Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lelang yang merupakan pembentuk jual beli, adalah upaya pengembalian pinjaman yang diberikan karena tidak dilunasinya pinjaman sampai batas waktu yang ditentukan telah lewat. Dengan kata lain, lelang terjadi karena adanya pinjaman (kredit) dengan barang jaminan berupa barang bergerak yang apabila kredit atau pinjaman itu tidak dilunasi sampai jatuh tempo, maka barang jaminan akan di lelang. Berkaitan dengan masalah lelang, terdapat suatu cara bagi nasabah yang belum dapat melunasi utangnya sampai batas waktu yang ditentukan agar barang jaminannya. yang berharga itu tidak dilelang yaitu dengan melakukan gadai ulang. Dengan melakukan gadai ulang ini, maka nasabah hanya membayar sewa modal dari pinjaman yang lama, dan barang jaminan menjadi barang jaminan yang baru untuk perjanjian kredit yang baru. Dapat juga disebut dengan memperpanjang. Dalam pelaksanaan lelang dan gadai ulang ini, belum banyak yang mengetahui tata cara yang sesungguhnya dalam praktek. Ini disebabkan karena banyaknya kendala, seperti faktor kurangnya informasi yang diberikan, sehingga masyarakat tidak sedikit yang belum mengetahui bagaimana sebenarnya penjualan lelang dan kapan pelaksanaannya. Dalam praktek, hambatan lain banyak yang dihadapi oleh Perum Pegadaian. Seperti faktor resiko bisnis yang dihadapi, juga faktor masih lemahnya ketentuan yang ada. Semua hambatan ini merupakan tantangan bagi Perum Pegadai agar dapat mengatasinya, menuju profesionalisme kerja yang lebih baik."

"Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris diperlukan karena seringnya saksi instrumenter terseret dalam suatu perkara yang berkaitan dengan akta Notaris. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan data kepustakaan, dibuatlah tesis ini. Perlindungan hukum bagi saksi instrumenter seharusnya diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris karena fungsinya berkaitan dengan akta Notaris. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban ternyata tidak cukup untuk memberikan perlindungan hukum bagi saksi instrumenter. Dengan demikian diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang melindungi secara khusus hak-hak saksi instrumenter.

---

The protection of law of Instrumenter Witnesses on the notarial deed is needed because often instrumenter witnesses dragged into a case relating to the notary. By using the method of normative legal with the data of literature this tesis are discussed. Legal protection for witnesses instrumenter should be regulated in a law position of notary because the functions connected with notary. Regulations number 13 of 2006 about the protection of witnesses and the victim was not enough to give legal protection for witnesses instrumenter. Therefore, need a regulation which specifically protects the rights of witnesses instrumenter."

"ABSTRAKRumah Sakit Daerah (RSD) merupakan tulang punggung pelayanan kesehatan bagimasyarakat, oleh karena itu keberadaannya perlu didukung dengan kelembagaan yang kuat dantepat. Upaya memperbaiki kelembagaan RSD terus dilakukan salah satunya dengan mengubahkedudukannya sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Dinas Kesehatan darisebelumnya berkedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah (LTD). Namun demikian,layaknya perubahan yang terjadi pada setiap organisasi, perubahan ini mendapat pertentangan(resistensi) karena dinilai dapat mengganggu keotonomian rumah sakit serta membuatkoordinasi antara dinas kesehatan dengan rumah sakit menjadi buruk. Melalui pendekatan postpositivist, penelitian kualitatif yang dilakukan di RSUD Gunung Jati Cirebon ini berusahauntuk menganalisis bagaimana konsep kelembagaan RSUD Gunung Jati Cirebon setelahterjadi perubahan kedudukan menjadi UPT Dinas Kesehatan ditinjau dari aspek perspektifinstrumental serta menganalisis kendala atau masalah yang dihadapi RSUD Gunung JatiCirebon setelah terjadi perubahan kedudukan. Analisis dilakukan dengan membandingkanantara teori yang ada dengan informasi yang diperoleh di lapangan dengan didukung berbagailiteratur baik dari buku, publikasi, laporan atau berita tentang perubahan organisasi khususnyaorganisasi publik . Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk desain organisasi yang dianggappaling sesuai untuk saat ini adalah sebagai entitas tersendiri dan bukan sebagai hubunganatasan-bawahan, serta kendala yang dihadapi setelah terjadi perubahan adalah koordinasi yangburuk antara dinas kesehatan dengan rumah sakit.

---

ABSTRACTRegional Hospital (RSD) is the backbone of health services for the community, thereforeits existence needs to be supported by strong and appropriate institutions. Efforts to improvethe RSD institution continue to be carried out, one of which is by changing its position as aTechnical Implementation Unit (UPT) under the Health Office from previously being aRegional Technical Institution (LTD). However, like the changes that occur in everyorganization, this change gets a conflict (resistance) because it is considered to be able todisturb the autonomy of the hospital and make coordination between the health office and thehospital worse. Through a post positivist approach, this qualitative research conducted atGunung Jati Cirebon Hospital tried to analyze how the institutional concept of Gunung JatiCirebon Hospital after a change of position became the UPT in terms of instrumentalperspectives and to analyze the problems faced by hospital after change in position. Analysisis carried out by comparing existing theories with information obtained in the field supportedby various literature both from books, publications, reports or news about organizationalchanges, especially public organizations. The results of the study show that the form oforganizational design that is considered most appropriate for now is as a separate entity andnot as a superior-subordinate relationship, and the obstacles faced after a change occur are poorcoordination between the health office and the hospital."

"Pembatasan cairan merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengurangi kelebihan volume cairan akibat penurunan fungsi ginjal. Pembatasan cairan merupakan hal yang terberat yang dialami pasien gagal ginjal kronik selama menjalani hidup dengan hemodialisa. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan evidence based practice dari jurnal ilmiah. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk menerapkan cognitive behavioral therapy terkait intervensi pembatasan cairan pada penderita gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa. Hasil menunjukkan cognitive behavioral therapy efektif dalam meningkatkan kepatuhan pasien dalam melakukan pembatasan cairan. Pasien menunjukkan berat badan yang stabil, balance cairan seimbang, dan menunjukkan minat dan motivasi untuk melakukan pembatasan cairan.

---

Fluid restriction is one of the means used to reduce excess fluid volume due to decreased renal function.Fluid restriction is the hardest part of patient’s life with during hemodialysis. This papers is to use evidence-based practice of scientific journals.

This papers is aim to apply cognitive behavioral therapy interventions related to fluid restriction in patients with CKD stage 5 undergoing hemodialysis.

The results showed cognitive behavioral therapy is effective in improving patient compliance in conducting fluid restriction. Patients showed a stable weight, balance fluid balance, and show an interest and motivation to perform fluid restriction."