Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Pengangkatan anak yang marak terjadi belakangan ini dalam proses pengajuannya masih sering ditemui ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, para pihak yang terlibat dalam pengangkatan anak yaitu orang tua kandung/ wali, orang tua angkat dan anak angkat seringkali menjadi pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan prosedur tersebut. Dalam penulisan ini penulis mencoba menjabarkan proses pengangkatan anak yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, serta menjelaskan akibat hukumnya terhadap para pihak yang terlibat didalamnya, dan bagaimana pengaturannya agar tidak ada hak-hak dari para pihak yang terlibat dalam pengangkatan anak menjadi tidak terlanggar. Dijabarkan melalui analisa Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor: 20/Pdt.G/2015/PN.Gpr, salah satu contoh akibat adanya ketidaksesuaian proses pengangkatan anak yaitu berupa tidak adanya persetujuan lisan maupun tertulis dari orang tua kandung untuk menyerahkan anaknya diangkat oleh orang tua angkat, dimana akhirnya merugikan salah salah satu pihak, yaitu orang tua kandung. Bahwa dari analisis yang dilakukan telah dapat terjawab bahwa proses penyelesaian perkara gugatan pembatalan pengangkatan anak yang sudah mendapatkan Penetapan adalah bahwasanya pada kasus tersebut diselesaikan dengan beberapa tahapan dari pemanggilan para pihak, penawaran mediasi, kemudian berlanjut ke pemeriksaan dan pembuktian hingga dijatuhkannya putusan. Pada perkara ini gugatan dikabulkan karena dasar dari penetapan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ada, dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pengajuan cacat sehingga menjadi batal demi hukum. Pada akhirnya setelah hakim memberikan putusan pembatalan pengangkatan anak, maka sejak gugatan dikabulkan maka langkah hakim adalah mencabut segala hubungan keperdataan antara anak angkat dan orang tua angkat, dan akibat hukum pada anak bahwa segala hubungan yang dahulunya ada menjadi hapus dengan sendirinya sebab penetapan tersebut dinyatakan batal demi hukum

---

ABSTRACT
The implementation of child adoption legislation suggests that application for an adoption that has been occurred recently is still violated. The parties involved in a child adoption who are biological parents/ guardian, adoptive parents and adopted children, are often disadvantaged parties in the unprocedural child adoption. In this thesis, author will convey a child adoption process according to Government Regulation No.54 Year 2007 Regarding Child Adoption. The author will also emphasize legal effects of child adoption to the involved parties to ensure that there will be no rights? parties violated during the child adoption process. The research will also include the court ruling Number 20/Pdt.G/2015/PN.Gpr, that will be an avenue to show that there are violations of a child adoption. The court ruling suggests that there was a lack of verbal or written consent of the biological parents to release their children to the foster parents, which ultimately disadvantages the biological parents. The research could explain that the lawsuit of annulment in a child adoption might be settled with several stages of legal process such as summoning the parties, mediation offers, then proceed to the examination and verification, and court verdict. In the court ruling, the lawsuit is approved because the legal ground of the annulment was not valid according to the condition applied. In the end, after the judge approved the annulment of child adoption, the judge repealed civil relation between adopted children and adoptive parents. The legal consequences to the adopted children are that all the previous relationship with the adoptive parents is terminated because the adoption is annulled