Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Buku Transportasi LNG Indonesia ini merupakan kumpulan informasi yang disusun dengan maksud agar dapat memberi gambaran umum kepada mahasiswa Fakultas Teknologi Kelautan tentang Kapal Pengangkut LNG dan Transportasi LNG Indonesia yang dipasarkan di Kawasan Asia Pasifik yaitu Jepang, Korea, Taiwan dan nantinya akan menyusul Cina dan Pantai Barat Amerika. Termasuk pula gambaran tentang kemungkinan pemasaran dan distribusi LNG untuk keperluan domestik."

"ABSTRAKTujuan penulisan skripsi ini secara umum adalah untuk memperoleh gambaran tentang Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986. Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk menggambarkan tentang Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, agar supaya masyarakat mengetahui adanya kepastian hukum terhadap sengketa - sengketa tata usaha negara. Metode yang dipergunakan dalam penulisan ini ialah metode deskriptif. Salah satu ciri Negara Hukum Modern atau Negara Hukum dalam arti luas adalah adanya Peradilan Administrasi (istilah di Indonesia adalah Peradilan Tata Usaha Negara). Di Indonesia kebutuhan akan Peradilan Tata Usaha Negara ini disebabkan oleh perkembangan di segala bidang kehidupan yang pesat dan konpleks, yang pada gilirannya menuntut pula perkembangan di bidang hukum. Desakan itulah yang menyebabkan lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang akan segera disusul oleh badan-badam peradilannya, Dengan demikian, masyarakat pencari keadilan dapat memastikan di pengadilan mana mereka dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi. Pola yang dianut Peradilan ini, tidak meniru suatu bentuk yang sudah ada dari suatu negara, melainkan disesuaikan dengan falsafah negara Pancasila dan sistem pemerintahan negara Indonesia. Bidang yang akan muncul dalam kompetensi peradilan adalah : peran hakim, jenis sengketa, cara penyelesaian sengketa serta hubungan peradilan dengan peradilan yang lain. Peradilan ini merupakan pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, merupakan pula realisasi pasal 24 Undang-undang Dasar 1945. pelaksanaan tenyang Untuk mengetahui dan memahami Peradilan Tata Usaha Negara, seseorang mau tidak mau terlebih dahulu harus mengetahui Hukum Administrasi Negara, Ilmu-ilmu Sosial lainnya dan pengetahuan tentang manajemen, karena bidang tata usaha negara ini amat luas. Seorang hakim tata usaha negara dituntut keadaan yang demikian. Akhirnya, kesimpulan dari penulisan ini adalah bahwa Peradilan Tata Usaha Negara memang sudah'saatnya harus berada dalam kehidupan bangsa Indonesia, yaitu suatu badan Peradilan yang khusus untuk sengketa tata usaha negara sehingga sengketa-sengketa tata usaha negara itu tidak lagi diselesaikan melalui badan peradilan yang lain."

"ABSTRACTEsai ini mendiskusikan partisipasi masyarakat ataupun pemangku kepentingan nonpemerintah dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia. Mendeklarasikandiri sebagai salah satu pemerintah terbuka (Open Government) di dunia, Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah melakukan berbagai macam inisiatif keterbukaan guna merealisasikan peran riil masyarakat dalam mengawal pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, dan bersih. Esai ini secara khusus mendiskusikan implementasi data terbuka (Open Data), salah satu inisiatif pemerintah untuk membuka informasi ataupun data pemerintah kepada publik sebagai kunci penting pencegahan dan pemberantasan korupsi. Selanjutnya, dalam esai ini dibahas dataset apa saja yang sekiranya harus dirilis oleh pemerintah, yang berpotensi untuk memaksimalkan penyelidikan kasus korupsi. Terakhir, esai ini memberikan empat rekomendasi yang ditujukan untuk perbaikan tata kelola penyelenggaraan open data di Indonesia sebagai langkah nyata dalam memberantas korupsi."

"Usaha penterjemahan dilakukan di semua bahasa dan sering dalam segala bidang pengetahuan. Baik dalam pengeta_huan ilmiah maupun pengetahuan sastra. Terjemahan karya-karya kedua bidang tersebut penting karena di samping mengembangkan bahasa tiap-tiap bangea, juga agar warisan kekayaan budaya sebuah bangsa dapat menambah kekayaan budaya bangsa lain. Di samping juga membina suatu jembatan saling mengerti antar bangsa dengan le_bih baik, akan dapat meningkatkan kesadaran akan ilmu pe-ngetahuan suatu bangsa pula. Perbedaan-perbedaan yang ada di antara bangsa-bangsa yang satu dengan yang lain hanya akan menjadi variasi dari satu pokok yang sama. Dengan kata lain, penterjemahan dan perkenalan karya-karya asing da_lam bahasa itu akan memperkokoh kesadaran bangsa tersebut. Sekarang kebanyakan sebuah karya terjemahan bukanlah merupakan terjemahan. Kita membaca penceritaan kembali, di sebutnya terjemahan. Kita membaca sebuah penulisan kemba_li, sebuah pembahasan, sebuah penilaian, dimana ciri-ciri karya aslinya tidak ada lagi, mungkin hanya dua gambaran atau sebuah pernyataan yang tersebut dalam judulnya, namun ditulis sebagai sebuah terjemahan"

"Permasalahan sampah plastik merupakan suatu fenomena yang tidak lepas dari perkembangan industri. Salah satu jenis plastik yang umum digunakan untuk berbagai macam produk adalah expanded polystyrene (EPS), atau “styrofoam”. Namun, EPS membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terdekomposisi dan akan membentuk mikroplastik pada prosesnya. Selain itu, proses pembuatan EPS juga menghasilkan gas rumah kaca hidrofluorokarbon (HFC) yang jauh lebih berbahaya dari karbon dioksida. Oleh karena itu, dibutuhkan bahan kemasan alternatif yang dapat terurai secara hayati (biodegradable) dan tidak melibatkan bahan kimia berbahaya dalam proses produksinya, seperti material miselium. Material miselium dapat dibuat dengan mengkultivasi fungi berfilamen pada substrat padat berupa limbah lignoselulosa. Kajian ini mempelajari aspek teknoekonomi produksi material miselium skala besar menggunakan fungi Phanerochaete chrysosporium yang memiliki performa yang baik dalam degradasi lignoselulosa. Simulasi proses dibuat menggunakan perangkat lunak SuperPro Designer versi 13. Variabel bebas yang digunakan adalah jenis substrat, yaitu eceng gondok dan batang kapas yang telah diketahui data kinetika pertumbuhannya dari penelitian terdahulu. Selain itu, rasio inokulum juga divariasikan sebesar 40% dan 50%. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa produksi material menggunakan substrat batang kapas dengan rasio inokulum 50% memberikan hasil yang paling baik dari keempat skenario yang dibuat. Harga jual yang diperoleh untuk mendapat margin keuntungan sebesar 20% adalah Rp446.134/kg. Skenario ini menghasilkan tingkat rendemen sebesar 58,25%, NPV sebesar Rp7.389.053.225, IRR 12,01%, ROI 12,91%, dan PBP selama 7,25 tahun.

---

The problem of plastic waste is a phenomenon closely tied to industrial development. One common type of plastic used for various products is expanded polystyrene (EPS), or "styrofoam". However, EPS takes an extremely long time to decompose and contributes to the formation of microplastics in the process. Furthermore, the production of EPS also emits hydrofluorocarbon (HFC) greenhouse gases, which are significantly more harmful than carbon dioxide. Therefore, there is a need for alternative packaging materials that are biodegradable and do not involve hazardous chemicals in their production process, such as mycelium materials. Mycelium can be cultivated by growing filamentous fungi on solid substrates like lignocellulosic waste. This study examines the techno-economic aspects of large-scale mycelium material production using Phanerochaete chrysosporium fungi, known for its efficient degradation of lignocellulose. Process simulation is made using SuperPro Designer Version 13 software. The study varies the independent variables: substrate types (water hyacinth and cotton stalks, with growth kinetics data found from previous research) and inoculum ratios of 40% and 50%. Analysis results indicate that the production using cotton stalk substrates with a 50% inoculum ratio gave the best outcome from all scenarios. The resulted selling price to obtain a margin of 20% is Rp446.134/kg. This scenario generated a yield rate of 58,25%, NPV of Rp7.389.053.225, IRR of 12,01%, ROI of 12,91%, and PBP of 7,25 years."

"Tulisan ini membandingkan dan menganalisis bagaimana Indonesia dan Filipina sebagai negara-negara yang kerap mengirimkan pekerja migran, khususnya awak kapal perikanan. Filipina sebagai negara yang sangat memprioritaskan pelindungan Overseas Filipino Seafarers (OFS), merupakan negara yang tepat untuk dijadikan perbandingan. Dalam menjamin dan melindungi hak-hak pekerjanya sebelum keberangkatan, dibutuhkan pelindungan sebelum keberangkatan yang mumpuni sebagai upaya preventif agar tidak ada lagi awak kapal perikanan yang kehilangan haknya. Berangkat dari hal tersebut, Filipina mempunyai lembaga-lembaga pemerintahan yang lebih terstruktur dalam memaksimalkan pelindungan awak kapal perikanan. Penyusunan tulisan ini menggunakan metode penelitian doktrinal dan dilengkapi dengan wawancara kepada narasumber. Berbagai faktor yang menyebabkan masyarakat berkeinginan untuk menjadi awak kapal perikanan berdampak positif kepada perekonomian negara. Akan tetapi, awak kapal perikanan rentan terhadap berbagai ancaman karena prosedur keberangkatan yang tidak sesuai dengan hukum. Banyaknya agen perekrut ilegal yang memanfaatkan momentum ini untuk menipu awak kapal perikanan, menyebabkan banyak awak kapal perikanan terjebak di lingkungan kerja yang eksploitatif, serta sulit untuk diselamatkan karena tidak tercatat oleh negara dan sulit untuk dijangkau. Oleh karena itu, Indonesia harus lebih meningkatkan pengawasan kepada manning agency dan implementasi atas ketentuan untuk memperkuat jaminan atas hak-hak pekerja migran.

---

This paper compares and analyzes how Indonesia and the Philippines, as countries that frequently send migrant workers, particularly fishing vessel crew members, ensure and protect the rights of their workers before departure. The Philippines, as a country that highly prioritizes the protection of Overseas Filipino Seafarers (OFS), is an appropriate country for comparison. To guarantee and protect the rights of workers before departure, adequate pre-departure protection is needed as a preventive measure to ensure that no fishing vessel crew members lose their rights. Based on this, the Philippines has more structured government institutions to maximize the protection of fishing vessel crew members. The preparation of this paper uses doctrinal research methods and is complemented by interviews with resource persons. Various factors that lead people to want to become fishing vessel crew members have a positive impact on the country's economy. However, fishing vessel crew members are vulnerable to various threats due to departure procedures that do not comply with the law. The abundance of illegal recruitment agencies that exploit this momentum to deceive fishing vessel crew members causes many of them to be trapped in exploitative work environments, making it difficult for them to be rescued as they are not registered with the state and are difficult to reach. Therefore, Indonesia must increase supervision of manning agencies and the implementation of regulations to strengthen the guarantee of migrant workers' rights."