Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji apa saja yang menjadi dasar diterimanya gugatan Churchill Mining Plc oleh Arbiter pada badan arbitrase ICSID dan menganalisa apakah dasar-dasar penerimaan gugatan tersebut menjadikan badan arbitrase ICSID memang memiliki yurisdiksi untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh Churchill Mining Plc. Sehingga perlu untuk ditinjau secara yuridis apakah memang sepatutnya gugatan Churchill Mining Plc tersebut diterima oleh ICSID atau tidak. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah metode yuridis-normatif. Metode yuridis-normatif tersebut akan digunakan untuk melakukan analisa terhadap data sekunder. Adapun bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan Konvensi ICSID, Undangundang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Ratifikasi atas Konvensi ICSID dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah

Bahwa adapun Churchill Mining Plc menggugat Indonesia dengan mendasarkan gugatannya tersebut terhadap Pasal 7 ayat (1) BIT UK-Indonesia. Dimana atas hal tersebut tergugat mengemukakan statement of defence tentang keberatan terhadap yurisdiksi ICSID, maka Dewan Arbitrase harus terlebih dahulu mengemukakan keputusan mengenai yurisdiksinya untuk menangani perkara. Dimana dewan arbitrase harus mendasarkan putusannya tersebut terhadap Pasal 25 Konvensi ICSID yang mengatur secara khusus mengenai yurisdiksi ICSID

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka untuk kasus Churchill Mining Plc vs Republik Indonesia sepatutnya tribunal ICSID tidak menerima gugatan tersebut, hal ini karena seharusnya yang menggugat Indonesia adalah bukan Churchill Mining melainkan perusahaan Ridlatama Group, karena sesungguhnya yang dicabut Izin Kuasanya adalah Ridlatama Group dan bukan Churchill. Sehingga sepatutnya masalah ini tidak dicampuradukkan dengan masalah hukum internasional dan sepatutnya diselesaikan melalui ranah hukum nasional Indonesia. Adapun menurut penulis untuk menghindari terjadinya hal yang sama, ada baiknya Indonesia melakukan amandemen terhadap Billateral Investment Treaty dan bahkan Indonesia juga lebih baik mempertimbangkan untuk keluar sebagai anggota Konvensi ICSID, dimana berdasarkan Pasal 71 Konvensi ICSID hal tersebut diperolehkan

---

ABSTRACT
The purpose of this research is to assess what is the basis of the acceptance of Churchill Mining Plc Lawsuit by the Arbitrator in ICSID and analyze whether the fundamentals of the acceptence of the lawsuit indeed made the ICSID does have a jurisdiction to examine the case. Therefore it is necessary to make a judicial review, whether the Lawsuit which had been filed by Churchill should be received by ICSID or not. The method used in this paper is a method of juridicalnormative. Juridical-normative methods will be used to conduct an analysis the secondary data. The primary legal materials use in this research are the regulations of the ICSID Convention and Law No. 5 of 1968 concerning the Ratification of the Convention ICSID and the secondary legal materials use in this research are books, scientific journals and scientific articles

Whereas Churchill file a lawsuit against Indonesia, based on Article 7 paragraph 1 BIT UK-Indonesia and the Approval of BKPM. Where based on the claim by Churchill, Indonesia as the Defendant also has submit the statement of defence regarding their objection toward the jurisdiction of ICSID. Based on Article 41 ICSID Convention, the Board of ICSID Arbitration in advance must make a decisions regarding its jurisdiction to handle the case. Where the decision of Board of ICSID Arbitration must be made under the Article 25 of the ICSID Convention that specifically regulates the jurisdiction of ICSID.

Based on the regulations as above, therefore for the case of Churchill Mining vs Republic of Indonesia, ICSID tribunal should not accept the claim of Churchill Mining. The reason is because the one who should suing Indonesia is not Churchill Mining but Ridlatama Group, because the party who‟s their mining license are revoked by the Regent of Kutai Timur is Ridlatama Group not Churchill Mining. So this problem should not be yoked with the international law and should be resolved through national (Indonesia) legal sphere. To prevent the same thing accure again, Indonesia should consider to amendment the Billateral Investment Treaty between United Kingdom and Indonesia and it is better to consider to drop out as a member of the ICSID Convention, where that is possible under Article 71 of the ICSID Convention