuk melihat dampak penurunan tarif secara sektoral. Hasil dari penelitian ini adalah tarif secara signifikan menghambat ekspor Indonesia secara aggregat dan sektoral, sehingga mengurangi potensi perdagangan yang terjadi antara Indonesia dengan ekonomi APEC.

---

APEC economies have not had implemented progressive tariff reductions in trade patterns. This can hamper the existing trade potential among APEC economies. The purpose of this study is to analyze the impact of tariff reductions on Indonesian exports to the APEC economies using 2 different methods. The first method uses a gravity model to see the impact of tariff reductions in the aggregate level. The second method uses the SMART model to see the impact of sectoral tariff reduction in textile, electronic, and automotif sector. The results of this study showed tariff significantly inhibited Indonesian exports both on sectoral and aggregate level, thus reducing the potential for trade between Indonesia and APEC economies."

"aturan pernikahan secara islam"

"Tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah ditengarai karena adanya niat atau kendali perilaku dari Wajib Pajak yang menunjukan perilaku kepatuhan pajak yang rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi perilaku kepatuhan pajak berdasarkan analisis data keuangan dan non keuangan serta mengevaluasi faktor kendali perilaku yang ditunjukkan oleh data keuangan dan non keuangan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis M-Score dan analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data keuangan dan non keuangan Wajib Pajak yang diperoleh dari KPP Jakarta (single case unit analysis). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa data keuangan dan non keuangan Wajib Pajak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengevaluasi perilaku kepatuhan pajak. Evaluasi ini juga berguna untuk menentukan peringkat kepatuhan pajak dari Wajib Pajak. Analisis deskriptif atas data keuangan dilakukan berdasarkan analisis nilai indeks yang ada pada setiap variabel M-Score di seluruh data penelitian. Analisis deskriptif atas data non keuangan dilakukan berdasarkan analisis data status audit laporan keuangan, jumlah peredaran usaha, dan status pemeriksaan pajak dari setiap data penelitian. Hasil analisis data keuangan dan non keuangan mengindikasikan bahwa masih terdapat Wajib Pajak terdata pada KPP Jakarta yang memiliki perilaku kepatuhan pajak yang rendah baik secara materiil maupun formil. Faktor kendali perilaku dari Wajib Pajak menentukan indikasi tingkat kepatuhan pajak dari masing-masing analisis data (keuangan maupun non keuangan). Dengan demikian, penelitian ini menjawab dugaan atau indikasi adanya perilaku kepatuhan pajak yang rendah pada Wajib Pajak yang terdata di KPP Jakarta. Hal ini dapat dilihat melalui perilaku data yang ditunjukkan oleh nilai indeks yang ada pada setiap variabel M-Score, status audit laporan keuangan, jumlah peredaran usaha, dan status pemeriksaan pajak. Perilaku tersebut menyebabkan sulitnya mencapai target penerimaan pajak. Di sisi lain, pemeriksaan pajak dibutuhkan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan penerimaan pajak.

---

The low level of tax compliance is suspected to be the intention or behavior control of taxpayers who show lower-tax compliance behavior. The purpose of this research is to evaluate the behavior of tax compliance based on an analysis of financial and non-financial data and to evaluate the behavioral control factors shown by the financial and non-financial data. This research is qualitative research with a case study approach. M-Score analysis and descriptive analysis uses to analyze the taxpayers' financial and non-financial data obtained from KPP Jakarta (single case unit analysis). The results of this study indicate that a taxpayer's financial and non-financial data can be uses optimally to evaluate tax compliance behavior. This evaluation is also useful for determining the tax compliance rating of the taxpayer. Descriptive analysis of financial data was carried out based on the analysis of existing index values for each M-Score variable throughout the research data. Descriptive analysis of non-financial data was carried out based on the analysis of audit status data on financial statements, total business turnover, and tax audit status of each research data. The result of financial and non-financial data analysis indicates that registered taxpayers at KPP Jakarta still have low-tax compliance behavior both materially and formally. The taxpayer's behavioral control factor determines the level of tax compliance from each data analysis (financial and non-financial). Thus, this study answers allegations or indications of lower tax compliance behavior among taxpayers registered at KPP Jakarta. It can see through the data behavior indicated by the index value in each M-Score variable, the audit status of financial reports, the number of business turnover, and the status of tax audits. This behavior makes it hard to achieve the tax revenue target. On the other hand, tax audits need to improve tax compliance and tax revenue."

"Proses pelepasan hak atas tanah sering memunculkan konflik yang dapat memicu terjadinya sengketa di bidang pertanahan. Kasus yang memunculkan sengketa berkaitan dengan proses pelepasan hak atas tanah ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.Srg. Untuk itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai peran dan tanggung jawab notaris atas pembuatan akta pelepasan hak atas tanah yang tidak sesuai dengan kebenaran materiil dan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif di mana bahan-bahan hukum yang diteliti, dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dan dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut dapat dinyatakan bahwa notaris bisa membuat akta pelepasan hak atas tanah yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu tanggung jawab notaris terhadap akta pelepasan hak atas tanah yang dibuatnya hanya sebatas pada apa yang diketahui dan disaksikan berdasarkan surat- surat dan keterangan para penghadap pada saat akta dibuat. Adapun pertimbangan hakim dalam Putusan a quo yang menolak permohonan ganti rugi terkait pelepasan hak atas tanah tidak memenuhi rasa keadilan karena akta pelepasan hak atas tanah yang dijadikan sebagai dasar permohonan penerbitan sertipikat hak pengelolaan dalam kasus tersebut, semestinya batal demi hukum. 

---

The process of relinquishment of land rights has created a potential conflict that can trigger disputes in the land sector. The case that related to the process of relinquishment of land rights was found in the Serang District Court’s Verdict Number 27/Pdt.G/2019/PN.Srg. The issues raised in this study are regarding the roles and responsibilities of a notary for making a deed of release of land rights that are not compatible with the material truth and also about the analysis of the judge's considerations in the a quo verdict. This research’s form is a juridical-normative which is the legal materials studied are collected through library research, and analyzed qualitatively. As the results of an analysis of these legal materials, it can be stated that a notary can make a deed of relinquishment of land rights in accordance with applicable regulations. Meanwhile, the notary's responsibility for the deed of release of land rights that he made was limited to what was known and witnessed based on the letters and statements of the appearers at the time the deed was drawn up. The judge's consideration in the a quo verdict which rejected the application for compensation related to the relinquishment of land rights did not fulfill a sense of justice because the deed of relinquishment of land rights which was used as the basis of the application for the issuance of certificates of management rights in that case, should have been null and void by law. "

"Secara yuridis, terdapat permasalahan hukum dimana Situ Kayu Antap yangberlokasi di kota Tangerang Selatan memiliki ketidaksesuaian pada pemanfaatanruangnya yaitu terjadi penerbitan hak atas tanah tanpa disertai hasil analisis ataukajian atas data fisik dan data yuridis yang relevan, sehingga perlu dilakukanpengendalian terhadap pemanfaatan ruang pada kawasan situ di wilayah kotaTangerang Selatan tersebut dalam perspektif hukum tanah nasional. Jenis penelitiandalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadapasas hukum, teori hukum, konsep hukum serta peraturan perundang-undangan yangberhubungan dengan penelitian ini. Teori, asas dan konsep hukum tersebutdigunakan untuk menentukan bahwa lokasi Situ Kayu Antap merupakan sumber airpedalaman di wilayah kota Tangerang Selatan yang ditetapkan sebagai salah satuKawasan Strategis Nasional dan merupakan kawasan lindung yang harusdilestarikan keberadaannya demi kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu penataanruang dan pengendalian pemanfaatan ruang terhadap Situ Kayu Antap harusdiperhatikan agar mampu dikembalikan pada fungsi yang sebenarnya. Adapunsalah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan ketentuanpenataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan lindung situ sesuaiketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan penelitian penulis, PT.Hana Kreasi Persada yang saat ini memiliki Hak Guna Bangunan atas kawasan SituKayu Antap dapat dicabut hak atas tanahnya atas dasar kepentingan umum dandapat diberikan ganti rugi oleh pemerintah kota Tangerang Selatan berdasarkanketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

---

Juridically, there is a legal problem in the Situ Kayu Antap, located in the South

Tangerang City, that has a mismatch within the use of its space. These kind of

mismatch has supported by the establishment of the land right without the result of

analysis or review of relevant physical and juridical data. So it is necessary to

controlling the use of the Situ Area in the South Tangerang City and to examining

its method by using the perspective of national land law. The type of the juridical

research method used by the author is normative legal research. This juridical

research uses the legal principle, legal theory, legal concept and statutory

regulations related to this research. These legal theories, principle and concept are

used to determine that the Situ Kayu Antap’s location is the one of water resources

in the interior of South Tangerang City which is designated as one of the National

Strategic Areas wherein its existence must be preserved for the people welfare.

Therefore, spatial planning and the control of spatial utilization of Situ Kayu Antap

must be enforced and considered so that it can be returned to its actual function and

its normal condition. The one of the ways to do such action is to implements the

spatial planning provisions and controls the utilization of Situ Area in accordance

with the applicable laws and regulations. Based on the author’s research, PT. Hana

Kreasi Persada that currently has a Building Rights Title over the Situ Kayu Antap

area, can have its land rights revoked by the government based on the public interest

and can be compensated by the South Tangerang City government if its meets the

requirements based on the applicable laws and regulations"