Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Teknologi berkembang demikian pesatnya terutama dibidang Telekomunikasi dan Komputer. Kegiatan dunia Bisnis Internasional menuntut adanya fasilitas Telekomunikasi berkualitas dan berkecepatan tinggi untuk pengiriman dan pemrosesan data yang cepat dan akurat. Seiring dengan itu, Indosat sebagai Penyelenggara Telekomunikasi Internasional menyediakan suatu jasa Indosat Bussines Service (IBS). Untuk memenuhi pelanggan yang berada diluar jangkauan Jaringan IBS yang ada maka Jaringan Tail Link International (TLI) merupakan suatu pemecahan altematif yang relatif cepat dan murah dibandingkan dengan Jaringan yang ada. Jaringan ini memanfaatkan tkonologi Very Small Aparture Terminal (VSAT) dengan menggunakan Satelit Palapa untuk menghubungkan pelanggan ke Stasiun Bumi Konsentrator Jatiluhur. Melalui Radio Digital Terestrial data pelanggan dikirim ke Internasional Transmission & Maintenance Centre (ITMC) Jakarta yang selanjutnya dikirim ke luar negeri melalui Jaringan Kabel Laut Serat Optik.Pada tugas akhir ini, dibahas mengenai analisa dan perencanaan dalam menerapkan terminal TLI yaitu; perhitungan link budget yang memenuhi spesifikasi kuaiitas lintasan, perhitungan penyediaan kebutuban daya SSPA yang sesuai dengan kecepatan data pelanggan yang beragam balk untuk sinyal pembawa tunggal maupun jamak, perencanaan transmisi baik ruas stasiun bumi maupun ruas angkasa yaitu biaya sewa transponder, serta analisa & perhitungan dalam penaksiran/perkiraan (forecasting) jumlah sirkit pelanggan. Penghematan biaya penerapan jaringan IBS dapat dicapai antara lain dengan meiakukan analisa dan perencanaan diatas secara tepat dan didukung oleh penaksiran/perkiraan Jumlah sirkit pelanggan yang akurat."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa potensi ancaman hybrid warfaredi Indonesia melalui studi kasus Papua di Media Sosial. Penulis menggunakanteori hybrid warfare,teori hate speech, teori propaganda, teori media sosial danteori disinformasi. Penulis menggunakan metode kualitatif dan studi kasus sebagaimembantu menjelaskan fenomena propaganda dan disinformasi pada kasusgerakan pembebasan Papua. Penulis berusaha menganalisa potensi ancamanhybrid warfare yang dilakukan oleh oknum pembebasan Papua melalui mediasosial. Perkembangan media sosial di Indonesia dan dunia internasional sangatpesat dengan dipengaruhi oleh internet. Media sosial pada saat ini dapatmempengaruhi penyebaran dan model propaganda serta disinformasi yangdigunakan sebagai instrumen hybrid warfare. Propaganda dan disinformasi yangdigunakan sebagai upaya Organisasi Papua Merdeka (OPM) melalui media sosial.Perubahan interaksi dan penggunaan disinformasi dan hate speech pada mediasosial menunjukkan bahwa OPM melakukan penggalangan untuk merubahpersepsi masyarakat Indonesia maupun internasional. Propaganda dandisinformasi mengenai kasus Papua semakin meningkat dan menggunakanalogaritma dari media sosial untuk mencapai tujuan mereka. Penulis menemukanbeberapa bukti bahwa media massa dan media sosial organisasi tersebutmedapatkan dukungan dari berbagai kalangan. Dukungan tersebut dapatmenigkatkan potensi ancaman terhadap keamanan nasional Indonesia

---

This study aims to analyze the potential threat of hybrid warfare in

Indonesia through a Papua case study on social media. The author uses hybrid

warfare theory, hate speech theory, propaganda theory, social media theory and

disinformation theory. The author uses qualitative methods and case studies to

help explain the phenomenon of propaganda and disinformation in the case of the

Papuan liberation movement. The author tries to analyze the potential threat of

hybrid warfare carried out by elements of Papuan liberation through social media.

The development of social media in Indonesia and internationally is very fast,

influenced by the internet. Social media at this time can influenced the spread and

model of propaganda and disinformation used as a hybrid warfare instrument.

Propaganda and disinformation used as an effort by the Free Papua Movement

(OPM) through social media. Changes in interaction and the use of disinformation

and hate speech on social media showed that OPM is mobilizing to change

perceptions of the Indonesian and international community. Propaganda and

disinformation regarding the Papua case is increasing and using algorithms from

social media to achieve their goals. The author found some evidence that the mass

media and social media of these organizations received support from various

circles. This support can increase the potential threat to Indonesia's national

security"