Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Buku ini bercerita mengenai agama Islam sebagai sebuah risalah, prinsip, hukum dan peraturan dalam Islam."

"Ekonomi APEC belum menerapkan penurunan tarif secara progresif dalam pola perdagangannya. Hal ini dapat menghambat potensi perdagangan yang ada diantara ekonomi APEC. Tujuan penelitian ini adalah melihat dampak penurunan tarif terhadap ekspor Indonesia ke ekonomi APEC menggunakan 2 metode yang berbeda. Metode Pertama menggunakan model gravitasi untuk melihat dampak penurunan tarif secara aggregat. Metode kedua menggunakan model SMART untuk melihat dampak penurunan tarif secara sektoral. Hasil dari penelitian ini adalah tarif secara signifikan menghambat ekspor Indonesia secara aggregat dan sektoral, sehingga mengurangi potensi perdagangan yang terjadi antara Indonesia dengan ekonomi APEC.

---

APEC economies have not had implemented progressive tariff reductions in trade patterns. This can hamper the existing trade potential among APEC economies. The purpose of this study is to analyze the impact of tariff reductions on Indonesian exports to the APEC economies using 2 different methods. The first method uses a gravity model to see the impact of tariff reductions in the aggregate level. The second method uses the SMART model to see the impact of sectoral tariff reduction in textile, electronic, and automotif sector. The results of this study showed tariff significantly inhibited Indonesian exports both on sectoral and aggregate level, thus reducing the potential for trade between Indonesia and APEC economies."

"aturan pernikahan secara islam"

"Proses pelepasan hak atas tanah sering memunculkan konflik yang dapat memicu terjadinya sengketa di bidang pertanahan. Kasus yang memunculkan sengketa berkaitan dengan proses pelepasan hak atas tanah ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.Srg. Untuk itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai peran dan tanggung jawab notaris atas pembuatan akta pelepasan hak atas tanah yang tidak sesuai dengan kebenaran materiil dan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif di mana bahan-bahan hukum yang diteliti, dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dan dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut dapat dinyatakan bahwa notaris bisa membuat akta pelepasan hak atas tanah yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu tanggung jawab notaris terhadap akta pelepasan hak atas tanah yang dibuatnya hanya sebatas pada apa yang diketahui dan disaksikan berdasarkan surat- surat dan keterangan para penghadap pada saat akta dibuat. Adapun pertimbangan hakim dalam Putusan a quo yang menolak permohonan ganti rugi terkait pelepasan hak atas tanah tidak memenuhi rasa keadilan karena akta pelepasan hak atas tanah yang dijadikan sebagai dasar permohonan penerbitan sertipikat hak pengelolaan dalam kasus tersebut, semestinya batal demi hukum. 

---

The process of relinquishment of land rights has created a potential conflict that can trigger disputes in the land sector. The case that related to the process of relinquishment of land rights was found in the Serang District Court’s Verdict Number 27/Pdt.G/2019/PN.Srg. The issues raised in this study are regarding the roles and responsibilities of a notary for making a deed of release of land rights that are not compatible with the material truth and also about the analysis of the judge's considerations in the a quo verdict. This research’s form is a juridical-normative which is the legal materials studied are collected through library research, and analyzed qualitatively. As the results of an analysis of these legal materials, it can be stated that a notary can make a deed of relinquishment of land rights in accordance with applicable regulations. Meanwhile, the notary's responsibility for the deed of release of land rights that he made was limited to what was known and witnessed based on the letters and statements of the appearers at the time the deed was drawn up. The judge's consideration in the a quo verdict which rejected the application for compensation related to the relinquishment of land rights did not fulfill a sense of justice because the deed of relinquishment of land rights which was used as the basis of the application for the issuance of certificates of management rights in that case, should have been null and void by law. "

"Secara yuridis, terdapat permasalahan hukum dimana Situ Kayu Antap yangberlokasi di kota Tangerang Selatan memiliki ketidaksesuaian pada pemanfaatanruangnya yaitu terjadi penerbitan hak atas tanah tanpa disertai hasil analisis ataukajian atas data fisik dan data yuridis yang relevan, sehingga perlu dilakukanpengendalian terhadap pemanfaatan ruang pada kawasan situ di wilayah kotaTangerang Selatan tersebut dalam perspektif hukum tanah nasional. Jenis penelitiandalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadapasas hukum, teori hukum, konsep hukum serta peraturan perundang-undangan yangberhubungan dengan penelitian ini. Teori, asas dan konsep hukum tersebutdigunakan untuk menentukan bahwa lokasi Situ Kayu Antap merupakan sumber airpedalaman di wilayah kota Tangerang Selatan yang ditetapkan sebagai salah satuKawasan Strategis Nasional dan merupakan kawasan lindung yang harusdilestarikan keberadaannya demi kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu penataanruang dan pengendalian pemanfaatan ruang terhadap Situ Kayu Antap harusdiperhatikan agar mampu dikembalikan pada fungsi yang sebenarnya. Adapunsalah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan ketentuanpenataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan lindung situ sesuaiketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan penelitian penulis, PT.Hana Kreasi Persada yang saat ini memiliki Hak Guna Bangunan atas kawasan SituKayu Antap dapat dicabut hak atas tanahnya atas dasar kepentingan umum dandapat diberikan ganti rugi oleh pemerintah kota Tangerang Selatan berdasarkanketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

---

Juridically, there is a legal problem in the Situ Kayu Antap, located in the South

Tangerang City, that has a mismatch within the use of its space. These kind of

mismatch has supported by the establishment of the land right without the result of

analysis or review of relevant physical and juridical data. So it is necessary to

controlling the use of the Situ Area in the South Tangerang City and to examining

its method by using the perspective of national land law. The type of the juridical

research method used by the author is normative legal research. This juridical

research uses the legal principle, legal theory, legal concept and statutory

regulations related to this research. These legal theories, principle and concept are

used to determine that the Situ Kayu Antap’s location is the one of water resources

in the interior of South Tangerang City which is designated as one of the National

Strategic Areas wherein its existence must be preserved for the people welfare.

Therefore, spatial planning and the control of spatial utilization of Situ Kayu Antap

must be enforced and considered so that it can be returned to its actual function and

its normal condition. The one of the ways to do such action is to implements the

spatial planning provisions and controls the utilization of Situ Area in accordance

with the applicable laws and regulations. Based on the author’s research, PT. Hana

Kreasi Persada that currently has a Building Rights Title over the Situ Kayu Antap

area, can have its land rights revoked by the government based on the public interest

and can be compensated by the South Tangerang City government if its meets the

requirements based on the applicable laws and regulations"

"Kanker kolorektal merupakan penyakit akibat perubahan genetik dengan perawatan yang beragam dan berisiko tinggi. Circulating tumor cell (CTC) merupakan sel kanker yang terlepas dari situs primernya. Sel ini dapat dimanfaatkan sebagai pendekatan untuk menentukan agen kemoterapi yang tepat karena dapat diambil dengan metode yang kurang invasif dan memiliki karakteristik yang mirip dengan sel kanker asalnya. Namun, salah satu tantangannya adalah komposisi medium kultur CTC yang digunakan masih beragam, salah satunya adalah komponen epidermal growth factor (EGF) dan basic-fibroblast growth factor (bFGF). Dalam penelitian ini, dilakukan pengujian kultur CTC yang diisolasi menggunakan metode eritrolisis menggunakan 3 konsentrasi EGF dan bFGF (0 ng/mL EGF dan bFGF, 50 ng/mL EGF dan bFGF, serta 20 ng/mL EGF dan 10 ng/mL bFGF) selama 14 hari, kemudian dianalisis pengaruhnya terhadap persentase viabilitas kultur yang diukur menggunakan trypan blue. Analisis dilakukan menggunakan uji ANOVA dan Kruskal-Wallis. Selain itu, dilihat pula morfologi dari sel yang terlihat selama kultur dan hasil uji immunofluoresens. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya EGF dan bFGF menyebabkan penurunan persentase viabilitas yang signifikan pada hari ke-14. Konsentrasi 50 ng/mL EGF dan bFGF menyebabkan persentase viabilitas untuk stagnan pada hari ke-8 hingga ke-14. Hasil immunofluoresens menunjukkan adanya beberapa sel yang positif terhadap antibodi CK20 dan PLS3 yang menandakan positif terhadap CTC. Kesimpulan dari penelitian ini adalah EGF dan bFGF berpengaruh terhadap viabilitas kultur CTC secara concentration dependent, dengan konsentrasi optimum adalah 20 ng/mL EGF dan 10 ng/mL bFGF.

---

ents. Circulating tumor cells (CTCs) are cancer cells that have detached from their primary site. These cells can be utilized as an approach to determine the appropriate chemotherapy agents because they can be obtained through less invasive methods and share similar characteristics with the original cancer cells. However, one of the challenges is the varied composition of the CTC culture medium used, including components like epidermal growth factor (EGF) and basic-fibroblast growth factor (bFGF). In this study, CTC cultures isolated using erythrolysis methods were tested with 3 concentrations of EGF and bFGF (0 ng/mL EGF and bFGF, 50 ng/mL EGF and bFGF, and 20 ng/mL EGF and 10 ng/mL bFGF) over 14 days. Their effects on culture viability percentages were analyzed using trypan blue. The analysis was performed using ANOVA and Kruskal-Wallis tests. Additionally, cell morphology observed during culture and immunofluorescence were examined. The results showed that the absence of EGF and bFGF significantly reduced viability percentages on day 14. The concentration of 50 ng/mL EGF and bFGF caused viability percentages to stagnate from day 8 to day 14. Immunofluorescence results indicated that several cells were positive for both CK20 and PLS3 antibodies, marking them as CTC-positive. The conclusion of this study is that EGF and bFGF affect CTC culture viability in a concentration-dependent manner, with the optimal concentration being 20 ng/mL EGF and 10 ng/mL bFGF."