Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAlthough it has not yet reached an ideal composition, the adoption of a 30% quota of women in elections in Indonesia has increased the number of women in parliament, both at the central level (House ofRepresentative/DPR) and at the regional level (local legislative councils/DPRD). However, the issue of womens representation in parliament is not only a matter of representation based on sex, but also of substantive representation, where womens political agenda can be voiced. One of the concepts developed by feminist thinking is the concept of critical actors. This article seeks to explain how womens organizations and parliamentarians are critical actors that encourage womens involvement with parliament. This article explains how the involvement between womens organizations and parliament can strengthen the substantive representation of women in both the DPR and the DPRD. It is based on studies conducted on a model of strengthening the involvement of several womens organizations with the DPR and DPRD, which was developed by MAMPU and its partner organizations."

"ABSTRAKMeski belum mencapai komposisi yang ideal, penerapan kuota pencalegan 30% perempuan dalam pemilihan umum di Indonesia telah meningkatkan jumlah perempuan di parlemen, baik di tingkat pusat (Dewan Perwakilan Rakyat / DPR) maupun di tingkat daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah / DPRD). Namun persoalan keterwakilan perempuan di parlemen bukan hanya persoalan keterwakilan berdasarkan jenis kelamin, melainkan persoalan keterwakilan substantif, dimana agenda politik perempuan dapat disuarakan. Salah satu konsep yang dikembangkan oleh pemikiran feminis adalah konsep 'critical actors atau aktor kritis. Artikel ini berusaha memaparkan dan menjelaskan bagaimana orghanisasi perempuan dan anggota parlemen menjadi aktor kritis yang mendorong pelibatan perempuan dengan parlemen. Artikel ini menjelaskan bagaimana keterlibatan antara organisasi perempuan dengan parlemen tersebut dapat memperkuat keterwakilan substantif perempuan baik di DPR maupun DPRD. Artikel ini disusun berdasarkan studi terhadap model keterlibatan beberapa mitra Mampu dengan DPR dan DPRD. "

"Dua puluh tahun sejak transisi politik Indonesia pada tahun 1998, kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa Orde Baru belum dapat diselesaikan. Indonesia menghadapi situasi impunitas, sementara agenda keadilan transisi semakin hilang dari diskursus publik. Disertasi ini meneliti dan menganalisa bagaimana pendekatan advokasi yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat LSM dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM terhadap kebijakan Bantuan Medis dan Psikososial BMP Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK , tidak hanya memperbaiki prosedur dan pelaksanaan kebijakan BMP tetapi juga dapat mendorong kelanjutan agenda keadilan transisi di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa kualitas pemulihan dari kebijakan BMP ditentukan oleh koherensi internal dan eksternal dari kebijakan tersebut. Advokasi yang dilakukan oleh LSM dan Komnas HAM terhadap kebijakan BMP telah menyentuh hal-hal yang menjadi masalah di dalam koherensi kebijakan BMP. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan ilmu kesejahteraan sosial tidak hanya bersifat komplementer terhadap pendekatan hukum dalam memandang korban dan hak-hak korban, melainkan justru memberikan perspektif baru dalam memandang fungsi kelembagaan LPSK dan Komnas HAM sebagai Lembaga Pelayanan Manusia.

---

Twenty year after Indonesia rsquo;s political transition in 1998, gross human rights violations that occurred during the New Order have not yet being settled. Indonesia is facing impunity, meanwhile the transitional justice agendas are disappearing from public discourse. This dissertation studies and analyses how the advocacy approach, which have been used by Non Governmental Organizations NGOs and the National Human Rights Commission of Indonesia Komnas HAM towards the Medical and Psychosocial Assistance rsquo;s policy BMP of the Victims and Witness Protection Agency LPSK , could not only improve the procedures and the implementation of BMP policy, but could also further drive the transitional justice agendas in Indonesia. This research found that the quality of reparation provided by BMP policy was determined by the internal and external coherence of the policy. Advocacy that were conducted by NGOs and Komnas HAM towards BMP policy have addressed the coherences of BMP policy. This research concludes that social welfare approach is not just a complementary to the legal approach in looking at the victims and the rights they are entitled. Instead, it gives new perspective in looking at the institutional role of LPSK and Komnas HAM as Human Service Organizations HSO ."

"Peran reproduksi sosial yang dijalankan oleh perempuan sebagian besar merupakan kerja tidak berbayar (unpaid) yang dilakukan dalam kerangka relasi sosial seperti rumah tangga atau keluarga. Dalam konteks ekonomi makro, kerja perawatan (care work) di dalam keluarga ini masih luput dari perhitungan, bahkan tidak dianggap sebagai kerja produktif yang memiliki kontribusi terhadap ekonomi. Hal ini berdampak pada beban kerja yang terlalu besar kepada perempuan dan kurangnya penghargaan kepada kerja perawatandi Indonesia. Artikel ini berangkat dari hasil surveinasional tahun 2018 di 34 provinsi di Indonesia.Survei tersebut mengukur beban kerja perawatan ibu rumah tangga, dan persepsi masyarakat terhadap ekonomi perawatan yang dilakukan oleh ibu rumah tangga di Indonesia."