Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Pembalut wanita adalah alat kesehatan luar, merupakan kebutuhan pokok bagi konsumen wanita yang digunakan saat siklus menstruasi setiap bulan. Hasil riset YLKI bulan Juli 2015, ditemukan beredarnya pembalut wanita berklorin di pasaran sehingga masyarakat memberikan usulan pada pemerintah agar segera melakukan revisi standardisasi produk SNI 16-6363-2000 tentang pembalut wanita. Konsumen wanita, sebagai populasi konsumen terbesar di Indonesia belum memiliki peraturan khusus dari pemerintah yang mengatur spesifikasi barang/jasa maupun ketentuan perlindungan konsumen khusus bagi konsumen wanita. Dibutuhkan ketegasan pemerintah untuk menerapkan prinsip perlindungan konsumen, ketentuan tentang standardisasi produk, serta pertanggungjawaban pelaku usaha/produsen sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999. Metode : Menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang didukung pendekatan socio-legal research (observasi dan wawancara langsung dengan narasumber) untuk melengkapi analisis. Kerangka konsep yang digunakan yaitu Teori Gustav Radburch yang menyatakan hukum memiliki aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, serta The Social Cost Theory sebagai dasar ajaran strict liability (tanggung jawab mutlak) dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Hasil : Pedoman teknis SNI 16-6363-2000 tentang Pembalut Wanita belum mencantumkan ketentuan ambang batas kadar zat klorin, sedangkan Permenkes No.472/Menkes/Per/V/1996 Tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan menyatakan klorin termasuk salah satu bahan berbahaya bagi kesehatan. Badan Standardisasi Nasional RI sedang melakukan proses revisi terhadap SNI 16-6363-2000 berdasarkan prosedur Undang-Undang tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian, UU No. 20 Tahun 2014. Upaya ini diharapkan dapat mendukung terobosan perlindungan konsumen wanita yang lebih baik sebagaimana tujuan penegakan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia.

---

ABSTRACT Women sanitary napkins are external medical devices, is a basic requirement for consumers to use when the woman's menstrual cycle each month. YLKI research results in July 2015, discovered the circulation of sanitary napkins chlorinated in the market so that people make a proposal to the government to immediately revise the standardization of products SNI 16-6363-2000 about sanitary napkins. Female consumers, as the largest consumer population in Indonesia does not have specific regulations of government that regulate the specification of goods / services as well as consumer protection provisions specifically for the female consumer. It takes assertiveness governments to apply the principles of consumer protection, provisions on product standardization, as well as the accountability of businesses / manufacturers according to the Law on Consumer Protection, UU No. 8 Tahun 1999. Methods: Using the method of normative juridical research supported approach to socio-legal research (observation and direct interviews with sources) to complete the analysis. The conceptual framework used is the Gustav Radburch Theory that states have the legal aspect of fairness, expediency and legal certainty, as well as The Social Cost Theory as the basic teachings of strict liability (absolute liability) in the Consumer Protection Law. Results: Technical guidelines SNI 16-6363-2000 about Women Sanitary Pad have not included provisions threshold levels of chlorine, while Permenkes 472 / Menkes / Per / V / 1996 About Safety of Hazardous Materials for Health states including one of the ingredients of chlorine is harmful to health. National Standardization Agency of Republik Indonesia is conducting the process of revision of the SNI 16-6363-2000 accordance with the procedure of the Law on Standardization and Conformity Assessment, UU No. 20 Tahun 2014. This effort is expected to support breakthrough consumer protection better woman as the purpose of the Consumer Protection Law enforcement in Indonesia.

Abstrak :
Disertasi ini membahas pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mainan Secara Wajib (SNI Mainan) yang bertujuan mewujudkan pelindungan anak sebagai konsumen dari peredaran mainan tidak berkualitas di pasaran. Anak-anak merupakan bagian dari kelompok konsumen rentan (vulnerable consumer) yang memiliki kondisi khusus yang berbeda dibandingkan konsumen dewasa pada umumnya, serta membutuhkan pelindungan dari produk-produk yang menyasarnya sebagai target market, termasuk mainan. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yang diperbaharui dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) telah mengatur pelindungan terhadap hak-hak anak; sedangkan pengaturan hak-hak konsumen terdapat dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Kedua undang-undang ini belum memiliki pengaturan mengenai pelindungan anak sebagai konsumen. Selanjutnya, bagaimana pemberlakuan SNI Mainan dapat melindungi anak sebagai konsumen ? Penelitian ini dilakukan dengan metode sosiolegal di beberapa kota pada provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Pendekatan perbandingan hukum terkait keamanan mainan (toy safety) dilakukan pada negara Amerika Serikat, Australia, China, dan organisasi supranasional Uni Eropa. Analisis deskriptif kualitatif meliputi ruang lingkup pemberlakuan, pengawasan dan faktor-faktor pendukung pemberlakuan SNI Mainan. Temuan penelitian menunjukkan : (1) Perkembangan pelindungan anak sebagai konsumen sesudah berlakunya SNI Mainan membutuhkan penguatan hak-hak anak sebagai konsumen agar anak-anak Indonesia terlindungi ; (2) SNI Mainan belum memberikan pelindungan sesuai tujuan pemberlakuannya yaitu untuk melindungi anak sebagai konsumen mainan di Indonesia; (3) Pemerintah perlu mencermati faktor-faktor pendukung optimalisasi pemberlakuan SNI Mainan, khususnya dengan implementasi Public Interest Model Of Optimal Deterrence dalam pemberlakuan SNI Mainan Secara Wajib untuk mewujudkan pelindungan anak sebagai konsumen yang lebih baik di masa yang akan datang. Catatan khusus dari hasil penelitian disertasi ini adalah urgensi memasukkan pengaturan tanggung jawab ketat (strict liability) dan pengaturan mengenai konsumen rentan (vulnerable consumer) yang meliputi lansia, golongan disabilitas, dan anak-anak sebagai konsumen dalam pembahasan amandemen UUPK selanjutnya. ......This dissertation discusses the application of the Compulsory Indonesian National Standard for Toys (SNI Toys) which aims to realize the protection of children as consumers from the circulation of toys that are not of good quality in the market. Children are part of a group of vulnerable consumers who have special conditions that are different from adult consumers in general, and need protection from products that target them as a target market, including toys. Law No. 23 of 2002 which was renewed by Law no. 35 of 2014 concerning Amendments to Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection (Child Protection Law) has regulated the protection of children's rights; while the regulation of consumer rights is contained in Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK). These two laws do not yet have regulations regarding the protection of children as consumers. Furthermore, how can the implementation of SNI Toys protect children as consumers? This research was conducted using the sociolegal method in several cities in the provinces of DKI Jakarta, Banten and West Java. A comparative legal approach related to toy safety was carried out in the United States, Australia, China, and the European Union supranational organization. Qualitative descriptive analysis includes the scope of implementation, supervision and supporting factors for the implementation of SNI Toys. The research findings : (1) The development of child protection as consumers after the entry into force of SNI Toys requires strengthening the rights of children as consumers so that Indonesian children are protected; (2) SNI Toys have not provided protection in accordance with the purpose of its implementation, namely to protect children as consumers of toys in Indonesia; (3) The government needs to examine the supporting factors for optimizing the implementation of SNI Toys, especially by implementing the Public Interest Model Of Optimal Deterrence in the compulsory implementation of SNI Toys in order to create better protection for children as consumers in the future. A special note from the results of this dissertation research is the urgency to include strict liability arrangements and regulations regarding vulnerable consumers which include the elderly, disabled groups, and children as consumers in the discussion of further UUPK amendments.

Abstrak :
Berkembangnya industri dan perdagagan di Indonesia menyebabkan beredarnya berbagai jenis makanan dalam kemasan di pasaran. Keadaan ini justru membuka peluang bagi produsen untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya, dengan memproduksi makanan dalam kemasan tanpa memperhatikan/mengabaikan mutu, kualitas, maupun higienitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan produsen tersebut bila menimbulkan kerugian pada konsumen merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Akibatnya tak jarang kemudian menimnulkan sengketa konsumen. Dalam hal ini posisi konsumen selalu lemah karena di Indonesia belum terdapat hukum positif yang secara khusus dan terperinci mengatur mengenai perlindungan konsumen. Disamping itu tampaknya belum tumbuh kesadaran konsumen akan hak-hak dan tanggung jawabnya. Terhadap produsen yang merugikan konsumen dapat diajukan suatu gugatan ganti kerugian berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Namun dewasa ini telah berkembang pula suatu ajaran mengenai tanggung gugat produk (Product liability) yaitu ajaran mengenai tanggung jawab mutlak produsen, yang memberikan beban pembuktian pada produsen apabila terjadi suatu sengketa konsumen. Di terapkannya ajaran ini sedikit banyak telah memperkuat kedudukan konsumen. Salah satu lembaga kemasyarakatan yang peduli dengan masalah perlindungan konsumen adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). YLKI senantiasa siap membantu segala bentuk sengketa konsumen dan mengupayakan proses penyelesaian yang terbaik bagi kedua belah pihak, baik melalui jalur perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa maupun jalur gugat pengadilan.