Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Berkurangnya fungsi Waduk Sengguruh karena erosi di hulu Sungai Brantas (kawasan sub DAS Lesti) menggangu perannya dalam pengendalian banjir, pasokan air untuk irigasi dan pasokan sebagian besar tenaga listrik tenaga air di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pendugaan erosi, menganalisis keterkaitan faktor-faktor penyebabnya serta memberikan arahan konservasi berwawasan lingkungan. Metode penelitian menggunakan metode gabungan (mixed methods). Metode kuantitatif laju erosi dilakukan dengan perhitungan Modify Universal Soil Loss Equation yang didukung dengan tools SIG. Metode kualitatif dilaksanakan dengan kuisioner dan wawancara di kawasan sub DAS Lesti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laju erosi terkini dalam setiap ha lahan (laju erosi rata-rata) di Sub DAS Lesti adalah 153,868 ton/ha/tahun (melebihi laju erosi yang dapat ditoleransi yaitu 30 ton/ha/tahun). Laju erosi di sub DAS Lesti selalu naik dalam 14 tahun terakhir. Dari 12 kecamatan di DAS Lesti, sebanyak 6 kecamatan diidentifikasi memiliki Tingkat Bahaya Erosi tinggi sehingga menjadi prioritas untuk ditangani, yaitu di Kecamatan Wajak, Tirtoyudo, Dampit, Sumbermanjing Wetan, Gedangan dan Bantur. Kecamatan Dampit, Kecamatan Turen dan Kecamatan Gondanglegi juga menghadapi masalah perilaku dan tekanan penduduk yang tinggi dibanding kecamatan lainnya. Penelitian juga menunjukkan ada keterkaitan antara erosi dengan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam bentuk tekanan penduduk dan pola penggunaan lahan. Arahan konservasi berwawasan lingkungan disarankan untuk difokuskan pada 6 kecamatan ini melalui penerapan konservasi tanah dan air. Hasil analisis spasial pada lokasi prioritas menyarankan tindakan konservasi berupa penegakan hukum atau penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat melalui pemberian akses terhadap sumberdaya, pendidikan, dan pelatihan. ......The reduced function of the erosion of the Sengguruh Reservoir at the headwaters of the Brantas River (Lesti Subwatershed area) has disrupted its role in flood control, water supply for irrigation and the supply of most of the hydroelectric power in East Java Province. This study aims to estimate erosion, analyze the interrelation of the causal factors and provide environmental conservation direction.The research method uses mixed methods. The quantitative method of erosion rates is done by calculating Modify Universal Soil Loss Equation which is supported by GIS tools. The qualitative method was carried out with questionnaires and interviews in the Lesti Subwatershed area. The results showed that the current erosion rate in each hectare of land (average erosion rate) in the Lesti Subwatershed was 153,868 tons/ha/year (exceeding the tolerable erosion rate of 30 tons/ha/year). The rate of erosion in the Lesti Subwatershed has always increased in the last 14 years. Of the 12 Subdistricts in the Lesti Subwatershed, as many as 6 Subdistricts were identified as having high levels of Erosion Hazard so they were a priority to be addressed, namely in the Wajak, Tirtoyudo, Dampit, Sumbermanjing Wetan, Gedangan and Bantur Subdistricts. Dampit Subdistrict, Turen Subdistrict and Gondanglegi Subdistrict also face behavioral problems and high population pressure compared to other Subdistricts. Research also shows that there is a relationship between erosion and knowledge, attitude and community behavior in the form of population pressure and land use patterns. It is recommended that environmental directives for conservation be focused on these 6 Subdistricts through the application of vegetative soil and water conservation. The results of spatial analysis at this priority location also require conservation such as law enforcement or counseling, and community empowerment to increase the ability and independence of the community through providing access to resources, education, and training.

Abstrak :
Pandemi covid-19 saat ini melanda dunia termasuk Indonesia, sehingga menimbulakn berbagai dampak termasuk sektor ekonomi sehingga para pengusaha dan juga tenaga kerja secara tidak langsung terkena efek domino tersebut, sehingga banyak perusahaan mengambil kebijakan PHK, kebijakan merumahkan, dan pengurangan upah. Pekerja menjadi pihak yang rentan, karena kurangnya jaminan. Karenanya, tulisan ini hendak menganalisa bagaimana peraturan hukum dan juga peran serta pemerintah dalam situasi pandemi covid-19 dengan membahas masalah pada tesis ini tentang perlindungan pemerintah kepada pekerja dan pengusaha di pandemi Covid-19 lalu peran BP Jamsostek dalam memberikan perlindungan bagi pekerja dan pengusaha dalam membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dan seharusnya program relaksasi iuran BPJamsostek berlangsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis -normatif bersifat deskrptif. Hasil pembahasan sederhana yakni sebagai bentuk perlindungan pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, yaitu dengan terbitnya PP No 49 Tahun 2020 yang diharapkan dapat memberi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja dan pengusaha sekaligus mempertahankan keberlangsungan usaha di tengah pandemi covid-19. Sebagai simpulan akhir, Indonesia harus kembali pada kultur kekeluargaan dan kebhinekaan sesuai falsafah Pancasila dalam menyeimbangkan kepentingan pekerja dan pengusaha. Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945, telah menegaskan bila perekonomian Indonesia berasaskan kekeluargaan dan berdasarkan demokrasi Pancasila. Karena itu, negara dan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat hadir untuk menyatukan dan menyeimbangkan berbagai kepentingan dengan mengakomodir ketentuan-ketentuan terkait hak dan kewajiban jaminan pekerja dan pengusaha. ......The Covid-19 pandemic is currently spreading around the world, including Indonesia, resulting in various impacts including the economic sector so that employers and also workers are indirectly affected by the domino effect, so many companies take layoff policies, layoff policies, and wage reductions. Workers become vulnerable parties, due to lack of guarantees. Therefore, this paper wants to analyze how the law regulations and also the government's participation in the covid-19 pandemic situation with the formulation of the problems in this thesis How is the government's protection for workers and employers in the Covid-19 pandemic; .What is the role of BP Social Security in providing protection for workers and employers in paying employment social security contributions; How should the BPJamsostek contribution relaxation program take place. This research uses a descriptive juridical-normative approach. The result of a simple discussion is as a form of protection for the payment of employment social security contributions, namely with the issuance of PP No. 49 of 2020 which is expected to provide employment social security protection to workers and employers while maintaining business continuity in the midst of the Covid-19 pandemic. As a final conclusion, Indonesia must return to a culture of family and diversity according to the philosophy of Pancasila in balancing the interests of workers and entrepreneurs. Article 33 paragraphs (1) and (4) of the 1945 Constitution, has emphasized that the Indonesian economy is family-based and based on Pancasila democracy. Therefore, the state and BPJS Ketenagakerjaan are expected to be present to unite and balance various interests by accommodating provisions related to the rights and obligations of guarantees for workers and employers.

Abstrak :
Angka kematian Ibu di Indonesia sebesar 307 per 100,000 kelahiran hidup. Angka ini menempatkan Indonesia pada urutan teratas di ASEAN. Indonesia mencanangkan Gerakan Nasional Kehamilan yang aman atau Making Pregnancy Safor (MFS), salah satu tujuan MPS adalah menurunkan AKI sebesar 75% pada tahun 2015. Dari berbagai metode pengukuran AKI yang ada, belum terdapat metode yang mampu mengestimasi AKI sampai pada level kabupaten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah analisa capture-recapture dapat digunakan sebagai metode yang dapat mengestimasi AKI pada level kahupaten. Metode: Analisis capture-recapture menggunakan pendekatan model loglinear, dengan menggunakan 3 sumber data yaitu catatan kematian ibu rumah sakit, audit maternal perinatal dan register puskesmas di Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang tahun 2004-2005. Validasi hasil estimasi dilakukan dengan membandingkan estimasi hasil analisa capture-recapture dengan estimasi hasil studi MIMF yang dilakukan di kabupaten dalam periode yang sama. Hasil: Estimasi jumlah kematian ibu untuk Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang pada tahun 2014-2005 sebesar 612 (95%CI:399;811), Kabupaten Serang 403 kasus (95%CI:217;1050), dan Kabupaten Pandeglang sebesar 209 kasus (95%CI:162;303). Hasil estimasi pada ketiga level menunjukkan adanya kemiripan dengan hasil studi MIMF, dimana ketiga level memiliki nilai derajat kepercayaan yang saling tumpang tindih. Estimasi angka kematian Ibu di Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang pada tahun 2004-2005 adalah sebesar 427 per 100000 kelahiran hidup (95%CI:278;565). Kabupaten Serang sebesar 440 (95%Cl:237;1146) dan Kabupaten Pandeglang sebesar 398 (95%CI:309;517). Hasil analisa capture-recapture menunjukkan hasil yang serupa dengan studi MIMF, dengan demikian bagi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mempertimbangkan metode ini sebagai salah satu alternatif metode analisis untuk mengestimasi angka kematian ibu pada level kabupaten. ......Maternal mortality in Indonesia was 307 per 100.000 live births in 2003. This situation made Indonesia as a country with high level of maternal mortality in ASEAN countries. Indonesia has been deployed Making Pregnancy Safer (MPS) program, which has a goal to reduce maternal mortality by 75% from year 1990 to 2015. Various methods have been developed to measure maternal mortality, such as survey method. Survey method requires a huge sample size since maternal mortality is a rare event. Thus conducting such survey would requires high cost and human resources. Another approach should be considered, such as capture-recapture analysis which only need two or more available data sources to estimate maternal mortality at district level. The aim of this study is to estimate maternal mortality in Serang and PandegJang DistrIct, Banten Province, in 2004-2005 using capture-recapture analysis. Method: Three Independent data sources from hospital, health center and maternal perinatal audit have been used to estimate maternal mortality using capture-recapture analysis based on loglinear approach. The result of the analysis will be compared with the result from MIMF study, a study which has been done in the same district and in the same period, to validate the result of the analysis. Result: The estimate of maternal death both Serang and Pandeglang District in 2004-2005 was 612 death (95%CI:399;811), in Serang District was 403 deaths (95%CI:217;1050), and Pandeglang District was 209 deaths (95%CI:162;303). The estimation shows the same estimation compared with MIMF study which is used as a gold standard. Capture-recapture analysis produce the same result as MIMF study, which can be interpreted that this method has capability to be one of tools to measure maternal mortality, Therefore. this method should be considered by district health office and ministry of health as an alternative method to measure maternal mortality at district level.

Abstrak :
One of strategic watersheds in Indonesia is the Ciliwung watershed. The rapid growth of development in this watershed has resulted in reduced forested lands and water catchment areas. The critical point is when the upstream area as a buffer zone also experiences uncontrolled land conversion for various purposes. Indonesia Law Number 41 of 1999 concerning Forestry, Article 18 contains a mandate for the Government to determine and to maintain the adequacy of forest cover in each watershed. This research seeks to understand the condition of rehabilitation and deforestation of forested land in Bogor Regency as the upstream of the Ciliwung watershed which affects its downstream water system in DKI Jakarta Province. By applying system dynamics modelling, it is expected that an ideal scenario of rehabilitation which the government must undertake will be identified to cope with deforestation rates in forested upstream watersheds. The methodological approach applied in this paper is a mixed method with system dynamics - based analysis methods. The results of model simulations carried out in Business as Usual conditions and Simulation of Scenarios Model going forward to 2060. From the alternative scenarios available, it reveals that the rehabilitation capability scenario of 3.6% / year is the most optimal in order to overtake deforestation rates in the upstream Ciliwung watershed. If the simulation setting is extended to 2100, the maximum area of ​​forested land in 2090 will be 8,134.05 ha (still below the carrying capacity of the available forest area).

Abstrak :
ABSTRACT
Watershed Management as part of regional development in Indonesia is facing various complex and interrelated issues. It is indicated by the lack of integration among sectors, agencies, regions and community participation. The increasing frequency of floods, droughts, landslides, and water crisis problems recently shows that watershed management in Indonesia has not been effective yet in enhancing sustainable development. Furthermore, the damage of watersheds is commonly observed from the upstreams only, such as the addition of cultivated land area and massive settlement, so that erosion and sedimentation affect the declining productivity of land and the increasing frequency of water-related disasters. If watersheds aredefined as a container of water cycle, then solving its problem by simply rehabilitating the upstreams is not completely right. Government policies on watersheds management need to be reviewed from its initial aspects of science as well, including existing regulations and institutions, so that the contribution and linkage among sectors could be visible. The concept of Integrated Watersheds Management is basically participatory management of multi-stakeholders in conservations and utilization through an ecological concept of interdependency between nature and human beings. This paper aims to explore the effectiveness of watershed managementpolicies in Indonesia in the context of history, regulation, institutions, and policy implementation.

Abstrak :

ABSTRACT
Cimanuk Watershed is one of the important water sources in West Java Province. The damage that occurred in Cimanuk watershed affected the sustainability of water supply in West Java. The administrative area of ​​Cimanuk watershed extends to 4 regencies, namely Garut Regency, Sumedang Regency, Majalengka Regency, and Indramayu Regency. The Cimanuk River itself has a length of ± 338 km which can supply water needs of 2.2 billion m3 every year with the main utilization for irrigation in agricultural areas. Forest areas in the upper Cimanuk watershed affect the continuity of the hydrological, erosion and sedimentation process. Changes in the upstream area in terms of land use and forest exploitation that do not consider environmental aspects can damage the entire watershed ecosystem, causing fluctuations in water flow, sediment transport, and material dissolved in the water flow system. Given the reciprocal relationship in the concept of watershed management, the implementation of the Payment Environmental Services or PES mechanism is important, where water is one of components that deserves be consideration. The economic valuation of water quantified as water prices is also a fundamental reason for the importance of PES studies. Water prices based on scientific calculations, both qualitative and quantitative, determine the feasibility value that will be given from the downstream community upstream as conservation actors to support the concept of fair environmental services. Quantitative analysis is carried out in the form of valuations involving several methods, namely the Contingent Valuation Method, Value of Marginal Product Water, and Full Cost Pricing. The price of water can be used as an indicator of the cost of forest environmental services as a water provider as well as improving market mechanisms. This paper concludes the mechanism of payment for environmental services (PES) through water pricing policies can be an alternative source of funding to improve the condition of a watershed

Abstrak :
Pembangunan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pada hakikatnya dilakukan dalam rangka meningkatkan daya dukung lahan dan lingkungan. Dalam praktiknya, pembangunan nasional bidang ini melibatkan pemerintah pusat dan daerah sesuai kewenangan dan kapasitas pendanaannya. Salah satu upaya mengurangi ketimpangan fiskal dan dalam rangka akselerasi pembangunan nasional bidang LHK, pemerintah pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan. Dana transfer ini diperlukan karena sampai tahun 2019, upaya peningkatan kualitas lingkungan dan daya dukung DAS dan danau masih belum sesuai harapan nasional. Makalah ini berusaha menganalisis perencanaan dan implementasi DAK Fisik Penugasan Bidang LHK tahun 2019 dari perspektif evaluasi pembangunan daerah. Studi ini menggunakan Mix Method dengan penggunaan data-data numerik baik sekunder (dokumen perencanaan, capaian dan dokumen lain yang relevan) maupun primer. Pengumpulan data diperoleh melalui FGD maupun kuisioner pada lokasi sampel. Metode analisis gap digunakan untuk menemukan kesenjangan perencanaan pusat-daerah serta menilai kesesuaian alokasi pendanaan yang diterima provinsi dengan sasaran pembangunan yang telah digariskan dalam RKP 2019. Hasil studi menemukan bahwa tingkat kesesuaian RKP dan RKPD 34 Provinsi tahun 2019 dengan DAK Fisik Penugasan Bidang LHK tahun 2019 adalah sebesar 22,3%. Alokasi DAK Fisik Penugasan Sub Bidang LH belum mencerminkan prioritas kewilayahan DAS dan Danau sesuai yang tertuang dalam Peraturan Presiden No 141/2018. Masih banyak Provinsi yang berada pada DAS dan Danau Prioritas namun alokasi anggaran DAK Fisik Penugasan Sub Bidang LH kecil. Berdasarkan hasil pengisian kuesioner, sebesar 71% DAK sudah efektif untuk mencapai tujuan/sasaran, sedangkan 29% sisanya masih belum optimal. Dalam implementasinya, ditemui beberapa kendala sehingga memerlukan rekomendasi lebih lanjut.

Abstrak :
Field implementation of the Special Allocation Fund (DAK) Assignment, especially the thematic of Sustainable Economic Infrastructure Provision in 2021 from the local government's point of view, is a significant matter because it is related to development priorities achievement, especially during the COVID-19. Concerning the need for information on the spatial distribution of the DAK allocation for Physical Assignment, especially the Thematic of Sustainable Economic Infrastructure Provision (PIEB) for the 2021 fiscal year, it is necessary to carry out a series of spatial analyzes showing the distribution of the DAK Physical allocation and its contribution to regional development using a budget comparison approach. Spatial analysis was carried out for mapping: 1) The contribution and role of the DAK Physical allocation to the local government budget in 2021; 2) Contribution of DAK Physical Assignment allocation of PIEB to the local government budget in 2021; 3) Contribution of DAK Physical Assignment allocation of PIEB (Small and Medium Industries (IKM), Roads, Tourism, and the Environment) to the local government budget in the fiscal year of 2021. In general, regions with a high category of DAK Physical contributions are dominated by provinces in the Eastern Region of Indonesia. On average, the DAK Physical Assignment allocation of Sustainable Economic Infrastructure Provision contributes 0.5% to the Provincial Budget. It is necessary to monitor and evaluate the implementation of DAK Physical for the Sustainable Economic Infrastructure Provision and improve coordination between institutions, both at the central and regional levels.

Abstrak :
Otonomi daerah memungkinkan kabupaten untuk mengurangi ketergantungan mereka pada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Namun, dalam perkembangannya kesenjangan anggaran antar kabupaten masih terus menjadi perhatian pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten dapat memperoleh anggaran Dana Insentif Daerah (DID) melalui jalur Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD). Penghargaan yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas ini memberikan apresiasi kepada daerah-daerah terbaik dalam bidang perencanaan pembangunan, pencapaian dan inovasi yang salah satu reward-nya adalah DID yang dapat dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya. Evaluasi on-going DID pada level kabupaten bertujuan untuk memotret realisasi, menilai efektivitas penggunaan dan menganalisis permasalahan anggaran DID tahun 2021 dari pemenang PPD tahun 2020 sekaligus memberikan rekomendasi yang diperlukan dari sudut pandang pemanfaat (daerah) kepada pemerintah pusat selaku perencana formulasi anggaran DID. Metode pengumpulan data adalah literature review, diskusi terbatas dan pengisian kuesioner google form yang bertujuan menjaring masukan perkembangan realisasi dan permasalahan pemanfaatan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2021. Hasil analisis menggarisbawahi temuan bahwa pelaksanaan desentralisasi dalam beberapa hal justru semakin meningkatkan gap ketidakmerataan atau inequality ketika juara sebuah penghargaan sebagai landasan pemberian DID masih didominasi kabupaten yang sudah mapan secara ekonomi. Dalam kaitannya dengan pemanfaatan, secara umum pemerintah kabupaten menginginkan fleksibilitas penggunaan DID yang langsung menyentuh kebutuhan daerah, bukan kebutuhan pemerintah pusat. Penyempurnaan tata kelola dana transfer secara berkala diharapkan dapat mengurai persoalan desentralisasi fiskal ke depan.

Abstrak :
Pariwisata adalah bagian integral dari kehidupan manusia yang mengaitkan aspek sosial dan ekonomi. Sektor pariwisata masih menduduki peran strategis di Indonesia dalam menunjang tercapainya pembangunan nasional yang mempengaruhi pendapatan penduduk dan devisa negara. Sejak tahun 2008, negara terus mendorong sektor pariwisata, termasuk upaya pengembangan 10 Destinasi Wisata Baru selain Bali. Pendanaan pariwisata melibatkan anggaran APBN dan APBD, termasuk juga dana transfer khusus untuk daerah-daerah prioritas. Peraturan Presiden No. 72/2018 tentang RKP 2019 menetapkan tujuan pelaksanaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata untuk membangun sarana dan prasarana Aksesibilitas, Amenitas, dan Atraksi (3A) secara terintegrasi di dalam kawasan pariwisata yang menjadi Prioritas Nasional. Mengingat pentingnya DAK Fisik ini bagi pemerintah daerah, maka evaluasi terhadap implementasinya dilapangan menjadi hal yang menarik dikupas. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana DAK Fisik mempengaruhi pembangunan bidang pariwisata di daerah dan menganalisis permasalahan yang terjadi dari sudut pandang pemerintah daerah, media dan pemerintah pusat. Metode yang digunakan adalah analisis big data, studi literatur dan kuisioner yang melibatkan pelaku pembangunan di daerah. Hasil penelitian menunjukkan ada keselarasan antara prioritas nasional terkait pariwisata dan kebutuhan daerah. Sentimen publik yang cenderung netral untuk bidang ini sehingga penguatan sektor pariwisata layak terus didorong dengan dana transfer khusus untuk mempercepat target-target pembangunan yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.