Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDewasa ini, kota sebagai pusat penggerak kegiatan ekonomi mengalami percepatan perubahan aspek fisik dan sosial wilayah. Salah satu wilayah administrasi perkotaan di Indonesia yang mengalami perkembangan pesat tersebut adalah Kota Palembang. Tingginya aktivitas perdagangan, jasa, dan agenda olahraga di Kota Palembang mendorong pemerintah setempat untuk mengembangkan pembangunan pusat kota baru Jakabaring dan Komplek Olahraga Jakabaring untuk mengakomodir kegiatan tersebut. Pembangunan ini kemudian menyebabkan dinamika pemanfaatan tanah di wilayah sekitarnya, salah satunya adalah harga tanah. Penelitian ini mencoba menganalisis pola perubahan harga tanah beserta pengaruh faktor yang mempengaruhinya yaitu aksesibilitas dan pemanfaatan tanah sebagai aspek lokasi serta status hak atas tanah sebagai aspek legal dari tanah. Metode yang digunakan diantaranya melalui pengumpulan data sekunder, wawancara, dan validasi langsung di lapangan. Analisis dilakukan dengan melakukan penampalan overlay peta perubahan harga tanah dengan faktor-faktor penentu harga tanah serta dijelaskan berdasarkan pembagian zona serta menggunakan statistik deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa keberadaan Komplek Olahraga Jakabaring memicu perubahan harga tanah yang tinggi pada zona-zona di sekitarnya. Selain itu faktor lainnya seperti perubahan konektivitas jaringan jalan, persentase perluasan lahan terbangun, dan cakupan bidang tanah bersertifikat secara keseluruhan juga cenderung memiliki pengaruh terhadap perubahan harga tanah yang terjadi pada wilayah penelitian.

---

ABSTRACTNowadays, the city as the center of driving economic activity has accelerated changes in physical and social aspects of the region. One of the areas of urban administration in Indonesia that experienced rapid development is Palembang City. The high level of trading activities, services, and sport events in Palembang City pushed the local government to develop the development of the new city center and the Jakabaring Sports Complex to accommodate these activities. This development then causes the dynamics of land use in the surrounding area, one of which is the land price. This study tries to analyze the pattern of land price change and the factors that influence these changes such as accessibility and land use as the location aspect and also the status of land rights as legal aspect of the land. The methods used are through secondary data collection, interviews, and validation directly in the field. The analysis is done by overlaying the map of land price changes with land price determinant factors then explained by zone division and using descriptive statistics. The results show that the existence of the Jakabaring Sports Complex triggers a high change in land prices in the surrounding zones. In addition, other factors such as changes in road network connectivity, the percentage of land expansion built, and the coverage of certified land plots is also have an impact on changes in land prices that occur in the research area."

"Penerapan kebijakan berbasis tempat melalui penetapan status daerah tertinggal menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah. Meskipun telah diterapkan sejak tahun 2005, masih terdapat kesenjangan penyampaian pelayanan publik khususnya pada aspek infrastruktur dasar. Penelitian ini menguji dampak dari penetapan status daerah tertinggal terhadap peningkatan akses kebutuhan dasar rumah tangga yakni air bersih, listrik, dan sanitasi aman. Dengan menggunakan metode terbaru heterogeneity-robust difference-in-differences terhadap data panel tahun 2001-2022, efek kausal perbedaan dampak sebelum dan setelah adanya kebijakan dapat diukur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan status tertinggal berdampak signifikan dalam meningkatkan akses listrik rumah tangga. Meskipun demikian, kebijakan ini belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan akses air bersih dan sanitasi aman di daerah tertinggal. Hal ini menunjukkan belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam penerapan kebijakan ini karena dua variabel yang seharusnya dapat dikendalikan lebih leluasa oleh pemerintah daerah masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Kondisi aksesibilitas wilayah menjadi faktor perantara yang berperan dalam peningkatan penyampaian pelayanan publik di daerah tertinggal ini. Penetapan status daerah tertinggal dapat berdampak pada peningakatan akses jalan yang selanjutnya berkorelasi dengan peningkatan penerimaan pelayanan publik, khususnya pada akses listrik rumah tangga.

---

The implementation of place-based policy through the stipulation of lagging region status is one of the government's efforts to reduce development disparities between regions. Although it has been implemented since 2005, there are still disparities in public service delivery, particularly in the aspect of basic infrastructure. This study examines the impact of lagging region status stipulation on increasing households’ access to basic needs, specifically clean water, electricity, and safe sanitation. By employing the latest heterogeneity-robust difference-in-differences method on panel data from 2001-2022, the causal effect of the difference in impact before and after the policy can be measured. The results show that the stipulation of lagging region status has a significant impact on increasing households’ access to electricity. However, the policy has not yet produced a significant impact on improving access to clean water and safe sanitation in lagging regions. This indicates that the role of local governments in implementing this policy has not been optimal, as two variables that should be more easily controlled by local governments have not yet shown significant results. Regional accessibility also plays an important role in improving public service delivery in these lagging regions. Stipulating a region as "lagging" can lead to improved road access, which in turn is correlated with increased public service delivery, especially in households’ access to electricity."