Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"On anti-women hadith according to Islamic organizations in Indonesia."

"Transjakarta merupakan suatu sistem Bus Rapid Transit (BRT) di Jakarta, Indonesia. Transjakarta terinspirasi oleh TransMileno di Bogota - Colombia. Tujuan dari Transjakarta adalah untuk mengatasi atau memecahkan masalah transportasi di Jakarta, seperti kemacetan lalu lintas dan polusi. TransJakarta mulai beroperasi pada tanggal 15 Januari 2004. Sampai akhir tahun 2009. Transjakarta mempunyai 8 koridor, 141 halte bus. Jumlah armada bus yang digunakan adalah 426 bus untuk menjalankan operasinya. Bus Transjakarta menggunakan bahan bakar Gas alam. Dampak lingkungan dari Trasnjakarta adalah emisi atmosfer lokal, gas efek rumah kaca, kebisingan, penggunaan ruang atau lahan, sampah. Transakarta dapat mengurangi Karbon dioksida sebesar 32.310 ton per tahun dan mengurangi Nitrogen Dioksida sebesar 386 ton per tahun.

---

Transjakarta is a Bus Rapid Transit system in Jakarta, Indonesia. Transjakarta inspired by TransMileno in bogota Colombia. The purpose of Transjakarta is to overcome or solve transportation problems in Jakarta, such as traffic jam, and pollution. Transjakarta began operations on January 15, 2004. Until the end of 2009, it has 8 corridors , has 141 bus stops and use bus 426 to support the operation. Tranjakarta's bus use compressed natural gas (CNG) fuel. Environmental impacts of Transjakarta are: local atmospheric emissions, greenhouse gas effect, noise, space consumption, waste / garbage. Transjakarta had reduced carbon dioxide by 32.310 tons per year and nitrogen oxide by 386 tons per year."

"Westerkerk di Amsterdam merupakan gereja yang telah berdiri berabad-abad dan menarik perhatian orang dari seluruh dunia karena arsitekturnya yang indah. Artikel ini mencoba mengangkat permasalahan apakah bangunan gereja Westerkerk di Amsterdam ini merupakan bangunan berarsitektur Renaisans. Aliran Renaisans mengandung makna dihadirkannya kembali arsitektur klasik, yaitu arsitektur yang didasari dan dipengaruhi oleh arsitektur klasik Yunani dan Romawi. Artikel ini bertujuan memaparkan ciri-ciri arsitektur Renaisans yang ditemukan pada bangunan Westerkerk karya Hendrick de Keyser. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dan disajikan secara deskriptif disertai dengan analisis data. Hasil penelitian menunjukan bahwa Westerkerk merupakan bangunan gereja bergaya arsitektur Renaisans dengan ciri ciri khas arsitektur Renaisans antara lain berupa penggunaan batu marmer pada bangunan gereja, penggunaan langgam Dorik dan Ionik, diterapkannya perpaduan antara garis vertikal dan horisontal terhadap elemen busur pada bidang-bidang datar, seperti pintu dan jendela serta diterapkannya konsep simetri pada denah eksterior dan interior bangunan.

---

Westerkerk in Amsterdam is a church that has been built centuries ago and has attracted people from all over the world because of its beautiful architecture. This article tends to identify whether the Westerkerk represents the Renaissance’s architecture. Renaissance defines representation of classical architecture which is influenced and based on the Greek’s and Rome’s classical architecture. This article aims to give descriptions of the characteristics of Renaissance architecture of the Westerkerk, designed by Hendrick de Keyser. This research uses the literature review to analyse datas. The result shows that Westerkerk church represents the Renaissance style architecture such as the usage of marbles throughout the whole building; the usage of the Doric and Ionic pillars; the existing lines on the surface of the doors and the windowpanes are combination between vertical and horizontal lines on the half circle and also the applied simetrical concept in the exterior and interior’s of the building’s plan."

"Penelitian ini mengkaji mengenai Badan Usaha Milik Daerah yang berbadan hukum Perseroan Terbatas yakni bagaimana Pendirian, Pembubaran dan Dampak Hukum atas Pembubaran yang tidak ditindaklanjuti dengan likuidasi. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif dengan studi kasus pembubaran PT Rumah Sakit Haji Jakarta. Sebagai Badan Usaha Milik Daerah maka baik pendirian maupun pembubaran didahului dengan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 331 ayat (2) junto Pasal 342 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah setelah itu mengikuti ketentuan tentang perseroan terbatas sebagaimana Pasal 339 ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2014. Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan, tidak serta merta perseroan tersebut hanya diwacanakan saja; terdapat tahapan-tahapan yang harus dilanjutkan. Pasal 142 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengisyaratkan bahwa Pembubaran Perseroan tersebut wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi. Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa selama pemberitahuan pembubaran perseroan tidak dilakukan sesuai dengan Pasal 147 UU PT, maka pembubaran perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga dan pembubaran perseroan tidak mengakibatkan perseroan kehilangan status badan hukumnya sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan. Akibat dari pembubaran perseroan, maka setiap surat keluar perseroan dicantumkan kata "dalam likuidasi" di belakang nama perseroan tersebut. Namun pada prakteknya, pembubaran Perseroan tidak diikuti dengan penghapusan Badan Hukumnya. Hal ini seperti yang terjadi pada PT Rumah Sakit Haji Jakarta. Langkah seperti ini sebenarnya memiliki implikasi hukum, seperti masih adanya beban pajak yang pada Perseroan tersebut serta belum adanya implikasi hukum pembubarannya pada pihak ketiga. Oleh karenanya menjadi penting untuk melakukan pembubaran Perseroan Terbatas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sehingga Badan Hukum yang ada benar-benar terhapuskan sehingga tidak memiliki dampak yuridis yang negatif.

---

This research studies regarding the Local Government Owned Enterprise incorporated under the laws of how to Establishment, Dissolution and Liquidation of the impact of the above Law is not followed by liquidation. The research method used is a normative juridical dissolution case studies PT Rumah Sakit Haji Jakarta. As the Local Enterprise both the establishment and dissolution preceded by local regulation as stipulated in Article 331 paragraph (2) jo Article 342 paragraph (1) of Law No. 23 of 2014 on Local Government after it followed the provisions of the limited liability company as Article 339 paragraph ( 2) Act No. 23 of 2014. In the event of dissolution of the Company, it is not only discourse; There are steps that must be followed. Article 142 Paragraph (2) of Law No. 40 of 2007 suggests that the Liquidation of the Company shall be followed by liquidation conducted by a liquidator or curator; and the Company is not able to take legal actions, unless required to clean up all the affairs of the Company in order to liquidation. Limited Liability Company Act provides that during the dissolution of the company's notification is not made in accordance with Article 147 of Company Law, the dissolution of the company does not apply to third parties and the company does not result in the dissolution of the company's loss of legal status until the completion of the liquidation and the liquidator liability is accepted by the RUPS/GMS or court . As a result of the dissolution of the company, then any outgoing mail listed company in liquidation word behind the company name. However, in practice, the dissolution of the Company is not followed by the removal of Legal Entity. It's like that happened at PT Rumah Sakit Haji Jakarta. Such measures have actually had legal implications, such as the persistence of the tax burden on the company as well as the absence of the legal implications of its dissolution on third parties. It is therefore important to perform the dissolution of Limited Liability Company in accordance with applicable laws. So that the legal entity that is completely erased so do not have a negative impact juridical."

"Skripsi ini berfokus pada masalah upaya pencegahan yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terhadap cyber propaganda oleh Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Indonesia. Pembahasan masalah ini dianalisis dengan menggunakan konsep high policing. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan tujuan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan oleh BNPT dalam mencegah cyber propaganda ISIS di Indonesia, dapat menggunakan metode high policing. Meskipun penerapan karakteristik high policing tidak selalu dapat diterapkan untuk kebijakan di BNPT. Hal ini disebabkan hukum dan pedoman organisasi yang tidak sejalan dengan karakteristik dari high policing.

---

This thesis focuses on the problem of prevention efforts undertaken by the National Counter Terrorism Agency (BNPT) against the cyber propaganda of the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) in Indonesia. Discussion of this issue was analyzed using the concept of high policing. The approach used is a qualitative approach with descriptive purposes only. The results show that prevention efforts undertaken by BNPT in preventing cyber propaganda ISIS in Indonesia, can use the method of high policing. Although the application of the characteristics of high policing cannot always be applied to policies."