Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK

Praktik Kerja Profesi Apoteker PKPA di Apotek Kimia Farma 07 Bogor bertujuan untuk memahami peran, tugas, dan tanggung jawab Apoteker di apotek. PKPA dilaksanakan pada tanggal 2 ndash; 28 Februari 2017. Apoteker berperan dalam melaksanakan kegiatan di apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinis. Apoteker juga berperan dalam pengelolaan Narkotika dan Psikotropika. Tugas khusus yang diberikan berupa pengkajian alisis resep untuk pasien asma. Pengkajian resep meliputi pengkajian administratif, farmasetis, dan pertimbangan klinis.

---

ABSTRACT

Internship at Kimia Farma 07 Pharmacy Bogor aims to understand role and responsibilities of pharmacist in the pharmacy. The internship held at 2 ndash 28 February 2017. The pharmacist responsibilities are managing pharmaceuticals, medical devices, and medical consumables and implement the clinical pharmacy service. Pharmacist has role of managing Narcotics and Psychotropic. Special task given was recipe analysis for patient with asthma. The analysis were administrative, pharmaceutical, and clinical study. "

"ABSTRAKPraktik Kerja Profesi Apoteker PKPA di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat bertujuan untuk memahami peran, tugas, dan tanggung jawab Apoteker di pemerintahan. PKPA dilaksanakan di bagian Farmasi Makanan dan Minuman Seksi Sumber Daya Kesehatan pada bulan Januari tahun 2017. Tugas Apoteker meliputi pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Binwasadal terhadap tenaga kefarmasian dan sarana kefarmasian di wilayah Jakarta Barat serta pengelolaan persediaan obat dan perbekalan kesehatan di lingkup kota Administrasi Jakarta Barat.

---

ABSTRACTInternship at Regional Health Department of West Jakarta aims to understand role and responsibilities of pharmacist in the government. The internship held at the Pharmacy, Food and Beverage division of Heath Resources Section January 2017. The pharmacist responsibilities are coaching, monitoring, and controlling pharmacist resources and pharmacy in West Jakarta and also managing medicine stock and health supplies of West Jakarta."

"Salah satu upaya yang dilakukan oleh industri farmasi untuk menjamin mutu, khasiat, dan keamanan obat adalah dengan menerapkan pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik CPOB . Industri Farmasi memiliki tiga personil kunci, yaitu kepala bagian produksi, kepala bagian pengawasan mutu, dan kepala bagian pemastian mutu yang harus dijabat oleh Apoteker. Praktik Kerja Profesi Apoteker PKPA yang dilaksanakan di PT Konimex bertujuan untuk memahami peran, tugas, dan tanggung jawab Apoteker di industri farmasi, serta memahami penerapan CPOB di PT Konimex. PT Konimex secara keseluruhan telah menerapkan prinsip CPOB dengan baik. Tugas khusus yang diberikan berupa penyusunan protokol validasi proses produk Heltiskin dan Konigen Cream. Secara keseluruhan, protokol validasi proses telah seseuai dengan ketentuan yang direkomendasikan dalam POP CPOB dan Guidance for Industry Process Validation: General Principles and Practices FDA.

---

Pharmaceutical industry should implements GMP guideline to ensure the quality, efficacy, and safety of the product. Pharmaceutical industry has three key personnel as head of production, head of quality control, and head of quality assurance which are pharmacist. Apothecary internship at PT Konimex aims to understand the role of pharmacist and the implementation of GMP guideline at PT Konimex. Overall, PT Konimex has implement every aspect of the GMP guideline so well. Special task given was arrangement of process validation protocol of Heltiskin and Konigen Cream. Overall, the process validation protocol has fulfilled the POP CPOB and Guidance for Industry Process Validation General Principles and Practices FDA recommendation."

"Dengan berkembang pesatnya kegiatan perdagangan yang bertambah banyak serta dengan rasio yang lebih besar, maka semakin banyak serta semakin rumit pula permasalahan terkait utang piutang yang muncul pada masyarakat. Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut, perekonomian global membutuhkan aturan hukum kepailitan sebagai alat penyelesaian permasalahan utang piutang tersebut agar kreditor dapat memperoleh pembayaran secara adil dan seimbang. Pada dasarnya setiap keputusan perkara kepailitan dapat melahirkan akibat yang merugikan bagi para pelaku bisnis atau debitor, sehingga dengan adanya upaya penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dapat mencegah terjadinya akibat-akibat tersebut. Dengan terlaksananya PKPU, debitor dapat mengajukan rencana perdamaian dengan harapan debitor dapat membayar baik sebagian atau seluruh utangnya. Namun, terkait rencana perdamaian tersebut dapat dilakukan pembatalan sehingga dapat berakibat pailit. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai pembatalan perdamaian PKPU tersebut serta menganalisis bagaimana penerapan hukum yang sesuai dengan apa yang diatur dalam UU KPKPU. Hal ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian deskriptif-analitis, dan menganalisis permasalahan  dengan menggunakan teori serta konsep yang relevan. Terkait PKPU, diatur dalam Pasal 222 UU KPKPU dan terkait rencana perdamaian serta pembatalan atas rencana perdamaian tersebut diatur pada Pasal 144 UU KPKPU serta Pasal 291, Pasal 170, dan Pasal 171 UU KPKPU. Kemudian dalam kasus yang dianalisis, terdapat ketidaksesuaian antara penerapan hukum pembatalan perdamaian pada kasus perkara dan dengan yang dimuat dalam UU KPKPU. Hal tersebut dikarenakan tindakan lalai yang dilakukan  debitor berbeda dengan tindakan lalai yang terdapat pada Pasal 1238 KUHPer. Sehingga didapati hasil bahwa terkait pengaturan mengenai PKPU dan pembatalan perdamaian dimuat dalam Pasal 222, Pasal 144, Pasal 291, Pasal 170, serta Pasal 171 UU KPKPU. Kemudian terkait permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh kreditor, tidak dapat dilakukan karena terdapat ketidaksesuaian penerapan hukum yang diatur pada Pasal 170 ayat (1) UU KPKPU yang merujuk pula pada Pasal 1238 KUHPer terkait tindakan lalai.

---

With the rapid development and increase of market activities and with a much greater ratio, the more complex the problems related to debts that arise in the society. And with these problems, the global economy requires a law of bankruptcy as a means of solving those debt problems so creditors can obtain payments in a fair and balanced manner. Every bankruptcy case may have detrimental consequences for both people in business or the debtors, therefore there is suspension of payment to prevent these consequences from occurring. With the implementation of the suspension of payment, the debtor can submit a conciliation with the hope that the debtor can pay either part or all of their debt. However, the conciliation can be canceled so it might result in bankruptcy. This research was conducted to find out about the arrangement regarding the cancellation of reconciliation of the suspension of payment and to analyze how the application of the law is in accordance with what is regulated in the KPKPU Law. This research is done by using normative juridical research, descriptive-analytical research typology, and analyzing problems using relevant theories and concepts. Regarding the suspension of payment, it is regulated in Article 222 of the KPKPU Law and regarding the conciliation and cancellation of reconciliation is regulated in Article 144 of the KPKPU Law and Article 291, Article 170, and Article 171 of the KPKPU Law. Then in the analyzed cases, there is a discrepancy between the application of the conciliation cancellation law in case and with what contained in the KPKPU Law. Then regarding the request for cancellation of reconciliation filed by the creditor, it cannot be carried out because of the discrepancy in the application of the law regulated in Article 170 paragraph (1) of KPKPU Law which also refers to Article 1238 of the Criminal Code regarding negligent acts."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hasil perbandingan penggunaan dari elektroda batang dan pelat pada metode geolistrik resistivitas. Elektroda batang memiliki keterbatasan yaitu tidak dapat digunakan pada permukaan keras seperti permukaan beton karena dapat merusak permukaan beton, sedangkan elektroda pelat dapat digunakan dan tidak merusak. Pengambilan data penelitian dilakukan pada satu lintasan dengan dua kali pengukuran. Panjang lintasannya 117,5 meter dengan spasi 2,5 meter dan 48 elektroda. Hasil data pengukuran diinversikan menggunakan software Res2dinv dengan metode inversi Robust Constraint dan Least-Square untuk mendapatkan penampang 2D resistivitas masing-masing elektroda. Dilakukan analisis hasil penampang 2D berdasarkan nilai RMS Error atau Absolute Error dan kemiripannya dengan keadaan lapangan sesungguhnya. Hasil dari analisisnya adalah elektroda pelat lebih representatif jika dibandingkan dengan elektroda batang, serta elektroda pelat tidak merusak permukaan beton. Sehingga elektroda pelat dapat digunakan jangka panjang untuk pemeliharan bak air yang terdapat pada Lapangan Kiara Payung, Sumedang, Jawa Barat. Serta, elektroda pelat dapat digunakan untuk penelitian yang menggunakan metode geolistrik resistivitas lainnya di atas permukaan selain tanah tanpa merusaknya.

---

This study was conducted to determine the comparative results of the use of a peak and plate electrodes in the resistivity geoelectric method. A peak electrodes have limitations that cannot be used on hard surfaces such as concrete surfaces because they can damage concrete surfaces, while plate electrodes can be used and do not damage. This research was conducted on one track with two measurements. The track length was 117.5 meters with a spacing of 2.5 meters and 48 electrodes. The measurement data results were inversed using Res2dinv software with the Robust Constraint and Least-Square inversion method to obtain a 2D cross section of the resistivity of each electrode. The 2D cross section results were analyzed based on the RMS Error or Absolute Error value and its similarity with the actual field conditions. The result of the analysis is that the plate electrode more representative compared to the peak electrode, and the plate electrode does not damage the concrete surface. So that plate electrodes can be used in the long term for the maintenance of water tanks in Kiara Payung Campground, Sumedang, West Java. Also, plate electrodes can be used for research using other resistivity geoelectric methods on surfaces other than soil without damaging them."