Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang birokrasi pemerintahan yang paling bawah dalam struktur pemerintahan daerah yaitu jabatan bek khususnya bek betawi dan melihat adanya kesinambungan antarajabatan bek pada masa kolanial dengan lurah pada masa republik dengan harapan bagaimana perkembangan kedudukan dan peran bek dalam birokrasi pemerintahan dan masyarakat. Penelitian mengenai masyarakat betawi sudah cukup banyak ahli yang membahas tentang masyarakat ini. Namun selama ini masih sedikit tulisan yang khusus membahas tentang jabatan bek. Begitu pula telah banyak ahli sejarah yang menulis tentang birokrasi, namun selama ini belum banyak yang membahas secara mendalam tentang jabatan wijkmeester. Wijkmeester dibentuk oleh VOC pada tahun 1655 yang bertugas mengepalai wijk yang terdiri dari beberapa buah kampung. Kedudukan wijkrneester dalam birokrasi pemerintahan menduduki posisi paling bawah yang langsung berhubungan dengan masyarakat Meskipun menempati posisi paling bawah jabatan wijkmeester mempunyai peran penting yaitu sebagai perantara yang menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat. Seluruh kebijakan pemerintah harus diterjemahkan oleh pejabat ini agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat di wilayahnya. Dalam hal wewenang wijkmeester bisa dikatakan tidak berhak memutuskan suatu kebijakan dari persoalan yang ada di masyarakatnya, seluruh persoalan harus dilaporkan pada pejabat yang berada diatasnya yaitu ajudan dan komandan. Mereka itulah yang berhak memutuskan segala sesuatunya, dan keputusan itu harus dijalankan oleh wijkmeesternya. Tugas dan kewajiban wijkmeesrer yang harus dijatankan adalah (1) memungut pajak (2) memelihara keamanan dan ketertiban kampung seperti ronda malam, memberantas perjudian, pengaturan tempat berdagang. (3) Menjaga kenyamanan dan kebersihan kampung seperti menjaga penerangan, menjaga kebersihan got dan lain-lain. (4) pembuatan Surat keterangan seperti surat jalan, surat izin menikah, surat kematian, dan lain-lain. (5) pencatatan penduduk. Wijkmeester tidak mendapatkan gaji namun mendapatkan 8 % dari uang pajak yang ditarik dari penduduk. Meskipun tidak mendapatkan gaji, jabatan ini cukup diminati oleh masyarakat terbukti dari banyaknya surat lamaran yang diajukan kepada pemerintah, serta persaingan yang terjadi dari penduduk untuk mendapatkan jabatan itu."

"Penelitian ini merupakan studi tentang birokrasi pemerintahan Hindia Belanda khususnya membahas tentang jabatan Demang yang merupakan struktur bawah dari birokrasi pemerintahan. Fokus permasalahan penelitian ini adalah bagaimana kehidupan Demang di wilayah Bekasi, dengan mengambil studi kasus Demang Moedjimi yaitu seorang Demang yang memerintah di wilayah Bekasi. Demang kedudukannya sama dengan kepala distrik yang mempunyai kedudukan dan peran membawahi kepala desa Demang mengawasi tugas dan kewajiban kepala desa Dalam melaksanakan tugasnya ada Demang yang melaksanakan tugasnya secara baik, namun ada juga Demang yang melaksanakau tugasnya yang melakukan tindakan yang menentang atau melanggar- ketentuan yang telah ditetapkan sehingga dia dipecat oleh pemerintah dan diajukan ke pengadilan. Hal ini dialami oleh Demang Moedjimi, dimana dia telah melangar tugasnya dan diajukan ke pengadilan. Moedjimi bekas Demang Bekasi sangat ditakuti di .jamannya, ketika perkaranya - masih diperiksa oleh polisi, Moedjimi sudah dimasukkan di dalam penjara yaitu dipertempatkan buat sementara waktui di teloek Betoeng, sebab orang kuatir saksi-saksi tidak dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sebab takut akan pembalasan Moedjimi jika ia mengetahui. Menurut surat dakwaan pada Moedjimi sudah dipersalahkan menyalahgunakan jabatannya sebagai seorang Demang meskipun ia masih memegang jabatan ambtenaar, kesalahan yang dilimpahkan kepadanya adalah menyalah gunakan jabatannya dengan meminta dan menerima uang dari orang lain yang terlibat dalam kejahatan atau tidak, dengan perjanjian akan dibebaskan dari penjara."

"Penelitian ini membahas tentang birokrasi pemerintahan Hindia Belanda pada tingkat wijkmeester untuk periode abad XIX; yang dikenal oleh masyarakat Betawi (dengan sebutan Bekmeester atau Bek. Kedudukan Wijkmeesters/bek dalam birokrasi pemerintahan menduduki posisi yang paling bawah, yang mempunyai tugas untuk menarik pajak, menjaga keamanan dan ketertiban serta- kebersihan wilayahnya. Dalam posisi demikian Wijkmeesters/bek berperan sebagai perantara yang menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat. Seluruh kebijakan pemerintah harus diterjemahkan oleh pejabat ini agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakatnya. Dalam hal wewenang wijkmeesters boleh dikatakan tidak berhak memutuskan suatu kebijakan dari persoalan yang ada di masyarakatnya, setiap persoalan yang ada harus dilaporkan pada pejabat yang berada diatasnya yaitu Ajudan dan Komandan. Mereka inilah yang menentukan keputusan yang harus dilaksanakan oleh Wijkmeesters. Jabatan wijkmeesters/bek meskipun tidak mendapatkan gaji melainkan hanya mendapatkan 8% dari pajak yang dapat ditarik dari masyarakatnya, cukup banyak diminati oleh masyarakat di Batavia, terbukti dari banyaknya surat lamaran yang diajukan untuk diangkat menjadi wijkmeester oleh pemerintah Hindia Belanda- Posisi jabatan wijkmeester di masyarakat cukup dihormati. umumnya para wijkmeester merupakan orang yang mampu/kaya, hal itu tercermin dari gaya hidup dan rumah tinggalnya. Dalam menjalankan perannya sebagai wijkmeester ada tindakan-tindakan yang menyimpang yang membuat wijkmeester tersebut dilepaskan dui jabatannya. Penyimpangan itu biasanya karena rnengelapkan uang pajaka yang diterimanya, dui tidak mampu mengatur ronda atau menjaga keamanan wilayahnya."

"Skripsi ini mencoba untuk mengungkapkan kembali tentang asal-usul dan usaha-usaha pembangunan serta keadaan Kotabaru Kebayoran sebagai kawasan pemukiman penduduk 1948-1953, baik yang menyangkut masalah latar belakang pencetusan ide, usaha pelaksanaan pembangunan, bagaimana keadaan kota tersebut sebagai kawasan pemukiman, serta pengaruh pembangunan kota tersebut terhadap mata pencaharian penduduk asli Kebayoran yang tempat tinggalnya terkena pembongkaran sampai dengan tahun 1953. Pengungkapan masalah tersebut berdasarkan ilmu sejarah. Kotabaru Kebayoran dicetuskan pembangunannya sebagai usaha pemerintah untuk menanggulangi masalah kekurangan perumahan yang dialami kota Jakarta. Kota tersebut dirancang untuk dijadikan sebagai kawasan pemukiman pekerja yang pekerjaannya di kota Jakarta, dan kota itu direncanakan dibangun sebagai kota satelit. Kotabaru Kebayoran sebagai kawasan pemukiman penduduk. 1948-1953 ternyata menunjukkan :1. Kota tersebut belum mampu menarik banyak peminat atau pegawai negeri yang ditempatkan di dalam kota tersebut. Hal itu terjadi karena kota tersebut belum memiliki sarana penunjang kota yang memadai untuk menjadikannya sebagai kota idaman. 2. Kota tersebut ternyata tidak mampu untuk menanggulangi masalah kekurangan perumahan yang dialami kota Jakarta. Hal tersebut terjadi karena : a. Kotabaru belum dapat menarik banyak peminat untuk tinggal di kota tersebut. b. Pertambahan penduduk Jakarta terus bertambah dengan pesat, sehingga kekurangan perumahan terus bertambah pula. c. Kota Jakarta pada tahun-tahun tersebut sering mengalami musibah kebakaran. 3. Pengaruh pembangunan kota tersebut kepada mata pencaharian penduduk asli yang rumahnya terkena pembongkaran adalah :a. Bagi penduduk asli Kebayoran yang semula mempunyai mata pencaharian sebagai petani sawah atau tegalan, dan tetap tinggal di dalam Kotabaru Kebayoran. Di kota tersebut mereka sudah tidak bertani lagi. Mereka pada umumnya beralih pekerjaan menjadi pedagang. b. Bagi mereka yang semula mempunyai mata pencaharian sebagai pedagang buah-buahan. Setelah pembangunan Kotabaru Kebayoran cenderung untuk melanjutkan pekerjaan sebagai pedagang dan jenis dagangannya menjadi lebih beragam. c. Kesempatan kerja di dalam kotabaru Kebayoran terutama yang berkaitan dengan bangunan cukup banyak tersedia. Sebagian dari penduduk ash Kebayoran memanfaatkan kesempatan tersebut."

"Penelitian ini mencoba untuk menqungkapkan kembali tentanq Knnsepsi Presiden yang dicatuskan Sukarno pada tanggal 21 Februari 1957. Dan Yang menjadi sorotan utama dari penelitian ini adalah'baqaimana tanqgapan partai politik vang berhaluan Islam tentang gagasan konsepsi presiden 1957, dengan tujuan untuk dapat mengambarkan lebih jelas bagaimana perkembangan politik Indonesia pada masa transisi dari demokrasi parlementer ke pada mesa demokrasi terpimpin. Berkenaan dengan dicetuskannya konsepsi presiden tidak semua partai politik yang menyetujui Jalan pikiran Sukarno yang pada waktu itu menduduki jabatan presiden. Partai-partai politik yang berhaluan Islam cenderung untuk menolak pelaksanaan konsepsi presiden tsrsebut terutama dari Masyumi dan NU. Konsepsi presiden yang dicetuskan Sukarno pada bulan Februari 1957 untuk menyelesaikan konflik-konflik yang ada di dalam hidang politik dan pemerintahan, ternyata pada masa awal realisasinya tidak sepenuhnya dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada, bahkan kemudian menimbulkan sejumlah konflik di pemerintahan yang nyaris membawa tea arah perpecahan persatuan dan kesatuan bangsa."

"Tujuan studi ini yaitu menganalisis program studi keahlian di sekolah menengah kejuruan yang perlu diselenggarakan dan menemukan pola pengembangan kompetensi keahlian di tingkat provinsi serta program studi keahlian dan kompetensi keahlian untuk tingkat kabupaten/kota yang sesuai dengan kegiatan ekonomi utama. Studi ini menggunakan metode survei dan diskusi. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer bersumber dari program studi keahlian untuk pengembangan 20 kegiatan ekonomi utama yang dilakukan melalui diskusi dengan asosiasi bidang kegiatan ekonomi utama. Data sekunder berupa program studi keahlian yang diselenggarakan di 13 provinsi sampel dikumpulkan melalui angket terhadap kepala bidang pendidikan menengah dinas pendidikan provinsi. Hasil studi memperlihatkan semua provinsi sampel perlu membuka program studi keahlian yang sesuai untuk pengembangan 20kegiatan ekonomi utama. Kajian ini menyimpulkan program studi keahlian yang diselenggarakan belum sesuai dengan kebutuhan kegiatan ekonomi utama masing-masing provinsi. Analisis kajian ini dapat diterapkan untuk pertimbangan membuka kompetensi keahlian di tingkat provinsi dan/atau membuka program studi keahlian dan kompetensi keahlian di tingkat kabupaten/kota."

"Disertasi ini membahas tentang Strategi-strategi Perhimpoenan Kaoem Betawi pada masa kepemimpinan M. Masserie dan Abdul Manaf, dalam meningkatkan kesejahteraan Kaoem Betawi dan keindonesiaan. Perhimpoenan Kaoem Betawi merupakan organisasi pertama yang dibentuk oleh orang Betawi yang diakui sebagai badan hukum pada tahun 1923. Perhimpoenan ini mengalami perkembangan dari organisasi yang bersifat lokal menjadi organisasi yang mengedepankan keindonesiaan. Pembentukan Perhimpoenan tidak lepas dari adanya mitos masa kesuburan orang Betawi yang membuat Orang Betawi bergerak untuk mencapai kembali kejayaan tersebut, ditambah lagi dengan adanya kemunduran orang Betawi akibat berkurangnya tanah pekarangan, membuat orang Betawi bergerak untuk mencapai kemajuannya dengan mendirikan Perhimpoenan Kaoem Betawi. Faktor kemunculan Perhimpoenan Kaoem Betawi, tidak lepas dari pengaruh perkembangan kota Batavia pada awal abad ke-20 yang menjadi pusat pendidikan, pemerintahan dan ekonomi Hindia Belanda. Kota Batavia telah pula menjadi pusat gerakan politik pribumi, dimana berbagai organisasi kedaerahan telah tumbuh dan berkembang. Hal itu membawa Orang Betawi tidak mau ketinggalan turut pula aktiv menyuarakan aspirasi politiknya. Metodologi yang digunakan dalam disertasi ini adalah narativisme. Narativisme merupakan metodologi dalam filsafat sejarah yang digunakan untuk merekonstruksi masa silam. Menafsirkan masa lampau dengan mengaitkan berbagai fakta dari masa silam yang semula tidak koheren dan tanpa struktur menjadi satu kesatuan yang menyeluruh. Temuan penelitian ini adalah : lewat peranan M. Masserie dan Abdul Manaf, Perhimpoenan Kaoem Betawi telah menumbuhkan solidaritas Betawi untuk kemajuan Kaoem Betawi dan keindonesiaan. Berbagai strategi dilakukan untuk kemajuan Masyarakat Betawi dan keindonesiaan, diantaranya melalui Surat Kabar, Pendidikan, Gemeenteraad Batavia, dan menjalin kerjasama dengan gerakan organisasi pergerakan lainnya.

---

This study discussed about the strategies of the Association of Betawi Community (Kaoem Betawi) during the leadership period of Masserie and Abdul Manaf, for improving welfare of Betawi people (Kaoem Betawi) and Indonesianness. The Association of Betawi Community (Kaoem Betawi) was the first organization formed by the Betawi people to be recognized as a legal entity in 1923. This association experienced developments from local organization into organization that prioritized Indonesianness. The formation of the Association could not be separated from the myth of the fertility period of the Betawi people. This caused the movement to regain the glory, added with the decline of the Betawi people due to the reduction of the yard, made the Betawi people moving to achieve the progress by establishing The Association of Betawi Community ( Kaoem Betawi).

The emergence factor of the Association of Betawi Community ( Kaoem Betawi) was inseparable from the influence of the development of the Batavia city in the early of 20th century which became the center of education, government and the economy of the Dutch East Indies. The Batavia city had also become the center of the indigenous political movement, where the various regional organizations had grown and developed. That made the Betawi people did not want to miss and also actively voiced their political aspirations.

The methodology used in this dissertation was narativism. Narativism was a methodology in historical philosophy used to reconstruct the past and interpreting the past by relating various facts from the past that were previously incoherent and without structure into a single whole. The research result was finding the role of M. Masserie and Abdul Manaf for The Association of Betawi Community which had grown Betawi solidarity for the advancement of the Betawi Community and Indonesianness. Various strategies were carried out for the advancement of the Betawi society and Indonesianness, including by Newspaper, Gemeenteraad Batavia Education, and cooperating with other movement organizations."

"Diare masih menjadi masalah di Indonesia dan merupakan penyebab kematian pertama pada kelompok umur balita. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kondisi sanitasi dan perilaku higiene ibu dengan kejadian diare balita di Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini merupakan analisis lanjut dari studi EHRA Kabupaten Sukabumi tahun 2013. Metode penelitian menggunakan desain cross sectional dengan pemilihan sampel metode purposive sampling. Uji statistik menggunakan chi square dengan sistem regresi logistik ganda model prediksi. Hasil penelitian didapatkan 25% balita terkena diare. Dari analisis bivariat didapat variabel yang signifikan mempengaruhi diare balita adalah sarana air bersih (p value 0,002) dengan OR 2,669 (CI 95% 1,44-4,93) dan variabel jarak septik tank-sumur gali (p value 0,000) OR 4,84 (CI 95% 2,15- 10,93). Hasil multivariat menunjukkan bahwa jarak sumur gali-septik tank adalah yang utama mempengaruhi diare balita (p value 0,000) OR 5,22. Kesimpulan: dalam penelitian ini jarak antara sumur gali-septik tank sangat berpengaruh besar terhadap kejadian diare balita. Balita dalam rumah tangga yang menggunakan sumur gali dengan jarak kurang dari 10 meter dari septic tank memiliki risiko 5,221 kali untuk menderita diare dibandingkan jika jarak ≥ 10 meter. Oleh karena itu diperlukan penyuluhan atau sosialisasi tentang sarana sumur gali dengan septik tank yang memenuhi syarat. Jika kondisi lahan tidak memungkinkan maka perlu dikembangkan alternatif seperti septik tank komunal atau sistem IPAL terpusat oleh sektor terkait.

---

Diarrhea is still a problem in Indonesia and is the first cause of death in children group under five years. This study aimed was to analyze the relationship between the condition of sanitation and mother?s hygiene behaviors with toddler diarrhea in Sukabumi. This study was a further analysis of the study EHRA Sukabumi district in 2013. The sample was taken by purposive sampling and method used cross sectional design. Using the chi-square statistic test with multiple logistic regression on prediction model.

Research result shows diarrhea cases on toddler is only 25%. significant variable affecting toddler?s diarrhea is water facilities (p value 0.002) with OR 2.669 (95% CI 1.44 - 4.93) and a variable distance septic-dug wells (pvalue 0,000) OR 4.84 (95% CI 2.15 - 10.93). Multivariate results show that the distance dug well-septic tanks are the main influencing diarrhea on toddler (p value 0.000). While toddler from family which used dug well with a distance less than 10 m from septic tank have 5,221 times risk suffering diarrhea compared with a distance longer or same 10 m.

Conclusions: In this study the distance between septic tanks dug very big influence on the incidence of infant diarrhea. Based on research result, therefore the community need counseling or socialization of the means of wells with septic tanks are eligible. If conditions do not allow because very limited land, its should to be developed as an alternative communal septic tank or a centralized wastewater system by the related sector."