Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai latar belakang perubahan global approach menjadi designated jurisdiction approach dalam desain kebijakan CFC rule di Indonesia. Penelitian ini menganalisis kelebihan maupun kelemahan dari masing-masing pendekatan. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai kelemahan pada upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah terkait dengan kebijakan CFC rule. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis data kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah terdapat kelemahan dalam CFC rule Indonesia diantaranya terkait dengan definisi entitas, definisi kontrol, dan cakupan pemilihan yurisdiksi. Oleh karena itu, untuk memperkuat CFC rule Indonesia dapat melakukan redefinisi terhadap entitas, kontrol, dan batasan pemilihan yurisdiksi.

---

ABSTRACT
This research discusses about the background change of designated jurisdiction approach into global approach in designing CFC rule policy in Indonesia. This research analyzes the advantages and disadvantages of each approach. In addition, this research also discusses the weaknesses in efforts made by the government related to CFC rule policy. The research method used qualitative descriptive method. This research concludes that there are weaknesses in Indonesian CFC rule, such as the definition of entity, definition of control, and the scope of the election of jurisdiction. Therefore, to strengthen the CFC rule Indonesia can redefine entities, controls, and limitation on the selection of jurisdictions.

Abstrak :
Pada tahun 2035 diperkirakan aka nada 305 juta penduduk di Indonesia. Selain itu, pada tahun 2021 jumlah smart-phone diperkirakan akan mencapai 8 milyar dan jumlah alat yang dapat berkomunikasi secara machine-to-machine (M2M) mencapai 13 milyar. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya trafik data global sebesar 48.27 exabytes. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah terobosan agar operator seluler tetap dapat memenuhi kebutuhan traffic data namun tetap memperhatikan CAPEX/OPEX mereka. Untuk mencapai keseimbangan diantara keduanya, terdapat fitur yang dapat digunakan, yaitu fitur network slicing. Network slicing menggunakan prinsip virtualisasi yang menyebabkan sebuah jaringan fisik dapat terbagi menjadi beberapa jaringan virtual. Penelitian ini membahas tentang fitur network slicing dengan metode multiple-choice knapsack problem pada macro cell jaringan 5G yang diterapkan pada modulasi 16-QAM dan QPSK. Berdasarkan pengujian didapatkan bahwa modulasi QPSK lebih cocok untuk digunakan karena memiliki nilai bit error rate (BER) yang jauh lebih rendah dan nilai throughput yang sedikit lebih tinggi dibandingkan modulasi 16-QAM. Selain itu, nilai delay rata-rata yang dihasilkan oleh modulasi QPSK bernilai lebih rendah dibandingkan modulasi 16-QAM. ......In 2035 it is estimated that there will be 305 million people in Indonesia. In addition, in 2021 the number of smart phones is expected to reach 8 billion and the number of machines that can communicate machine-to-machine (M2M) reaches 13 billion. This can lead to global data traffic of 48.27 exabytes. Therefore, a breakthrough is needed so that cellular operators can still meet data traffic needs but still pay attention to their CAPEX/OPEX. To achieve a balance between the two, there are features that can be used, namely the network slicing feature. Network slicing uses the principle of virtualization which causes a physical network to be divided into several virtual networks. This study discusses the features of network slicing with the multiple-choice knapsack problem method in the macro cell 5G network that is applied to 16-QAM and QPSK modulation. Based on the experiment it was found that the QPSK modulation was more suitable because it had a much lower bit error rate (BER) value and a slightly higher throughput value than the 16-QAM modulation. In addition, the average delay value generated by QPSK modulation is lower than 16-QAM modulation.

Abstrak :
Pada tahun 2021, Presiden Joko Widodo menanda tangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. Dikarenakan beberapa peraturan yang dinilai bermasalah, berselang 5 bulan kemudian, Aliansi Musisi dan Pencipta Lagu Indonesia atau AMPLI resmi berdiri dan secara tegas menolak PP No. 56 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam guna meraih data primer, dan mengurasi data sekunder melalui peraturan, situs daring dan media sosial. Penelitian ini mengidentigikasi AMPLI sebagai kelompok kepentingan menggunakan konsep dari Janda, Berry, Goldman & Hula (2011), pembentukan kelompok politik dengan Disturbance Theory oleh Truman (1951), dan strategi kelompok kepentingan menggunakan konsep lobbying dari Keefe, Abraham, Flanigan, Jones, Ogul & Spanier (1983). Temuan dari penelitian sejauh ini mengidentifikasi bahwa AMPLI sebagai kelompok kepentingan telah melakukan strategi direct & indirect lobbying. Indirect lobbying sendiri terbagi menjadi 4 (empat) kategori: grassroots lobbying, constituent pressures, political campaign, dan citizen participations, di mana AMPLI menjalankan keempat indirect lobbying tersebut sebagai strateginya. Akan tetapi direct lobbying yang dilakukan oleh AMPLI kurang optimal karena tidak memiliki kontak langsung dengan legislator terkait. Kemenkumham beserta DJKI kemudian merevisi dan menerbitkan Permenkumham No. 9 Tahun 2022 sebagai Peraturan Pelaksanaan PP No. 56 Tahun 2022 yang baru dan telah memenuhi tuntutan AMPLI meski secara parsial, karena AMPLI bukan satu-satunya faktor penyebab Permenkumham No. 20 Tahun 2021 direvisi. ......In 2021, President Joko Widodo signed Government Regulation of the Republic of Indonesia (PP) Number 56 of 2021 concerning Management of Song and/or Music Copyright Royalties. Due to several regulations that were considered problematic, five months later, the Alliance of Indonesian Musicians and Songwriters or AMPLI was officially established and firmly rejected PP No. 56 of 2021. This research uses a qualitative method with in-depth interview techniques to collect primary data, and curate secondary data through regulations, online sites and social media. This study identifies AMPLI as an interest group using the concept of Janda, Berry, Goldman & Hula (2011), formation of political groups with Disturbance Theory by Truman (1951), and interest group strategy using the concept of lobbying from Keefe, Abraham, Flanigan, Jones, Ogul & Spaniers (1983). The findings from the research so far identify that AMPLI as an interest group has carried out a direct & indirect lobbying strategy. Indirect lobbying itself is divided into 4 (four) categories: grassroots lobbying, constituent pressure, political campaigns, and citizen participation, where AMPLI implements these four indirect lobbies as its strategy. However, direct lobbying by AMPLI was not optimal because AMPLI did not have direct contact with the relevant legislators. Kemenkumham and DJKI then revised and published Permenkumham No. 9 of 2022 as the new Implementing Regulation of PP No. 56 of 2022 and has fulfilled AMPLI's demands even if partially, because AMPLI is not the only factor causing Permenkumham No. 20 of 2021 revised.

Abstrak :
Produk smarthome sedang marak baru-baru ini di Indonesia karena telah mengeskalasi nilai-nilai fungsional dari perabotan rumah tangga. Dalam konteks tersebut, consumer-consumer interaction (CCI) dan consumer brand interaction (CBI) menjadi hal penting dalam membentuk consumer-brand engagement, baik secara kognitif, emosional, dan perilaku terhadap merek yang menyediakan produk tersebut sehingga dapat mengarahkan behavioral intentions konsumen; ongoging search behavior dan repurchase intention. Desain penelitian ini merupakan cross-sectional dengan metode purposive sampling, dimana terdapat 170 responden konsumen Bardi yang merupakan penyedia produk smarthome. Data dikumpulkan melalui suvei daring dan diolah menggunakan teknik Partial Least Square – Structual Equation Modelling (PLS-SEM). Hasil olahan data menunjukkan bahwa behavioral intentions dipengaruhi oleh seluruh komponen consumer-brand engagement, dimana CCI memiliki peranan dominan dalam membentuk brand engagement tersebut ......Smarthome products have recently emerged in Indonesia recently for escalating the functional value of home appliances. In such context, consumer-consumer interaction (CCI) and consumer brand interaction (CBI) have importance in shaping cognitive, emotional, and behavioral engagement to drive behavioral intentions; ongoing search behavior, and repurchase intention. The research design was a cross-sectional with purposive sampling method collecting 170 Bardi consumers as a respondent, a brand that produced smarthome products. Data were collected using an online survey and processed using the Partial Least Square-Structural Equation Modelling (PLS-SEM) technique. The result indicated that behavioral intentions were influenced by all components of consumer-brand engagement, whereas CCI has a dominant role in shaping brand engagement.

Abstrak :
Studi mengenai intensi pembelian produk-produk beretika termasuk sustainable fashion telah banyak berkembang dalam literatur ilmiah. Namun demikian, sangat sedikit studi yang dikembangkan memasukkan unsur religiusitas dalam penelitiannya. Aspek ini krusial di negara-negara berkembang yang menggunakan unsur agama dalam pedoman kehidupannya termasuk di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh aspek religiusitas masyarakat Indonesia dalam intensi pembelian sustainable fashion yang dimediasi oleh faktor materialisme dan guilt (perasaan bersalah) yang dikembangkan oleh Adil (2022). Penelitian dilakukan dengan mengirimkan survei yang diisi oleh 701 responden penduduk Indonesia yang beragama Islam dan berusia minimal 17 tahun. Dengan menggunakan metode pengolahan PLS-SEM, ditemukan bahwa religiusitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap intensi pembelian sustainable fashion serta terdapat peran mediasi signifikan oleh faktor guilt, namun tidak oleh faktor materialisme. Implikasi dan keterbatasan penelitian dicantumkan dalam tulisan ini. ......Studies on purchase intention of ethical products including sustainable fashion have been conducted in various literatures. However, little did incorporate religiosity aspect into their studies. This aspect is crucial in emerging market economies which consider religiosity as a factor in their life including in Indonesia. The purpose of this study is to determine the effect of religiosity aspect upon Indonesians on purchase intention of sustainable fashion while also being mediated by materialism and guilt factor that is developed by Adil (2022). The study is conducted by sending survey filled by 701 Indonesian muslim respondents that are at least 17 years old. Using PLS-SEM method, the study found that religiosity has indeed positive and significance effect on purchase intention of sustainable fashion while also being mediated by guilt factor, but not by materialism factor. The implications and limitations of this study is discussed within.

Abstrak :
Suntik filler merupakan salah satu perawatan kecantikan non bedah yang memasukkan sejenis cairan atau zat ke dalam kulit dengan menggunakan jarum dan bertujuan untuk menyamarkan akibat penuaan atau mempercantik penampilan seseorang. Pemulihan tindakan suntik filler tidak memerlukan waktu yang cukup lama jika dibandingkan dengan bedah plastik estetika, membuat lonjakan terhadap penggunaan suntik filler oleh berbagai kalangan terus meningkat setiap tahunnya. Pastinya tindakan ini memiliki risiko dan komplikasi yang mungkin saja dapat terjadi. Maraknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh dokter akibat tidak adanya pemberian persetujuan tindakan kedokteran dalam melakukan tindakan medis perlu dibahas lebih lanjut. Oleh karena itu, setiap tindakan kedokteran harus memberikan persetujuan tindakan kedokteran dengan terlebih dahulu dokter menjelaskan kepada pasiennya secara rinci dan lengkap, karena persetujuan tindakan medis termasuk ke dalam bagian etik profesi kedokteran. Hal ini bertujuan mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh dokter sebagaimana penelitian ini yang tidak memberikan persetujuan tindakan medis secara tertulis dalam memberikan tindakan suntik filler berdasarkan Putusan Nomor 1441/Pid/Sus/2019/PN Mks. Bentuk penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan bahan data sekunder sebagai pendukung. Data ini diperoleh dari studi dokumen maupun wawancara yang dilakukan dengan narasumber. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pemberian persetujuan tindakan kedokteran yang dilakukan oleh dokter terhadap pasiennya dengan melakukan suntik filler untuk kecantikan belum diterapkan secara maksimal sesuai dengan hukum kesehatan. ......Filler injections are one of the non-surgical beauty treatments that involve injecting a substance or fluid into the skin using a needle, with the aim of minimizing signs of aging or enhancing a person's appearance. As opposed to aesthetic plastic surgery, filler injections have a shorter recovery period, which has resulted in an annual rise in the number of individuals who use them. However, it is important to acknowledge that such procedures carry risks and potential complications. The prevalence of violations committed by doctors due to the lack of informed consent in medical procedures needs to be further discussed. Therefore, it is necessary for every medical procedure to obtain the patient's informed consent, wherein the doctor provides a detailed and comprehensive explanation beforehand, as obtaining informed consent is an ethical requirement in the medical profession. This is aimed at preventing violations committed by doctors, such as the case discussed in this research, where written informed consent was not obtained for administering filler injections based on Court Decision Number 1441/Pid/Sus/2019/PN Mks. This research employs a normative juridical approach with secondary data as supporting evidence. The data was obtained from document studies and interviews conducted with pertinent sources, and it was then analyzed using qualitative analysis methods. Based on the findings of this research, it is evident that the practice of obtaining informed consent from patients for filler injections in aesthetic procedures has not been maximally implemented in accordance with health laws.

Abstrak :
Perangkat lunak supply chain management system adalah sebuah sistem yang digunakan oleh perusahaan manufaktur untuk membantu memaksimalkan efisiensi proses yang ada dalam kegiatan mengolah bahan baku menjadi barang jadi maupun barang setengah jadi. Dalam prosesnya, dalam kegiatan supply chain management ada 3 tahap yang dilakukan yaitu material management, planning and control, serta production process. Meskipun tahap yang dilalui berbagai perusahaan manufaktur sama, namun alur dan strategi yang digunakan dalam masing-masing perusahaan tentu berbeda sesuai dengan jenis barang yang dihasilkan perusahaan tersebut. Dengan persamaan dan perbedaan tersebut, perangkat lunak supply chain management system dapat dikembangkan dengan menggunakan metode software product line engineering yang menggunakan prinsip mass customisation dimana dalam pengembangannya menganalisis apa yang menjadi commonality serta variability dari sistem SCM yang dikembangkan sesuai dengan berbagai kebutuhan perusahaan. Dengan pendekatan SPLE, diharapkan dapat dikembangkan berbagai spesifikasi SCM dengan lebih efisien secara biaya dan waktu. Penelitian ini melanjutkan penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah menghasilkan melakukan pendefinisian kebutuhan serta variasi spesifikasi serta mengembangkan berbagai reusable artefacts untuk fitur-fitur tersebut.Pada penelitian ini dilakukan integrasi dari seluruh reusable artefact hasil dari penelitian sebelumnya untuk dapat melakukan pengembangan backend system untuk sistem SCM secara utuh dengan metode SPLE. Pengembangan sistem SCM dengan metode SPLE pada penelitian ini dilakukan dengan paradigma delta-oriented programming dan bahasa pemrograman Abstract Behavioral Specification. Setelah pengembangan sistem SCM berhasil dilakukan kemudian dilakukan perbandingan dengan pengembangan sistem SCM menggunakan pendekatan clone-and-own. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah variasi supply chain management system yang dikembangkan dengan metode SPLE dengan solusi alternatif terhadap isu pengembangan yang ada serta analisis perbandingan pengembangan dengan pendekatan SPLE dan pendekatan clone-and-own dalam berbagai aspek. ......A manufacturing company is a company that produces goods in various sector. Its activities involve processing raw materials into finished products or semi-finished products. In general, there are three processes involved in these activities. Those activities are material management, planning and control, and production processes. The supply chain management system exists to help maximize these three processes of manufacturing so that the company can produce the maximum possible goods with the least possible cost. To be able to do that, each SCM system of every company is customized to meet the specific needs of that company. With these characteristics, to develop a SCM system we can use Software Product Line Engineering approach which uses mass customization approach by analyzing what those systems have in common (commonality) and the uniqueness (variability) in 1 development. With SPLE approach, it is hoped that various SCM system with various specification can be developed more quickly and cost-effectively. In this research, a backend system development will be carried out with a SPLE approach, and then comparisons of developments will be made with the traditional approach. The development of SCM with the SPLE approach is carried out with a delta-oriented programming paradigm using Abstract Behavioral Specification as programming language. This research also reused the reusable artefacts that have been produced by previous research. The output of this research is a SCM system with a specification according to the needs of the manufacturing company, also the comparison SPLE and traditional approach and analysis of the issues encountered during the development stage.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh dukungan inkubator bisnis terhadap kinerja startup melalui dynamic capabilities sebagai mediasi pada startup yang dibina oleh DISTP UI pada tahun 2020-2023. Jenis penelitian yang digunakan adalah eksplanatif dengan pendekatan kuantitatif. Dalam pengambilan sampel, pendekatan yang digunakan adalah total sampling. Kriteria sampel pada penelitian ini adalah startup yang dibina oleh DISTP UI pada tahun 2020-2023. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 40 startup. Instrumen pada penelitian ini menggunakan kuesioner online dan analisis data menggunakan SEM-PLS (Structural Equation Modeling-Partial Least Square).. Hasil dari penelitian ini adalah dukungan inkubator bisnis dampak positif yang lebih besar secara langsung terhadap kinerja startup, dibandingkan melalui mediasi oleh dynamic capabilities. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu tidak melakukan wawancara mendalam terhadap pihak inkubator maupun pihak startup, serta menggunakan jenis penelitian cross sectional study dan teori dukungan inkubator bisnis yang digunakan tidak menyesuaikan dengan konteks inkubator bisnis di perguruan tinggi. ......This study aims to analyze the effect of business incubator support on startup performance through dynamic capabilities as mediation in startups fostered by DISTP UI in 2020-2023. The type of research used is explanatory with a quantitative approach. In sampling, the approach used is total sampling. The sample criteria in this study are startups fostered by DISTP UI in 2020-2023. The number of samples in this study were 40 startups. The instrument in this study used an online questionnaire and data analysis using SEM-PLS (Structural Equation Modeling-Partial Least Square). The result of this study is that business incubator support has a greater positive impact directly on startup performance, rather than through mediation by dynamic capabilities. This study has limitations, namely not conducting in-depth interviews with the incubator and startup parties, as well as using a cross-sectional study type and the business incubator support theory used does not adjust to the context of business incubators in institutions.