Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laparotomi merupakan salah satu prosedur medis yang dilakukan secara manual dan menyebabkan banyak perlukaan, yang berisiko tinggi mengalami infeksi, yang dicegah dengan antibiotik profilaksis. Pemberian antibiotik profilaksis yang dilakukan secara empiris dapat menyebabkan banyak dampak negatif jika dilakukan tanpa pengkajian kerasionalan penggunaannya. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data penggunaan antibiotik profilaksis dan melakukan evaluasi kerasionalannya dilihat dari ketepatan indikasi, ketepatan obat, dan ketepatan dosis. Penelitian dilakukan dengan pengambilan data penggunaan antibiotik profilaksis laparotomi dari rekam medis pasien yang menerima prosedur laparotomi pada bulan Januari - Desember 2012 secara retrospektif dengan desain cross-sectional. Pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan teknik total sampling. Populasi penelitian berjumlah 486 pasien, dan 161 pasien diterima sebagai sampel penelitian, dengan total administrasi antibiotik profilaksis laparotomi sebanyak 230 kali. Hasil penelitian menunjukkan pola penggunaan antibiotik profilaksis yang kebanyakan diberikan adalah antibiotik profilaksis tunggal (57,14%), dan antibiotik yang paling banyak digunakan adalah seftriakson dan sefotaksim (34,78%). Penggunaan antibiotik profilaksis yang memenuhi kriteria tepat indikasi adalah 54,78%, tepat obat 3,48%, dan tepat dosis 88,70%. Namun demikian, dari seluruh sampel penelitian tidak ada yang dapat dikategorikan rasional dilihat dari ketepatan indikasi, obat, dan dosis.

---

Laparotomy is a manual medical procedure which causes many wounds, and has a high infection risk. Surgical site infection is usually prevented by administration of prophylaxis antibiotics. Empirical administration of prophylaxis antibiotics without rationality study can cause many negative impacts.

The aim of this study was to collect prophylaxis antibiotics usage data and to evaluate rationality of the administration, observed from the accuracy of indication, medication, and dose. This retrospective cross-sectional study was done by collecting laparotomy prophylaxis antibiotics usage data from medical record of patients who had received laparotomy procedure on January - December 2012 using total sampling. Population of study included 486 patients, and 161 patients were accepted as samples of study, with total 230 times administration of laparotomy prophylaxis antibiotics.

The results showed that most of prophylaxis antibiotics were given as single type antibiotic (57.14%), and the most antibiotics used were ceftriaxone and cefotaxime (34.78%). Patients given prophylaxis antibiotics with rational indication were 54.78%, only 3.48% were given the appropriate medication, and 88.70% were given antibiotics with the right dose. However, among all samples, none was considered rational in terms of indication, medication, and dose accuracy."

"Industri farmasi erat kaitannya dengan kesehatan manusia dalam rangka perwujudan kesehatan nasional. Industri farmasi dikontrol dan diawasi dengan ketat oleh Pemerintah dan Badan POM, baik ditinjau dari segi perizinan, produksi, peredaran, maupun kualitas obat yang diedarkan. Pada pembuatan obat, pengendalian menyeluruh sangat esensial untuk menjamin bahwa konsumen menerima obat yang bermutu tinggi, maka Pemerintah mengeluarkan ketentuan dan persyaratan yang harus diterapkan dan dilaksanakan oleh setiap industri farmasi, yaitu Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Apoteker mempunyai peranan dan tanggung jawab penting untuk menerapkan aspek-aspek yang tercantum dalam CPOB tersebut, antara lain sebagai penanggung jawab produksi, penanggung jawab pengawasan mutu dan penanggung jawab pemastian (manajemen) mutu.

---

Pharmaceutical industry has a tight correlation with human’s health system, in concern of national health. Pharmaceutical industry controlled by the government and Badan POM from the registration side, production, distribution, and quality of the pharmaceutical product. In pharmaceutical production, a complete control is essential to guarantee that consumers will received a high quality product. That complete control is done as Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) which has to be implied by pharmaceutical industry. Apothecary in pharmaceutical industry has to imply all aspect of CPOB, as a production, quality assurement, or quality control manager."

"Kesehatan masyarakat merupakan salah satu bagian penting dalam upaya pembangunan bangsa. Pembangunan kesehatan merupakan investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Peran apoteker dalam pembangunan kesehatan meliputi penyediaan obat-obatan dan perbekalan farmasi serta pemberian informasi, konsultasi, dan evaluasi mengenai obat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kegiatan teknis kefarmasian dan non teknis kefarmasian di apotek dilakukan oleh berbagai pihak, dimana kegiatan teknis kefarmasian meliputi penyediaan berbagai obat ethical dan OTC bagi masyarakat, pelayanan resep maupun swamedikasi beserta informasi obat, penyediaan informasi obat dan konseling bagi pasien, sedangkan kegiatan non-teknis kefarmasian meliputi pengelolaan keuangan hingga pelaksanaan delivery obat ke rumah pasien, yang memudahkan akses pasien dalam memperoleh obat yang berkualitas.

---

People's health is a concern in attempt to develop a country. Health development is an infestation to develop the human in a country socially and economically. Apothecary's role in health development covered a part of health service by using the best pharmaceutical product and giving information, consultations, and evaluate people's need of drugs and other pharmaceutical products. Technical and non-technical pharmacy are done in the drugstore by a lot of party. Technical pharmacy is including serving the best ethical and OTC product, prescription and self-medication attempt by people in need, drugs information and counseling to patient. Non-technical pharmacy is including economical approach in management of the pharmacy, delivery of pharmaceutical product to patients houses, and increasing patients’ access to a high quality products."

"Perkembangan ketatanegaraan Indonesia bergeser dari sentralisasi menuju desentralisasi yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, dimana sistem otonomi daerah menjadikan Pemerintah Pusat melakukan pendelegasian wewenang kepada Pemerintah Daerah. Suku dinas kesehatan merupakan unit kerja dinas kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat. Suku dinas kesehatan ini dapat menjadi wadah bagi apoteker yang merupakan sumber daya manusia yang berperan dalam pelayanan kesehatan, untuk menjalankan tugas profesi kefarmasiannya di lingkup pemerintahan. Tugas dan fungsi seksi Sumber Daya Kesehatan (SDK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 150 Tahun 2009.

---

Regency autonomy system make central governments have to delegate part of their authority to the regional government. Suku Dinas Kesehatan is a working unit of Department of Health in development and control of people’s health. Suku Dinas Kesehatan can be a place for apothecary to take roles in health services, especially in Sumber Daya Kesehatan (Health Resources) section. Sumber Daya Kesehatan/ Health Resources (SDK) section’s function and authority is arranged in a government official regulation, which is Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 150/2009."