Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Isu sekuritas energi nasional mengemuka akibat kebutuhan energi yang terus meningkat dari tahun ke tahun dengan pasokan utama energi berbahan bakar fosil. Pemanfaatan energi berbahan bakar fosil menimbulkan dampak lingkungan berupa emisi karbon yang tinggi. Pengembangan energi baru terbarukan yang ramah lingkungan menjadi alternatif solusi untuk permasalahan energi nasional, salah satunya energi panas bumi. Penelitian ini mengkaji dampak lingkungan pada daur hidup pembangkit listrik tenaga panas bumi yang menggunakan teknologi flash steam system. Analisis dampak lingkungan dilakukan dengan menggunakan metode Life Cycle Assessment (LCA). Hasil penelitian menunjukkan ada empat dampak potensial utama yaitu perubahan iklim, penipisan sumber daya abiotik, acidification dan eutrophication, serta dampak tambahan berupa kebisingan. Fase yang menimbulkan dampak terbesar pada daur hidup PLTP adalah fase kondensasi dan pendinginan. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa keempat dampak yang ditimbulkan tidak melebihi standar baku mutu menurut peraturan pemerintah yang berlaku. Hasil analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa PLTP dengan teknologi yang berbeda akan menimbulkan jenis dampak yang berbeda pula. ......National energy security issues arise due to the increasing energy needs from year to year with the main supply of fossil fuel energy. Utilization of fossil fuel energy have environmental impacts such as carbon emissions. Development of new renewable energy to be environmentally friendly alternative energy solutions to national problems, one of which geothermal energy. This study examines the impact of the environment on the life cycle geothermal power plant that uses the technology of flash steam system. Environmental impact assessment carried out by using Life Cycle Assessment (LCA). The results showed there are four main potential impacts of climate change, depletion of abiotic resources, acidification and eutrophication, as well as additional impacts such as noise. Phases that have the greatest impact on the life cycle geothermal power plant is condensing and cooling phases. The analysis also showed that the four impacts do not exceed the quality standard by the applicable government regulations. Further analysis of the results shows that geothermal power plants with different technologies will give rise to different types of impacts."

"

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa sampah B3 rumah tangga dan menganalisis persepsi masyarakat terhadap potensi resiko penggunaan pestisida. Identifikasi sampah dilakukan menggunakan acuan SNI 19 3964 1994 dan dilakukan selama 8 hari kepada 65 KK di daerah desa dan 55 KK di daerah kota. Analisa persepsi masyarakat terhadap potensi resiko penggunaan pestisida dilakukan menggunakan metode wawancara dengan melihat 3 aspek utama yaitu penggunaan, pembuangan, dan persepsi responden terhadap resiko penggunaan pestisida. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sampah B3 rumah tangga di daerah kota sampah B3 rumah tangga menyumbang 8,22% dan di daerah desa menyumbang 5,30% pada aliran sampah padat perkotaan, dengan nilai timbulan mencapai 21,93 g/orang/hari (kota) dan 11,31 g/orang/hari (desa). Dalam hal penggunaan pestisida terdapat 56,92% responden di desa dan 65,96% responden di kota yang tidak menggunakan pestisida sesuai instruksi pemakaian. 78,72% responden di kota membuang sampah kemasan pestisida mereka secara tercampur tanpa ada pemisahan dan 41,54% responden di desa membuang sampah pestisida mereka dengan cara dibakar. Dalam melihat potensi resiko penggunaan pestisida responden di kota cenderung memberikan nilai resiko yang lebih tinggi daripada menurut penilaian responden di desa.

---

This research conducted to analyze household B3 waste and analyze public perceptions of the potential risks of using pesticides. Waste identification is carried out using the reference SNI 19 3964 1994 and carried out for eight days to 65 households in the rural area and 55 households in the urban area. Analysis of the public perception of the potential risks of using pesticides carried out using the interview method by looking at three main aspects: the use, disposal, and respondents’ perceptions of the risks of using pesticides. This study’s results indicate that household hazardous waste in urban areas contributed 8.22% and in rural areas contributed to 5.30% in solid waste generation, with a generation value reaching 21.93 g/person/day (city) and 11.31 g/person/day (village). 56.92% of rural respondents and 65.96% of urban respondents in the city did not use pesticides according to the instructions. 78.72% of urban respondents disposed of their pesticide packaging waste mixed with no separation, and 41.54% of rural respondents disposed of their pesticide waste by burning. In seeing the potential risks of using pesticides, urban respondents tend to give a higher risk value than according to the rural respondents’ assessment.

"

"Notaris merupakan pihak yang diberikan kuasa oleh para penghadap untuk mengajukan perubahan anggaran dasar dalam sistem administrasi badan hukum. Salah satu persyaratan utama untuk mengajukan perubahan anggaran dasar perkumpulan berbadan hukum adalah pernyataan perkumpulan sedang tidak dalam sengketa kepengurusan atau sengketa di pengadilan. Akan tetapi, dalam kasus pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 216/G/2020/PTUN-JKT notaris mengajukan perubahan anggaran dasar perkumpulan AMPHURI ketika perkumpulan sedang dalam sengketa kepengurusan. Hal ini terjadi karena tidak adanya peraturan mengenai pihak yang berkewajiban, dan berperan untuk memverifikasi kebenaran data-data dalam proses perubahan anggaran dasar perkumpulan. Permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah mengenai peran notaris dalam proses perubahan anggaran dasar perkumpulan, dan bentuk penerapan prinsip kehati-hatian notaris ketika terjadi sengketa kepengurusan dalam proses perubahan anggaran dasar perkumpulan yang mengakibatkan pembatalan perubahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris, dan menggunakan pendekatan perundang-undangan, serta kasus. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa notaris berperan penting dalam proses perubahan anggaran dasar perkumpulan dimulai dari membuatkan akta perubahan, hingga mencetak surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Kemudian, bentuk penerapan prinsip kehati-hatian yang dapat dilakukan oleh notaris adalah menjalankan jabatan secara jujur, amanah, saksama, memberikan penyuluhan hukum ketika terdapat ketentuan yang tidak jelas, dan notaris dapat menolak apabila pelayanan yang diberikan berpotensi melanggar ketentuan hukum.......A notary is a party in which authorized by the parties to submit amendment to the articles of association in the administrative system of legal entities. One of the main requirements for submitting amendments to the articles of association of a legal entitiy is a statement that the entity is not in a management dispute or court dispute. However, in the case of Jakarta State Administrative Court Decision Number 216/G/2020/PTUN-JKT, the notary submitted an amendment to the entity of AMPHURI ‘s articles of association in which the association was in a management dispute. Such issues arise since there are no regulations regarding the parties in which are obligated, and acted in verifying the truth of the data in the process of amending the entity’s articles of association. The issues that are analyzed in this study are regarding the role of the notary in the process of amending the entity’s articles of association, and the form of applying the notary’s precautionary principle whereby there is a management dispute in the process of amending the entity’s articles of association which resulted to the cancellation of such amendments. The method used is this research are normative juridical, with a typological form in the form of explanatory, and applying a statutory approach, as well as cases. The results of this study indicate that the notary holds an important role in the process of amending the entity’s articles of association in which begin from drafting the deed of amendment, until printing the Minister of Law and Human Rights Decree, in accordance with the applicable provisions. Further, the application of a precautionary principle form that can be carried out by a notary is to carry out such occupation with honesty, trustworthiness, thorough, provide legal advisory in the event that there are unclear provisions, and a notary have the rights to reject in any event the services provided have the potential to violate a legal provisions."