Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMahkamah Konstitusi diberi kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yangputusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Sifat finalputusan Mahkamah Konstitusi ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yakni langsungmemperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum lain yang dapatditempuh. Oleh karena itu, terkait dengan putusan pengujian konstitusionalitas undang-undangberlaku ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 60 UU MK, yaitu terhadap materimuatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapatdimohonkan pengujian kembali. Namun dalam praktiknya terdapat beberapa ketentuanundang-undang yang diuji lebih dari sekali oleh Mahkamah Konstitusi. Bahkan, ada yangdiputus berbeda dari putusan sebelumnya. Meski demikian, putusan-putusan MahkamahKonstitusi relatif bisa diterima oleh masyarakat. Hal ini menjadi menarik untuk diketahui,alasan hukum apa yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian kembaliundang-undang yang pernah diuji serta metode penalaran hukum apa yang digunakan dalamputusan-putusannya. Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatankomparatif, tesis ini menjelaskan dua hal. Pertama, alasan hukum yang digunakan MahkamahKonstitusi dalam pengujian undang-undang yang sudah pernah diuji. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa perbedaan alasan permohonan menjadi alasan hukum bagi MahkamahKonstitusi untuk menguji kembali undang-undang yang pernah diuji. Dalam tesis ini,perbedaan alasan permohonan diketahui melalui perbandingan antara perkara yang diputusterdahulu dengan perkara yang diputus kemudian. Kedua, metode penalaran hukum putusanMahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang yang diuji lebih dari sekali. Hasilpenelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menggunakan metode penalaranhukum yang tidak selalu sama dalam memutus perkara yang satu dengan perkara yang lain.Tesis ini memberikan perbandingan metode penalaran antara ketentuan yang diuji terdahuludengan ketentuan yang diuji kemudian. Selain itu, diperbandingkan pula penggunaan masingmasingmetode penalaran hukum terhadap perkara-perkara yang diuji dan diputus lebih darisekali oleh Mahkamah Konstitusi secara keseluruhan.

---

ABSTRACTConstitutional Court is conferred with the Authority at the first and final level of which thedecision is final to review law against the 1945 Constitution. The final nature of ConstitutionalCourt Decision is confirmed in the Elucidation of Article 10 Paragraph (1) Law No. 24 Year2003 on Constitutional Court (CC Law) which is legally binding after being announced and noother legal remedies can be pursued. Therefore, in relation to the decision on theconstitutionality review of law article 60 of CC Law applies which says application forrepeated review against material content of sub articles, articles, and/or parts of law whichhave been reviewed can not be re-filed. But in practice there are several provisions of lawwhich are reviewed more than once by the Constitutional Court. Even some are decideddifferently from the previous ones. However, Constitutional Court decisions relatively can beaccepted by the public. It becomes interesting to find out what legal reasons used by theConstitutional Court in conducting re-review of laws which have been previously examinedand what methods of legal reasoning applied in its decisions. Through juridical normativeresearch method with comparative approach, this thesis explains two things. First, legalreasons used by the Constitutional Court in revieweing a law that has been previouslyexamined. The result of this research shows that the diffrence in the reasons of the petitionserves as legal reasons for the Constitutional Court to review again the law that has beenreviewed. In this thesis, the different reasons of the petition are identified by comparing thecases decided earlier and the ones decided later. Second, methods of legal reasoning of theConstitutional Court decision in the review of law that has been formerly examined. Result ofthis research denotes that Constitutional Court applied methods of legal reasoning which arenot always the same in deciding one case and another. This thesis provides comparison ofmethods of reasoning between legal provisions reviewed earlier and the ones reviewed later.Besides, the application of each method of legal reasoning in cases reviewed and decidedmore than once by the Constitutional Court as a whole is also compared."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang kesiapan aparat keamanan dalam mengamankan pelaksanaan pemilukada Walikota Palopo pada tahun 2013 serta dampak yang ditimbulkan terhadap wilayah kota Palopo, dimana aparat keamanan di wilayah adminstrasi Kota Palopo yang telah melaksanakan pengamanan dalam rangka pengamanan pemilukada yang diawali pada saat persiapan pemilukada hingga pada pelaksanaan hingga pada pengumuman hasil pemenang pemilukada, tidak dapat mengantisipasi terjadinya kerusuhan dan menyebabkan terjadinya kebakaran terhadap gedung-gedung negara serta beberapa gedung lainnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian ini menyarankan agar dalam pelaksanaan tugas pengamanan pemilukada, aparat keamanan melakukan perencanaan yang lebih baik, agar dapat menghindari terjadinya kerusuhan yang dapat berdampak pada aspek lainnya.

---

ABSTRACT

This thesis discusses about the readiness of security forces in securing the implementation of Palopo Mayor election in 2013 and the impact on the region Palopo town, where the security forces in the region that Palopo administration has implemented safeguards to secure the election which begins at the time of the preparation of the election to the implementation until the announcement of the winner of the election, can not anticipate the occurrence of riots and caused the fire to state buildings as well as several other buildings. This study is a descriptive qualitative research design.

The results of this study suggest that the implementation of election security duties, the security forces do better planning, in order to avoid unrest that could affect other aspects."

"Krisis ekonomi yang melanda Asia khususnya Indonesia pada pertengahan tahun 1997 diyakini karena lemahnya penerapan Good Corporate Governance (GCG) di dalam sistem perbankan nasional dan korporasi kita. Tesis ini membahas mengenai penerapan Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia dimana dapat didorong dari dua sisi, yaitu etika dan peraturan. Penelitian yang dikembangkan adalah penelitian normatif.Hasil dari penelitian ini, pada dasarnya dari sisi peraturan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah menerapkan prinsip-prinsip dasar GCG yaitu transparansi, kewajiban, pertanggungjawaban, kemandirian dan yang terakhir kewajaran dan kesetaraan. Akan tetapi karakteristik Perseroan di kawasan Asia Tenggara khususnya Indonesia adalah tingginya konsentrasi kepemilikan dan pengendalian pada sekelompok keluarga/grup usaha. Sebagaimana yang terjadi di dalam manajemen Bank X dimana pemegang saham pengendali ikut dalam mencampuri urusan operasional Perseroan yaitu dengan mempengaruhi kebijakan manajemen Perseroan. Atas tindakannya tersebut pemegang saham telah melanggar prinsip akuntabilitas yang berujung tidak independe-nya masing-masing Organ Perseroan.

---

Economy crisis that hitted in Asia especially Indonesia in the middle of the 1997 believed because the weakness application of Good Corporate Governance (GCG) in our national banking system and our corporation. This thesis focus to the application of good corporate governance (GCG) in Indonesia where pushed from two sides, that is ethics and regulation. This research uses normative research.

The result of normative research, basically from regulation side, Limited Liability Regulation Number 40th,2007 has applied base principles GCG that is Transparency, Accountability, Responsibility, Independence and Fairness. But the characteristics of company at south east asia especially indonesia is highly property concentration and control by group family / group business. In the same manner as happened in X Bank management where does controller shareholder get involved in company operational activity with influence company management policy. Cause of his action, shareholder has broken accountability principle pointed each of Organ Perseroan can not work independent."