Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis substansi penghasilan yang diterima oleh prinsipal dan kesesuaian dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus sengketa banding PT AG. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Substansi penghasilan yang diterima prinsipal adalah royalti dan imbalan jasa teknik dan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus sengketa banding tidak sesuai dengan maksud dari P3B serta konsep passive dan active income. Sehingga diperlukan penegasan definisi royalti dan kriteria agen tidak bebas dalam UU PPh dan pembenahan internal Pengadilan Pajak dalam menentukan Majelis Hakim yang memutus suatu sengketa.

---

This thesis aims to analyze substance of income received by principal and suitability of judges? basic considerations in deciding PT AG?s appeal dispute. This research was using qualitative approach with literature review and in-depth interview as data-collection technique. Income received by principal are royalties and fees for technical services and basic consideration of judges in deciding appeals does not appropriate with intent of tax treaty also passive and active income concepts. There should be clear definition about royalties and criteria of dependent agent in Income Tax Law and internal improvements by Tax Court in determining judges who decided disputes."

"Penelitian ini bertujuan mengevaluasi keputusan banding sengketa pajak PT TII atas pembayaran jasa luar negeri dalam industri telekomunikasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif berdasarkan studi literatur, dokumentasi, dan wawancara dengan narasumber ahli. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa keputusan sengketa pajak PT. TII tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Diperlukan penegasan oleh DJP terkait persyaratan formal dan material atas dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak untuk menghindari sengketa pajak yang sama. Penentuan jangka waktu pajak masukan dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan PPN harus memperhatikan proses bisnis dan perjanjian bisnis. PT TII direkomendasikan untuk mengatur dalam perjanjian dengan pelanggan detil prosedur transaksi sehingga memudahkan pemeriksa pajak dalam menentukan tanggal faktur pajak, batas akhir pengkreditan pajak masukan dan menentukan dokumen yang dipersamakan sebagai faktur pajak

---

This study aims to evaluate PT TII's tax dispute appeal decision on paying offshore services in the telecommunications industry. This study uses descriptive qualitative analysis techniques based on literature studies, documentation, and interviews with expert interviewees. The results of the study concluded that the tax dispute decision of PT. The TII is under applicable tax laws and regulations. The DGT needs confirmation regarding the formal and material requirements for documents equated with a Tax Invoice to avoid the same tax dispute. Determining the period when input tax can be credited per VAT provisions must pay attention to business processes and agreements. PT TII is recommended to arrange an agreement with the customer regarding details of transaction procedures to make it easier for the tax examiner to determine the tax invoice date, the deadline for crediting input tax, and the documents that are equated to a tax invoice."