Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Proses perencanaan campuran aspal sangat bergantung pada proporsi material yang ditentuan oleh jenis gradasi agregat serta jenis dan kadar aspal yang digunakan. Dalam penelitian ini digunakan 2 sampel gradasi sebagai pembanding yaitu gradasi menerus (Spek IV laston Binamarga) dan gradasi senjang (Spek Lataston HRS-WC). Sampel diuji pada suhu 90 dengan 50 tumbukan, 110 dengan 2x50 tumbukan, serta 90 dengan 2x120 tumbukan. Hasil penelitian menunjukkan untuk nilai deformasi dan kecepatan deformasi pada sampel dengan gradasi menerus nilainya lebih besar daripada sampel dengan gradasi senjang hampir di semua variasi. Nilai VIM dan VMA pada gradasi senjang Lebih besar daripada gradasi menerus, sedangkan untuk nilai stabilitas sampel dengan gradasi senjang memiliki nilai yang lebih besar daripada sampel dengan gradasi menerus.

---

Asphalt mix design process is dependent on the proportion of material that is determined by the type of aggregate gradation and the type and asphalt content used. In this research 2 samples used for comparison of gradation. gradation Continuous( Spek IV Laston Binamarda) and gap graded (Spek Lataston HRSWC). Samples were tested at 900C 2x50 blows, 1100C with 2x75 blows, and 900C with 2x120 blows. The results showed for the deformation and deformation rate on the sample with continuous gradation have greater value than sample with a graded gap in almost every variation. VIM and VMA values in graded gap Bigger than continuous gradation, whereas for the stability of the sample with a graded gap has a greater value than the sample with continuous gradation."

"Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dikucurkan oleh BI kepada perbankan pada saat krisis ekonomi 1997-1998 masih menyisakan banyak permasalahan. Salah satunya mengenai mekanisme penyelesaian utang para pemegang saham pengendali bank penerima BLBI yang tertuang dalam suatu perjanjian yang disebut Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) dan Master Refinancing and Note Issuance Agreement (MRNIA). Dalam MSAA dan MRNIA terdapat ketentuan kontroversial yang masih menjadi perdebatan sampai sekarang yaitu tentang dicantumkannya klausul Release and Discharge yang berisi bahwa pemegang saham yang kooperatif dan membayar utangnya akan dibebaskan dari gugatan perdata maupun tuntutan pidana atas penyimpangan yang telah dilakukannya. Klausul ini menarik untuk dikaji dan diangkat menjadi suatu tulisan karena keabsahan klausul tersebut akan memengaruhi pula keabsahan dari MSAA dan MRNIA. Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 2002 yang dikeluarkan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri menegaskan pemberlakuan klausul Release and Discharge dalam MSAA dan MRNIA. Berdasarkan permasalahan tersebut, karya ilmiah ini setidak-tidaknya akan mempersoalkan tiga hal, pertama apakah klausul Release and Discharge dapat diterapkan di dalam MSAA dan MRNIA menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kedua, apakah penerapan Release and Discharge terhadap para obligor BLBI berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2002 sudah tepat. Dan yang ketiga, apa akibat hukum yang mungkin terjadi terhadap para obligor BLBI terkait penerapan klausul Release and Discharge dalam MSAA dan MRNIA. Kesimpulan yang didapat dari karya ilmiah ini adalah klausul Release and Discharge tidak dapat diterapkan dalam MSAA dan MRNIA karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Begitu pula dengan Inpres No. 8 tahun 2002 yang telah tidak tepat dikeluarkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Apabila klausul Release and Discharge tetap diberlakukan, maka akibat hukum yang mungkin terjadi terhadap para obligor BLBI adalah hapusnya utang mereka dan dilepaskannya mereka dari tuntutan pidana atas penyimpangan penggunaan BLBI yang telah mereka lakukan."

"Penelitian bertujuan menganalisis dampak perubahan Amandemen IAS 41 pada penyajian, pengungkapan dan besar perubahan nilai aset biologis dan tanaman produktif. Penelitian ini menggunakan 7 perusahaan perkebunan yang listed di Singapura untuk tahun 2014-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan telah menyajikan dan mengungkapkan Amandemen IAS 41 sesuai dengan isi Amandemen IAS 41 tersebut. Seluruh perusahaan melakukan penyajian kembali laporan keuangan 2015 dengan menggunakan Amandemen IAS 41 efektif 2016.

---

The study aims to analyze the impact of changes in the IAS 41 Amendment on the presentation, disclosure and magnitude of changes in the value of biological assets and productive plants. This study used 7 plantation companies listed in Singapore for 2014-2015. The results showed that companies have presented and disclosed the IAS 41 Amendment in accordance with the contents of the IAS 41 Amendment. All companies restated the 2015 financial statements using the IAS 41 Amendment effective in 2016."