Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Fasilitas publik bcrupa tempat pembuangan akhir sampah (TPA) diperkotaan sangat penting keberadaanya. Hal ini karena tingginya jumlah produksi sampah perhari dibanding dengan di pedesaan. Di DKI Jakarta misalnya pada tahun 2003 volume sampah tercatat 9.125.000 m3, dan pada tahun 2005 volume sampah diperkirakan meningkat menjadi 13.900.000 m3.

Pemerintah DKI sejak 29 agustus 1989 telah membangun TPA di kawasan Bantar Gebang Bekasi. Tetapi saat ini TPA Bantar Gebang sudah sedemikian parah karena asal mula penanganan sampah sangat gegabah. Selama belasan tahun sampah langsung dibuang bertumpuk tanpa ditimbun tanah sebagai syarat sanitary landfill. Sejak dibuka 16 tahun lalu, berat tumpukan sampah Bantar Gebang sudah diperkirakan mencapai 36 juta ton. Akibatnya bau menyengat, karena gunung sampah tersebut mencapai radius 15 km. Dampak negatif lainnya adalah kerusakan lingkungan, antara lain saluran air lindi yang tidak memadai mengakibatkan leacheat yang mengandung banyak bakteri bercampur racun kimia meresap ke dalam tanah dan bercampur dengan air yang diminum warga.

Berkaitan dengan kondisi tersebut di atas, penelitian ini pada dasarnya mengidentifikasi tingkat daya dukung sosial masyarakat di lokasi dimana sedang berlangsungnya konstruksi untuk fasilitas tempat pembuangan akhir sampah. Kasus yang diteliti adalah masyarakat di sekitar pembangunan tempat pembuangan akhir sampah untuk warga Kabupaten. Tangerang, yakni di Desa Pasir Muncang yang berbatasan dengan desa Desa Jayanti. Kedua desa tersebut berada di wilayah Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tingkat daya dukung social masyarakat baik Desa Pasir Muncang maupun Desa Jayanti berkaitan dengan pembangunan TPA, kemudian mengetahui perbedaan kedua desa tersebut dalam hal tingkat daya dukung sosial masyarakatnya. Selain itu mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat daya dukung sosial masyarakat di dua lokasi tersebut.

Dalam penelitian ini dilakukan analisa deskriptif, dengan teknik analisa data univariat yakni dijelaskan karakteristik dan ciri-ciri setiap indikator yang akan diteliti, kemudian disajikan dalam bentuk tabel frekuensi sehingga dapat dilihat penyebaran jawaban. Dari penelitian tersebut disimpulkan sebagai berikut: (a). Daya dukung sosial masyarakat di dua lokasi menunjukan kecenderungan tingkat daya dukung yang relatif rendah. (b). Masyarakat di Desa Pasir Muncang dan Desa Jayanti pada dasarnya memiliki respon positif terhadap pembangunan TPA, namun respon positif tersebut tampaknya terkait dengan harapan masyarakat yang menganggap bahwa kehadiran TPA di desa mereka akan membawa implikasi positif terhadap ekonomi masyarakat setempat. (c). Adapun faktor ekonomi di dua lokasi penelitian sangat berpengaruh terhadap munculnya persepsi positif masyarakat terhadap TPA.

Rendahnya daya dukung sosial masyarakat di dua lokasi penelitian memiliki implikasi terhadap rendahnya partisipasi masyarakat. Jika kondisi tersebut tidak diantisipasi dengan baik maka berdampak negatif pada keberlanjutan fasilitas tempat pembuangan akhir sampah yang saat ini sedang dalam tahap konstruksi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika dalam pengelolaan TPA tersebut tidak pernah mempedulikan daya dukung sosial masyarakat setempat, maka strategi apapun yang diterapkan dalam pembangunan TPA entah strategi partisipatif, sustainability atau people center development dan sejenisnya, dapat dipastikan akan mengancam keberlangsungan proyek itu sendiri dan kehidupan penduduk setempat.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, diperlukan sebuah rekomendasi yakni berupa program pemberdayaan untuk meningkatkan daya dukung sosial masyarakat di Desa Pasir Muncang dan Desa Jayanti. Secara umum program tersebut dilaksanakan berkaitan dengan adanya prakiraan dampak negatif pembangunan tempat pembuangan akhir sampah terhadap aspek-aspek yang termuat baik pada komponen komunitas maupun ekonomi. Program yang diusulkan telah dituangkan dalam bentuk proposal kegiatan peningkatan daya dukung sosial masyarakat (P2DSM), antara lain: program peningkatan kesehatan, pendidikan, keamanan dan ketertiban masyarakat, pemberdayaan organisasi-organisasi lokal, perbaikan lingkungan, peningkatan keterampilan dan keahlian, serta pemberdayaan ekonomi lokal.

Abstrak :
The birth of constitution No 22 & 25 year 1999 is the first step to repair the running of the governance that tends to be centralistic to a more decentralistic environment by giving expanded autonomy at local level. Both constitutions are expected to generate democratization by giving more space for public participation in the politics field, the handling at local level monetary, and the utilization of other local resources. History has says that during the implementation of constitution No. 5 year 1974, the nuances policy is dominantly have the nature of top down, rather than bottom up. This kind of policy have the tendency to minimize local government roles. Therefore, the concept of local development that focused on the involvement of the local interest's (participation approach) needs to be nurtured. The public participation can be representated through a good election process, so the people role's can be seen from local council strength in controlling policy execution by the executive. Public participation at the local level is interesting to study because basically the public participation on the execution of local autonomy is the form of representativeness from a policy. This is needed as a way to create good governance by developing, strengthening and public empowering with the condition that there civil society and people have capability therefore to begin initiatives, discussing, formulating recommendation, debating it, make an agreement, deciding, monitoring and evaluating the making process and executing public policy that within the authority of the government. Participation has a very important meaning for democratic government system, even means for the embodiment of power that lies in the people's hand. Participation means to ensure that every policy taken reflect .the people's aspiration. Studies on various literature shows that participation is a mayor part of good governance. The aim of this research is to analyze how is the process of formulating local regulation, where in the process of formulating it there are two factors that will be effecting the result of a local regulation draft being discussed, which is the articulation of various interest by the local council and the public participation in the process of formulating it. This research basically is trying to bring up and describing many things thats connected to public participation in the process of formulating local regulation. The method of this research used qualitative approach. This research also comes as a case study, its means so that the research are conducted more throughly and to understand the symptoms in a holistic approach. The data is gamed from studying various document that related with the formulation process of local regulation and by conducting in depth interview to the members and staff of local council that involved in formulating each local regulation, special committee for public order in Depok, the community leaders, and non government organization involved in the process of formulating local regulation. From the analization it is known that in connection with the law ground on the public participation in the process of formulating local regulation, there is no clear regulations for the citizen right to participate. This research is conducted at Depok city shows that the rules of Local Council in Depok City is not sufficiently accommodate the existence of public participation in the process of formulating local regulation. The research shows that are space to public participation formally and informally in the process of formulating local regulation, but the utilization of the space available is not maximal due to the process of formulating local regulation regarding public order in Depok City, public participation only existed at RDPU (Public Hearing). The participation happened only in the formal context, which is the involvement in the RDPU at the consultation level. In Am stein perspective this consultation level is in the "degree of Tokenism' which marked the existence of two-way dialogue between public and local council even the nature of the dialogue is cooptative.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan transformasional dan transaksional terhadap work engagement Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara. Penelitian ini menggunakan Transformational Leadership Behaviour Inventory (TLI) untuk mengukur kepemimpinan transformasional dan transaksional, dan untuk mengukur work engagement digunakan Utrecht Work Engagement Scale-9 (UWES-9). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan regresi linier berganda. Hasil penelitian terhadap 176 pegawai menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional dan transaksional berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap work engagement pegawai. Secara parsial kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap work engagement pegawai. Sedangkan kepemimpinan transaksional secara parsial tidak berpengaruh terhadap work engagement pegawai

---

ABSTRACT
The purpose of this research is to find out the influence of transformational and transactional leadership on work engagement of civil servant at Executive Secreatriat of the Head Office of National Civil Services Agency. This research utilize the Transformational Leadership Behaviour Inventory (TLI) to measure transformational and transactional leadership, and to measure work engagement this research utilize Utrecht Work Engagement Scale-9 (Uwes-9). Data was analyed with descriptive analysis methode and multiple linear regression. Result of the research (n=176) found that transformational and transactional leadership significantly and positively impact on work engagement. Partially transformational leadership significantly and positively impact on work engagement while transactional leadership partially has no impact on work engagement

Abstrak :
Disertasi ini mengkaji fenomena histeresis ekspor Indonesia yang dipicu oleh depresiasi nilai tukar saat krisis ekonomi 1997-1998. Histeresis didefinisikan sebagai sifat dari sistem yang telah berubah tetapi gagal untuk kembali ke keadaan semula, setelah faktor yang mengakibatkan perubahan tersebut telah hilang. Istilah histeresis ini dipakai dalam bidang Ekonomi, khususnya pada bidang Perdagangan Internasional. Fenomena dimana shock nilai tukar sesaat namun pengaruhnya berkepanjangan pada ekspor atau impor adalah versi histeresis pada bidang Ekonomi. Berlandaskan teori, depresiasi nilai tukar yang sangat besar akan menurunkan sunk cost untuk masuk pasar ekspor, dan apabila terjadi apresiasi eksportir akan tetap berada di pasar ekspor. Histeresis perdagangan diidentifikasi dengan menggunakan fenomena structural break. Histeresis teridentifikasi jika terjadi perubahan positif pada konstanta intersep. Terjadinya break diuji dengan menggunakan Chow test, namun dengan menggunakan logika fuzzy dapat diperlihatkan secara jelas kapan perubahan secara gradual terjadi. Analisis kointegrasi Metode Bounds Testing Cointegration dengan pendekatan ARDL (Autoregressive Distributed Lag) digunakan untuk mendapatkan signifikansi hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan histeresis perdagangan terjadi pada periode 1997-1998, untuk kasus total ekspor dan ekspor manufaktur Indonesia ke Dunia, ekspor Indonesia ke USA, Jerman dan India. Total ekspor dan ekspor manufaktur Indonesia memperlihatkan terjadinya histeresis perdagangan, sedangkan ekspor non manufaktur Indonesia tidak memperlihatkan terjadinya histeresis. Ekspor Indonesia ke USA, Jerman, dan India memperlihatkan terjadinya histeresis perdagangan, sedangkan ekspor Indonesia ke Jepang, Cina, India dan Rusia tidak memperlihatkan terjadinya histeresis. Hanya pada kasus ekspor Indonesia ke India terbukti secara signifikan terjadi penurunan elastisitas ekspor terhadap nilai tukar setelah terjadi histeresis.

---

This dissertation examines the trade hysteresis phenomenon of Indonesian exports which is triggered by the depreciation of the exchange rate in economic crisis on 1997-1998. Hysteresis is defined as the nature of the system that has changed but failed to return to its original state when the cause of the change has been removed. The term hysteresis is used in economics, particularly in the field of International Trade. The Phenomenon whereby the exchange rate shock for a moment but prolonged effect on the export or import is a version hysteresis in Economics. Based on theory, the exchange rate depreciation would lower the entry sunk cost to enter to the export market, and in case of appreciation exporters will remain in the exportmarket. Hysteresis is identified with structural break. Hysteresis is identified if there is a positive change in the intercept. The break was tested by using the Chow test but using the fuzzy logic could be shown clearly when changes occur gradually. Bounds cointegration analysis method with the approach of ARDL Cointegration Testing (Autoregressive Distributed Lag) is used to get the significance of the research results. The results showed trade hysteresis occurred in 1997-1998 for the case of total exports and manufacturing exports from Indonesia to the World, Indonesian exports to the USA, Germany and India. Total exports and exports of Indonesian manufacturing shows the hysteresis while Indonesian non-manufacturing exports did not show the occurrence of hysteresis. Indonesian exports to the USA, Germany, and India showed the trade hysteresis, while Indonesian exports to Japan, China, India and Russia did not show the occurrence of hysteresis. Only in the case of Indonesia's exports to India was shown to significantly decrease the elasticity of exports to exchange rate after a hysteresis.

Abstrak :
ABSTRAK Bagi Indonesia, Singapura telah lama dikenal sebagai negara perantara (intermediary) perdagangan untuk ekspor maupun impor. Secara umum sunk cost entry to export merupakan pertimbangan untuk masuk ke pasar ekspor, namun dalam kondisi terdapatnya perantara perdagangan apakah sunk cost entry to export tidak menjadi pertimbangan untuk masuk ke pasar ekspor? Untuk mengetahui hal tersebut dilakukan penelitian dengan tujuan untuk menguji apakah sunk cost entry berpengaruh atau tidak untuk ekspor Indonesia ke Singapura. Model penelitian menggunakan model histerisis Baldwin-Krugman dengan pertimbangan penggunaan data aggregate dan lonjakan nilai tukar. Metode yang digunakan adalah perubahan koefisien pada saat structural break sedangkan nilainya diestimasi dengan model regresi Autoregressive Distributed Lag (ARDL). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sunk cost entry tidak memengaruhi ekspor Indonesia ke Singapura atau dengan kata lain tidak menjadi pertimbangan memasuki pasar ekspor Singapura. Temuan tersebut bermanfaat bagi eksportir dengan modal terbatas untuk menggunakan Singapura sebagai intermediary. Pemerintah sebagai fasilitator dapat menyarankan kepada eksportir pemula terutama eksportir dengan modal terbatas untuk menjadikan Singapura sebagai perantara dalam perdagangan.

Abstrak :
Leadership refers to one?s capacity to change another party?s behavior as he wishes. Regional leadership has significant influence to build a better quality regional bureaucracy. Bureaucracy reform is a demand that needs to be met to improve bureaucracy?s quality and performance which from time totime suffers stigma from the public. This research applies qualitative datacollection through in-depth interview with local government, parliament (DPRD), NGO, business people, and public leaders. The result in general indicates that HerryZudianto?s leadership role as seen from Mintzberg theory has been performed well, particularly as seen from dimension of interpersonal roles, informational roles, and decisional roles.

---

Abstrak. Kepemimpinan mengandung makna kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mengubah perilaku pihak lain seperti yang diinginkannya. Kepemimpinan daerah memiliki pengaruh yang signifikan untuk membangun tatanan birokrasi daerah agar semakin berkualitas. Reformasi birokrasi merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi dalam rangkamemperbaiki kualitas dan kinerja birokrasi yang selama ini seringkali memiliki stigma negatifdi kalangan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode campuran kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dilakukan dengan penelusuran data statistik mengenai laporan kinerja pemerintah aerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat yang selama ini diperoleh Pemerintah Daerah, sedangkan metode kualitatif dilakukan lewat wawancara mendalam dengan pihak pemerintah daerah, DPRD, LSM, pengusaha, dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian secara umum menunjukkan bahwa peran kepemimpinan Herry Zudianto berdasarkan teori Mintzberg sudah berjalan dengan baik dilihat dari dimensi interpersonal roles, informational roles, dan decisional roles.