Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam kaitannya dengan peningkatan kesesuaian pendidikan dengan kebutuhan pembangunan telah dikenalkan konsep link and match sebagai suatu konsep yang dapat dijadikan strategi operasional peningkatan relevansi pendidikan. Suatu kenyataan bahwa di dalam perusahaan industri yang pada bagian/unit tertentu sebenarnya hanya dapat dikerjakan oleh pekerja tamatan sekolah menengah kejuruan, tetapi tidaklah demikian adanya. Dan ternyata pekerjaan itu dilakukan oleh pekerja tamatan sekolah menengah umum dan tamatan sekolah menengah kejuruan (STM). Dengan adanya kenyataan tersebut maka permasalahannya adakah perbedaan penampilan kerja bagi karyawan bagian mekanik yang berasal dari tamatan SMU dengan tamatan STM. Tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan perbedaan penampilan kerja mekanik dilihat dari latar belakang pendidikan formal (SMU dengan STM), baik tanpa atau dengan memperhitungkan pengaruh faktor latihan, pengalaman kerja, dan motivasi kerjanya. Kerangka teoritis disusun berdasarkan teori-teori ilmu pendidikan, psikologi kerja/industri, manajemen personalia, motivasi, dan hasil penelitian yang relevan. Populasi penelitian adalah karyawan bagian mekanik yang bekerja pada pabrikpabrik di lingkungan PT. Krakatau Steel Cilegon. Jumlah populasi yang relevan sebanyak 443 orang. Sampel penelitian diambil secara Systematic Random Sampling. Untuk menentukan bcsarnya sampel digunakan Nomogram Harry King dengan mengambil tingkat kesalahan 8 dan didapatkan prosentase populasi untuk diambil sampelnya sebesar 25 % x 443 orang = 111 orang.Data penampilan kerja dikumpulkan dengan lembar penilaian, sedangkan data pengalaman dan motivasi kerja dikumpulkan melalui kuesioner. Untuk variabel pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, dan latihan kerja digunakan isian terbuka, variabel motivasi kerja digunakan skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan penampilan kerja mekanik dilihat dari latar belakang pendidikannya. Baik tanpa atau dengan memperhitungkan pengaruh latihan, pengalaman kerja, dan motivasi kerja yang signifikan. Rata-rata penampilan kerja mekanik tamatan SMU sebesar 34,29 dan rata-rata penampilan kerja mekanik tamatan STM menunjukkan angka 36,38."

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara obyektif mengenai peranan panti sosial dalam penanganan penyandang masalah sosial perkotaan di DKI Jakarta dengan studi kasus P561 Bangun Daya 02 Ceger. Isinya menggambarkan kehidupan sosial dalam pelayanan sosial terhadap PMKS di PSBI Ceger, permasalahan yang dihadapi dan upaya mengatasinya.Dari hasil penelitian di PSBI Ceger ternyata menghadapi beberapa permasalahan seperti keterbatasan sarana prasarana dan petugas sehingga pelayanan sosial masih kurang memadai. Atas dasar dan permasalahan tersebut pertanyaan penelitian adalah: Bagaimana pelayanan terhadap PMKS hasil trantib yang diserahkan di PSBI Bangun Daya 02 Cipayung? Bagaimana masalah yang dihadapi dan upaya optimalisasi pelayanan terhadap PMKS hasil trantib yang diserahkan di PSB1 Bangun Daya 02 Cipayung? Berapa besar peran PSBI Bangun Daya 02 Ceger Cipayung terhadap pembangunan sosial di DKI Jakarta?Untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif analistis dan metode pendekatan kualitatif, yaitu melakukan observasi dan wawancara mendalam terhadap 4 orang informan guna menggali data dan inforrnasi yang diperlukan. Selanjutnya untuk mempertajam analistis penelitian ini didukung oleh data kuantitatif melalui kegiatan survei dengan memberikan kuisioner kepada sampel sebanyak 100 responden.Dalam penelitian ini penulis mencoba mengungkapkan bagaimana upaya mengatasi permasalahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sosial secara optimal dan pandangan responden terhadap pelayanan yang ada di PSBI. Disamping itu diajukan suatu alternatif penanganan PMKS di lingkungan tempat tinggalnya (komunitas lokal) oleh partisipasi komunitas setempat, sehingga PMKS terentaskan dan tidak sampai turun ke jalan.Upaya-upaya tersebut dilandasi kerangka berpikir/teori sebagai berikut. Saat ini penanganan PMKS telah menjadi sosial isue. Tujuannya untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Maka pemda mengeluarken kebijakan penanganan PMKS berupa penyelamatan, pemulihan dan kemandirian. Disamping itu Pemda mengeluarkan Peraturan tentang penanganan PMKS - Penanganan PMKS dilakukan bersama antara perintah dan masyarakat. Kemandirian diikuti dengan social welfare sebagai upaya penanganan PMKS. Salah satunya melalui PSBI tempat penelitian ini dilakukan. Saat ini pelayanan sosial di PSBI Ceger hasilnya masih kurang memadai. Cara mengatasinya melakukan peningkatan kualitas pelayanan sosial. Dengan melakukan manajemen mutu terpadu atau Total Quality Management/TQM (Vincent Gasperz, 1997), dengan cara meningkatkan performance secara terus menerus pada setiap level proses pelayanan. Untuk itu panti melakukan manajerial operasional (MO) dan Strategi Operasional (SO) seperti dikemukakan Freddy Rangkuti (2002). Dengan MO menghasilkan nilai tambah pelayanan dan SO menghasikan komitmen karyawan terhadap suksesnya program yang direncanakan PSBI Ceger dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Dengan TQM menghasilkan peningkatan pelayanan sosial lebih optimal.Pelaksanaan SO diikuti dengan program strategi berdasarkan teori SWOT (Robbin, SP - 2002, Rajan, Das -- 2000). Program tersebut meliputi koordinasi dengan unit terkait dan masyarakat, sosialisasi peraturan kebijakan pelayanan, pembentukan tim restrukturisasi pelayanan dan optimalisasi pelayanan. Tujuannya mendukung tercapainya peningkatan kualitas pelayanan.Beberapa temuan dalam penelitian ini adalah hasil pelayanan di PSBI Ceger dalam tahun 2002 sebesar 2.421 PMKS dan tahun 2003 sebesar 2.428 atau selama dua tahun sebesar 4.849 PMKS, ini berarti memberikan kontribusi sebesar 2,16% terhadap penanganan PMKS DKI Jakarta. Temuan lainnya adalah menghadapi PMKS yang kornpleks maka pelayanan sosial di PSBI Ceger masih kurang memadai. Berdasarkan analisis studi, upaya peningkatan kualitas pelayanan dengan manajemen mutu terpadu.Alternnatif lain adalah penanganan PMKS berbasis komunitas lokal. Artinya PMKS ditangani mulai di tingkat komunitas - tempat tinggal mereka, karena merupakan problem sosial yang harus diatasi bersama (Rubbin, 1992: 7, 111 - 128) sebagai wujud partisipasi komunitas lokal (James Medgley, 1986), yang dilembagakan sebagai sistem pengembangan komunitas dengan pendekatan community based service (Jim ife, 2002: 9). Bila PMKS dan problem sosial sudah tertangani berarti komunitas tersebut warganya sejahtera atau social welfare (Segal, A. Elizabeth: 1998).Kesimpulannya PSBI Ceger dengan kondisi pelayanan sosial kurang memadai, telah berupaya peningkatan kualitas pelayanan sosial dengan cara melakukan manajemen kualitas terpadu.Secara keseluruhan hasil penanganan PMKS oleh PSBI masih relatif kecil sehingga perannya terhadap pembangunan kesejahteraan sosial DKI Jakarta juga masih kecil.Rekomendasi yang diajukan adalah pemerintah hendaknya segera melengkapi sarana dan tenaga profesi yang diperlukan oleh PSBI serta melakukan alternatif penanganan PMKS melalui model penanganan PMKS berbasis komunitas lokal.Isi 156 hlmn. Pola 2, 1 model, 8 tabel. 13 grafik, 16 gambar. 60 Bibliografi, tahun buku 1973 --2003."

"Latar BelakangBerkembang pesatnya kehidupan masyarakat dewasa ini, pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dengan kemajuan di bidang tehnologi informasi. Tersedianya informasi bagi masyarakat maju, sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupannya sehari-hari. Masyarakat mulai menyadari, bahwa informasi juga merupakan salah satu sarana yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan kehidupan bermasyarakat. Media massa tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi, pendidikan, hiburan dan kebudayaan, tetapi juga telah tumbuh menjadi sarana bisnis (Sendjaja, 1993: 119). Kenyataan ini, dengan sendirinya telah menempatkan kegiatan di bidang penyebaran informasi mempunyai arti yang semakin penting. Oleh karena itu, kebutuhan adanya media massa sudah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Media massa merupakan sumber informasi yang sangat penting dalam kehidupan dewasa ini.Mengenai peran dari media massa, bila ditinjau mulai dari proses pencarian berita hingga disajikannya berita itu dalam media massa, adalah medium atau media yang dipergunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi dari sumber berita kepada massa atau khalayaknya. Dalam rangkaian proses komunikasi secara menyeluruh, surat kabar radio, film maupun televisi bukanlah merupakan sumber berita, akan tetapi merupakan media komunikasi.Namun demikian, apabila proses komunikasi ditinjau mulai dari media massa sebagai asal berita, maka media massa seperti surat kabar, radio, televisi dan film adalah merupakan sumber berita.Komunikasi massa juga memerlukan saluran untuk menyampaikan pesan (Dominick, 1983: 29). Dalam hubungan ini, maka dapat dipahami bahwa istilah media massa adalah sarana komunikasi yang ditujukan untuk massa.Sedangkan mengenai istilah pers, pada dasarnya mencakup semua media massa modern seperti penerbitan surat kabar serta majalah, radio, televisi dan film (Siebert, 1986: 1).Pengaruh media massa yang sangat besar terhadap kehidupan khalayaknya, merupakan realita dalam kehidupan bermasyarakat. Surat kabar sebagai salah satu media massa, mempunyai pengaruh yang besar terhadap khalayaknya. Bahkan para pembacanya merasakan kehilangan "sesuatu" bilamana mereka tidak membaca surat kabar terbitan hari itu (Severin, 1992: 270)?"

"Penelitian mengenai stilistika atas tiga belas cerpen Seno Gumira Ajidarma dilakukan dengan tujuan mengungkap kekhasan Seno Gumira Ajidarma menggunakan majas dengan melihatnya dari segi struktur dan fungsinya. Stilistika atau lebih mudahnya disebut kajian gaya bahasa memang sangat penting dalam sebuah teks sastra. Stilistika mengkaji cara sastrawan dalam memanipulasi-dengan arti memanfaatkan-- unsur dan kaidah yang terdapat dalam bahasa dan efek apa yang ditimbulkan oleh penggunaannya itu. Semakin dalam kita menguasai sistem kerja suatu bahasa maka akan semakin mudah mengungkap pesan yang disampaikan teks karya sastra. Dengan menggunakan teori Panuti Sudjiman, Rachmat Djoko Pradopo, Abdul Rozak Zaidan, dan Henry Guntur Tarigan untuk menjelaskan makna majas, dan teori Geoffrey Leeds dikombinasikan dengan teori dari beberapa ahli untuk menjelaskan makna stilistika maka didapat suatu kesimpulan bahwa kecenderungan majas yang digunakan Seno Gumira Ajidarma dalam ketiga belas cerpennya adalah repetisi."

"Pada bulan November 1983 Proyek Industrial Estate Pusat Departemen Perindustrian (PIEP-Depperind) mengadakan perjanjian kerjasama dengan Pusat Penelitian Sumber Daya Manusia dan Lingkungan -- Universitas Padjadjaran (PPSL-UNPAD) mengenai Studi Kelayakan Kawasan Industri Cirebon. Tujuan dari studi kelayakan tersebut adalah untuk menentukan lokasi yang paling tepat bagi suatu kawasan industri di Cirebon.Karena pembangunan suatu kawasaii industri di suatu daerah akan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan di daerah tersebut maka sesuai dengan ketentuan UU No. 4/ 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup rencana pembangunan kawasan industri tersebut harus dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Andal). Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Andal dikatakan bahwa Andal merupakan komponen dari studi kelayakan. Dengan demikian suatu studi kelayakan akan meliputi komponen analisis teknis, analisis ekonomis dan analisis dampak lingkungan. Karena peraturan pemerintah tentang Andal ini masih berupa rancangan maka ketentuan tentang Andal tersebut pelaksanaannya belum dapat dipaksakan.Dengan dibentuknya Lembaga Penelitian di lingkungan Universitas Padjadjaran, yaitu berdasarkan Keputusan Mendikbud No. 0133/0/1983, maka segala kegiatan penelitian, baik yang berasal dari pemerintah maupun yang berasal dari swasta, dikelola dan dilaksanakan melalui "satu pintu", yaitu LP-UNPAD. Bahwa di dalamnya ada Pusat-pusat Penelitian yang mengerjakan kegiatan penelitian tersebut pihak bouwheer tidak perlu tahu, sebab tanggung jawab ataspelaksanaan kegiatan penelitian tersebut ada pada LP-UNPAD.Oleh karena KUHPerd pada hakekatnya hanya merupakan suatu aanvullendrecht maka syarat-syarat sahnya suatu perjanjian seperti tersebut dalam pasal 1320 tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya syarat yang bersifat limitatif. Dalam tata kehidupan pemerintahan, para pihak selain harus memenuhi syarat kecakapan sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerd juga harus memenuhi syarat kecakapan yang disebabkan oleh faktor batas-batas kewenangan yang dimilikinya berkenaan dengan jabatan tertentu yang dijabatnya.Dari hasil analisa dapat diketahui bahwa istilah pemborongan dalam Keppres 14A/1980 sebenarnya.kurang tepat sebab istilah tersebut tidak mencakup pekerjaan-pekerjaan yang tidak menciptakan sesuatu, seperti pekerjaan melakukan penelitian.Meskipun perjanjian kerjasama antara PIEP-Depperind dengan PPSL-UNPAD merupakan perjanjian dalam bidang hukum perdata, namun beberapa ketentuan hukum publik tetap ada di dalamnya, misalnya ketentuan/klausula mengenai pengawasan dan klausula mengenai sangsi."

"The present of social facilities and public utility at real estate housing is an important component. Basically, government has published the rule to control implementation of social facilities development. The rule makes the developers of housing concerning to social facilities and public utility, which is needed by society. The intention of this study is to find out and to identify the constraints that are happened in social facility and public utility development process at real estate housing for middle to lower class by the private developer inappropriate to the needs that appear on case study object.To aim the purpose, this study identifies the factors that make social facility and public utility on study case object developed not following the rules; we also analyze social facilities and public utility development processes that are running. This analysis also touches the actors who have playing role in the development process that effect to the result housing social facilities and public utility development physically. The problems that happen in policy and control aspects can be known by comparing the rule with their implementation. To know perception, this study will explore dominant factors or issues in social facilities and public utility development process as the rule run.This study finds out that there are some problems in government and developer that occur in every single step connected with policy, control and perceptions aspects in such process. This study find out too that social facility and public utility development process can be run well if it is dependant on government support by creating clear policy including any punishment for all mistakes. Also, it is important to make clear the role of all stakeholders such as government, developer and society participation to create positive synergy in providing social facilities and public utility. Basically this study has proven that there are some problems that do not make social facility and public utility development process run well especially in middle and lower housing class that caused negative implication to the society.

---

Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dalam lingkungan perumahan sangatlah penting. Pada dasarnya pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang pelaksanaan pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Peraturan tersebut mengharuskan perusahaan pembangun perumahan dan pemda untuk menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang dibutuhkan warganya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali, mengidentifikasi dan menemukan kendala-kendala yang timbul dalam proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkaitan dengan aspek kebijakan, pengawasan, dan pengendalian serta pandangan pengembang dalam pengadaannya.Tujuan ini dapat dicapai dengan cara mengidentifikasi proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dari mulai tahap perencanaan sampai tahapan pengelolaan dan pemeliharaan dan mengidentifikasi peranan para aktor/pelaku dalam setiap proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum pada perumahan. Kendala yang terjadi berkaitan dengan aspek kebijakan, penyerahan, pengawasan dan pengendalian diketahui dengan membandingkan proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai dengan tahapan pengadaannya melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak di Pemerintah DKI Jakarta yang terkait dalam proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dengan peraturan proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum di DKI Jakarta. Persepsi pengembang diketahui dengan meneliti faktor-faktor atau isu-isu dominan dalam pengadaan fasilitas sosial sesuai dengan prosedur peraturan yang berlaku.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai kendala yang dialami baik oleh pengembang dan pemerintah daerah sendiri dan terjadi pada tiap tahapan proses pengadaan tersebut dalam kaitannya dengan aspek kebijakan, pengawasan dan pandangan/persepsi dalam proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa kelancaran proses pengadaan fasos sangat tergantung pada dukungan yang diberikan pemerintah melalui kebijakan, termasuk adanya sangsi yang tegas bagi tiap pelanggaran. Selain itu, penting sekali untuk memperjelas peran masing-masing pihak dan melaksanakannya secara konsisten dalam proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum baik itu pemda, pengembang dan partisipasi masyarakat sendiri sehingga dihasilkan sinergi yang bisa menciptakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang mencukupi baik kuantitas dan kualitasnya bagi kepentingan masyarakat banyak."

"Berdasarkan Bussiness Policy perusahaan pada umumnya dan divisi perawatan & power SGGD (Safety Glass General Division) PT Asahimas Flat Glass Tbk, mulai sejak tahun 2000 berupaya untuk menurunkan biaya persediaan suku cadang yang semakin meningkat. Karena disadari bahwa persediaan yang tinggi bcrarti meningkatnya asset diam, di perusahaan tersebut, tetapi untuk tetap menjaga operasi mesin dibutuhkan ketersediaan suku cadang tersebut. Maka disini dibahas bagaimana menentukan nilai tingkat biaya persediaan yang terendah, dengan tetap mempertahankan keberadaan stok suku cadang, sehingga jika mesin mengalami kerusakan tidak terganggu karena kehabisan stok. Disini dibahas pula berapa nilai yang ideal dalam pembelian suku cadang, sehingga didapatkan nilai yang ideal dalam persediaan. Dalam perhitungan nilai optimal pembelian dilakukan dengan konsep mimnimum-maksimum, dengan konsep ini pembelian tidak dilakukan secara periodik melainkan, jika suku cadang sudah mencapai nilai minimumnya dilakukan pembelian"

"Manusia selalu menginginkan lingkungan yang nyaman secara thermal. Hal ini terlihal dari perkembangan teknologi AC yang simultan dilakukan. Baik itu pada gedung maupun pada mobil- Misalnya seperti perkembangan penggunaan refrigerant yang ramah lingkungan, otomatisasi penyesuaian tempcratur maupun pengaturan inlet aliran udara dingin kedalam kabin. Dalam merancang pengaturan inlet aliran pada AC mobil diperlukan perhitungan dan simulasi pengaturan sirkulasi udara didalam kabin mobil tersebut. Dalam hal ini menggunakan perbandingan dua model ducting. Penelitian ini dilakukan uutuk mcngetahui waktu yang diperlukan untuk mencapai keadaan l‘§€I}§"?._"'.'1?_I13Il thermal didalam kabin mobil MPV dengan enam penumpang, sehingga hasil yang diharapkan adalah model ducting yang paling optimal dalam memenuhi kenyamana thermal. Dalam perancangan ini, digunakan program CFD (Computational Fluid Dynamics). Tujuan pemakaian program ini adalah untuk mendapatkan hasil yang lcbih cepat dan alcurat. Dengan penggunaan CFD dapat disimulasikan kondisi yang kita inginkan dan hasilnya dapat menampilkan kontur temperatur dan kecepatam udara didalam kabin penumpang yang akan dipakai sebagai parameter kenyamanan thermal dalam kabin. Setelah hasil perhitungan didapat dan dibandingkan dengan referensi standar kenyamanan them1al berdasarkan ISO 7730, terlihat bahwa kabin MPV dengan keadaan temperatur awal yang linggi dan waktu idle 3 menit sorta arah inlet seperti yang dilakukan dalam simulasi ini tidak memenuhi standar kenyamanan thermal untuk penumpangnya."