Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[Latar Belakang: Pelayanan Acute Pain Service (APS) di RSUPN CiptoMangunkusumo berkembang pesat sejak tahun 2003 yang melayani sekitar 44 pasien, meningkat menjadi 590 pasien pada tahun 2006, dan meningkat lagi tahun 2010 menjadi 1185 pasien. Perkembangan pesat pelayanan APS harus diikuti dengan peningkatan mutu pelayanan yang dapat diukur dengan menilai tingkat kepuasan pasien pelayanan APS. Tingkat kepuasan APS dipengaruhi beberapa faktor antara lain: ketersediaan informasi saat pra-anestesia, tata laksana efeksamping, cara pemberian anestesia dan interaksi antara professional kesehatan dan pasien. Pemberian informasi pra-anestesia dapat menggunakan leaflet. RSUPN Cipto Mangunkusumo memiliki leaflet APS dengan tujuan meningkatkan pemahaman pasien APS. Pemahaman ini dapat memengaruhi kepuasan pasien APS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan leaflet saat pemberian informasi pra-anestesia pada pasien pascabedah elektif yangmendapatkan pelayanan APS di RSUPN Cipto Mangunkusumo.Metode: Penelitian ini merupakan uji klinis acak pada pasien pascabedah elektif berusia 18-65 tahun yang mendapatkan pelayanan APS di RSUPN Cipto Mangunkusumo pada Agustus-September 2014. Subjek dibagi menjadi kelompok kontrol yang diberikan informasi pra-anestesia saja dan kelompok intervensi yang diberikan informasi pra-anestesia ditambahkan leaflet APS secara randomisasi. Pemberian leaflet pada kelompok intervensi dilakukan satu hari saat kunjunganpra-anestesia pasien. Tiap-tiap kelompok dinilai dengan menggunakan sepuluh pertanyaan kuesioner yang dikembangkan sendiri oleh peneliti. Tingkat kepuasan dinilai setelah 24 jam pascabedah di ruang rawat.Hasil: Sebanyak 52 subjek diikutsertakan dalam penelitian, 26 subjek dikelompok kontrol dan 26 subjek di kelompok intervensi leaflet. Tidak didapatkan perbedaan bermakna pada distribusi kedua kelompok penelitian. Didapatkan skor kepuasan pada kedua kelompok yang tidak bermakna secara signifikan, terhadapsepuluh pertanyaan kuesioner kepuasan APS (p >0,05, uji Fisher). Padakelompok kontrol didapatkan proporsi kepuasan sebesar 77 – 96,2 % dan kelompok leaflet sebesar 88,4 – 96,1 % merasa puas terhadap pelayanan APS. Simpulan: Penambahan leaflet pada saat pemberian informasi pra-anestesia tidakmemengaruhi tingkat kepuasan pasien pascabedah elektif terhadap pelayanan APS di RSUPN Cipto Mangunkusumo., Background : Acute Pain Service (APS) in Cipto Mangunkusumo growing rapidly since 2003, which serves about 44 patients, increased to 590 patients in 2006, and 1185 patients in 2010. The rapid development of APS service should be followed in quality controlled of service. It could be measured by assessing patient satisfaction level. APS satisfaction level is influenced by several factors.including: the availability of information during preanesthetic, administration of side effects, technique of anesthesia and the interaction between health professionals and patients. Provision of preanesthetic information with leaflet could be added to the patient. Cipto Mangunkusumo hospital provides APS leaflets for improving understanding in APS patients. This understanding may influence patient satisfaction to APS. The Aim of this study is to determine theeffect of providing information leaflets during preanesthetic in postoperative elective surgery patients who received APS care at Cipto Mangunkusumo hospital.Methods : This study is a randomized clinical trial in patients 18-65 years old with postoperative elective surgery patients in Cipto Mangunkusumo hospital who received APS service in August- September 2014. The subjects were randomly divided into two groups: subjects in control group were given a preanesthetic information only and subjects in intervention group were provided with information preanesthetic and APS leaflets as addition. Provision of leaflets in theintervention group performed one day before preanesthetic visit. Each group was assessed using the ten questions questionnaire developed by the researcher. The level of satisfaction was assessed after 24 hours postoperative in the ward.Results : A total of 52 subjects were included in the study, 26 subjects in the control group and 26 subjects in the intervention leaflets group. There were no significant differences in the data distribution of both study groups. Satisfaction scores in the two groups were not statistically significant, to the ten questions questionnaire APS satisfaction ( p > 0.05, Fisher's exact test ). In the control groupobtained proportion of satisfaction from 77 - 96.2 % and leaflets group from 88.4 - 96.1 % were satisfied with the APS service.Conclusion : Additional information leaflet during preanesthetic did not influence patient satisfaction level in postoperative elective surgery against APS service in Cipto Mangunkusumo hospital.]"

"ABSTRAKPermasalahan pokok dalam penelitian ini adalah sampai sejauh mana efektivitas pemberian fasilitas pajak di kawasan berikat? Tujuan dilakukannya penelitian pada permasalahan ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemberian fasilitas pajak di kawasan berikat apakah berjalan sesuai tujuan/sasaran pemberian fasilitas tersebut. Hipotesis pada penelitian ini yaitu adanya pemberian fasilitas pajak terhadap wajib pajak di kawasan berikat maka perusahaan dapat meningkatkan ekspor.
Untuk menghilangkan ketidaksesuaian diantara kepentingan yang berbeda, maka diperlukan suatu mekanisme yang mengontrol manajemen. Salah satu bentuk mekanisme kontrol adalah struktur kepemilikan. Dalam hal ini struktur kepemilikan ditujukan untuk memecahkan masalah perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan.
Efektivitas adalah kemampuan melakukan sesuatu yang tepat. Tujuan atau sasaran yang tepat merupakan langkah pertama dalarn penentuan keberhasilan suatu lembaga baik swasta maupun pemerintah. Efektifitas merupakan suatu konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi. Pengukuran efektifitas kebijakan bukanlah suatu hal yang sederhana. Kebijakan pemerintah dikeluarkan bukan hanya satu orang melainkan untuk semua lapisan masyarakat, sedang masyarakat adalah pluralis sehingga terkadang sulit menentukan sasaran kebijakan yang pada akhimya akan menimbulkan juga kesulitan dalam melakukan pengukuran efektivitas. kegiatan pergudangan atau penimbunan barang. Pengusaha di kawasan berikat (PDKB) adalah perseroan terbatas atau koperasi yang melakukan kegiatan usaha industri di kawasan berikat . Tenninologi ekspor dianggap kata benda, yang didefinisikan sebagai perdagangan barang dalarn bentuk pengiriman ke luar negeri. Mengekspor adalah kegiatan mengirim barang ke luar negeri. Pengekspor adalah eksportir yaitu orang a.tau pengusaha. Atau perusahaan yang mengekspor barang.
Korelasi antar variabel pemberian fasilitas pajak di kawasan berikat khususnya terhadap peningkatan nilai ekspor di kawasan berikat adalah sangat kuat. Hal ini diketahui dari nilai r = 0,9938 atau koefisien terletak antara -1 ~ 0,9938 ~ 1. Nilai r positif dan mendekati 1, maka korelasi antara variabel fasilitas pajak yaitu pembebasan PPN, PPh 22, PPnBM dan Bea Masuk dengan peningkatan ekspor di kawasan berikat khususnya responden yang diteliti dikatakan positif dan sangat kuat sekali. Jadi, karena nilai r positif, korelasi antara variabel fasilitas pajak dengan peningkatan ekspor itu bersifat searah, kenaikan dan penurunan nilai fasilitas pajak terjadi bersama-sarna dengan kenaikan nilai ekspor. Kata lain bahwa pengenaan pajak atas impor akan membuat nilai ekspor menurun.
Hasil analisis deskriptif yang dilakukan atas data sekunder menunjukkan bahwa fasilitas pajak di Kawasan Berikat tidak efektif untuk meningkatkan ekspor. Selain menirnbulkan kerugian negara atas hilangnya pendapatan negara juga masih terdapat responden yang tidak mengekspor seluruh hasil produksinya. Hal lain ketidak efektivan fasilitas pajak di Kawasan Berikat karena bahan baku produksi lebih banyak bersumber dari impor. Secara tun urn fasilitas pajak di Kawasan Berikat hanya efektif terhadap pengusaha atau wajib pajak saja.
Berdasarkan perhitungan kuantitatif korelasi adalah 0,9938. Jika diasumsikan impor yang dilakukan responden dikenakan pajak atau dengan kata lain tidak ada fasilitas pembebasan pajak dikawasan berikat maka impor akan menurun sebesar US $143,056,941.78 (34.42623%). Turunnya nilai impor akan mengakibatkan penurunan yang searah dengan nilai ekspor. Hal ini sekaligus merupakan pembuktian penelitian dari hipotesis penelitian.
Hasil perhitungan koefisien korelasi parsial mengatakan bahwa pemasaran basil produksi untuk tujuan ekspor di kawasan berikat dengan adanya fasilitas pajak adalah korelasinya signifikan. Kata lain yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara pemberian fasilitas pajak berupa pembebasan atau penangguhan pajak di kawasan berikat dengan peningkatan ekspor dibuktikan dengan nilai t hitung : 3.421 Iebih besar dari t tabel : 2.845. Pembuktian ini sekaligus sebagai jawaban atas hipotesis penelitian. Pencabutan fasilitas pajak dikawasan berikat akan menurunkan ekspor responden.
Perusahaan di Kawasan Berikat masih ada Wajib Pajak yang mempunyai impor lebih besar daripada ekspornya, bahkan berdasarkan data antara data sekunder dengan data primer temyata ada responden yang mempunyai nilai impor lebih besar daripada nilai produksinya. Disarankan pada lembaga terkait untuk meningkatkan pengawasan. Pemberian fasilitas pajak di Kawasan Berikat hendaknya disosialisasikan keindustri dalam negeri, karena pemberian fasilitas pajak di kawasan berikat rata-rata dimanfaatkan oleh perusahaan asing. Suatu pertanyaan muncul apa sebabnya perusahaan mau berinvestasi di Kawasan Berikat (Indonesia) pada hal secara logika hampir semua kebutuhan investasi diperoleh dari negaranya (asal atau luar negeri lainnya).
"

"Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Indonesia mengembangkan teknologi komposit untuk struktur Pesawat Udara Nir Awak (PUNA). Sebagai basis data material komposit, telah dilakukan pengujian terhadap material S-glass/epoxy dengan variasi orientasi serat S-glass. Pembuatan komposit dilakukan dengan metode hand lay-up dan diikuti vacuum bagging, kemudian dilakukan perhitungan densitas dan fraksi volume serat, serta uji geser dan uji lentur. Kerusakan permukaan komposit setelah uji mekanik diamati menggunakan Scanning Electron Microscope. Hasil pengujian ini menunjukkan komposit dengan orientasi serat 0°/90° memiliki sifat mekanik yang lebih baik daripada komposit dengan orientasi serat +/-45°, yaitu memiliki kekuatan geser, kekuatan lentur, dan modulus lentur secara berurutan sebesar 25,38 MPa, 273,21 MPa, dan 18,41 GPa.

---

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Indonesia has developed composite technology for Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) structural application. To establish a composite material database, a series of test was conducted on S-glass/epoxy composite materials with a variation of S-glass fiber orientation. The materials were fabricatied using a hand lay-up and followed by a vacuum bagging method; then density and fiber volume fraction measurement, as well as shear and bending testings were carried out. The composite failure surfaces after mechanical test were observed using Scanning Electron Microscope. The results showed that the 0°/90° fiber orientation composites had a better mechanical properties than the +/-45° fiber orientation composites, which shear strength, flexural strength, and flexural modulus were 25,38 MPa, 273,21 MPa, and 18,41 GPa respectively."

"Kabupaten Solok Selatan mempunyai luas 357.533 Ha. Yang sebagian besar merupakan kawasan hutan seluas 235.734 ha (65,9 %), selain berfungsi sebagai kawasan lindung juga diperuntukan bagi hutan nagari dan atau hutan masyarakat. Aspek-aspek yang menjadi sorotan adalah telah terjadi kehilangan hutan di Kabupaten Solok Selatan sebanyak 6,37 persen atau setara dengan 21 ribu hektar. Pada tahun 1994 luas hutan di Solok Selatan tercatat 146 ribu hektar atau sekitar 43 persen, pada tahun 2002 terjadi penurunan menjadi 125 ribu hektar atau tinggal 36 persen dari total wilayah Solok Selatan. Penurunan tutupan hutan di Kabupaten Solok Selatan ini disebabkan karena perubahan fungsi kawasan menjadi perkebunan sawit. Tutupan hutan di Solok Selatan diperkirakan akan terus berkurang disebabkan karena di wilayah ini juga terdapat perusahaan yang memegang izin HPH.Dari data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, serta observasi ditemukan bahwa benar adanya masyarakat tidak mengetahui batas kawasan hutan sehingga menyebabkan masyarakat menyerobot hutan lindung. Penyebab masyarakat merambah hutan dikarenakan kurangnya lahan budidaya. Di Kabupaten Solok Selatan jumlah lahan yang dapat dibudidayakan oleh masyarakat hanya sebesar 30 % sisanya 70 % merupakan kawasan hutan lindung.Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Penulis mengapresiasi upaya Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam upaya melestarikan hutan melalui program-program nya. Diharapkan program-program pembinaan, pendampingan dan pengawasan sebagaimana yang telah disusun oleh Dinas Kehutanan dapat menyentuh langsung masyarakat yang tinggal di kawasan hutan lindung.

---

Southern Solok district extends 357.533 Ha. Most of that region is 235.734 Ha forest area (65,9%), as a protected area is also designed for nagari forest or community forest village.The main aspects of forest loss has occuned 6,37% or 21 Ha. In 1994 Southern Solok forest are was 146.000 Ha or 43% and in the year of 2002 has been a declined to 125.000 Ha or about 36 % from the total range of Southern Solok. The reduction of the forest in Southern Solok is the changes of function from forest in to oil palm forest cover in southern solok is continue to decrease because in this region there is a company that holds the concession license.The data collected through interview and observations,discovered that people do not know the forest boundaries that causing people grab the protected forest.In southern solok amount of land cultivated by the people only by 30 % and 70 % remaining is a protected forest area.The results of the study concluded that the outher appreciate the efforts of a local government or Dinas Kehutanan dan Perkebunan to preserve the forest through the programs.the programs are expected to coaching,mentoring and supervision as it has been drafted by Dinas Kehutanan dan Perkebunan may directly touch the people that living close in protected forest"