Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Wanita bermukim di daerah pertanian berisiko terpajan pestisida yang dapat berakibat hipotiroidisme yang pada kehamilan dapat menyebabkan gangguan tumbuh-kembang janin. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui angka kejadian keracunan pestisida dan hipotiroidisme pada wanita usia subur di daerah pertanian. Penelitian ini menggunakan disain penelitian cross-sectional dan 26 WUS terpilih sebagai subjek secara acak. Semua subjek dilakukan pengukurankadar TSH, fT4 dan enzim kolinesterase, sementara kadar T3, UEI, dan Pb darah diukur pada sub-sampel. Penderita dinyatakan keracunan pestisida apabila ditemukan kadar enzim kolinesterase <3,9 μg/L dan dinyatakan hipotiroidisme apabila kadar TSH >4,5 μIU/L. Penelitian ini menemukan rerata kadar kolinesterase adalah 7,26 (±1,28) dengan kisaran nilai 5,33-9,39 μg/L; rerata kadar TSH adalah 5,09 (±6,14), dengan kisaran nilai 0,47-31,73μIU/L; rerata kadar fT4 adalah 15,18 (±2,09), dengan kisaran nilai 8,73-18,87 pmol/L; rerata kadar T3 adalah 1,75 (±0,51), dengan kisaran nilai 1,24-2,95 pmol/L. Prevalensi keracunan pestisida pada WUS 0,0% dan prevalensi hipotiroidisme 46,2%."

"Morbiditas malaria di Indonesia tertinggi diantara negara-negara Asia Tenggara. Berdasarkan data Departemen Kesehatan, prevalensi malaria 4 tahun terakhir ini meningkat.Di Kabupaten Gorontalo prevalensi malaria klinis cenderung meningkat dan 19 per 1000 penduduk tahun 1997 menjadi 24 per 1000 penduduk tahun 2001. Pada periode yang sama angka nasional menunjukkan angka 16 per 1000 penduduk tahun 1997 dan 31 per 1000 penduduk tahun 2001.Surveilans malaria tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Peningkatan insidens malaria tidak terdeteksi secara dini, tingkat endemisitas tidak terpantau secara rinci penurunan dan peningkatan disetiap wilayah, serta informasi selalu terlambat diterima oleh Dinas Kesehatan.Potensi yang dapat memberikan informasi cepat dalam kegiatan surveilans yaitu keberadaan puskesmas pembantu di 127 desa di kabupaten Gorontalo perlu dikembangkan agar mampu melakukan surveilans malaria. Ditemukan lebih dari 90% petugas puskesmas pembantu tidak pernah dilatih surveilans malaria.Penelitian ini merupakan eksperimen murni dengan desain pre test post test control group design melalui intervensi pelatihan surveilans malaria petugas puskesmas pembantu. Sebelum intervensi dan 4 minggu setelah intervensi dinilai peningkatan kinerjanya.Penilaian dilakukan terhadap 7 indikator kinerja yang meliputi ketersediaan dokumen peta endemisitas, slide sediaan darah, pemeriksaan mikroskopis, survei malariometrik, pencatatan dan pelaporan, analisis dan saran, serta penyebarluasan informasi kepada yang berkepentingan. Skor minimal 0 maksimal 12.Intervensi meningkatkan kinerja 1,7 skor dengan standard error 0,23 dan p > I t I W 0,0000. Setelah disesuaikan (adjusted) dengan variabel lain yang mempengaruhinya diperoleh peningkatan kinerja 1,52 skor, dan 69,15% subyek yang diintervensi kinerjanya meningkat > 1 skor. Peningkatan kinerja sebesar ini dapat merubah posisi kinerja jelek menjadi sedang dan sedang menjadi baik. Variabel yang mempengaruhi peningkatan kinerja adalah intervensi, jenis kelamin, umur, dan pedoman kerja.Prediksi individu yang tidak dilatih kinerjanya menurun dari waktu kewaktu sebesar 1,3 skor. Intervensi dalam bentuk pelatihan tidak bisa hanya sekali untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja petugas pembantu. Mereka yang pernah dilatih sebaiknya dibekali dengan pedoman kerja.

---

Malaria morbidity in Indonesia is the highest among the Southern East Asian Nations. According to the Ministry of Health of Indonesia, malaria prevalence in recent four years increased. In Gorontalo regency clinical malaria tend to increase 19 per 1000 peoples in 1997 to 24 per 1000 peoples in 2001.Malaria surveillance was not attempted properly, increasing incidence of malaria was not early detected, the endemicity have not known yet increased or decreased in the area. For overcoming this problems the capabilities of the nurses have to be progressed by the training of the malaria surveillance.The nurses of the community health centre at 127 villages in Gorontalo are the potential providers who can give community base informations rapidly, but they have no capabilities for it. This research also revealed that more than 90 percent of the nurses never trained about malaria surveillance.This study is an experimental design with randomized pre test post test control group design. We have trained about 43 nurses of the village health centre as the subject of intervention, meanwhile 38 nurses as the controls.We use the 7 variables as the composit variables to indicate the performance elevating, those are: documents of the endemicity map (spot map), the blood slides, malarial microscopic report, malariometric survey document, recording and reporting, analysis of the cases and suggested intervention, giving the information for the patients and the Community Health Centre. We compare the first evaluation of their surveillance malaria performance to 4 weeks after the intervention for the group of intervention and the control group. Minimum score is 0 and maximum is 12.The controls have no progress in their performance, but the intervention subject have.The testing results before and after intervention shows an elevated 1,7 scores with standard error 0,23 and p >1 t I = 0,0000 The multivariate regression linier counting the elevated after adjusted by sex, age and work guidance as 1,52 scores. This progress could bring who has a bad performance become fair and who has a fair performance become better. About 69,15 percent subjects who trained the performance increased about 1 score.and more.The variables that influenced for the progress of the performance are intervention, sex, age, and the work guidance. The individual prediction theoritically performance will drop 1,3 scores if their aren't intervention by the training."

"Kota Jakarta merupakan daerah dataran rendah dan dilewati banyak sungai sera saluran drainase yang saling terkait satu lama lainnya. Hal ini mengakibatkan kota Jakarta rawan banjir yang diakibatkan hujan baik lokal maupun hujan didaerah hulunya. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah banjir di wilayah Jakarta Timur, maka Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DKI Jakarta melaksanakan pengerukan sedimen lumpur Waduk dan Sungai, agar kapasitas tampungannya menjadi semakin besar. Pelaksanaan pekerjaan pengerukan lumpur waduk dengan volume yang besar tidak mungkin dilakukan oleh tenaga manusia dalam jangka waktu yang terbatas telah dilakukan dengan metoda penggunaan alat besar khususnya floating excavator di DKI Jakarta.Penelitian ini didasarkan atas studi kasus proyek pengerukan waduk Pulomas di wilayah Jakarta Timur dengan perolehan data sebanyak 28 sampel panjang jalur pengerukan dan tingkat produktivitas flooring excavator yang diukur melalui durasi pengerukan per meter kubik. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh bahwa panjang jalur pengerukan dapat mempengaruhi durasi yang dibutuhkan per satuan volume. Metode simulasi Monte Carlo digunakan untuk meneliti semua kemungkinan penerapan pelaksanaan pengerukan dengan menggunakan metode floating excavator yang memenuhi syarat bagi konstruksi."

"Pelayanan perpajakan merupakan jasa pelayanan public (public services) yang sepenuhnya menjadi tugas pernerintah yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan (rule) yang merupakan public goods. Undang-undang perpajakan sebagai public goods memiliki sifat khusus sebagaimana public goods yang lain, yaitu indivisibility, non excludability dan non rivalness.Dalam organisasi, sistem informasi sangat berperan dalam kinerja yang ditunjukkan oleh organisasi yang bersangkutan. Salah satu paradigma dasar dari model pengukuran efektivitas suatu sistem organisasi dapat dikaji dari masukkan (input), proses (trhoughput) dan keluaran (output). Input adalah semua faktor yang diperlukan dari lingkungannya, yang dirubah menjadi output melalui suatu proses.Berdasarkan uraian tersebut, maka pokok permasalahan dalam tesis ini adalah Bagaimana pelaksanaan administrasi pemungutan Pajak Reklame di Pendapatan Daerah Kewenangan Kecamatan Propinsi DKI Jakarta dan bagaimana peran sistem informasi terhadap pemungutan pajak reklame serta permasalahan apa yang timbul dan upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Pendapatan Daerah Kewenangan Kecamatan Propinsi DKI Jakarta.Tujuan Penulisan tesis ini adalah Menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan pemungutan, sistem informasi dan permasalahan serta upaya-upaya dalam Pajak Reklame Kewenangan Pendapatan Daerah Kecamatan Propinsi DKI Jakarta. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif.Berdasarkan analsisis maka diketahui Pada tahun 1999/2000 rasio perbandingan antara titik reklame yang mendaftar dan yang memperoleh SKUM adalah 99%,. Namun pada tahun berikutnya (periode tahun 2000) terjadi penurunan yang cukup signifikan yaitu 98% yang berarti bahwa hanya 98% potensi penerimaan Pajak Reklame yang dapat memperoleh SKUM. Terjadi peningkatan sekitar 64% terhadap reklame yang memperoleh SKUM dalam kurun waktu tahun 1999/2000 ke tahun 2000.Pada periode tahun 2001 angka rasio perbandingan reklame yang memperoleh SKUM dengan yang mendaftar, mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yakni mencapai 99.47% yang berarti potensi penerimaan Pajak Reklame semakin baik. Penurunan angka rasio perbandingan terjadi pada periode selanjutnya, yakni sebesar 99.39%. Reklame yang sudah dibayar pada tahun anggaran 1999/2000 sampai dengan tahun anggaran 2000, penerimaan pajak reklame Wilayah Kewenagan Kecamatan DKI Jakarta setiap tahun mengalami peningkatan.Secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem informasi pemungutan Pajak Reklame telah menghasilkan data administrasi yang cukup baik mulai dari titik reklame, penerbitan SKUM sampai pembayaran. Angka pertumbuhan TPI memperlihatkan bahwa efektivitas pemungutan Pajak Reklame berjalan secara efektif. Adapun saran yang dianjurkan adalah 'Upaya-upaya dalam meningkatkan potensi Pajak Reklame harus ditingkatkan melalui usaha-usaha yang dapat meningkatkan potensi pajak. Membaiknya iklim dunia usaha dan politik sangat perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Aparat perpajakan (fiskus) harus selalu aktif dalam usaha mengatasi masalah-masalah yang mempengaruhi pemungutan Pajak Reklame."

"ABSTRAK Penelitian ini mengenai kegiatan-kegiatan petugas bintara pembina Kamtibmas dalam membina sistem keamanan lingkungan pemukiman di Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu. Kelurahan Kebagusan dipilih menjadi daerah penelitian, karena Kelurahan ini mirip dengan pedesaan. Walaupun Kelurahan ini letaknya di Ibukota Republik Indonesia, Jakarta. Permasalahan yang akan diteliti adalah: Pembinaan Siskamling yang dilakukan oleh Babinkamtibmas Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu. Dirumuskan hipotesis sebagai berikut: Petugas Babinkamtibmas kelurahan Kebagusan kecamatan Pasar Minggu dalam melaksanakaan tugas pembinaan Siskamling diwilayah kelurahan Kebagusan, telah mengikuti aturan-aturan formal berupa buku petunjuk lapangan Kapolri tentang Bintara Polri Pembina Kamtibmas di Desa/Kelurahan yang dilaksanakan secara aktual dan menurut pengetahuan, pengalaman dan keyakinan Babinkamtibmas dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugasnya. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metoda kualitatif dengan pendekatan etnografi dan metode-metode lain yang telah digunakan adalah: metode pengamatan, metode pengamatan terlibat, wawancara dengan pedoman. Dalam tesis ini telah ditunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan Siskamling di kelurahan Kebagusan kecamatan Pasar Minggu, mengikuti aturan-aturan formal berupa Bujuklap Kapolri No Pol: Bujuklap/17/VII/1997 tentang Bintara Polri pembina Kamtibmas di desa/kelurahan. Begitu pula Babinkamtibmas telah pula mengikuti aturan-aturan tidak tertulis yang ditetapkan Kapolres dan Kasat Bimmas serta mengikuti pengetahuan, pengalaman dan keyakinannya mengenai sikap warga kelurahan Kebagusan terhadap Siskamling serta dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugasnya."

"ABSTRAKPersamaan diferensial parsial sering digunakan sebagai model matematik diberbagai bidang, misalnya bidang fisika, biologi, kimia dan lain-lain. Persamaan diferensial parsial yang akan dibahas dalam tesis ini dalam bentuk parabolik yang biasanya disebut persamaan diferensial parabolik. Penyelesaian persamaan diferensial parabolik dapat dilakukan dengan cara pendiskretisasian perubah ruang (misalnya dengan metode Beda Hingga dan metode Galerkin Semi Diskret) terlebih dahulu sehingga dihasilkan sistem persamaan diferensial ordiner, kemudian persamaan diferensial ordiner yang diperoleh tersebut dapat diselesaikan dengan metode integrasi Runge Kutta Implisit Diagonal (RKID). Tesis ini membahas efek diskretisasi spatial dengan metode Galerkin Semi Diskret dan metode Beda Hingga terhadap kinerja metode Runge Kutta Implisit Diagonal. Percobaan dilakukan dengan 4 macam fungsi uji, yaitu fungsi naik yang smooth, fungsi turun yang smooth, dan fungsi non smooth yang masing-masing diberikan dengan syarat batas Dirichlet, serta 1 fungsi turun yang smooth dengan syarat batas Neumann. Hasil percobaan menunjukkan bahwa secara umum tidak dapat dikatakan bahwa solusi RKID yang menyelesaikan sistem ODE yang diperoleh dengan menggunakan metode Galerkin Semi Diskret lebih akurat dari solusi RKID yang menyelesaikan sistem ODE yang diperoleh dengan menggunakan metode Beda hingga. Sedangkan solusi RKID yang menyelesaikan sistem ODE yang diperoleh dengan metode Beda Hingga lebih efisien daripada solusi RKID yang menyelesaikan sistem ODE yang diperoleh dengan metode Galerkin Semi Diskret. Secara umum banyaknya diskretisasi spatial berpengaruh terhadap akurasi dari solusi RIM yang menyelesaikan sistem ODE yang diperoleh dengan kedua metode pendiskretisasian spatial Pertambahan waktu pengamatan berpengaruh terhadap error untuk karakteristik fungsi uji. "

"ABSTRAKPembangunan Sumberdaya Manusia merupakan salah satu tujuan utama dari Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PIP II). Kualitas sumberdaya manusia di masa mendatang ikut ditentukan oleh status kesehatan anak Indonesia saat ini. Infeksi Soil Transmitted Helminths (kecacingan), yang berpengaruh negatif terhadap kesehatan dan tumbuh kembang anak, masih tinggi angka kejadiannya, terutama pada anak usia sekolah dasar. Faktor-faktor yang diduga menyebabkan tingginya angka kejadian kecacingan ini adalah kondisi sanitasi lingkungan yang belum memadai, kebersihan diri yang buruk, tingkat pendidikan dan kondisi sosial ekonomi yang rendah, pengetahuan, sikap dan perilaku hidup sehat yang belum membudaya, serta kondisi geografis yang sesuai untuk kehidupan dan perkembangbiakan cacing.Tujuan dari penelitian ini adalah diperolehnya informasi tentang prevalensi dan intensitas kecacingan pada murid di 51 SD di Kabupaten Karanganyar serta hubungannya dengan pengetahuan murid, perilaku murid, pendidikan ibu, pengetahuan orangtua, kondisi ekonomi, dan kondisi sanitasi lingkungan.Penelitian ini menggunakan rancangan potong lintang (cross sectional) dan bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang merupakan hasil penelitian dalam rangka monitoring dan evaluasi Proyek "Kemitraan Indonesia untuk Perkembangan Anak" di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, tahun 1995. Sampel dari penelitian ini adalah 539 murid di 51 SD di Kabupaten Karanganyar, yang dipilih secara bertahap dengan menggunakan teknik simple random sampling dan systematic random sampling. Pemeriksaan adanya telur cacing di dalam tinja dilakukan dengan metoda Kato-Katz, sedangkan untuk variabel-variabel yang lain pengukuran dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan pengamatan/pemeriksaan langsung pada obyek penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa prevalensi kecacingan pada murid di 51 SD di Kabupaten Karanganyar adalah 31,5 persen. Prevalensi pada masing-masing jenis cacing adalah infeksi cacing gelang 8,7 persen, infeksi cacing cambuk 15,6 persen, dan infeksi cacing tambang 17,6 persen. Intensitas infeksi yang terjadi sebagian besar termasuk kategori sangat ringan sampai ringan. Hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa ada tiga variabel yang secara bersama-sama berhubungan dengan kejadian kecacingan (semua jenis), yaitu pengetahuan murid, perilaku murid, dan kondisi ekonomi. Dan basil analisis multivariat didapatkan dua variabel yang secara bersama-sama berhubungan dengan kejadian infeksi cacing gelang, yaitu pendidikan ibu dan kondisi sanitasi lingkungan. Sedangkan untuk cacing cambuk, hanya didapatkan satu variabel yang berhubungan dengan kejadian infeksi cacing cambuk, yaitu pengetahuan murid. Hasil analisis multivariat dengan regresi logistik multipel (backward elimination) menunjukkan bahwa ada empat variabel yang secara bersama-sama berhubungan dengan kejadian infeksi cacing tambang, yaitu pengetahuan murid, perilaku murid, kondisi ekonomi, dan kondisi sanitasi lingkungan. Dengan analisis multivariat (Manova) didapatkan interaksi antara pendidikan ibu dan kondisi ekonomi berhubungan dengan intensitas infeksi cacing gelang, sedangkan intensitas infeksi cacing cambuk berhubungan dengan interaksi antara pendidikan ibu, kondisi ekonomi dan kondisi sanitasi lingkungan. Dengan uji Manava didapatkan dua variabel batas (yaitu pendidikan ibu dan kondisi sanitasi lingkungan) dan empat interaksi (yaitu pengetahuan murid dan perilaku murid; pendidikan ibu dan kondisi sanitasi lingkungan; kondisi ekonomi dan kondisi sanitasi lingkungan; dan pendidikan ibu, kondisi ekonomi dan kondisi sanitasi lingkungan) yang berhubungan dengan intensitas infeksi cacing tambang.Dibandingkan dengan hasil penelitian-penelitian lain, pada penelitian ini didapatkan prevalensi cacing tambang yang relatif lebih tinggi. Upaya-upaya yang disarankan untuk mengatasi masalah tersebut antara lain pemberian obat cacing yang adekuat, pendidikan kesehatan bagi ibu maupun murid SD, serta program perbaikan perumahan dan kondisi sanitasi lingkungan.

---

ABSTRACT

Human resources development is one of the main objectives of the Indonesian second long-term development (PJP II). The quality of human resources in the future is determined by health and nutrition status of the children at the present time. The prevalence of soil-transmitted helminthiasis (worm infection), which have adverse effects on child health and development, is high especially among primary school children. Factors which are associated with the high prevalence of worm infection are poor housing and environmental sanitation, low socio-economic and educational status, inadequate knowledge and practice, and unfavourable geographic condition.

The aim of this study is to get information on the prevalence and intensity of soil-transmitted helminthiasis and their relationship with the children's knowledge and practice, educational level of the mothers, the parents' knowledge and economic status, and housing and environmental sanitation.

The study was conducted in 51 elementary schools in Karanganyar District, Central Java in a cross sectional manner. Secondary data from "Mitra" Project (1995) was used. The total sample was 539 students aged from 8 to 13. The children's stool were examined by the Kato-Katz method. Other data was collected by using structured questionnaires.

The prevalence of all kinds of worm infection was 31,5 percent. The prevalence of ascariasis, trichuriasis, and hookworm was 8,7 percent, 15,6 percent, and I7,6 percent respectively. Most of the infection were at mild intensity. Multivariate analysis with backward elimination logistic multiple regression tests showed that the children's knowledge, children's practice, and the parents' economic status had significant association with worm infection. Mother's educational level and housing and environmental sanitation were significantly associated with ascariasis. Only children's knowledge was significantly associated with trichuriasis, while for hookworm infection children's knowledge, children's practice, parents' economic status, and housing and environmental sanitation were significant determinants. Multivariate analysis with Multi-way analysis of variance (Manova) showed that there was interaction between mother's educational level and parents' economic status which was significantly associated with the intensity of ascariasis. Interaction among mother's educational level, parents' economic status and housing and enviromental sanitation had significant relationship with the intensity of trichuriasis. Two main variables (i.e. mother's educational level and housing and environmental) and four interactions (i.e. children's knowledge and children's practice, mother's educational level and housing and environmental sanitation, parents? economic status and housing and environmental sanitation, and mother's educational level, economic status, and housing and environmental sanitation) were significantly associated with the intensity of hookworm infection.

The study showed that compare to the other studies' results, the prevalence of hookworm infection was relatively high. Adequate deworrning, health education, and improvement of housing and environmental sanitation were suggested to reduce hookworm infection among school children in Karanganyar District, Central Java.

ix + 123 pages: 31 tables, 14 schemas, 4 appendices

Reading: 53 (1983-1996)."

"Dalam rangka memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak yang pada akhirnya mengarah kepada target pengamanan penerimaan negara dari sektor pajak guna pembiayaan pembangunan. perlu dilakukan upaya perbaikan dan peningkatan kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.Ketidakpatuhan Wajib Pajak didalam melaksanakan kewajiban perpajakan bisa terjadi akibat faktor internal dan faktor eksternal. Salah satu faktor internal adalah kecerdasan spritual dan salah satu faktor eksternal adalah kinerja pelayanan pajak.Kecerdasan Spiritual adalah kemampuan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai serta menempatkan perilaku dan hidup dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya serta kemampuan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibanding dengan orang lain. Kinerja Pelayanan Perpajakan adalah hasil kerja seseorang baik secara kuantitas maupun kualitas dalam memenuhi kebutuhan orang yang berkaitan dengan bidang perpajakan. Sedang Motivasi Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan adalah kemauan wajib pajak untuk melakukan kewajiban dalam perpajakan.Penelitian ini tergolong penelitian survei dan menggunakan metode deskriptif dan korelasional. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi masing-masing variabel apa adanya, sedangkan metode korelasional digunakan untuk mengetahui hubungan dari variabel-variabel yang diteliti. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah kecerdasan spiritual dan persepsi Wajib Pajak terhadap kinerja pelayanan (sebagai variabel bebas) dapat mempengaruhi motivasi wajib pajak (variabel terikat) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.Sampel dipilih dari jumlah populasi yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Grogol Petamburan. Sebelum digunakan untuk mengumpulkan data, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dengan menggunakan pendekatan statistik korelasi Rank Spearman dan pengujian reliabilitas dengan menggunakan rumus Spearman Brown.Hasil Penelitian terhadap responden (wajib pajak) berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, status dan lama menjadi wajib pajak menunjukkan hal sama yaitu tidak berhubungan terhadap motivasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.Hasil penelitian atas hubungan antara kecerdasan spiritual dengan motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,748. Besaran angka koefisien korelasi ini secara kualitatif menunjukkan hubungan yang terkategori kuat dan positif. Hal tersebut berarti bahwa semakin baik kecerdasan spiritual yang dimiliki wajib pajak maka akan semakin tinggi pula motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.Hasil penelitian atas hubungan antara kinerja pelayanan perpajakan dengan motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,667. Besaran angka koefisien korelasi secara kualitatif menunjukkan hubungan yang terkategori kuat dan positif. Hal tersebut berarti semakin baik kinerja pelayanan perpajakan, maka akan semakin baik pula persepsi terhadap hasil kerja yang dapat dicapai oleh Wajib Pajak, atau dengan kata lain motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan meningkat secara signifikan seiring dengan semakin baiknya kinerja pelayanan perpajakan.Berdasarkan hasil penelitian, direkomendasikan beberapa saran. Pertama, kondisi kecerdasan spiritual wajib pajak perlu dipupuk dan ditingkatkan antara lain melalui kegiatan penyuluhan secara intensif baik terhadap peraturan-peraturan perpajakan lengkap dengan segala aplikasi dan konsekuensi yuridisnya maupun terhadap tingkat kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya melalui pendekatan spiritual. Kedua, meningkatkan kecerdasan spiritual melalui peningkatan kecerdasan spiritual aparat perpajakannya sebagai contoh. Ketiga, Kinerja pelayanan Kantor Pelayanan Pajak perlu ditingkatkan, terutama pada aspek-aspek yang dipersepsi oleh wajib pajak belum maksimal. Dan keempat, perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan melibatkan sampel yang lebih banyak sehingga diperoleh wilayah generalisasi yang lebih meyakinkan serta dapat memperkukuh hasil penelitian ini.

---

In order to give and improve the service to the Taxpayers that finaly pointed to the target of country acceptance safety from tax sector for the reconstruction financier it?s necessary to be betterment and improvement of awareness to pay the tax. The disobedience of Taxpayers in order to pay the taxation is caused by both internal and external factors. One of the internal factors is spiritual quotient and one of external factors is the tax service effort. Spiritual quotient is ability to face and solve the meaning and value problem as well as place behavior and alive in meaning content which is wider and richer as well as ability to evaluate that someone's action or life way is more meaningful than the others. The taxation service effort is the result of someone?s works either qualifiedly or quantitatively to fulfill people's necessities which are interrelated to taxation. Whereas the Taxpayers motivation to pay the taxation is Taxpayers will in order to pay the taxation.

This research is survey research and use descriptive and correlation method. Descriptive method is used to describe each variable condition it self, whereas the correlation method is used to know the relationship of variables which are researched. The aim of this research is to know whether spiritual quotient and Taxpayers perception toward service effort (as a free variable) can influence Taxpayers motivation (bound variable) to pay the taxation. Sample is chosen from the number of population is private Taxpayers that is registered in the District Tax Office Jakarta Grogol Petamburan. Before it's used to collect data, first using correlation statistics approach of Rank Spearman and reliability test using Spearman Brown pattern does the validity exam.

The research result towards the respondents (Taxpayers) is based on the sex, age, educational background, status and period of Taxpayers, shows the similarity that is in connection of Taxpayers motivation toward his duty to pay the tax.

The research result of the relationship between spiritual quotient and the Taxpayers motivation to pay the tax shows the value of correlation coefficient 6,748. This number qualitively shows the positive and strong relationship it means that the better the spiritual quotient that the Taxpayers has the higher the motivation he has to pay the tax.

The research result of the relationship between tax service effort and Taxpayers motivation to pay the tax shows the value of correlation coefficient 6,667. This value qualitatively shows the strong and positive relationship. It means the tax service effort is getting better so that the perception toward the output that was reached by the Taxpayers, or in the other word the Taxpayers motivation to pay his tax will increase significantly along with the better tax service effort.

Based on the research there are some suggestion recommended. Firstly, the condition of Taxpayers spiritual quotient needs to be grown and developed through intensive instruction activities, either towards the complete tax rules with any application and juridical consequences or towards the Taxpayers awareness to pay the tax through spiritual approach. Secondly is to improve the spiritual quotient of the tax employee for example. Thirdly, the service effort District Tax Office needs to be improving, especially on some aspects, which are not comprehended by the Taxpayers maximally. Lastly, It is important to do some continual research that involves more samples so the generalization area, which is more convincing and strengthen the result, can be reached."

"Hasil pemeliharaan korektif (perbaikan) alat kesehatan di RSUP Sanglah Denpasar mengalami penurunan yaitu tahun 2012 adalah 53% dan tahun 2013 adalah 49%. Sementara target Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUP Sanglah adalah 75%, dan target Kementerian Kesehatan RI adalah 100%. Kondisi ini merugikan pasien yang memerlukan pelayanan alat, dan rumah sakit dari sisi finansial. Penelitian ini bertujuan mencari faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya hasil pemeliharaan ini, dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan teori sistem (input-proses-output). Hasil dan pembahasan penelitian menyimpulkan bahwa penyebab rendahnya hasil pemeliharaan korektif adalah kurang siapnya faktor-faktor perencanaan pemeliharaan, organisasi IPSRS, pelaksanaan pemeliharaan, dan pengendalian mutu pemeliharaan alat kesehatan. Saran ditujukan kepada manajemen RSUP Sanglah adalah perlunya penambahan minimal 7 orang dan pelatihan berkala terhadap teknisi dan operator; Pengendalian peredaran merek-merek dan alat-alat yang kurang berkualitas di rumah sakit; Penyederhanaan prosedur pengadaan barang/ jasa internal dan mempercepat proses pengadaan suku cadang; Pemanfaatan pihak ketiga untuk pemeliharaan alat-alat berteknologi tinggi, dan KSO alat kesehatan yang menguntungkan rumah sakit; Perencanaan yang berbasis kebutuhan aktual di lapangan; Pelaksanaan pemeliharaan preventif yang sesuai rekomendasi pabrik; serta peningkatan motivasi staf agar bekerja untuk mencapai target. ......The result of medical equipment corrective maintenance (repair) in Sanglah General Hospital, Denpasar, year 2012 and 2013, were low (53% in 2012 and 49% in 2013), while target of Sanglah Hospital is 75%, and of Ministry of Health (MOH) standard is 100%. This condition will adverse to the pasien, and hospital because of financial loss. The study used qualitative and system approaches (input-process-output), and to find out the factors that affect those low result. The result concluded that the problem was caused by lack of technician and at least additional of 7 persons is needed. This study suggested to restrict the unqualified medical equipment at Sanglah Hospital, simplify and faster the spareparts procurement procedures, involve third party participation to maintain the advance medical equipment and joint operasional (KSO) of medical equipment, planning based on the actual target, implementation of maintenance based on manufacturer recommendation, and improve staff motivation to achieve the hospital target on quality improvement."

"Anggaran belanja negara yang pada tahun anggaran 2009 berjumlah kurang lebih sebesar 1.000 (seribu) triliun dengan realisasi kurang lebih sebesar 937 Triliun adalah jumlah yang signifikan untuk stimulus perekonomian dan pembangunan. Manajemen yang baik dan akuntabel diperlukan supaya realisasi belanja negara dapat memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan masyarakat. Namun demikian dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena penyerapan anggaran belanja tidak maksimal dan terkonsentrasi pada akhir tahun anggaran. Penyerapan anggaran yang tidak maksimal dan lambat menyebabkan pelayanan publik pemerintah kepada masyarakat menjadi terhambat dan fungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal terutama untuk stimulus perekonomian menjadi tidak efektif.Terdapat banyak faktor yang menyebabkan realisasi belanja pemerintah pusat berjalan lambat dan tingkat penyerapan tidak maksimal. Faktor-faktor tersebut bisa berupa hambatan non yuridis dan hambatan yuridis. Hambatan yuridis ditenggarai terutama dalam kaitan belum harmonisnya peraturan perundang-undangan dalam bidang pelaksanaan dan pencairan dana APBN yaitu Undang-Undang No.17 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan peraturan pelaksanaan lainnya yang mengatur pelaksanaan belanja negara. Oleh sebab itu maka penelitian tesis ini fokus pada permasalahan mengapa dalam pelaksanaan anggaran belanja negara selalu menimbulkan masalah yuridis? dan bagaimana pendekatan hukum dalam upaya efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan harmonisasi peraturan perundang-undangan pelaksanaan anggaran belanja negara?Dari penelitian normatif dapat disimpulkan pelaksanaan anggaran belanja negara selalu menimbulkan masalah yuridis terutama dalam hal disharmoni peraturan perundang-undangan karena dalam penyusunan peraturan perundangundangan tidak mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi implementasi rumusan pada tataran praktek. Penyusunan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan anggaran belanja negara setingkat undang-undang cenderung hasil kompromi pemikiran para elite politik, sehingga landasan filosofi, ekonomis dan sosiologis tidak menjadi pertimbangan utama dalam proses pembentukannya.Atas hal tersebut maka harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan anggaran belanja negara harus terus dilakukan dengan memperhatikan asas-asas hukum. Untuk mempercepat penyerapan anggaran belanja negara yang efektif, efisien dan akuntabel maka diperlukan penyusunan peraturan yang berorientasi pada pemberian kepercayaan pada eksekutif, konsep let the managers manage but keep them accountable harus dibangun untuk memberikan flesksibilitas dalam penggunaan anggaran.

---

The state budget in fiscal year 2009 totaled approximately Rp 1,000 quintillion with more or less the realization of Rp 937 quintillion is a significant amount of economic stimulus and development. Good management and accountability is necessary so that the realization of state spending can provide great benefits to people's lives. However, the implementation is not as expected, because of absorption and spending are not maximally and concentrated at the end of the fiscal year. The absorption are not maximally and slow cause the government public service to the people to be obstructed and function as instruments of fiscal policy, especially for the economic stimulus becomes ineffective.There are many factors that cause the realization of central government spending has been slow and the absorption rate was not optimal. These factors can be barriers to non-judicial and juridical obstacles. Juridical obstacles suspected especially in disharmony of legislation in the field of implementation and disbursement of budget. The legislation is the Law No.17 on State Finance, Law No. 1 on the State Treasury, the Law No. 15 of 2004 concerning the Management Audit and State Financial Responsibility and other implementing regulations governing in the implementation of state spending. Therefore, the thesis research is focused on the problem why the implementation of state budget always cause juridical problem? and how to approach the law in an effort to efficiency, effectiveness, accountability and harmonization of legislation implementing the state budget?From a normative study concluded the implementation of state budget always cause problems, especially in the case of disharmony juridical legislation because in preparing the legislation does not consider the effectiveness and efficiency of implementation of the formulation at the level of practice. The preparation of legislation in the state-level budget execution laws tend to compromise the thinking of the political elite, so that the foundation of philosophy, economic and sociological not a major consideration in the process of its formation.Above it is the harmonization of legislation in the state budget implementation should be done with due regard to principles of law. To accelerate the absorption of the state budget an effective, efficient and accountable will require the preparation of regulations oriented on providing confidence in the executive, the concept of ?let the managers manage but keep them accountable? must be built to provide flexibility in the use of the budget."