Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang merupakan alat bukti yang sempurna. Oleh karena itu peran notaris menjadi sangat penting dalam peristiwa hukum pengalihan hak dengan nilai objek yang cukup tinggi. Namun, terkadang dalam praktiknya, notaris melakukan penyalahgunaan kewenangan pada saat pelaksanaan pengalihan hak yang menggunakan jasanya, seperti yang terdapat di dalam kasus Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 133/PID/2015/PT.DKI dimana dalam kasus ini notaris melakukan penggelapan sertipikat miik penjual yang dititipkan kepadanya dalam rangka pemeriksaan keabsahan sertipikat hak milik serta pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli. Atas tindakannya tersebut, notaris dalam kasus tersebut diputus bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang terdapat dalam pasal 372 KUHP di pengadilan tingkat pertama, dan dikuatkan di pengadilan tingkat banding. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh notaris dalam kasus tersebut dan bagaimana implikasi hukum terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh notaris dalam kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan hasil bentuk penelitian deskriptif-analitis. Dalam hal ini putusan hakim telah tepat dalam memutus perkara tersebut namun alangkah lebih tepat lagi apabila pasal 374 KUHP yang berhubungan dengan penggelapan berat ditambahkan oleh jaksa kedalam dakwaan dan dijadikan pertimbangan oleh hakim yang memutus perkara tersebut. Untuk mengurangi terjadinya penyalahgunaan kewenangan notaris dalam pemeriksaan sertipikat oleh notaris yang memiliki itikad buruk, alangkah baiknya apabila data-data mengenai kepemilikan sertipikat disimpan di dalam sebuah database atau pangkalan data yang disimpan secara online dan hanya dapat diakses oleh notaris dan/atau pejabat pembuat akta tanah. Sehingga selain melindungi penjual, hal tersebut dapat melindungi notaris dengan cara mengurangi kesempatan notaris untuk melakukan penggelapan sertipikat yang dititipkan kepada notaris.

---

ABSTRACT
The role of a notary is of vital importance in the event of a transfer of rights pertaining to high value objects, since a notary has the authority to create authentic deed which acts as a perfect instrument of evidence before the court. However, it is commonly found in practice that a notary commits an abuse of authority when their services are being used in transactions involving a transfer of rights, one such example of a notary rsquo s abuse of authority can be seen in Jakarta High Court Verdict Number 133 PID 2015 PT.DKI. In this case, a notary embezzled a certificate of ownership belonging to a client, which was entrusted to be withheld by the notary for the purpose of validity examination and the execution of its corresponding conditional sale and purchase agreement. For his wrongdoing, the notary in this case was found guilty by the district court for the criminal act of embezzlement as set out in Article 372 of the Indonesian Criminal Code, such decision was later strengthened in the court of appeals. The legal issue to be discussed in this article is on the abuse of authority by the notary the aforementioned case. The research method used is a normative juridical method, with is the result of a descriptive analytical research form. In this case, the decision of the judges was deemed appropriate, however it would be more suitable if Article 374 of the Indonesian Criminal Code relating to severe embezzlement was to be included in the indictment by the prosecutors and was taken into consideration by the judges presiding over the case. To reduce the occurrences of abuse of authority by notaries with bad faith during the examination of a certificate, the data related to the ownership of the certificate should be stored in an online database and should only be accessed by a notary and or land deed official. This will not only help protect sellers, but also reduce the chances a notary has to commit embezzlement withheld certificates.

Abstrak :
Latar belakang: Bayamduri (Amaranthus spinosus L.) adalah herbal tradisional yang digunakan untuk pengobatan malaria dan belum banyak data penelitian tentang ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas skizontisidal ekstrak air bayam duri (Amaranthus spinosus L) (EABD) terhadap mencit yang diinfeksi Plasmodium berghei secara in vivo. Metode: Mencit jantan (galur Balb/c) dengan berat 28-30 g, 7-8 minggu, dibagi menjadi 4 kelompok secara acak, tiap kelompok terdiri atas 5 ekor mencit. Kelompok K: kontrol, Kelompok A: kontrol negatif, 2 Kelompok perlakuan (B dan C). Kelompok B: ekstrak Amaranthus 120 mg/kgBB, 1 kali per hari selama 4 hari. dan kelompok C: klorokuin 10 mg/kgBB sekali sehari selama 3 hari. Seluruh perlakuan diberikan melalui oral. Hasil: Aktivitas skizontisidal darah terlihat pada semua kelompok perlakuan (B dan C), Aktivitas tertinggi terlihat pada kelompok B yaitu 91,20 ± 0,73 %, sedang kelompok C sebesar 88,92 ± 1,10 %. Kedua kelompok berbeda secara bermakna dibandingkan dengan kontrol, p≤0,05, namun kedua kelompok tidak berbeda bermakna satu sama lain, p≥0,05. Terjadi peningkatan berat badan pada kelompok EABD yang hampir sama dengan kelompok kontrol dan lebih besar dibanding kelompok klorokuin (7,6 % vs 7,05% dan 5,48%). Kesimpulan: Ekstrak air bayam duri (Amaranthus spinosus) (EABD) dosis 120 mg/kgBB menunjukkan aktivitas skizontisidal darah yang sama baik dengan pemberian klorokuin 10 mg/kgBB terhadap mencit yang diinfeksi Plasmodium berghei secara in vivo. ......Background: Amaranthus spinosus is a traditional herb used for the treatment of malaria, but the information of it?s activity still limited. The aim of this study was to determine the schizonticidal effect of a water extract of Amaranthus spinosus against Plasmodium berghei-infected mice. Methods: Male mice (Balb/c strain) weighing 28-30 g, 7-8 weeks old, were randomly devided into 4 groups of 5 animals each. Group K: controls (nil), Group A: negative controls, and 2 treatment groups (B and C). Group B: Amaranthus 120 mg/kgBW, once per day for 4 days and group C: Chloroquine 10 mg/kgBW, once a day for 3 days. All treatments administrated orally. Results: Blood schizonticidal activity was seen in all treatment groups, the highest activity was seen in group B ( 91.20 ± 0.73%), and group C was 88.92 ± 1.10%. Both groups were significantly different compared to control, p≤0,05), but there were no different within both group. An increase in body weight in group B are almost the same as group K and greater than group C (7.6% vs 7.05% and 5.48%). Conclusion: The Amaranthus spinosus water extract (ASWE) at a dose 120 mg/kgBW demonstrated a good blood schizonticidal activity as well as chloroquine against Plasmodium berghei-infected mice.

Abstrak :
Skripsi ini membahas awal mula kemunculan beserta implementasi gerakan Copyleft yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan hukum Hak Cipta yang berlebihan, dimana pelaksanaan hukum Hak Cipta tidak lagi melindungi sebagian maupun keseluruhan dari tujuan utama perlindungan Hak Cipta. Tujuan utama perlindungan ciptaan dimaksud yaitu dengan melindungi aspek investasi pada suatu ciptaan, dan mendorong terjadinya iklim inovasi di tengah masyarakat. Gerakan Copyleft dimaksud merupakan suatu sistim distribusi ciptaan yang pertama kali muncul berdasarkan prinsip Free Software sebagai tanggapan terhadap timbulnya proprietary software. Kemudian copyleft dimanifestasikan dalam bentuk perjanjian lisensi yang memungkinkan terjadinya pemanfaatan ciptaan tanpa adanya pembatasan-pembatasan untuk sebagaimana yang diatur dalam perjanjian lisensi Hak Cipta pada umumnya. ...... This Thesis analyze the origin and the implementation of copyleft movement which came out as a result of excessive copyright enforcement, where such enforcement has no longer protect the primary concerns of Copyright protection partially and/or as a whole. The primary concerns of copyright protection are to protect the investment aspect on creation, and stimulating innovative condition among society. Copyleft movement originated first according to the free software principal as a response to proprietary software. Therefore copyleft movement is furthermore manifested through the form of license agreement which enables beneficial conduct of a creation without restrictions as mentioned inside copyright licenses in general.

Abstrak :
Skripsi ini membahas awal mula kemunculan beserta implementasi gerakan Copyleft yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan hukum Hak Cipta yang berlebihan, dimana pelaksanaan hukum Hak Cipta tidak lagi melindungi sebagian maupun keseluruhan dari tujuan utama perlindungan Hak Cipta. Tujuan utama perlindungan ciptaan dimaksud yaitu dengan melindungi aspek investasi pada suatu ciptaan, dan mendorong terjadinya iklim inovasi di tengah masyarakat. Gerakan Copyleft dimaksud merupakan suatu sistim distribusi ciptaan yang pertama kali muncul berdasarkan prinsip Free Software sebagai tanggapan terhadap timbulnya proprietary software. Kemudian copyleft dimanifestasikan dalam bentuk perjanjian lisensi yang memungkinkan terjadinya pemanfaatan ciptaan tanpa adanya pembatasan-pembatasan untuk sebagaimana yang diatur dalam perjanjian lisensi Hak Cipta pada umumnya. ...... This Thesis analyze the origin and the implementation of copyleft movement which came out as a result of excessive copyright enforcement, where such enforcement has no longer protect the primary concerns of Copyright protection partially and/or as a whole. The primary concerns of copyright protection are to protect the investment aspect on creation, and stimulating innovative condition among society. Copyleft movement originated first according to the free software principal as a response to proprietary software. Therefore copyleft movement is furthermore manifested through the form of license agreement which enables beneficial conduct of a creation without restrictions as mentioned inside copyright licenses in general.

Abstrak :

Produksi sampah yang meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk tidak diimbangi dengan peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, meskipun anggaran kebersihan daerah meningkat tiap tahunnya. Kondisi ini juga diperparah oleh ketergantungan pemerintah daerah terhadap TPST Bantargebang yang kapasitasnya diproyeksikan penuh tahun 2021. Hal ini memaksa Pemerintah Provinsi Jakarta untuk menerapkan kebijakan pengolahan sampah mandiri berbasiskan teknologi yang berkelanjutan untuk meminimalisir dampak negatif sampah terhadap lingkungan perkotaan. Penelitian ini berusaha untuk menganalisis dampak kebijakan pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA) berbasis teknologi konversi Waste to Energy yang dicanangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terhadap aspek-aspek keberlanjutan lingkungan perkotaan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa metode ini dapat mengurangi nilai emisi sampah di DKI Jakarta secara signifikan, serta membantu tercapainya target pengurangan emisi Pemerintah DKI Jakarta.

 

---

The increased waste production that is in line with Jakarta economic and population growth is not followed with an increase in the waste management infrastructure, although the regional waste management budget increases every year. This poor condition is also worsen by local government depedency on TPST Bantargebang which capacity is projected to be full in 2021. This calls on the Provincial Government of Jakarta to implement independent waste management policies to help minimize waste negative impacts on Jakarta urban environment. This study aim is to analyze the impacts of Intermediate Treatment Facility (ITF) based on the Waste to Energy conversion technology polivy initiated by the Provincial Government of DKI Jakarta, towards sustainability aspects related to waste production. The simulation results show that this method can help to significantly reduce the number of waste emissions in DKI Jakarta, and help achieve emission targets.