"
ABSTRAKPada umumnya tanah dianggap sebagai jaminan yang
paling aman, oleh karena itulah tanah merupakan jaminan
yang paling disukai oleh kreditor. Pada umumnya apabila
masyarakat hendak menggunakan tanahnya sebagai jaminan
untuk suatu hutang / kredit pada suatu bank atau kreditur
lainnya, maka masyarakat tersebut harus mempunyai alat
bukti hak atas tanah yang ditetapkan oleh undang-undang
yaitu sertipikat. Namun masih banyak masyarakat menggunakan
girik atau kekitir atau petuk sebagai alat bukti hak atas
tanahnya. Hal ini tentu saja dapat menjadi hambatan dalam
pengajuan pinjaman kredit yang dibutuhkannya. Sejalan
dengan lahirnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang :
"Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang
Berkaitan Dengan Tanah" disingkat dengan UUHT ini juga
memberi peluang bagi pemilik tanah yang belum bersertipikat
tetapi mempunyai girik, petuk dan lainnya yang sejenis
dapat dibukakan jalan untuk mengagunkan tanahnya tersebut
guna memperoleh kredit dengan jaminan Hak Tanggungan.
Pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan atas tanah yang belum
bersertipikat yang dijadikan jaminan kredit pada suatu bank
maupun kreditur lainnya merupakan hal yang menarik untuk dikaji karena dalam prakteknya banyak PPAT yang enggan
melaksanakan proses pembebanannnya melalui pembuatan Akta
Pemberian Hak Tanggungan (APHT), walaupun teorinya
mengatakan bisa bahkan sudah dilengkapi dengan perangkat
undang-undang yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Hal ini
disebabkan karena girik hanyalah merupakan surat tanda
bukti pembayaran pajak atas tanah dan bukan sebagai tanda
bukti kepemilikan tanah, sehingga belum ada kepastian hukum
baik objek maupun subjek hak atas tanahnya. Dari hasil
penelitian penulis baik itu penelitian kepustakaan maupun
penelitian lapangan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa
APHT yang dibuat diatas tanah girik itu didasari pada
perjanjian hutang-piutang yang menjadi perjanjian pokoknya
yang tetap dijamin pelunasannya."
