Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas program penjaminan polis asuransi berdasarkan peraturan perundang-undangan perasuransian dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU P2SK”) yang telah memberikan fungsi baru untuk melakukan penjaminan polis nasabah asuransi, yang harus dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diundangkan. Permasalahan yang dibahas dalam Tesis ini adalah bagaimana pengaturan program penjaminan polis asuransi dalam peraturan perundang-undangan perasuransian dan UU P2SK serta bagaimana kesiapan Lembaga Penjamin Simpanan untuk melaksanakan fungsi program penjaminan polis asuransi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan analisis data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa sebelum diterbitkannya UU P2SK, pengaturan terkait program penjaminan polis hanya diatur secara singkat berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dalam Pasal 53 ayat (1) sampai ayat (4), namun semenjak diundangkannya UU P2SK, pengaturan program penjaminan polis menjadi semakin lengkap. Kesimpulan lain adalah Lembaga Penjamin Simpanan telah melaksanakan persiapan program penjaminan polis yaitu menyusun roadmap yang memuat hal-hal yang harus dilaksanakan dengan target pelaksanaan dibagi per-tahun; melakukan beanchmark atau studi banding ke negara- negara lain yang telah memiliki lembaga penjamin polisnya sendiri; merancang RPP Program Penjaminan Polis, RPLPS tentang Pelaporan Perusahaan Asuransi, RPLPS tentang Penjaminan Polis Asuransi, dan RPLPS tentang Likuidasi Perusahaan Asuransi untuk selanjutnya akan diterbitkan di awal tahun 2024; melakukan pembentukan grup untuk menangani pelaksanaan program penjaminan polis; melakukan penyesuaian susunan dewan komisioner; dan melakukan program rekrutmen pegawai yang terdiri atas penerimaan lulusan baru dan penerimaan pegawai yang telah memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah agar partisipasi dari ahli-ahli di bidang perasuransian dapat ditingkatkan dalam internal Lembaga Penjamin Simpanan melalui pelaksanaan rekrutmen terbuka agar pelaksanaan program penjaminan polis ditangani oleh individu-individu yang berpengetahuan baik di bidang perasuransian. Saran lainnya yakni agar persiapan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan diawasi dengan baik oleh Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengawasan terhadap lembaga- lembaga keuangan termasuk perasuransian. ......This thesis discusses the insurance policy guarantee program based on insurance laws and regulations and Law no. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector ("P2SK Law") which has provided a new function for underwriting insurance customer policies, which must be implemented by the Deposit Insurance Corporation within a period of 5 (five) years from its promulgation. The problems discussed in this thesis are how the insurance policy guarantee program is regulated in insurance laws and regulations and the P2SK Law and how prepared the Deposit Insurance Agency is to carry out the function of the insurance policy guarantee program as regulated in the P2SK Law. The research method used is juridical-normative using primary and secondary legal materials, with data collection techniques through literature study and interviews with qualitative data analysis. Based on the research results, it was concluded that before the issuance of the P2SK Law, regulations related to policy guarantee programs were only briefly regulated based on Law no. 40 of 2014 concerning Insurance in Article 53 paragraph (1) to paragraph (4), but since the promulgation of the P2SK Law, the regulation of policy guarantee programs has become more complete. Another conclusion is that the Deposit Insurance Corporation has carried out preparations for a policy guarantee program, namely preparing a roadmap containing things that must be implemented with implementation targets divided per year; carry out benchmarking or comparative studies to other countries that have their own policy insurance institutions; draft RPP Policy Guarantee Program, RPLPS concerning Insurance Company Reporting, RPLPS concerning Insurance Policy Guarantee, and RPLPS concerning Liquidation of Insurance Companies to be subsequently issued in early 2024; establishing a group to handle the implementation of the policy guarantee program; make adjustments to the composition of the board of commissioners; and carrying out an employee recruitment program consisting of accepting new graduates and recruiting employees who have a minimum of 5 (five) years of work experience. Suggestions that can be given in this research are that the participation of experts in the insurance sector can be increased internally at the Deposit Insurance Agency through open recruitment so that the implementation of the policy guarantee program is handled by individuals who have good knowledge in the insurance sector. Another suggestion is that the preparations carried out by the Deposit Insurance Agency be properly supervised by the Financial Services Authority as an institution that has functions, duties and supervisory authority over financial institutions including insurance.

Abstrak :
ABSTRAK Nasabah Penyimpan dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar apabila nasabah tersebut memperoleh tingkat bunga melebihi maksimum tingkat Suku Bunga Penjaminan (SBP) yang ditetapkan LPS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan penjaminan dana Simpanan di Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang LPS dan untuk menjelaskan kesesuaian pengaturan tingkat SBP dengan Penjaminan pada Putusan No. 253/PDT/2018/PT.DKI jo. Putusan No. 287/PDT.G/PN.JKT.SEL. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat analitis-deskriptif dan berbentuk yuridis-normatif. Data yang ada dikumpulkan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Simpulan dari penelitian ini adalah LPS menetapkan SBP sebagai implementasi dari ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang LPS dan dalam penjaminan yang dilakukan oleh LPS pada perkara Putusan No. 253/PDT/2018/PT. DKI jo. Putusan No. 287/Pdt.G/PN.Jkt.Sel, terdapat ketidaksesuaian antara pengaturan penjaminan pada Pasal 19 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang LPS dengan putusan Judex Facti. Saran dalam Penelitian adalah LPS perlu untuk mensosialisasikan kembali agar Bank tidak menerapkan bunga diatas SBP, serta agar Bank memperhatikan data dan informasi mengenai nasabah yang tercatat pada sistem informasi Bank, agar senantiasa diperbaharui apabila terjadi perubahan dan setiap Simpanan yang dinyatakan oleh LPS terbukti menerima bunga diatas Suku Bunga Penjaminan, maka Simpanan tersebut merupakan Simpanan yang tidak layak dibayar. Namun, jika dapat dibuktikan bahwa Nasabah tersebut tidak diuntungkan secara tidak wajar, maka Simpanan tersebut harus dijadikan oleh LPS sebagai Simpanan yang layak dibayar.

---

ABSTRACT A Depositor is considered to be an unfairly benefited party if he receives an interest rate above the Deposit Insurance Rate. This study aims to determine the deposit guarantee fund arrangements in Indonesia in accordance with the provisions of Law No. 24 of 2004 regarding Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) and to explain the appropriateness of the level of Deposit Insurance Rate with Guarantees in Decision No. 253/PDT/2018/ PT.DKI jo. Decision No. 287/PDT.G/ PN.JKT.SEL. This research is a juridical-normative research. The data were collected by interview and literature study. The conclusion of this research are that the IDIC sets the Deposit Insurance Rate as an implementation of the provisions of Law No. 24 of 2004 regarding the IDIC and in the guarantee carried out by the IDIC in the case of Decision No. 253 / PDT / 2018 / PT. DKI jo. Decision No. 287 / Pdt.G / PN.Jkt.Sel, there is a discrepancy between the guarantee arrangements as regulated in Article 19 of Law No. 24 of 2004 regarding IDIC with the decision of the Judex Facti. The suggestions on this research are the IDIC needs to re-socialize the Bank related to the application of interest so that the Bank does not apply interest rate above the Deposit Insurance Rate, and that the Bank must pay attention to data and information about customers recorded in the Bank's information system, so that it is always updated if changes occured and each Depositor whom stated by LPS is proven to receive interest above the Deoposit Insurance Rate, the Deposit is a Deposit that is not worth paying because the Depositor is an unfairly benefited party. However, if it can be proven that the Depositor is not a Depositor who has benefited unfairly, the Deposit must be changed by LPS as a Deposit that is eligible to be paid.