Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengawasan mutu merupakan bagian dari komponen penting dalam suatu industri farmasi agar mutu obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaannya. Dalam menunjang tugasnya, pengawasan mutu memerlukan metode pengujian yang telah divalidasi dan terdokumentasi dengan baik. Berdasarkan pedoman CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik), ditetapkan bahwa pengawasan mutu harus melakukan revisi berkala. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 menyebutkan bahwa revisi yang dilakukan terhadap spesifikasi dan metode pengujian yang digunakan harus berdasarkan acuan farmakope nasional atau kompendia resmi edisi terakhir. Laporan tugas akhir ini membahas terkait pelaksanaan review terhadap prosedur pengujian produk jadi berdasarkan acuan kompendial terbaru di PT. Kimia Farma Tbk., Plant Jakarta. Dari 74 prosedur tetap, revisi prosedur tetap telah memenuhi standar yaitu paling banyak mengacu pada Farmakope Indonesia Edisi VI. Setelah dilakukan review terhadap 74 prosedur tetap tersebut, 72 prosedur (96%) diantaranya perlu dilakukan validasi dan 2 prosedur (3%) tidak perlu dilakukan validasi. Tingkat persentase uji validasi yang paling banyak dibutuhkan adalah validasi uji kadar (93%) dan paling sedikit adalah uji Guanin (1%) serta uji Kalium (1%). Terdapat salah satu validasi uji, yaitu uji Kalium, yang tidak dapat langsung dilakukan karena terkendala ketersediaan instrumen AAS (Atomic Absorption Spectrometry). Dengan mempertimbangkan jumlah produksi dan biaya pengadaan instrumen, Industri Kimia Farma dapat menggunakan cara alternatif lain seperti uji validasi di laboratorium eksternal.

---

Quality control is part of an important component in pharmaceutical industry so that the quality of the drugs produced is in accordance with the requirements and intended use. In this case, quality control requires test methods that have been validated and well documented. Based on the CPOB (Good Medicine Manufacturing Practices) guidelines, it is stipulated that quality control must be revised periodically. Law number 36 of 2009 states that revisions made to the specifications and test methods used must be based on the latest edition of the national pharmacopoeia or official compendia. This final assignment report discusses the implementation of reviews to finished product testing procedures based on the latest compendial references at PT. Kimia Farma Tbk., Jakarta Factory. Of the 74 fixed procedures, the revised fixed procedures have met the standards, namely most refer to the Indonesian Pharmacopoeia Edition VI. After reviewing the 74 fixed procedures, 72 procedures (96%) needed validation and 2 procedures (3%) did not need validation. The percentage level of validation tests that is most needed is assay validation (93%) and the least is the Guanine test (1%) and Potassium test (1%). There is one validation test, namely the Potassium test, which cannot be carried out directly because of the availability of AAS (Atomic Absorption Spectrometry) instruments. By considering the production volume and instrument procurement costs, Kimia Farma Industry can use other alternative methods such as validation tests in external laboratories."

"Pelayanan kefarmasian merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, dimana mutu atau kualitasnya perlu dijaga agar dapat meningkatkan kepuasan pasien. Pelayanan kefarmasian di apotek terdiri dari dua kegiatan, baik kegiatan manajerial ataupun pelayanan farmasi klinik. Apoteker yang bekerja di suatu apotek perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap dua aspek tersebut agar mutu pelayanan di apotek tersebut terjaga. Penelitian yang dilakukan dalam tugas akhir ini adalah terkait evaluasi mutu pelayanan kefarmasian di Apotek Kimia Farma Summarecon Bekasi berdasarkan indikator jumlah penolakan barang atau obat, waktu tunggu pelayanan resep obat, dan analisa resep. Observasi dan pengumpulan data dilakukan selama 28hari. Terdapat penolakan barang atau obat sebanyak 45 kali dengan tingkat persentase paling banyak yaitu obat keras dan paling sedikit adalah barang HV lainnya.Berdasarkan waktu tunggu pelayanan untuk obat resep racik dan non racik di Apotek Kimia Farma Summarecon Bekasi sudah baik dan sesuai dengan standar yang berlaku. Petugas Apotek Kimia Farma Summarecon Bekasi pun dinilai sudah melakukan pengkajian resep dengan tepat dan cermat untuk mencegah terjadinya medication error. Evaluasi mutu pelayanan kefarmasian di Summarecon Bekasi berdasarkan ketiga indikator tersebut sudah dilaksanakan dengan baik, namun sebaiknya evaluasi untukselanjutnya dilakukan atas dua faktor yaitu persepsi pasien dan layaan sesungguhnya yang diharapkan oleh pasien.

---

Pharmaceutical services are an integral part of health services, where quality needs to be maintained in order to increase patient satisfaction. Pharmaceutical services in pharmacies consist of two activities, either managerial activities or clinical pharmacy services. Pharmacists who work in a pharmacy need to periodically evaluate these two aspects so that the quality of service at the pharmacy is maintained. The research carried out in this final assignment is related to evaluating the quality of pharmaceutical services at Kimia Farma Summarecon Bekasi Pharmacy based on indicators of the number of refusals of goods or medicines, waiting time for prescription drug services, and prescription analysis. Observations and data collection were carried out for 28 days. There were 45 rejections of goods or medicines with the highest percentage being hard drugs and the least being other HV goods. Based on the waiting time, the service for compounded and non-mixed prescription medicines at Kimia Farma Summarecon Bekasi Pharmacy is good and in accordance with applicable standards. Kimia Farma Summarecon Bekasi Pharmacy staff were also assessed as having reviewed prescriptions appropriately and carefully to prevent medication errors. Evaluation of the quality of pharmaceutical services at Summarecon Bekasi based on these three indicators has been carried out well, but further evaluation should be carried out on two factors, namely the perception of the actual service received by the patient and the actual service expected by the patient."

"Prevalensi kasus gigi impaksi di Indonesia cukup tinggi, hal ini dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Qutbi (2018) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Moewardi. Data tersebut berkaitan dengan tingginya angka tindakan pembedahan odontektomi di COT (Central Operation Theatre) Rumah Sakit Universitas Indonesia (RS UI). Pelayanan di COT menyumbang sekitar 40% dari total pendapatan rumah sakit. Berdasarkan standar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit, evaluasi penggunaan sediaan farmasi dan BMHP perlu dilaksanankan untuk mendorong penggunaan yang rasional, sehingga dapat menigkatkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit. Penelitian dalam tugas akhir ini dilakukan untuk mengevaluasi pola kesesuaian penggunaan sediaan farmasi dan BMHP aktual dengan standar paket tindakan odontektomi yang telah ditetapkan di (RS UI). Hasil evaluasi data kesesuaian pemakaian paket odontektomi dengan paket standar pada Juli hingga Desember 2022 menunjukkan bahwa 58% paket tidak sesuai dengan paket standar yang telah ditetapkan. Dari total 38 jenis item, pemakaian 10 item diantaranya dinilai sudah sesuai sedangkan 28 sisanya masih belum sesuai. Dari hasil perbandingan data antara frekuensi pemakaian dengan tingkat ketidaksesuaiannya, 3 jenis item memiliki riwayat ketidaksesuaian yang sangat tinggi dengan frekuensi pemakaian yang tinggi. Perbaikan terhadap jumlah item dalam paket tindakan odontektomi dengan riwayat pemakaian yang tinggi dan tingkat ketidaksesuaian yang tinggi perlu dilakukan.

---

The prevalence of impacted tooth cases in Indonesia is quite high, this is proven by research conducted by Qutbi (2018) at the Regional General Hospital (RSUD) Dr. Moewardi. This data is related to the high number of odontectomy operations at the COT (Central Operation Theatre) of the University of Indonesia Hospital (UI Hospital). Services at COT contribute around 40% of total hospital revenue. Based on pharmaceutical service standards in hospitals, evaluation of the use of pharmaceutical preparations and BMHP needs to be carried out to encourage rational use, so as to improve the quality and quality of health services in hospitals. The research in this final project was carried out to evaluate the pattern of suitability of the use of pharmaceutical preparations and actual BMHP with the standard odontectomy package that has been established at UI Hospital. The results of data evaluation on the suitability of using odontectomy packages with standard packages from July to December 2022 show that 58% of packages do not comply with the standard packages that have been determined. Of the total 38 types of items, the use of 10 of them was considered appropriate while the remaining 28 were still not appropriate. From the results of data comparison between frequency of use and level of nonconformity, 3 types of items have a very high history of nonconformity with high frequency of use. Improvements to the number of items in odontectomy packages with a high history of use and a high level of nonconformity need to be made."

"Salah satu fungsi pokok dari Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah sebagai pusat pembangunan berwawasan kesehatan khususnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar fasilitas kesehatan tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2016, Apoteker memiliki peran penting dalam memberikan informasi terkait obat kepada tenaga kesehatan lain, pasien, dan/atau masyarakat baik melalui komunikasi langsung ataupun komunikasi dengan menggunakan media tertentu. Beyond Use Date (BUD), merupakan batas waktu pengunaan obat sejak obat pertama kali dibuka, diracik, atau dilarutkan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Cokro, et al. (2021) menyebutkan bahwa pemahaman masyarakat kota Jakarta terkait BUD masih rendah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran media Audio Visual (AV) dalam memberikan edukasi terkait BUD obat kepada warga Kecamatan Cakung. Edukasi mengenai BUD dilakukan dengan pengunggahan video ke kanal youtube dan pemahaman warga Cakung terkait materi dilihat berdasarkan jawaban kuosioner yang disebarkan melalui media googleform. Dari 12 responden yang telah menyaksikan video edukasi tersebut, sebagian besar telah memahami terkait informasi BUD obat, sedangkan sebagian kecil masih belum memahaminya. Walaupun jumlah responden belum bisa merepresentasi data sesungguhnya, namun penyuluhan BUD dengan menggunakan media AV dan googleform dinilai efektif untuk dilakukan dalam rangka pemberian edukasi kepada masyarakat.

---

One of the main functions of the Public Health Center is as a development center with a health perspective, especially for the people who live around the health facility. Based on the Regulation of the Minister of Health Number 74 of 2016, pharmacists have an important role in providing drug-related information to other health workers, patients and/or the public, either through direct communication or communication using certain media. Beyond Use Date (BUD), is the time limit for drug use since the drug was first opened, mixed, or diluted. The results of research conducted by Cokro, et al. (2021) states that the understanding of the people of Jakarta regarding BUD is still low. This research was conducted to determine the role of Audio Visual (AV) media in providing education regarding BUD medicine to residents of Cakung District. Education about BUD is carried out by uploading videos to the YouTube channel and the understanding of Cakung residents regarding the material is seen based on the answers to questionnaires distributed through the media googleform. Of the 12 respondents who had watched the educational video, most of them understood the drug-related BUD information, while a small number still did not understand it. Even though the number of respondents cannot represent the actual data, BUD counseling using AV media and googleform is considered effective in the context of providing education to the community."

"Tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia dinilai cukup tinggi dengan nilai persentase sebesar 1,80% berdasarkan hasil survei Badan Narkotika Nasional dan Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya – Lembaga Pengetahuan Ilmu Indonesia (PMB-LIPI) pada tahun 2019. Dalam peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2019, penyaluran obat narkotika wajib memenuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan dan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Namun hanya Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang telah mendapatkan izin khusus dapat menyalurkan narkotika ke apotek, puskesmas, rumah sakit, dan klinik. Sehingga, sebagai salah satu langkah antisipasi untuk mencegah penyimpangan dalam jalur distribusi narkotika, apoteker dalam PBF dengan izin khusus tersebut wajib melakukan evaluasi secara berkala terhadap rasionalitas jumlah dan frekuensi pesanan narkotika dari klien PBF terkait. Tujuan dilakukan penelitian dalam tugas ini adalah untuk menilai kewajaran pesanan narkotika dari apotek-apotek yang merupakan klien dari KFTD cabang Bekasi. Penilaian kewajaran dilakukan berdasarkan jumlah dan frekuensi pesanan suatu apotek serta lokasi apotek yang berdekatan dengan suatu fasilitas kesehatan tertentu atau praktik dokter perorangan. Dari 65 apotek, ditemukan sebanyak 7 apotek yang membuat pesanan narkotika dengan jumlah dan frekuensi diatas rata-rata. Namun, berdasarkan penilaian kewajaran terhadap lokasi ketujuh apotek tersebut, semua apotek berada dengan dengan klinik-klinik kesehatan dan rumah sakit.

---

The level of narcotics abuse in Indonesia is considered quite high with a percentage value of 1.80% based on the results of a survey by the National Narcotics Agency and the Center for Research on Society and Culture - Indonesian Institute of Science (PMB-LIPI) in 2019. Based on the Food and Drug Supervisory Agency regulation Number 9 of 2019, the distribution of narcotic drugs must comply with the provisions of regulations and legislation and Good Drug Distribution Methods (CDOB). However, only Pharmaceutical Wholesalers (PBF) who have obtained the special permits can distribute narcotics to pharmacies, health centers, hospitals and clinics. Thus, as one of the anticipatory steps to prevent irregularities in the narcotics distribution channel, pharmacists in PBF with special permits are required to carry out regular evaluations of the rationality of the number and frequency of narcotics orders from relevant PBF clients. The aim of the research in this assignment was to assess the fairness of narcotics orders from pharmacies which are the clients of the Bekasi branch of KFTD. The fairness assessment is carried out based on the number and frequency of orders from a pharmacy as well as the location of the pharmacy which is close to a particular health facility or individual doctor's practice. Of the 65 pharmacies, it was found that 7 pharmacies made orders for narcotics with quantities and frequencies above the average. However, based on a reasonable assessment of the locations of the seven pharmacies, all pharmacies are located near health clinics and hospitals."

"Osteoporosis adalah penyakit yang ditandai dengan adanya penurunan massa tulang yang parah sehingga meningkatkan risiko terjadinya retak atau patah tulang. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemberian aspirin dosis tinggi (300 mg) terbukti dapat menurunkan kadar Sphingosine-1-Phosphate (S1P) dalam plasma. Kadar rendah S1P dalam darah dapat mengaktifkan S1PR1 yang dapat mengarahkan prekursor osteoklas kembali ke darah sehingga proses osteoklastogenesis dapat terhambat. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh pemberian aspirin dengan kombinasi kalsium secara in vivo. Penelitian ini menggunakan tikus putih betina Sprague-Dawley yang dibagi menjadi 8 kelompok, yaitu sham dan kontrol negatif yang diberikan 1ml CMC Na 0,5%, kontrol positif diberikan tamoksifen sitrat 3,6 mg/200 g BB/hari, kelompok aspirin diberikan aspirin 5,4 mg/200 g BB/hari, kelompok kalsium diberikan kalsium sitrat 15 mg/200 g BB/hari, serta 3 kelompok variasi dosis aspirin dalam kombinasi dengan kalsium sitrat yaitu D1 aspirin 1,8 mg/200 g BB/hari, D2 aspirin 5,4 mg/200 g BB/hari, D3 aspirin 16,2 mg/200 g BB/hari dimana ketiga variasi dosis tersebut dikombinasikan dengan dosis kalsium sitrat 15 mg/200 g BB/hari secara peroral. Semua tikus dilakukan ovariektomi, kecuali kelompok sham dilakukan pembedahan tanpa pengambilan ovarium. Tikus dipelihara 4 minggu pasca operasi, lalu diberi perlakuan selama 28 hari. Parameter pertama yang diukur adalah berat tulang tibia dengan rata-rata kelompok sham 321,90 ± 10,39 mg, kontrol negatif 272,300 ± 54,18 mg, kontrol positif 312,50 ± 40,86 mg, aspirin 336,67 mg, kalsium 335, 90 ± 60,66 mg, D1 346,27 ± 83,90 mg, D2 377,00 ± 36,10 mg, dan D3 336,67 ± 4,5 mg. Parameter kedua yang diukur adalah kadar kalsium dengan rata-rata kelompok kelompok sham 111,08 ± 4,74 mg, kontrol negatif 89,30 ± 23,94 mg, kontrol positif 109,69 ± 20,25 mg, aspirin 123,01 ± 17,98 mg, kalsium 124,53 ± 32,11 mg, D1 120,19 ± 3,63 mg, D2 149,22 ± 17,13 mg, dan D3 121,60 ± 5,21 mg. Berdasarkan penelitian, pengaruh pemberian dosis kombinasi aspirin 5,4 mg/200 g BB/hari dan dosis kalsium 15 mg/200 g BB/hari pada tikus dapat meningkatkan berat dan kadar kalsium tulang tibia secara efektif.

---

Osteoporosis is a disease characterized by a severe decrease in bone mass that increases the risk of fractures. Previous studies have shown that high-dose aspirin (300 mg) has been shown to reduce plasma levels of Sphingosine-1-Phosphate (S1P). Low levels of S1P in the blood can activate S1PR1 which can direct osteoclast precursors back to the blood so that the process of osteoclastogenesis can be inhibited. This study was conducted to evaluate the effect of aspirin and calcium combination in vivo. This study used female Sprague-Dawley rats which were divided into 8 groups, namely sham and negative control which were given 1ml CMC Na 0.5%, positive control was given tamoxifen citrate 3.6 mg/200 g BW/day, aspirin group was given aspirin. 5.4 mg/200 g BW/day, the calcium group was given calcium citrate 15 mg/200 g BW/day, as well as 3 groups with variations in the dose of aspirin in combination with calcium citrate, namely D1 aspirin 1.8 mg/200 g BW/day, D2 aspirin 5.4 mg/200 g BW/day, D3 aspirin 16.2 mg/200 g BW/day where the three variations of the dose were combined with a dose of calcium citrate 15 mg/200 g BW/day. All rats were ovariectomized, except for the sham group which underwent surgery without removing the ovaries. After 4 weeks of ovariectomy, rats were treated for 28 days orally. The first parameter that was measured was the mass of the tibia bone with the average for bone mass in each group are 321.90 ± 10.39 mg for sham group, 272.300 ± 54.18 mg for negative control, 312.50 ± 40.86 mg for positive control, 336.67 mg for aspirin group, 335, 90 ± 60.66 mg for calcium group, 346.27 ± 83.90 mg for D1, 377.00 ± 36.10 mg for D2, and 336.67 ± 4.5 mg for D3. The second parameter measured was calcium levels with the average for calcium levels in each group are 111.08 ± 4.74 mg for sham group, 89.30 ± 23.94 mg for negative control, 109.69 ± 20.25 mg for positive control, 123.01 ± 17.98 mg for aspirin group, 124.53 ± 32.11 mg for calcium group, 120.19 ± 3.63 mg for D1, 149.22 ± 17.13 mg for D2, and 121.60 ± 5.21 mg for D3. Based on the research, the effect of a combination dose of aspirin 5.4 mg/200 g BW/day and calcium dose 15 mg/200 g BW/day in rats can increase the weight and calcium levels of the tibia bone effectively."