Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelaksanaan penyitaan terhadap harta kekayaan seseorang pastinya akan menimbulkan kesan yang tidak enak dari si pemilik barang sitaan. Apalagi barang-barang sitaan tersebut musnah setelah adanya penyitaan dan rencana lelang dari pihak yang berwenang dalam hal ini PUPN/BUPLN yang bertugas mengurus penyelesaian kredit macet pada bank milik pemerintah yang menjadi piutang negara. Permasalahan pokok adalah sejauh manakah tanggung jawab PUPN/BUPLN terhadap musnahnya barang sitaan yang akan dilelang, perlindungan hukum terhadap debitur atas musnahnya barang sitaan dan akibat hukum terhadap rencana pelaksanaan lelang atas musnahnya barang sitaan berdasarkan putusan perkara Mahkamah Agung nomor 3285 K/Pdt/2001. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis terhadap kasus dalam putusan pengadilan yang diteliti berdasarkan data sekunder dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang kemudian data diolah dan dianalisis dengan klasifikasi menurut pembahasannya yang diuraikan secara rinci dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PUPN/BUPLN tidak bertanggung jawab musnahnya barang sitaan yang sudah diserahkan penitipannya kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat yang sekaligus menjaga dan mengamankan barang sitaan. Pemilik barang mendapatkan perlindungan hukum dengan memperoleh asuransi, ganti rugi atau menempuh jalur hukum. Rencana lelang tetap dapat dilaksanakan terhadap barang-barang sitaan yang tidak ikut musnah sesuai dengan prosedur pelaksanaan lelang atas barang-barang sitaan yang ada.
ABSTRACTAssets confiscation process leave a depressing impact to the Legitimate owners of the assets. Above all the assets will be vanished after the confiscation process which is govern by the authority of the State Debt Affairs committee/State Debt and State Auction Committee (PUPN/BUPLN) who has the authority to manage the non performing loan which occur in the government banking. The paper looked into how significant the responsibility of both committees with the vanishing of the auctions assets, how to protecting of law for debt and the legal impact of the auction plan over the assets pursuant to the Supreme Court Act No.3285/K/Pdt/2001. The paper uses the normative legal research and the descriptive analytic method against a court decision over a legal case. This paper use secondary data collection through a literature study and afterward the data was analyzed according to the issues systematically. The research demonstrate that PUPN/BUPLN not has the responsibility as the vanishing of the auctions assets who given enstrusted by village headman to manage and secure the auction assets where the assets had been kept. Therefore the assets legitimate owner has the rights to ask for protection of their assets by insurance, compensation or legal remedies. The auction was planning stil will be do it for the confiscated assets not vanishing included as to go on the auction what is left over."

"ABSTRAKPelaksanaan penyitaan terhadap harta kekayaan seseorang pastinya akan menimbulkankesan yang tidak enak dari si pemilik barang sitaan. Apalagi barang-barang sitaantersebut musnah setelah adanya penyitaan dan rencana lelang dari pihak yang berwenangdalam hal ini PUPN/BUPLN yang bertugas mengurus penyelesaian kredit macet padabank milik pemerintah yang menjadi piutang negara. Permasalahan pokok adalah sejauhmanakah tanggung jawab PUPN/BUPLN terhadap musnahnya barang sitaan yang akandilelang, perlindungan hukum terhadap debitur atas musnahnya barang sitaan dan akibathukum terhadap rencana pelaksanaan lelang atas musnahnya barang sitaan berdasarkanputusan perkara Mahkamah Agung nomor 3285 K/Pdt/2001. Jenis penelitian yangdigunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian yang digunakanadalah deskriptif analitis terhadap kasus dalam putusan pengadilan yang ditelitiberdasarkan data sekunder dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan yangkemudian data diolah dan dianalisis dengan klasifikasi menurut pembahasannya yangdiuraikan secara rinci dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwaPUPN/BUPLN tidak bertanggung jawab musnahnya barang sitaan yang sudahdiserahkan penitipannya kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat yang sekaligusmenjaga dan mengamankan barang sitaan. Pemilik barang mendapatkan perlindunganhukum dengan memperoleh asuransi, ganti rugi atau menempuh jalur hukum. Rencanalelang tetap dapat dilaksanakan terhadap barang-barang sitaan yang tidak ikut musnahsesuai dengan prosedur pelaksanaan lelang atas barang-barang sitaan yang ada.

---

ABSTRACTAssets confiscation process leave a depressing impact to the Legitimate ownersof the assets. Above all the assets will be vanished after the confiscation process whichis govern by the authority of the State Debt Affairs committee/State Debt and StateAuction Committee (PUPN/BUPLN) who has the authority to manage the nonperforming loan which occur in the government banking. The paper looked into howsignificant the responsibility of both committees with the vanishing of the auctionsassets, how to protecting of law for debt and the legal impact of the auction plan over theassets pursuant to the Supreme Court Act No.3285/K/Pdt/2001. The paper uses thenormative legal research and the descriptive analytic method against a court decisionover a legal case. This paper use secondary data collection through a literature study andafterward the data was analyzed according to the issues systematically. The researchdemonstrate that PUPN/BUPLN not has the responsibility as the vanishing of theauctions assets who given enstrusted by village headman to manage and secure theauction assets where the assets had been kept. Therefore the assets legitimate owner hasthe rights to ask for protection of their assets by insurance, compensation or legalremedies. The auction was planning stil will be do it for the confiscated assets notvanishing included as to go on the auction what is left over."