Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilakukan untuk mencari beberapa senyawa kimia dari ekstrak kulit pohon Garcinia tetrandra serta uji aktivitas biologi terhadap Artemia salina L. dan aktivitas antibakteri. Senyawa tersebut diisolasi dengan cara ektraksi dalam n-heksan selanjutnya ekstraksi dengan aseton . Masing-masing ekstrak dipisahkan dengan cara kromatografi kolom dengan fasa diam silika gel dan fasa geraknya adalah n-heksan , etil asetat, metanol secara gradien. Senyawa kimia yang telah murni ditentukan struktur molekulnya dengan cara spektrofotometri UV-Vis, spektrofotometri Infra Merah, Spektrometri Massa, Spektrometri Resonansi Magnet inti 3H dan 13 C. Dari hasil penelitian ini diperoleh senyawa GT-1 yang mempunyai rumus molekul C23HxoO6 , diperkirakan sama dengan Thwaitesixanton, senyawa GT-2 dengan rumus molekul C30H500 yang diperkirakan senyawa 3-a- (22) (29) Hopen-ol; Senyawa GT-3 dengan rumus molekul C38H50O6 yang diperkirakan sama dengan Camboginol; Senyawa GT-4 dengan rumus molekul C38H5006 yang diperkirakan sama dengan cambogin. Dari senyawa - senyawa tersebut yang memiliki aktivitas antimikroba adalah senyawa GT-3 dengan diameter harnbatan rata-rata = 8 mm/1000 ppm.terhadap bakteri B. subtilis ATCC 6633, E. coli ATCC 25922, S. aureus ATCC 6538, M. phlei DSM 43286. Dari hasil uji aktivitas terhadap larva-udang Artemia salina Leach., senyawa yang memiliki aktivitas yang cukup signifikan adalah senyawa GT-3 dan GT-4 dengan LC50 masing-masing 7µg/ ml dan 18µg/ ml.

---

Isolation, Structure Elucidation, Biological Activity Test of Chemical Constituents of Stem Bark of Garcinia Tetrandra PierreThis study was caned out to obtain several chemical constituents of the extract of the stem bark of Garcinia tetrandra Pierre, their biologic are activity to Artemia salina Leach and their antibacterial activity. The compounds were isolated from the n-hexane and acetone - soluble extracts. Each extract was separated through a column chromatography on silica gel G , as the stationary phase which gradient mixtures, of n-hexane, ethyl-acetate and methanol as the mobile phase. The purified chemical constituents were identified their structures based on their UV -- Visible , Infra Red Spectrophotometry , Mass Spectrometry, 1H and '3C - Nuclear Magnetic Resonance Spectrometry data. The first isolate of GT-I with its molecular formula of C23HxoO6 was identified as Thawaitesixantone; GT-2 with and its molecular ion formula of C30H50O was identified as 3-a-(22)(29) Hopen-ol; GT-3 with its molecular formula of C38H50O6 was identified as camboginol; GT- 4 with its molecular formula of C38H5006 was identified as cambogin. From of all of the isolated compounds GT-3, showed antibacterial activity. In a concentration of 1000 ppm, its inhibition against the growth off B. subtilis ATCC 6633, E. code ATCC 25922, S. aureus ATCC 6538, M phlei DSM 43286 were 8 mm. From the results of toxicity evaluation to the Artemia salina Leach , GT-3 and GT-4 with its LC50 7µg/ ml and 18 µg/ ml, respectively."

"Kondisi buruh perempuan yang bekerja untuk meningkatkan pendapatan dipilih sebagai topik penelitian ini karena buruh perempuan yang bekerja di perusahaan perkebunan mengalami berbagai perlakuan yang diskriminatif. Perlakuan yang diskriminatif disebabkan oleh budaya patriarki yang masih kuat di lingkungan kerja. Hal itu dapat dilihat dalam pemberian upah, yaitu buruh perempuan mendapat upah lebih rendah daripada buruh laki-laki. Alasan memberi upah yang berbeda adalah jenis pekerjaan yang dilakukan buruh laki-laki lebih berat daripada jenis pekerjaan yang dilakukan buruh perempuan. Selain mendapat perlakuan yang diskriminatif, buruh perempuan juga tereksploitasi. Misalnya, pada saat pergi ke tempat kerja mereka harus berdiri berdesakan di atas truk yang tanpa atap. Karena tidak diikutkan dalam program jamsostek ataupun program perlindungan kesehatan lainnya, buruh perempuan semakin tidak terlindung. Pada saat badan masih kuat dan sehat, tenaga mereka diperas demi kepentingan perusahaan perkebunan, tetapi pada saat sakit, perusahaan tidak peduli dan tidak memberikan bantuan kesehatan. Alasan yang dikemukakan pihak perusahaan adalah status mereka hanya buruh harian lepas yang tidak berhak atas berbagai jaminan. Padahal, mereka mungkin diberi status buruh tetap asalkan ada kemauan dari perusahaan. Buruh perempuan juga berisiko mengalami pelecehan seksual karena posisi mereka yang tersubordinasi. Namun, mereka yang mengalaminya memilih diam dan menerima keadaan itu karena tidak ada pilihan lain. Karena ketidakberdayaan, mereka tidak menuntut ataupun memprotes perusahaan perkebunan. Selain di lingkungan kerja, buruh perempuan juga mengalami eksploitasi di rumah tangganya sendiri karena mereka masih dibebani dengan pekerjaan rumah tangga. Selain mendapat beban ganda, mereka juga harus menyiasati kekuasaan suami, misalnya membereskan urusan rumah tangga sebelum suami bangun di pagi hari. Semua itu memperlihatkan bahwa kepedulian buruh perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga malah membuatnya tereksploitasi. Penelitian ini dilakukan di tiga desa, Kabupaten Bengkulu Selatan melalui survei dan penelitian kualitatif."

"Latar belakang penelitian ini adalah karena tugas notaris yang terkait dengan pendirian Partai Politik yang merupakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang harus dipelajari dan diteliti lebih lanjut mengenai seberapa jauh peranan notaris dalam proses pendirian Partai Politik dan alasan mengapa Partai Politik sebagai suatu perserikatan atau organisasi harus berbadan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan bersifat yuridis normatif, dengan mengacu pada sumber-sumber seperti buku, majalah, dan media internet Semua sumber tersebut diolah dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Permasalahan utama penelitian ini adalah mengenai pentingnya peranan notaris dalam proses pendirian Partai Politik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Setelah meneliti berbagai sumber, diperoleh hasil bahwa dengan adanya ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang pendirian Partai politik yaitu pendirian Partai Politik harus dengan akta notaris maka peran notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk membuat akta otentik mutlak diperlukan, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat 2, dimana didalamnya disebutkan bahwa notaris memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya kewenangan untuk membuat akta pendirian Partai Politik. Berkaitan dengan peranan notaris tersebut dapat dikatakan bahwa tujuan dari disyaratkannya akta notaris dalam proses pendirian partai politik adalah agar Partai Politik sebagai suatu organisasi memiliki status sebagai badan hukum, yang artinya bahwa Partai Politik telah memiliki landasan hukum yang kuat sehingga dapat memperoleh jaminan kepastian dan perlindungan hukum. Tetapi bagaimanapun juga agar peranan notaris yang berkaitan dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta pendirian Partai Politik dapat berjalan dengan maksimal, maka diperlukan keijasama antara pihak pemerintah bersama-sama dengan organisasi notaris dalam rangka sosialisasi wewenang baru notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta pendirian Partai Politik.

---

Background of this research is because the task associated with the government for the establishment of Party Politics is the authority given by the government In practice there are things that must be examined and leamed more about how far the role of government in the process of Party Politics and Party Politics of reasons why as a league or organization must be incorporated. Method used in this research is the study of documents and juridical normative, with draws on sources such as books, magazines, internet and media. AH sources are processed and associated with the laws and regulations that exist. Main problem of this research is the importance of the role of government in the process of establishment in accordance with the Political Party Law Number 2 Year 2008 about Political Parties. After examining a variety of sources, that the results obtained with the provisions of Law Number 2 Year 2008 About the establishment political parties, namely the establishment of Party Politics should be the role of teaching license notary notary as public officials who are given authority by the government to make the absolute authenticity of teaching license is required, it this is in accordance with the provisions mandated in Law No. 30 of 2004 on Office Notary Article 15 paragraph 2, which is mentioned there in that the notary has the authority stipulated in other laws and regulations including the authority to make the establishment of teaching license Party Politics. Regarding the role of government can be said that the goal of teaching license required to its from the notary in the process of establishing a political party is to make as a Political Party organization has status as a legal entity, which means that Party Politics has a strong legal foundation so that they can obtain security and protection of legal certainty . But however that the role of government in relation to the authority of government in the making of the Party Politics of teaching license can be run with the maximum, the required cooperation between the government together with the notary organization in the socialization of the new authority as a notary public officer authorized to make the establishment of teaching license Party Politics."

"Gelang adalah benda yang berbentuk lingkaran, berukuran dari yang kecil hingga besar, dibuat dari bermacam-macam bahan, biasanya dipakai oleh manusia di pergelangan tangan, lengan, dan pergelangan kaki, dan yang berfungsi sebagai perhiasan, penolak bala, atau seringkali menjadi bekal kubur setelah si pemakai mati. Bentuk lingkaran gelang tersebut bermacam-macam, seperti yang didapati pada koleksi Museum Nasional Jakarta, ada yang berupa lingkaran ganda ada Pula yang berupa lingkaran tunggal. Gelang yang bentuknya lingkaran tunggal juga mempunyai bentuk yang berbeda-beda, selain itu juga memiliki penampang lingkar dan motif hias yang beragam. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) mengetahui bentuk dasar dan bentuk penampang gelang perunggu koleksi Museum Nasional Jakarta dan hubungan di antara keduanya, (2) mengetahui motif hias dan teknik hias yang diterapkan pada gelang-gelang perunggu tersebut dan hubungan di antara keduanya, (3) mengetahui hubungan antara bentuk dasar dengan motif hias dan teknik hias, dan (4) mengetahui persebaran tipe-tipe gelang perunggu tersebut di Jawa Tengah. Metode yang dipakai untuk mencapai tujuan yang dikehendaki adalah: (a) pengumpulan data (gelang perunggu dan studi kepustakaan, (b) pengolahan data, dan (c) penafsiran data. Pada tingkat pengolahan data dilakukan kiasifikasi. Klasifikasi ini dilakukan secara bertahap, yaitu (1) analisis satu atribut (tahap I), (2) analisis dua atribut silang (tahap II), dan (3) analisis keseluruhan atribut (tahap III). Pada tingkat penafsiran data, hasil pengolahan data dihubungkan dengan jumlah frekuensi (kuantitatif), sehingga dapat diketahui bentuk-bentuk gelang perunggu yang umum ditemukan dan persebarannya di Jawa Tengah. Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa gelang-gelang perunggu tersebut terdiri dari: (a) empat bentuk dasar, (b) sepuluh bentuk penampang, (c) sepuluh motif hias, dan (d) tujuh teknik hias. Kesimpulan-kesimpulan yang dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) gelang dengan Tipe III (Bentuk Tumpang Ujung) dan Tipe II (Bentuk Pisah Ujung) lebih digemari dari pada gelang Tipe I (Bentuk Temu Ujung) dan Tipe IV (Bentuk Kumparan), yang mungkin disebabkan oleh faktor teknis bahwa gelang-gelang dengan Tipe III dan Tipe II itu memiliki daya fleksibilitas yang besar untuk dipakai dalam jangka waktu yang lama dengan cara membesarkan atau mengecilkannya sesuai dengan bertambahnya dan berkurangnya lengan pemakai, (2) gelang Tipe I biasanya berkaitan dengan Penampang Bulat, gelang Tipe II berkaitan dengan Penampang Persegi Empat, dan gelang Tipe III juga selalu berkaitan dengan bentuk penampang yang berkisar bulat, yaitu Penampang Bulat, Penampang Setengah Lingkaran dan Penampang Lonjong, (3) gelang perunggu yang umum ditemukan di Jawa Tengah adalah gelang dengan Tipe III ( di 21 daerah dari 24 daerah di Jawa Tengah), dan kebanyakan di satu daerah hanya membuat satu macam tipe, (4) dari motif-motif hias yang ada kebanyakan dibuat dengan teknik cetak dan teknik lilit. Motif-motif hias yang terdapat pada gelang perunggu tersebut ternyata makin ke timur makin beragam motif hias yang diterapkannya."

"Perkembangan dunia perbankan. terutama sejak dikeluarkannya paket kebijaksanaan deregulasi 27 Oktober 1988. yang menyebabkan semakin ketatnya persaingan di antara bank-bank yang ada telah mendorong bank-bank tersebut untuk menambah asset-nya guna mengembangkan usahanya. Cara yang dapat ditempuh untuk menambah asset perusahaan tanpa menyebabkan keadaan keuangan perusahaan menjadi buruk adalah dengan jalan go public. Dengan bertambahnya aktiva yang dapat dikelola perusahaan. diharapkan perusahaan akan melakukan usahanya secara lebih profesional. sehingga pada akhirnya akan meningkatkan performance perusahaan. Tulisan ini bertujuan untuk melihat apakah performance bank-bank yang go public setelah go public lebih baik dibandingkan sebelum go public. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis mengumpulkan data yang berupa laporan keuangan dari sepuluh bank yang go public untuk enam tahun terakhir. Data tersebut diperoleh dari perpustakaan Bapepam dan Bursa Efek Jakarta. Berdasarkan laporan keuangan tersebut penulis mengevaluasi kinerja sepuluh bank yang go public dengan menganalisa tingkat likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas bank."

"ABSTRAKA. MASALAH POKOK Terwujudnya masyarakat adil dan makmur merupakan tujuan dari bangsa dan negera lndonesia. Pemberian Kredit Investasi Kecil merupakan usaha yang sedang giat-giatnya dilaksanakan pemerintah dalam rangka merealisir pemerataan, khususnya pemerataan kesempatan berusaha ba gi pengusaha pribumi modal lemah Kesempatan berusaha tersebut tersebar diberbagai sektor termasuk dalam hal ini adalah sektor angkutan darat. Diantara beberapa sektor angkutan darat yang sudah memanfaatkan fasilitas Kredit Investasi Kecil untuk mengembangkan dan meningkatkan pelayanan umurn dalam bidang angkutan taxi adalah PT President Taxi. Situasi kota Metropolitan memungkinkan untuk berkembangnya usaha pertaxian, karena taxi merupakan sarana tercepat dan terbaik untuk melayani pemakai jasa angkutan dalam mencapai tempat yang dituju. Dalam perkembangannya kemapuan Bank dalam memberikan kredit semakin ditingkatkan. Prosedur untuk mendapatkan Kredit tersebut semakin diperlunak dan disederhanakan. Bank akan lebih berperan lagi dalam pemberian kredit pada tahun tahun mendatang, hal ini berarti bahwa banyak pula orang yang akan mengikatkan diri dengan perjanjian kredit dan berarti pula peningkatan bagi pengusaha-pengusaha peibumi modal lemah untuk mengembangkan usahanya tersebut. B. METODE PENELITIAN Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan fakta dan mengumpulkan data dalam suatu penulisan skripsi. Ilmu pengetahuan mengenal dua teori penelitian yaitu penelitian perpustakaan dan penelitian lapangan. Untuk menyusun skripsi ini penulis mempergunakan kedua macam penelitian tersebut diatas. Dengan penelitian perpustakaan penulis berusaha mengumpulkan data melalui buku-buku, catatan-catatan kuliah, peraturan perUndang-undangan, Akte perjanjian dan surat-surat lain yang berhuhungan dengan tema skripsi ini Sedang dengan penelitian lapangan penulis mengadakan penelitian langsung ke PT President Taxi dan Bank Bumi Daya Cabang Mangga Besar untuk mendapatkan data langsung dalam bidang usaha yang diselidiki dengan kedua macam penelitian diatas tersusunlah skripsi ini C. HAL HAL YANG DITEMUKAN 1. Kredi± Investasi Kecil angkutan taxi President Taxi ikut serta menyemarakkan kota Metropolitan Jakarta dan membawa nama baik-bangsa dan Negara Indonesia dimata dunia dalam menyediakan sarana tercepat dan terbaik terutama bagi pendatang pendatang dari negara lain dengan armada taxi warna kuning cemerlang. 2. Perjanjian Kredit Investasi Kecil merupakan suatu persetujuan pinjam meminjam. Dalam hal ini debitur dapat menerima barang terlebih dahulu dengan pembayaran dibelakang dan hal ini berlangsung bagi debitur yang dianggap mampu untuk mengembalikan pinjaman tersebut dikelak kemudian hari 3. Perjanjian Kredit Investasi Kecil angkutan taxi President taxi bersumber hukum pada Undang-Undang Pokok Perbankan No i4 tahun 1967 sebagai lex specialis dan pada KUH Perdata sebagai lex generalis. 4. Prosedur Kredit Investasi Kecil pada saat ini lebih diperlunak dan disederhenakan, namun untuk menghindari hal yang mungkin dapat mengakibatkan adanya kredit macet kreditur menempuh cara-cara seperti mengharuskan mengasuransikan Kredit Investasi Kecil yang diterima kepada PT ASKRINDO memasukkan harta kekayaan debitur sebagai jaminan tambahan. D. KESIMPULAN 1. Pemberian Kredit Investasi Kecil angkutan taxi Prsident Taxi ini dikuasai oleh Buku III KUHPerdata tentang pengikatan. Tepatnya perjanjian Kredit Investasi Kecil angkutan taxi ini mendekati kepada perjanjian pinjam mengganti. 2. Umumnya pengusaha pribumi modal lemah yang menenima Kredit Investasi Kecil angkutan taxi tersebut kurang memahami ketentuan-ketentuan peminjam mengganti yang diatur dalam KUH Perdata, sehingga bila dibandingkan dengan pihak Bank kedudukan ekonomis lebik rendah dan hal ini mengakibatkan bahwa debitur menerima demikian saja persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Bank. Jaminan merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam perjanjian kredit. Dalam perjanjian Kredit Investasi kecil angkutan taxi President Taxi jaminan disini bukanlah jaminan umum seperti yang dikehendaki oleh pasal 1131 KUH Perdata melainkan jaminan khusus yang kedudukannya lebih tinggi dari pada jaminan umum yaitu kendaraan yang dibeli dengan fasilitas Kredit Investasi Kecil tersebut dinyatakan sebagai jaminan kredit dan dinyatakan pula dalam Akte Notaris. E. SARAN 6 1. Itikad baik perlu ditanamkan ke pada debitur yang menerima fasilitas kredit agar pengembalian kredit tersebut dapat dilaksanakan dengan teratur dan aman. 2. Penyuluhan dan pengarahan dari instansi yang berwenang sangat diperlukan agar usaha yang diselenggarakan debitur semakin maju dan berkembang. 3. Perlu diadakan penyempurnaan mengenai isi dan sifat perjanjian Kredit Investasi Kecil angkutan taxi President Taxi dalam hal keengkapan identitas sebagai taxi untuk memberi kan kesan yang lebih memuaskan bagi pemakai jasa angkutan."

"Penelitian ini dilakukan untuk mencari beberapa senyawa kimia dari ekstrak kulit pohon Garcinia tetrandra serta uji aktivitas biologi terhadap Artemia salina L. dan aktivitas antibakteri. Senyawa tersebut diisolasi dengan cara ekstraksi dalam n-heksan selanjutnya ekstraksi dengan aseton . Masing masing ekstrak dipisahkan dengan cara kromatografi kolom dengan fasa diam silika gel dan fasa geraknya adalah n-heksan , etil asetat, metanol secara gradien. Senyawa kimia yang telah mumi ditentukan struktur molekulnya dengan cara spektrofotometri UV-Vis, spektrofotometri Infra Merah, Spektrometri Massa, Spektrometri Resonansi Magnet Inti 1H dan 13 C. Dari hasil penelitian ini diperoleh senyawa GT-1 yang mempunyai rumus molekul C23H200 6 , diperkirakan sama dengan Thwaitesixanton, senyawa GT -2 dengan rum us Sri H. 2000. molekul C30H500 yang diperkirakan senyawa 3-a- (22) (29) Hopen-ol; Senyawa GT -3 dengan rumus molekul C38H500 6 yang diperkirakan sama dengan Camboginol; Senyawa GT -4 dengan rumus molekul C38H~006 yang diperkirakan sama dengan cambogin. Dari senyawa - senyawa tersebut yang memiliki aktiyitas antimikroba adalah senyawa GT-3 dengan diameter hambatan rata-rata= 8 mm/1000 ppm.terhadap bakteri B. subtilis A TCC 6633, E. coli ATCC 25922, S. aureus ATCC 6538, M phlei DSM 43286 Dari hasil uji aktivitas terhadap larva udang Artemia salina Leach., senyawa yang memiliki aktivitas yang cukup signifikan adalah senyawa GT -3 dan GT -4 dengan LC50 masing-masing 7 pg/ ml dan 18. pg/ml.

---

"

"Latar belakang penelitian ini adalah karena tugas notaris yang terkait dengan pendirian Partai Politik yang merupakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang harus dipelajari dan diteliti lebih lanjut mengenai seberapa jauh peranan notaris dalam proses pendirian Partai Politik dan alasan mengapa Partai Politik sebagai suatu perserikatan atau organisasi harus berbadan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan bersifat yuridis normatif, dengan mengacu pada sumber-sumber seperti buku, majalah, dan media internet. Semua sumber tersebut diolah dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Permasalahan utama penelitian ini adalah mengenai pentingnya peranan notaris dalam proses pendirian Partai Politik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.Setelah meneliti berbagai sumber, diperoleh hasil bahwa dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang pendirian Partai politik yaitu pendirian Partai Politik harus dengan akta notaris maka peran notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk membuat akta otentik mutlak diperlukan, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat 2, dimana didalamnya disebutkan bahwa notaris memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan termasuk didalamnya kewenangan untuk membuat akta pendirian Partai Politik.Berkaitan dengan peranan notaris tersebut dapat dikatakan bahwa tujuan dari disyaratkannya akta notaris dalam proses pendirian partai politik adalah agar Partai Politik sebagai suatu organisasi memiliki status sebagai badan hukum, yang artinya bahwa Partai Politik telah memiliki landasan hukum yang kuat sehingga dapat memperoleh jaminan kepastian dan perlindungan hukum. Tetapi bagaimanapun juga agar peranan notaris yang berkaitan dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta pendirian Partai Politik dapat beijalan dengan maksimal, maka diperlukan keijasama antara pihak pemerintah bersama-sama dengan organisasi notaris dalam rangka sosialisasi wewenang baru notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta pendirian Partai Politik.

---

Background of this research is because the task associated with the government for the establishment of Party Politics is the authority given by the government. In practice there are things that must be examined and learned more about how far the role of government in the process of Party Politics and Party Politics of reasons why as a league or organization must be incorporated. Method used in this research is the study of documents and juridical normative, with draws on sources such as books, magazines, internet and media. All sources are processed and associated with the laws and regulations that exist. Main problem of this research is the importance of the role of government in the process of establishment in accordance with the Political Party Law Number 2 Year 2008 about Political Parties.After examining a variety of sources, that the results obtained with the provisions of Law Number 2 Year 2008 About the establishment political parties, namely the establishment of Party Politics should be the role of teaching license notary notary as public officials who are given authority by the government to make the absolute authenticity of teaching license is required, it this is in accordance with the provisions mandated in Law No. 30 of 2004 on Office Notary Article 15 paragraph 2, which is mentioned there in that the notary has the authority stipulated in other laws and regulations including the authority to make the establishment of teaching license Party Politics.Regarding the role of government can be said that the goal of teaching license required to its from the notary in the process of establishing a political party is to make as a Political Party organization has status as a legal entity, which means that Party Politics has a strong legal foundation so that they can obtain security and protection of legal certainty. But however that the role of government in relation to the authority of government in the making of the Party Politics of teaching license can be run with the maximum, the required cooperation between the government together with the notary organization in the socialization of the new authority as a notary public officer authorized to make the establishment of teaching license Party Politics."