Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Hukum kewarisan adalah serangkaian peraturan yang mengatur perpindahan harta kekayaan manusia dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Untuk menentukan siapa saja ahli waris yang berhak mewarisi seluruh harta peninggalan pewaris, maka perlu dibuktikan melalui pembuatan keterangan waris. Pembuktian sebagai ahli waris melalui pembuatan keterangan waris adalah merupakan Hak Perdata setiap warga Negara di Indonesia, dan bukan atas pemberian dari Notaris ataupun dari Negara dan juga dari Pemerintah. Indonesia sebagai sebuah Negara yang merdeka, sudah seharusnya mengakhiri adanya distingsi dan tindakan diskriminasi dengan membeda-bedakan aturan hukum yang berlaku bagi segenap rakyat Indonesia, terutama terkait dengan pembuktian sebagai ahli waris melalui pembuatan keterangan waris yang masih menggunakan penggolongan penduduk berdasarkan ras dan etnis yang merupakan tindakan diskriminasi sebagai landasan hukumnya untuk membeda-bedakan pejabat atau institusi yang membuatnya kedalam bentuk yang bermacam-macam. Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah apakah diskriminasi penggolongan penduduk berdasarkan ras dan etnis terkait pembuatan keterangan waris dapat dihapuskan dan tidak diberlakukan lagi di Indonesia, dan apakah dimungkinkan membuat suatu unifikasi hukum, dengan menunjuk Notaris sebagai pejabat satu-satunya yang berwenang membuatnya, dalam bentuk Akta Otentik, Untuk mengkaji permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian yang bersifat deskriptif analitis pada pejabat dan instansi yang terkait Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif (yuridis sosiologis), yang mengutamakan penelitian kepustakaan (library research), yang merupakan data sekunder (secondary data), namun untuk menambah informasi atas penelitian ini, akan digunakan juga data primer (primary data), yang diperoleh melalui wawancara (