Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Salah satu usaha untuk mengetahui penghematan energi dengan melakukan Audit Energi. Rumah Sakit telah dilakukan Audit Energi tahun 1991, dengan tujuan mengidentifikasi kebocoran energi, potensi penghematan energi dan langkah yang diambil/direkomendasikan. Dengan diimplementasikannya hasil audit tahun 1991, maka untuk mengetahui apakah dengan diterapkannya rekomendasi yang telah diberikan, pemakaian energi di Rumah Sakit lebih efisien, perlu dilakukan evaluasi pemakaian energi. Evaluasi pemakaian energi ini dititik beratkan pada peralatan pengguna energi yang telah dilakukan renovasi atau sudah mengimplementasikan hasil audit tahun 1991. Hasil dari evaluasi adalah dengan adanya penambahan peralatan Electroflow pada sistem kelistrikan, ternyata dapat meningkatkan besarnya faktor daya pada TR-1 dari 0,83 menjadi 0,9019, sehingga pihak rumah sakit tidak dibebani biaya pinalti yang disebabkan rendahnya faktor daya. Penggantian mesin pendingin dari sistem absorbsi menjadi sistem kompresi pada Sistem Tata Udara mengakibatkan konsumsi pemakaian listrik rata-rata naik sebesar 135.360 kWH per bulan, sedangkan disisi lain terjadi penurunan pemakaian solar sebesar 150.810 liter per bulan. Secara keseluruhan energi yang dapat dihemat rata-rata per bulan adalah sebesar 19,62 % atau Rp. 22.476.200,- (harga solar dan listrik tahun 1991 dihitung harga tahun 1991). Investasi yang dibutuhkan untuk pembelian mesin pendingin sistem kompresi sebanyak 3 unit adalah sebesar Rp. 1.170 Juta (harga tahun 1995) dan masa pakai 20 tahun. Sedangkan mesin pendingin yang lama (sistem absorbsi) sebanyak 2 unit, harga pembeliannya adalah Rp. 760 Juta (harga tahun 1977) dan masa pakai 15 tahun. Berdasarkan perhitungan biaya dengan pendekatan biaya tahunan, penerapan mesin pendingin jenis kompresi (yang baru), pihak rumah sakit dapat menghemat biaya sebesar Rp. 336.881.000,- per tahun.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang pengaruh integrasi zakat dan pajak terhadap sikap muzakki dan wajib pajak orang pribadi Faktor Zakat Faktor Pajak serta Faktor Integrasi Zakat dan Pajak diduga berpengaruh terhadap Sikap Muzakki dan Wajib Pajak Orang Pribadi Penelitian ini dilakukan terhadap 160 responden yang merupakan karyawan perusahaan muslim di Jakarta yang diambil secara acak Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model statistik regresi linear berganda Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari Faktor Zakat Faktor Pajak serta Integrasi Faktor Zakat dan Pajak terhadap Sikap Muzakki dan Wajib Pajak Orang Pribadi Hasil pengujian secara statistik menunjukkan bahwa dari faktor yang diujikan memberikan kontribusi pengaruh sebesar 33 4% terhadap Sikap Muzakki dan Wajib Pajak Sedangkan sebesar 66 6% dipengaruhi oleh faktor lainnya di luar faktor yang diteliti Dengan demikian jika Zakat Penghasilan diperlakukan sebagai Kredit Pajak akan lebih tepat untuk menghindari kewajiban ganda atas subyek dan objek yang sama.

---

ABSTRACT
The focus of this thesis is the influances of integration of zakah and tax to the attitudes of Muzakki and Individual Taxpayer This research was conducted to 160 respondents which were the employees of pnvate compames and Moslem m Jakarta randomly The analysis of data in the research used the Multiple Linear Regression model The result of research concluded there was a sigmficant mfluence among Factors of Zakah Tax and Integration of both Zakah and Tax toward the attitude of Muzakki and Individual Taxpayer The conclusion of the statistically analyses mdicated those factors have contributed to the influences of 33 4% toward the attitude of Muzakki and Individual Taxpayer Meanwhile the rest of 66 6% have been mfluenced by the other factors which were not covenng these analyzed factors Therefore m case of Zakah is treated as tax credit that would be more appropriate to avoid double obligations for the same subject and object.

Abstrak :
Jaminan pelayanan kesehatan (JPK), di luar negeri disebut medicare health, merupakan salah satu dari empat program paket jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) juga merupakan salah satu program publik yang dilaksanakan oleh banyak negara di dunia. International Social Security Association (ISSA) adalah organisasi international yang menggabungkan pelaksanaan program jaminan sosial di seluruh dunia PT. Jamsostek bergabung didalamnya. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan merupakan perlindungan dasar bagi tenaga kerja diwaktu mengalami sakit. Setiap manusia wajar bila dari waktu kewaktu pernah mengalami sakit. Apabila penyakit tidak ditanggulangi dengan baik ,maka akan mengganggu kegiatan dan produktivitas kerja sehingga akan merugikan baik bagi yang bersangkutan, keluarga, maupun lingkungan kerjanya Sebaliknya, manusia yang dapat mengatasi penyakitnya dan memelihara kesehatannya, akan memiliki kekuatan untuk melakukan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi. Namun demikian, pemeliharaan dan pelayanan kesehatan memerlukan biaya yang tidak kecil, dan pembiayaan tersebut setiap waktu makin meningkat sehingga cukup memberatkan beban keuangan perorangan, keluarga dan perusahaan yang bertanggung jawab atas kesehatan karyawannya. Tingginya dan meningkatnya biaya kesehatan disebabkan karena memang harga obat-obatan naik, biaya pelayanan medis meningkat, tarif perawatan rumah sakit makin tinggi; selain itu ,kemajuan teknologi kedokteran sering menggunakan berbagai sarana yang canggih sehingga juga akan ikut meningkatkan biaya. Di pihak lain, besarnya biaya tersebut sering juga akibat sistem pembiayaan dan sistem pelayanan yang keliru, disamping sering terjadinya penyalahgunaan dalam bidang usaha pelayanan kesehatan. Penelitian JPK ini dilakukan dengan mengolah data historic, sampel yang diambil selama lima tahun penyelenggaraan JPK ( 1995 sld 1999). Instrumen yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah teori produksi dengan metode Lagrange multiplier untuk mencari kombinasi input yang optimal didalam penyelenggaraan JPK. Dari hasil penelitian diketahui selama penyelenggaraan JPK lima tahun terakhir 1995-1999 perusahaan masih mengalami kerugian oleh karena terjadi devisit anggaran untuk biaya pelayanan kesehatan sehingga ratio biaya pelayanan kesehatan cukup tinggi rata-rata 75 % padahal yang ditentukan perusahaan adalah 70 % jadi rata-rata tiap tahun kenaikan mencapai 5%.

Abstrak :
ABSTRAK Di Kabupaten DT II Bekasi jumlah sarana pelayanan kesehatan swasta berkembang dengan pesat. Telah diterbitkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 920/Menkes/Per/XII/86, Peraturan Pemerintah No.7/1987, dan Peraturan Daerah Tingkat II Bekasi No. 2 Tahun 1996 untuk pembinaan, pengawasan, dan pengendalian (Binwasdal). Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan langkah-langkah/proses penyempurnaan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sarana pelayanan kesehatan swasta. Penelitian dilakukan secara Cross Sectional dengan analisis deskriptif di 49 Puskesmas dari 55 Puskesmas yang ada di Kabupaten DT II Bekasi. Dari hasil penelitian ternyata pembinaan, pengawasan, dan pengendalian tidak berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku di atas. Hal ini disebabkan keterbatasan sumber daya di Seksi Pemulihan Kesehatan yang selama ini diberi beban tugas Binwasdal di samping itu dalam SOTK Dinas Kesehatan tugas Binwasdal tidak tercantum secara eksplisit Untuk mengatasi hal ini disepakati untuk membentuk Tim Binwasdal baik di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Puskesmas dengan perhatian kepada " 5 M ' (man, material, method, money, dan market ).

---

ABSTRACT The amount of the private health services instrument in Bekasi Regency are growing very fast. The Government Regulation of Minister of Health Number 920/Menkes/Per/?CII/86, The Government Regulation Number 7/1987 and Bekasi Regency Regulation Number 2/1996 for establishing, and controlling have been produced. The objective of this research was to refine the activities of establishing and controlling the private health service facilities. A cross sectional study was used, with descriptive analysis in 49 health center among 55 health center in Bekasi Regency. For the sample, one private health service facility was randomly chosen in each Health Center. This research showed that the establishing and controlling did not carry out appropriately with the government regulation. It was caused by the responsibility for this duty. While the job description for this duty was not clearly explicit. To overcome this problem it was agreed to form a team for establishing and controlling in regency level and health center level with special attention to the "5 M" (man, material, method, money, and market) .

Abstrak :
Usaha peningkatan produksi garam nasional belum berkembang, termasuk dalam usaha peningkatan kualitasnya. Peningkatan kualitas garam rakyat dapat dilakukan dengan pengendalian air laut sebagai bahan baku garam melalui teknik bioabsorbsi bahan pengotor berupa kalsium dan magnesium. Penelitian dilakukan dengan memanfaatkan Gracilaria sp. sebagai bioabsorben kalsium dan magnesium. Hasil penelitian menunjukkan keberadaan Gracilaria sp. tidak berpengaruh nyata terhadap perubahan kandungan kalsium dan magnesium pada perairan tambak. Kandungan rata-rata kalsium pada tambak kontrol ±878,26 mg/liter dan tambak perlakuan ±977,41 mg/liter. Namun demikian terdapat korelasi positif yang signifikan (sig.=0,814) antara lama waktu penanaman dan kandungan kalsium dalam rumput laut dengan kandungan kalsium tertinggi ±1.306,5 mg/100g terjadi pada hari ke-75. Adapun lama waktu penanaman dan kandungan magnesium dalam Gracilaria sp. terjadi korelasi negatif yang kuat (sig.= -0,673) yaitu ±36,10 mg/100g pada hari ke-75. Terdapat juga korelasi positif secara kuat antara kandungan kalsium pada Gracilaria sp. dengan salinitas dan pH perairan. Disimpulkan bahwa pemanfaatan rumput laut jenis Gracilaria sp. sebagai bioabsorben mampu menyerap kalsium sebagai pengotor dari air bahan baku garam, dan belum mampu secara optimal untuk penyerapan magnesium pada perairan tambak garam. Atas hasil penelitian disarankan dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan manfaat dari Gracilaria sp. secara optimal sebagai bioabsorben pada tambak garam. Penelitian lanjutan di antaranya melalui teknik penanaman Gracilaria sp. sebagai bioabsorben paling efektif sehingga mendapatkan kualitas air bahan baku garam yang paling tepat. ......The efforts to increase the national salt production has not been growing, including to improve its quality. To increase the quality of traditional salt can be done by controlling the sea water quality as raw material through bioabsorbtion salt impurities techniques, such as calcium and magnesium. The study was conducted by utilizing bioabsorbent Gracilaria sp.. The results showed the presence of Gracilaria sp. did not significantly influence the changes of calcium and magnesium content in the water of salt pond. The average content of calcium in the control pond was 878.26 mg/liter and the treatment ponds 977.41 mg/liter. However, positive correlations significantly occurred (sig. = 0.814) between duration of planting and calcium content in Gracilaria sp. with the highest calcium content that was 1306.5 mg/100g occurred in the 75th day. The duration of planting and the content of magnesium in Gracilaria sp. showed negative correlation (sig. = -0.673) that was 36.10 mg/100g on the 75th day. There was a strong positive correlation between calcium content in Gracilaria sp. with salinity and pH of the water. The research concluded that the use of Gracilaria sp. as bioabsorbent was able to absorb calcium as impurities from salt pond water. Contrary, it was unable to optimize the absorption of magnesium in the water of salt pond. It is recommended to continue research to get the optimal benefits of Gracilaria sp. as a bioabsorbent in the brackishwater ponds. It is suggested to alter the seaweed cultivation techniques as bioabsorbent to get the most appropriate quality of raw material salt water.

Abstrak :
Monosodium glutamat (MSG) adalah garam natrium glutamat yang merupakan asam amino nonessensial yang dapat bersifat eksitotoksik. Terdapat dugaan bahwa glutamat berpotensi menyebabkan peningkatan stres oksidatif di hati dengan mekanisme yang sama dengan eksitotoksisitas karena reseptor glutamat juga ditemukan di hati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh MSG terhadap peningkatan stres oksidatif pada hati tikus (Rattus norvegicus) jantan. Parameter yang diukur adalah kadar MDA, GSH, dan aktivitas spesifik katalase sebagai penanda adanya stres oksidatif. Sebanyak 27 ekor tikus putih (Rattus norvegicus) jantan dibagi dalam 3 kelompok: kelompok kontrol (diberi akuades), kelompok P1A (diberi MSG 4g/KgBB), dan kelompok P2A (diberi MSG 6g/KgBB). Perlakuan diberikan melalui sonde selama 30 hari. Pengambilan sampel hati dilakukan pada hari ke-31. Hasil penelitian menunjukkan terdapat peningkatan kadar MDA pada kelompok perlakuan yang berbeda bermakna dengan kelompok kontrol, p≤0,05, tetapi pada kadar GSH terjadi penurunan yang tidak berbeda bermakna dibandingkan kelompok kontrol, (p≥0,05). Aktivitas spesifik katalase, juga terjadi penurunan yang tidak berbeda bermakna dibandingkan dengan kelompok kontrol, p≥0,05. Penelitian ini menunjukan bahwa pemberian MSG dengan dosis 4g/KgBB dan 6g/KgBB selama 30 hari menyebabkan terjadinya peningkatan stres oksidatif pada hati tikus (Rattus norvegicus) jantan yang ditunjukkan dengan peningkatan kadar MDA. ...... Monosodium glutamate (MSG) is the sodium salt of glutamate which is a nonessential amino acid that may cause exicytotoxicity. There are allegations that glutamate could potentially increase an oxidative stress in the rat's liver by the same mechanism with exicytotoxicity because of glutamate receptors are also found in the liver. This study aims to determine the effect of MSG on oxidative stress in the rat's liver. The level of MDA and GSH were measured as the marker of oxidative stress, and also specific activity of catalase. 27 albino rat's (Rattus norvegicus) were divided into 3 groups: control group (distilled water), and 2 treatment groups, P1A (treated with MSG 4g / KgBW), and P2A (treated with MSG 6g / KgBW). The treatment was carried out for 30 days. On day 31 the liver were collected after euthanasia of the rats. The results showed there were increased levels of MDA in the treatment groups compare to control significantly, p≤0,05, but the decreased of GSH levels were not significantly different than the control group, (p≥0,05). The specific activity of catalase, also a decreasing but not significantly different compared to control group, p≥0,05. This study showed that the administration of MSG with a dose of 4g / KgBW and 6g / KgBW for 30 days led to an increased in oxidative stress on the liver of rats (Rattus norvegicus) which is indicated by elevated levels of MDA.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas Eksistensi dan Kekuatan Mengikat dari Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan HAM Nomor 14 Tahun 2015 Dan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 16 Tahun 2015 yang menurut Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM dalam Surat Nomor: PPE.PP.03.01-603 Peraturan Bersama ini tidak diundangkan dalam Lembaran Negara atau Berita Negara karena tidak termasuk jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Dan 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain preskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan HAM Nomor 14 Tahun 2015 Dan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 16 Tahun 2015 diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta sehingga eksistensinya harus diakui sebagai peraturan perundang-undangan dan diundangkan dalam Berita Negara sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat karena sesuai dengan Pasal 8 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan yang ditetapkan oleh Menteri diakui sebagai peraturan perundang-undangan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dalam penelitian ini menyarankan Pendelegasian Peraturan perundang-undangan sebaiknya konsisten, jika pembentuk undang-undang tidak mengakui keberadaan peraturan bersama, maka sebaiknya pembentuk undang-undang tidak mendelegasikan pengaturan lebih lanjut kepada peraturan bersama dan jika ingin menyatakan peraturan bersama tidak masuk dalam Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan seharusnya tidak ditetapkan dalam Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Nomor PPE.PP.03.01-603, tetapi ditetapkan dalam Undang-Undang dengan tegas sehingga tidak lagi multitafsir.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the existence and force of binding of the Joint Regulation of Law and Human Rights Minister No. 14 of 2015 and the Minister of Communication and Information Technology Number 16 Year 2015 by the Director General of Legislation Ministry of Justice and Human Rights in a letter Number PPE.PP.03.01-603 this Regulation shall not be promulgated in the State Gazette or the Official Gazette for not including the types and hierarchy of legislation as provided for in Article 7 and 8 of the Act No. 12 of 2011 this study is a qualitative research design analytical prescriptive.

The result showed that the Joint Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 14 of 2015 and the Minister of Communication and Information Technology Number 16 Year 2015 was ordered by Law No. 28 of 2014 on Copyrights so that its existence must be recognized as legislation and promulgated in the State Gazette so as to have binding legal force because according to Article 8 of Law No. 12 Year 2011 Regulation stipulated by the Ministry recognized as legislation and have binding legal force throughout ordered by legislation that is higher or established by the authority. In this study suggest Delegation of legislation should be consistent, if the legislators do not recognize the existence of joint regulation, then you should legislators do not delegate further adjustment to the joint regulation and if you want to declare the Joint regulation are not included in type and hierarchy rules legislation should not set out in the Letter of the Director General of legislation Ministry of Law and human rights No. PPE.PP.03.01-603, but defined in the Act expressly so it is no longer open to multiple interpretations

Abstrak :
ABSTRAK
Pembangunan infrastruktur jaringan gas kota untuk rumah tangga di Indonesia saat ini dilakukan melalui penunjukan langsung kepada BUMN migas dengan pembiayaan dari anggaran APBN tanpa melalui uji Value for Money VfM dan analisa risiko. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui risiko-risiko beserta dampaknya terhadap kinerja biaya Life Cycle Cost LCC proyek serta untuk mengetahui besaran nilai VfM pada pembiayaan proyek infrastruktur antara skema pembiayaan 100 APBN PSC dengan skema KPBU melalui uji Value for Money kuantitatif pada contoh studi kasus proyek jargas kota di Prabumulih Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa proyek tersebut memiliki 3 tiga faktor risiko dominan terhadap kinerja biaya LCC proyek serta skema KPBU merupakan skema pembiayaan yang dapat menghasilkan nilai penghematan sebesar 21 terhadap LCC proyek apabila dibandingkan dengan PSC 100 APBN.

---

ABSTRACT
City gas network infrastructure for households in Indonesia is currently developed through direct appointment to state owned oil and gas company with financing from state budget APBN without going through Value for Money VfM test risk analysis. This research conducted to obtain risks and impact of project life cycle cost LCC performance and to obtain the VfM between 100 state fund PSC financing scheme and Public Private Partnership PPP scheme through quantitative value for money test with a case study of the city gas network project in Prabumulih South Sumatra. The results show that the project has 3 three dominant risk factors againts the project LCC performance and the PPP scheme can generate saving of LCC cost of 21 when compared to PSC 100 state fund .Keywords City gas network for households Project financing scheme Value for Money.

Abstrak :
Keterlibatan BUMN dan BUMD sebagai badan hukum publik pada beberapa perkara korupsi mengindikasikan bahwa bukan hanya individu pengurusnya saja yang dapat melakukan korupsi, namun juga badan itu sendiri. Dengan demikian maka seharusnya pemberantasan korupsi juga dapat menjerat badan hukum publik tersebut sebagai korporasi. Penelitian ini akan menjawab beberapa permasalahan seputar; pertama, landasan penerapan pertanggungjawaban pidana BUMN dan BUMD sebagai badan hukum publik pada perkara korupsi; kedua, problematika pengaturan dalam penerapan pertanggungjawaban pidana BUMN dan BUMD sebagai badan hukum publik; dan ketiga, pengaturan ideal pertanggungjawaban pidana BUMN dan BUMD sebagai badan hukum publik pada perkara korupsi. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian hukum normatif dengan data sekunder yang didukung dengan data primer serta dianlisis secara deskriptif-kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan konseptual, perundang-undangan dan perbandingan. Hasil dari penelitian ini ialah; pertama, penerapan pertanggungjawaban pidana BUMN dan BUMD sebagai badan hukum publik memiliki landasan yang kuat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis; kedua, problematika pengaturan pertanggungjawaban pidana BUMN dan BUMD sebagai badan hukum publik yang masih abstrak dan tidak implementatif; dan ketiga, pengaturan ideal dilakukan dengan merumuskan dan menegaskan BUMN dan BUMD sebagai badan hukum publik dalam konteks korporasi dengan sistem pertanggungjawaban pidana serta pidana dan pemidaan yang khusus. Melakukan perbaikan terhadap pengaturan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi pada perkara korupsi, pengetahuan yang baik aparat penegak hukum pertanggungjawaban pidana korporasi, serta kehendak politik kuat dari segenap elemen bangsa agar terhindar dari perbuatan korupsi merupakan saran dari penelitian ini ......The involvement of BUMN and BUMD as public legal entities in several corruption cases indicates that not only individuals can commit corruption, but the body itself. Thus, corruption eradication should also be able to ensnare these public legal entities like corporations. This research will answer several problems around; first, the basis for implementing the criminal liability of BUMN and BUMD as public legal entities in corruption cases; second, regulatory issues in the application of criminal liability for BUMN and BUMD as public legal entities; and third, the ideal arrangement of criminal liability for BUMN and BUMD as public legal entities in corruption cases. This research is normative legal research with secondary data supported by primary data and is analyzed descriptively-qualitatively. The approach in this research is a conceptual, statutory, and comparative approach. The results of this study are; first, the application of criminal responsibility for BUMN and BUMD as public legal entities has a strong basis both philosophically, juridically, and sociologically; second, the problem of regulating criminal liability for BUMN and BUMD as public legal entities which are still abstract and unimplementable; and third, the ideal arrangement is executed by formulating and affirming BUMN and BUMD as public legal entities in the context of a corporation with a particular system of criminal liability, punishments, and sentencing. Making improvements to the regulation of corporate criminal liability concept in corruption cases, good knowledge of corporate criminal liability by law enforcement officials, and strong political will from all elements of the nation to avoid acts of corruption are the suggestions of this study

Abstrak :
Penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah yang penting untuk diperhatikan, karena berbagai dampak negatif yang ditimbulkannya. Selain berdampak negatif pada kesehatan fisik dan psikis, narkoba juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial pemakaianya yang disebabkan oleh munculnya perilaku negatif penyalahgunaan narkoba, dan tak jarang hal tersebut memicu tindakan kriminal. Di dalam tesis ini akan dikemukakan berbagai hal mengenai penyalahgunaan narkoba termasuk tentang perilaku ketergantungan. Tesis ini membahas mengenai bagaimana Therapeutic Community digunakan sebagai metode perubahan perilaku bagi narapidana kasus narkoba. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan mengambil locus di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta, dimana teknik pengumpulan data didapat dengan melakukan observasi, wawancara, studi pustaka serta menggunakan dokumen yang tersedia. Dari hasil penelitian diketahui bahwa dengan Therapeutic Community yang dijalankan di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta dapat digunakan sebagai metode perubahan perilaku bagi narapidana. Dengan menjalani Therapeutic Community narapidana dapat merubah perilaku negatifnya menjadi lebih positif, seperti lebih sopan dalam berperilaku, lebih disiplin, lebih tertib, lebih menghargai diri sendiri, selain itu juga dapat menurunkan kemungkinan relapse serta memiliki hubungan interpersonal yang lebih baik. Therapeutic Community merupakan salah satu bentuk terapi dengan pendekatan behavioral dimana berlaku sistem reward (penghargaan/penguatan) dan punishment (hukuman) dalam mengubah suatu perilaku. Pelaksanaan Therapeutic Community di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta dapat dikatakan cukup berhasil dilihat dari angka drop-out yang sangat kecil, tidak adanya narapidana yang relapse selama menjalani program maupun setelahnya sampai mereka bebas, serta adanya perubahan perilaku yang cukup signifikan setelah menjalani Therapeutic Community. Namun demikian, masih ada beberapa kelemahan dalam pelaksanaan Therapeutic Community di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta antara lain dari belum optimalnya penggunaan waktu kegiatan, kurangnya sumber daya manusia yang mampu menjalankan program, kurangnya sarana prasarana, minimnya biaya, serta masalah dari peserta program sendiri.

---

Drug abuse has been an important problem to concern due to its negative effects. Besides negative effect in body and mental, it also effect the users social life caused by negative behavior of the drug abusers, and sometimes cause criminal act. This thesis will elaborate somethings about drug abuse including addicted behavior. This thesis discuss about Therapeutic Community as behavioral changing method for drug inmates. This is a qualitative method with descriptive method by focusing in Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta, which taking sample by observation, library research and using available documents. In the result we know that Therapeutic Community implemented in Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta can be used as behavioral changing method for inmates. By implementing Therapeutic Community inmates could change their negative behavior into positive, such as good manner, discipline, orderliness, value themselves, and also could reduce the possibility of relapse and better interpersonal connection. Therapeutic Community is one of therapy with behavioral approach which reward and punishment in valid for changing a behavior. The implementation of Therapeutic Community in Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta is considered success surveyed from the very small number of drop-out, no relapse inmates during the program until free, also behavioral changing significantly after joining Therapeutic Community. However, still remain some weaknesses in implementing Therapeutic Community in Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta such as not optimal program time table, lack human resources who able run the program, lack facilities, lack of fund and problem from its own participants.