Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Motor induksi diharapkan dapat beroperasi melebihi kecepatan dasarnya. Metode "field weakening" merupakan metode yang dipakai agar hal tersebut tercapai. Dengan metode "field weakening" fluks rotor akan diperlemah, sehingga torsi juga akan diperlemah. Meskipun torsi diperlemah, diharapkan daya yang diberikan ke motor besar. Dengan daya yang besar, maka kecepatan maksimum menjadi lebih besar dan respon kecepatan motor menjadi lebih cepat. Pada skripsi ini akan dicari metode/konfigurasi "field weakening" yang dapat memberikan daya yang lebih besar ke motor dibandingkan dengan metode konvensional. Ada tiga konfigurasi sistem kendali "field weaking" tersebut adalah konfigurasi sistem kendali "field weakening" yang menggunakan pengendali proportional integrator (PI) (metode konvensional), konfigurasi sistem kendali "field weakening" yang menggunakan pengendali proportional dengan voltage boost. Ketiga konfigurasi tersebut disimulasikan dengan simulink Matlab. Hasil simulasi tersebut dibandingkan untuk mencari konfigurasi sistem kendali "field weakening" yang memberikan daya yang paling besar. Hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa konfigurasi sistem kendali "field weakening" yang memberiakn daya yang paling besar adalah konfigurasi yang menggunakan pengendali proportional (P) dengan voltage boost. Untuk menganalisa kestabilan dari ketiga konfigurasi sistem kendali tersebut, digunakan diagram bode. Hasil analisa kestabilan tersebut menunjukan bahwa dengan penambahan voltage boost pada konfigurasi sistem kendali "field weakening" yang menggunakan pengendali proportional, sistem tetap stabil.

Abstrak :
Dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia, Departemen Kesehatan RI mencanangkan Gerakan Nasional Kehamilan yang Aman (Making Pregnancy Safer - MPS) dengan salah satu strategi yang dilaksanakan adalah meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan. Berdasarkan SKRT tahun 1995 ditemukan 22,1% wanita hamil selama kehamilannya tidak pernah melakukan pemeriksaan antenatal. Kota Depok yang sedang mengalami perkembangan mempunyai gambaran yang tidak jauh berbeda. Walaupun angka cakupan pemeriksaan antenatal tinggi, namun dari segi kualitas masih belum memuaskan (Profil Kesehatan Kota Depok Tahun 2001). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tingkat kepuasan dan pengetahuan ibu hamil terhadap mutu pelayanan antenatal di Puskesmas Kota Depok. Penelitian ini menggunakan rancangan cross sectional, dengan jumlah sampel ibu hamil sebanyak 97 orang dan 15 orang bidan responden pelaksana antenatal dari sepuluh puskesmas di wilayah Depok. Skor kepuasan dan pengetahuan ibu hamil sebesar 91,65 dan 70,27. Skor mutu pelayanan antenatal sebesar 54,16. Berdasarkan hasil analisis statistik diperoleh hubungan yang bermakna antara variabel pendidikan, pekerjaan, dan penolong persalinan dengan pengetahuan (p< 0,02). Tidak ada hubungan antara karakteristik ibu hamil dengan kepuasan. Dari lima dimensi kepuasan maka skor rata-rata kepuasan yang paling rendah berturut-turut adalah dimensi tangible (89,89), responsiveness (91,06), dan reliability (91.27). Berdasarkan analisis terhadap diagram kartesius, terdapat dua unsur yang perlu diprioritaskan untuk diperhatikan yaitu: kelengkapan alat-alat yang digunakan dan kebersihan serta kenyamanan ruang periksa. Disarankan agar puskesmas (1) meningkatkan kebersihan, kerapian dan kenyamanan ruang periksa dan ruang tunggu pasien. (2) memperbaiki dan meningkatkan pelayanan melalui ketepatan jadwal dan kecepatan dalam memberikan pelayanan. (3) membentuk gugus kendali mutu yang akan memantau pelaksanaan mutu pelayanan di puskesmas, (4) melakukan pelatihan SPK antenatal bagi seluruh bidan di puskesmas dan pembinaan secara berkala agar kepatuhan terhadap SOP dapat ditingkatkan, (5) melakukan pengukuran kepuasan dengan metode SERVQUAL. Daftar bacaan. 46 (1980-2002)

---

Some Factors Related to Satisfaction and Knowledge of Pregnant Women towards Antenatal Care in Ten Health Centres in Depok in 2002In reducing the Maternal Mortality Rate in Indonesia, the Ministry of Health have launched national movement for Making Pregnancy Safer (MPS). One of the MPS' strategy is to increase the health service quality and coverage. The Household Survey (SKRT) in 1995 found 22.1 % of pregnant women never had antenatal care visit. Depok as one of developing city in West Java, have the same picture. Although the antenatal care coverages are high, the qualities are not satisfying (Profit Kesehatan Kota Depok, 2001) The objective of this study is to get the information about satisfaction and knowledge level of pregnant women towards antenatal care in ten Health Centres in Depok. The sample of this cross sectional study were 97 pregnant women and 15 midwives from the sampled Health Centers. The score of satisfaction and knowledge are 91.65 and 70.27. The score of antenatal care quality are 54.16. Based on statistical analysis, there are correlation between education, job, and delivery assistance with knowledge (p< 0.02). There are no relation between the characteristics of pregnant women with satisfaction. The lowest score of five dimensions are tangible (89,89), responsiveness (91,06), and reliability (91,27) respectively. Cartesius diagram shows two aspects that should put in priorities: the instruments are completed and the examination room are clean and comfortable. It is suggested that the health centers (I) increase their quality care especially in providing the clean, comfortable examination room and waiting room, (2) enhance the services through the punctuality schedule and prompt treatment, (3) establish the quality assurance team to monitor the quality improvement in the health centers, (4) implement the SPK training for all health centers midwives, assisting and monitoring them regularly in order to ensure the increasing of compliance in standard operating procedure, (5) measure patient's satisfaction using SERVQUAL method. References: 46 (1980-2002)

Abstrak :
Penerapan sistem ekonomi syariah di Indenesia ditandai dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) tahun 1991, kemudian terus mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada tahun 1993, MUI mendirikan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), dan kemudian pada tahun 2003 sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) khusus untuk menyelesaikan sengeta ekonomi syariah di Indonesia, kemudian mengalami perubahan nama dan status menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYA.RNAS) dan kedudukannya menjadi bagian dari MU. Penelitian ini membahas mengenai perkembangan lembaga arbitrase Islam di Indonesia dilihat dari sejarah dan dasar hukum Islam dan hukum positif yang mendasarinya, dan beberapa penyebab mengapa lembaga arbitrase Islam (BASYARNAS) lebih rasional dan efisien; ditinjau dari perspektif pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum (economic analysis of law). Sedangkan metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, bersifat desktiptif dan eksplantoris, dan bentuknya perspektif dan evaluatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan fakta. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dan proses analisis dilakukan secara kualitatif, dan menarik kesimpulan dengan cara berfikir deduktif. Setalah melakukan pembahasan dan analisis maka dapat disimpulkan bahwa lembaga arbitrase sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa telah dikenal di dalam sistem hukum Islam jauh sebelum kedatangan agama Islam di Arabia sedangkan penerapannya di Indonesia adalah ditandai dengan didirikannya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) kemudian berubah nama menjadi Badab Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang berperan sebagai lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Kedua, ditinjau dari perspektif analisis ekonomi terhadap hukum (economic analysis of law) maka meskipun secara yuridis Peradilan Umum dan Peradilan Agama memiliki kewenangan (kompetensi absolut) dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah (khususnya perbankan) namun BASYARNAS tetap lebih efisien dan rasional dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Indonesia jika dibandingkan dengan Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Dalam membantu penerapan pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum di dalam penelitian ini maka digunakan beberapa asumsi dan konsepsi, hal ini dimaksudkan agar dalam melakukan proses analisis terhadap objek penelitian dengan menggunakan pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum, dapat dibatasi variabel-variabel yang dianggap kurang relevan dan rasional.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian sistem proteksikebakaran pada rancangan bangunan gedung RSPTN UI. Penelitian deskriptif inidilakukan dengan telaah dokumen. Metode yang digunakan adalah evaluasi menggunakan checklist sesuai dengan Permen PU No.26/PRT/M/2008, Perwal Depok No. 14 Tahun 2012, Pedoman Teknis Prasarana Rumah Sakit yang dikeluarkan oleh Kemenkes pada tahun 2012, serta Standar Nasional Indonesia (SNI). Penelitian ini juga mengambil contoh kasus di ruang operasi untuk dibahas lebih mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasebagian besar sistem proteksi kebakaran pada rancangan bangunan gedung RSPTN UI telah sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia. Sistem proteksi kebakaran yang belum seluruh persyaratannya terpenuhi yaitu pintu eksit, detektor dan alarm kebakaran, sistem pipa tegak, alat pemadam api ringan, dan lif kebakaran. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian rancangan sistem proteksikebakaran tersebut agar sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia.

---

ABSTRACT
The aim of this study is to evaluate the compliance of fire protection system design in RSPTN UI in accordance to Indonesian goverment’s regulations. This descriptive study was conducted with document review. The method used is the evaluation in accordance with Permen PU No. 26/PRT/M/2008, Perwal Depok No. 14 Year 2012, Technical Guideline of Hospital Facility, Ministry of Health, Year 2012, and Indonesian National Standard (SNI). Checklist from these regulation had been developed and utilized as the tool for this study. This study also took a sample of cases in the operating room as a case study. The results of this study indicate that the majority of fire protection systems in RSPTN UI design is complied with Indonesian government regulations. Fire protection systems that not meet all the requirements are exit doors, detectors and fire alarm, standpipe systems, fire extinguisher, and fire elevator. Therefore, the necessary adjustments to the design of the fire protection system to suit the Indonesian government regulations. Therefore, required fire protection system design adjustment to suit the Indonesian goverment regulation.

Abstrak :
ABSTRAK
Kepemilikan Satuan Rumah Susun dibuktikan dengan dimilikinya Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun ataupun Sertipikat Kepemilikan Bangunan Gedung, namun dalam prakteknya kepemilikan Rumah Susun hanya didasarkan atas Akta Pengalihan Hak yang diberikan kepada pembeli sebagai bukti kepemilikan Satuan Rumah Susunnya selama Sertipikat kepemilikan belum diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Bagaimana perlindungan hukum kepemilikan Apartemen Kalibata City yang didasarkan pada Akta Pengalihan Hak dan Bagaimana mengatasi masalah terhadap pemilikan Sarusun Apartemen Kalibata City yang didasarkan Akta Pengalihan Hak menjadi Sertipikat Hak Milik Satuan Rumah Susun. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang bersifat normatif, dengan menggunakan metode eksplanatoris. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sesungguhnya Akta Pengalihan Hak yang digunakan oleh Kalibata City bukan merupakan alat bukti kepemilikan atas satuan unit apartemen karena sebagaimana diatur dalam pasal 47 UURS dan Penyebab keterlambatan penerbitan Sertipikat HMSRS karena pengembang terlambat dalam melakukan pendaftaran. Oleh karena itu Sebaiknya pengembang tidak membiasakan penggunaan Akta Pengalihan Hak dan secepatnya melakukan pendaftaran sertipikat untuk rumah susun apartemen tersebut.

---

ABSTRACT
Possession of tenement certificates evidenced by their property rights over a unit of tenement or certificates possession of the building , but in practice tenement ownership only based on the certificate right granted to the buyer as evidence of flat apartment ownership for certificates possession had not yet been issued by the national land agency. How is legal protection for Kalibata City apartment ownership based on a rights diversion certificate and how to deal with problem with possession of kalibata city apartment based on rights diversion certificate to property tenement ownership right certificates. The study is done by research that are normative literature , by using the method explainatory. Based on the research done known that rights diversion certificate used by kalibata city not is an evidence for possession of apartment unit for as stipulated in article 47 Apartment Act and the causes of delay the issuance of certificates hmsrs because developers late in doing registration. Hence should developers not accustom to use of rights diversion certificate and immediately conduct the registration certificates for flats of the apartment.

Abstrak :
Latar Belakang: Pandemi COVID-19 berdampak pada dunia kerja termasuk di sektor industri manufaktur makanan yang tetap harus berjalan untuk menunjang kebutuhan sehari-hari masyarakat. Proses kerja perusahaan manufaktur makanan di kota Cilegon tidak dapat dilakukan secara jarak jauh, pekerja harus datang ke tempat kerja. Infeksi COVID-19 membutuhkan isolasi/perawatan minimal 10 hari sesuai peraturan pemerintah yang berlaku saat ini, sehingga pekerja tidak dapat masuk bekerja karena sakit yang disebut sick leave. Sick leave yang lama dapat berpotensi untuk mengganggu produktivitas dan berdampak juga pada suplai kebutuhan pangan masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi perusahaan untuk membuat kebijakan dalam menjaga produktivitas dan membantu pemerintah memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Metode: Desain penelitian ini adalah cross sectional menggunakan sampel 205 data pekerja manufaktur makanan yang terinfeksi COVID-19, data ini dikumpulkan oleh tim medis di perusahaan yang kemudian dikirimkan ke IDKI Banten. Data dari IDKI Banten diseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Sampel kemuadian dianalisis dengan analisis deskriptif untuk melihat rerata lama sick leave, analisis bivariat dengan menggukanan uji T tidak berpasangan dan analisis multivariat dengan regresi linier. Hasil: Rerata lama sick leave dari 205 pekerja perusahaan manufaktur makanan yang terinfeksi COVID-19 adalah 19.3 (±4.8) hari. Faktor resiko yang berhubungan dengan lama sick leave pada pekerja ini adalah faktor tempat perawatan, shift kerja dan merokok. Pada pekerja yang isolasi mandiri sick leavenya lebih lama (20,5±5,4 hari) dibanding dengan yang di tempat perawatan COVID-19 (18,1±3,9 hari). Pekerja shift sick leavenya lebih lama (20±5 hari) dibanding dengan yang nonshift (18,4±4,4 hari). Pekerja yang merokok lebih singkat (18,3±3,7 hari) dibanding dengan yang tidak merokok (19,9±5,3 hari). Kesimpulan: Rerata lama sick leave pada pekerja manufaktur makanan di kota Cilegon adalah 19,3 (±4,8) hari. Ada hubungan yang signifikan antara lama sick leave dengan faktor tempat perawatan, kerja shift dan merokok. Faktor tempat perawatan adalah faktor yang paling dominan .......Background: The COVID-19 pandemic has had an impact on the work sectors, including the food manufacturing industry sector, which still has to run to support people's daily needs. The food manufacturing sector in Cilegon, West Java, Indonesia cannot work remotely. The COVID-19 infection requires long isolation/treatment (minimum of 10 days as per current Indonesia regulation). Sick Leave means a leave due to sickness; the company must pay the employee benefit during the sick leave. Long sick leave can disrupt productivity which will also have an impact on the supply of people's food needs. The results of this study are expected to provide input for companies to make policies to maintain productivity and help the government meet the community’s food needs. Methods: The design of this study was cross-sectional and used 205 data from food workers in Cilegon who were infected with COVID-19 and returned to work. The data about the food workers and the risk factors were taken by the company medical officer from medical resumes in March 2020 – August 2021 and then sent to IDKI Banten. The data from IDKI Banten was screened as inclusion and exclusion terms. The relationship between the length of sick leave and individual and occupational risk factors were analyzed by unpaired T-test and multivariate linear regression. Results: The average length of sick leave of 205 food manufacturing workers infected with COVID-19 was 19.3 (± 4,8) days. Place of treatment, work shifts, and smoking were associated with the length of sick leave. Self-isolating workers had longer sick leave (20.5 ± 5.4 days) than those in the COVID-19 center (18.1 ± 3.9 days). Shift workers had longer sick leave (20±5 days) than non-shift workers (18.4±4.4 days). Smoker had shorter (18.3±3.7 days) than non-smokers (19.9±5.3 days). Conclusion: The average length of sick leave for food manufacturing workers in Cilegon is 19.3 (±4,8) days. There is a significant relationship between the length of sick leave with the place of treatment, shift work, and smoking. The place of treatment is the most dominant factor.