Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Hukum Jawa dalam konteks masyarakat Jawa abad ke-18 memiliki ciri-ciri: (1) hukum yang lahir akibat adanya perjanjian Giyanti (1755), yang membagi kerajaan Mataram menjadi dua; Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, (2) hukum yang berisi norma-norma, aturan-aturan, dan undang-undang yang menyangkut kepentingan kedua kerajaan (bilateral) mengenai kemasyarakatan, pengawasan keamanan, perpajakan, hubungan birokrasi, pertanahan, peradilan. dan sebagainya, (3) hukum yang dalam perkembangan selanjutnya diberlakukan juga untuk wilayah Mangkunegaran (perjanjian Salatiga, 1757) dan Pakualaman (tahun 1812). Hukum Jawa tersebut adalah (1) Nawala Pradata Dalem (Surat Peradilan Raja), (2) Angger Sadasa (Undang-Undang Sepuluh), (3) Angger Agerrg (Undang-Undang Tertinggi), (4) Angger Redi (Undang-Undang Pekerja Gunung) dan (5) Angger Arubiru (Undang-Undang Gangguan Ketentraman). Pemberlakuan hukum Jawa seperti itu tampaknya tidak mempertimbangan eksistensi dan perkembangan masing-masing kerajaan. Dengan kata lain, secara hipotesis, tidak terjadi perubahan struktur masyarakat Jawa pada waktu itu, meskipun dalam kenyataan, perjanjian Giyanti telah memecah belah kekuasaan Mataram. Pada sisi lain ditunjukkan bahwa pemberlakuan hukum jawa secara hipotesis adalah untuk pengendalian sosial bersama. sebagai akibat perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat Jawa di kerajaan masing-masing. Kedua permasalahan tersebut menarik untuk dibahas, terutama melalui pemahaman struktur hukum Jawa yang dikaitkan dengan konteks ruang dan waktu di mana hukum itu diberlakukan. Pemahaman seperti itu akan menjawab tentang bagaimanakah sistem hukum Jawa yang berlaku pada waktu itu. Membicarakan sistem hukum berarti juga membicarakan dinamika struktur hukum yang bersangkutan dikaitkan dengan fungsi lembaga-lembaga lain di luar yang dianggap ikut menentukan dinamika struktur hukum yang dimaksud. Dengan latar belakang itu maka ditetapkanlah tujuan penelitian adalah (1) menganalisis struktur hukum Jawa sebagai upaya memahami fungsi unsur-unsurnya, (2) memahami sistem hukum Jawa dalam kaitannya dengan konteks sosial budaya masyarakat Jawa pada waktu itu, dan (3) merumuskan secara jelas postulat-postulat hukum Jawa atau anggapan-anggapan dasar mengenai hukum yang dianut masyarakat Jawa pada waktu itu. Berkenaan dengan permasalahan dan tujuan penelitian itu dan dikaitkan dengan "karakter" hukum Jawa, maka pendekatan yang dipergunakan adalah antropologi hukum dan sejarah. Pendekatan antropologi hukum dipergunakan untuk mencari gambaran bagaimana hukum mempertahankan pranata-pranata yang ada dalam masyarakat, bagaimana masyarakat merumuskan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum, sehubungan dengan cita-cita mengenai apa yang baik dan buruk menurut anggapan dalam kebudayaan yang bersangkutan. Pendekatan sejarah dipergunakan untuk mencari gambaran bagaimana proses perubahan pola dan aspek-aspek hukum Jawa dalam kurun waktu sejak penyusunan hukum Jawa (1755) sampai pada suatu batas hipotesis saat hukum Jawa kehilangan fungsinya lagi karena hegemoni politik kolonial Belanda (1830). Setelah dilakukan analisa terhadap permasalahan-permasalahan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa (1) Hukum Jawa merupakan sistem yang berfungsi untuk pengendalian sosial bersama, masyarakat Jawa yang sedang mengalami perubahan akibat perjanjian Giyanti (1755), (2) Berfungsinya sistem hukum Jawa tersebut sangat didukung oleh berfungsinya unsur-unsur hukum yakni otoritas, maksud untuk diberlakukan secara universal, obligatio dan sanksi, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jawa pada waktu itu, dan (3) Sistem hukum Jawa yang diberlakukan pada waktu itu, dikatakan berhasil dan relevan karena terbukti dapat memberikan kontribusi ikut melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Jawa dengan mempertahankan nilai-nilai, pranata-pranata, lembaga-lembaga dan pandangan-pandangan hidup Jawa hingga bertahan sampai saat ini.

Abstrak :
ABSTRAK
Studi ini berusaha mempelajari pengaruh keterbukaan ekonomi pada tabungan nasional bruto dan permintaan masyarakat atas barang final produksi dalam negeri, dengan kasus Indonesia tahun 1968 - 1990. Ada tiga alasan mengapa studi ini dilakukan : Pertama-tama, adalah adanya pertentangan pendapat antara teori Export-led Growth dan teori Dependensia. Teori yang pertama mengemukakan bahwa keterbukaan ekonomi, melalui pengembangan kapasitas impor modal, memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi dan pada gilirannya akan meningkatkan tabungan nasional bruto dan permintaan masyarakat atas barang final produksi dalam negeri. Sedangkan teori kedua menyatakan bahwa pengaruh keterbukaan ekonomi memberikan pengaruh negatif pada pertumbuhan ekonomi, dan pada gilirannya pada tabungan nasional bruto dan permintaan masyarakat atas barang final produksi dalam negeri.

Kedua, temuan Thirlwall. dalam studinya tentang Export-led Growth di Sudan, menunjukkan bahwa ada kecenderungan bahwa kepesatan perkembangan tabungan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan kepesatan pertumbuhan ekonomi. Jikalau dikaitkan dengan temuan Chase-Dunn, pengaruh ekspor yang lemah pada pembentukan modal domestik justru akan meningkatkan ketergantungan yang semakin tinggi.

Ketiga, sejak tahun 1967, Indonesia berusaha membuka diri. Mengacu pernyataan Sadli, perubahan sistim terisolasi menjadi sistim terbuka masih mengandung keuntungan yang meragukan, tergantung pada apakah industri dalam negeri mampu menjadi industri yang berorientasi pada ekspor dan mampu mengekspor atau tidak. Sampai tahun 1983, nampaknya pertumbuhan ekspor atas dasar harga konstan 1973 justru semakin rendah, sementara impor atas dasar harga konstan 1973 cenderung tetap. Hal ini akan mempunyai implikasi pada hutang luar negeri. Dalam kasus demikian, pernyataan Sadli diatas perlu memperoleh perhatian khusus.

Dari hasil penelitian ini ada beberapa kesimpulan penting yang dapat diperoleh. Pertama, pengaruh pemasukan modal pemerintah neto pada pertumbuhan ekonomi positif, walaupun tidak nyata. Maknanya adalah bahwa produktivitas investasi pemerintah masih lebih tinggi dibandingkan dengan biaya bunga pinjaman yang harus dibayarkan, walaupun perbedaan itu hampir tidak berarti. Pengaruh yang tak nyata ini diduga karena investasi publik biasanya diarahkan pada prasarana sosial yang yang tidak mempunyai dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu pengaruh ekspor pada pertumbuhan ekonomi positif. Artinya perkembangan ekspor akan memacu pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat, membuktikan kebenaran praduga model Export-led Growth di Indonesia. Pengaruh ekspor pada pertumbuhan ekonomi semakin pesat, karena ekspor itu mampu memacu pertumbuhan ekonomi melalui pertumbuhan permintaan masyarakat atas barang modal, dan melalui ekspor yang melalui kapasitas impor telah meningkatkan sumberdaya internal, yaitu TNB, dengan pesat.

Pemasukan modal swasta memberikan pengaruh negatif yang nyata pada pertumbuhan ekonomi. Pengaruh negatif ini di samping akibat dari ekonomi biaya tinggi di Indonesia, terjadi karena perubahan komplementaritas antara pemasukan modal swasta dengan ekspor juga. Dengan struktur ekspor yang didominasi oleh barang tambang dan barang pabrik yang menggunakan bahan Baku impor, kaitan kemuka dan kebelakangnya relatif pendek. Jikalau sektor ekspor ini dikuasai oleh investor asing dengan resiko rate of capital flight yang tinggi serta reinvestasi yang rendah, dapat mengakibatkan multiplier effect dari pemasukan modal swasta yang rendah.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini mencoba membicarakan dan mengungkapkan nilai-nilai moral apakah dan yang bagaimanakah yang mendasari bangunan karya-karya puisi penyair ini. Moral adalah kewajiban-kewajiban manusia serta yang baik dan yang buruk berkenaan dengan tindakan-tindakan manusia dan tentang unsur-unsur kepribadian manusia. Dengan perkataan lain moral ada_lah pernyataan pandangan-pandangan dan persoalan-persoalan tentang tin_dakan-tindakan kewajiban manusia berdasarkan pertimbangan baik dan buruk.

Moral di dalam karya-karya puisi penyair ini dapat dikatakan me_rupakan dasar dan kerangka pembangunnya. Karenanya di dalam setiap karya-karyanya itu seakan-akan ada keharusan penyair untuk selalu berto_lak dari nilai-nilai yang dianggapnya dapat dijadikan landasan, pedoman atau arah bagi dirinya sendiri dan yang dianggapnya baik untuk menghadapi semua persoalan-persoalan hidupnya.

Pendekatan yang dipergunakan dalam rangka itu adalah pendekatan intrinsik atau pendekatan tekstual, dengan pengutamaan perhatian ter_hadap masalah-masalah moral yang mengutamakan daya tarik dan perhatian kemanusiaan yang dipangku di dalamnya. Dengan demikian analisis dilaku_kan secara formal dan moral. Yang pertama melihat aspek moral atau so_sial sebagai sarana untuk mencapai tujuan formal, yakni aspek-aspek es_tetik karya sastra. Sedangkan yang kedua melihat bentuk sebagai sarana untuk mencapai hasil akhir yang bersifat moral atau sosial.

Hasil analisis membuktikan bahwa dari sejumlah 57 judul puisi karya penyair ini secara keseluruhan dapat dikatakan bertolak dan dil_andasi oleh nilai moral_ Ada beberapa macam nilai moral yang dihasilkan dalam rangka analisis tersebut yakni: 1. Nilai moral falsafah, 2. Nilai moral religius, 3. Nilai moral pendidikan, 4. Nilai moral sosial, 5. Nilai moral kemanusiaan, 6, Nilai moral kepribadian, 7. Nilai moral cinta, 8. Nilai moral kasih, dan 9. Nilai moral Psikologis.

---