Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam pasar modal Indonesia saat ini dikenal dengan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagai salah satu produk investasi pasar modal. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah mekanisme penerbitan Dana Investasi Real Estat menurut peraturan perundang-undangan Indonesia, permasalahan perpajakan terhadap Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dan peran, tugas dan tanggung jawab Notaris dalam rangka Proses Penerapan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah penelitian yuridis normatif dengan metode kepustakaan. Penerbitan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Indonesia sebagai usaha menciptakan produk investasi baru yang selaras dengan perkembangan pasar modal internasional, kondisi pasar modal nasional serta kebutuhan investor. Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagai alternatif investasi yang kompetitif dan bermanfaat sebagai salah satu pendorong pertumbuhan industri properti di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan diantaranya hambatan mengenai perpajakan. Dalam pelaksanaan penerbitan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif diperlukan peran Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal yang berperan dalam pembuatan akta pendirian Special Purpose Company (SPC) yang didirikan untuk kepentingan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Investasi Kolektif, akta terkait dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Unit Penyerta (RUPUP) Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dan akta Likuidasi atau pembubaran Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

---

In the Indonesia Capital Market, Collective Investment Contract Real Estate Investment is currently known as one of capital market investment products. The problems discussed in this topic is the initial public offering mechanism of Real Estate Investment according to the Indonesia regulation, tax issues in Real Estate Investment, and the role, duties and responsibilities of a notary in order to Process the application of the Real Estate Investment. The purpose of this research is to answer the problems that will be discussed in this thesis. The research methods that was adapted for this thesis is the juridical normative approach with literature study characteristic. The issuance of Collective Investment Contract Real Estate Investment in Indonesia as an effort to create new investment products that are in harmony with the development of international capital markets, the national capital market conditions as well as the needs of investors. Collective Investment Contract Real Estate Investment as an alternative to a competitive and rewarding investment as one of the drivers of growth in the property industry in Indonesia. However, in practice there are still numerous obstacles including barriers regarding taxation. In the implementation of Collective Investment Contract Real Estate Investment required Notary's role as a capital market supporting professionals who were involved in the making of the deed of establishment of the Special Purpose Company (SPC), established for the benefit of Collective Investment Contract Real Estate Investment, deed relating to the implementation of the general meeting of the holders of Collective Investment Contract Real Estate Investment and deed of the liquidation or dissolution of the Collective Investment Contract Real Estate Investment.

Abstrak :
Penerapan dual banking system pada dunia perbankan di Indonesia berkembang menjadi dual system dengan Bank Umum Konvensional dapat menjalankan kegiatan usaha menggunakan prinsip syariah dengan membuka suatu Unit Usaha Syariah (UUS). Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dapat melaksanakan Kebijakan Layanan Syariah (Office Channeling). Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah Pelaksamaam Kebijakan Layanan Syariah (Office Channeling) pada BTN UUS dilihat dari aspek hukum dan dampaknya. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah penelitian hukum normatif dengan metode kepustakaan. Dalam pelaksanaan layanan syariah pada BTN UUS merupakan salah satu bentuk perkembangan dari dual banking system yang diterapkan pada dunia perbankan Indonesia. Pelaksanaan Layanan Syariah pada BTN UUS telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dan hukum islam. Dalam pelaksanaannya BTN UUS menggunakan sistem yang berbeda yang memisahkan aset Bank Konvensional dengan Bank Syariah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya BTN Layanan Syariah masih belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dimana BTN Layanan Syariah dapat melayani produk penghimpunan dana, pembiayaan, dan jasa. Namun pada kenyataannya BTN Layanan Syariah masih melayani produk penghimpunan dana saja. Pelaksanan Layanan Syariah pada BTN UUS memiliki dampak positif maupun negatif.

---

The implementation of dual banking system in Indonesian banking field has been developed became dual system with Conventional General Bank can run busines sactivities by using syariah principle through its Syariah Business Unit. Conventional General Bank which has Syariah Business Unit can actuate Syariah Services Policy (Office Channeling). The problem discussed in this topic is about the aspect of the law and its impact of the implementation of Syariah Services Policy (Office Channeling) in the BTN Syariah Business Unit. Research method being used to answer that problem is normative legal research with library methodology. Within the implementation of Syariah Services in the BTN Syariah Business Unit is one of the development of dual banking system implemented in Indonesian banking field. The implementation of Syariah Services in the BTN Syariah Business Unit has already been comply with related Government Laws and Islamic Law. During the implementation Syariah Services, BTN Syariah Business Unit using different system to separate the Conventional Bank Assets with Syariah Bank Assets. But, during the Implementation BTN Syariah services is not fully comply with related Government Laws, whereas BTN Syariah Services can serve fund raising product, financing and other services. In the real condition, BTN Syariah services is still serve fund raising product only. The implementation of Syariah Services in the BTN Syariah Business Unit has positive and negative impact also.