Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 29 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Sulistyowati Irianto
Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011
305.420 959 8 SUL a
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Sulistyowati Irianto
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008
364.15 SUL r
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Sulistyowati Irianto
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007
364.15 SUL p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Sulistyowati Irianto
"Secara garis besar penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan strategi yang ditempuh perempuan Batak Toba, yang menurut hukum adatnya tidak ditempatkan sebagai ahli waris, dalam rangka upayanya untuk memperoleh bagian dari harta ayah atau suaminya. Dalam hal ini akan dikaji, bagaimanakah perempuan Batak Toba menggunakan atau tidak menggunakan sistem hukum nasional, sistem hukum adat, atau kebiasaan-kebiasaan dan konvensi-konvensi sosial yang lain, dalam melegitimasi kepentingannya untuk mendapatkan akses kepada harta waris. Kemudian, perubahan perubahan apa raja dari segi-segi tertentu dalam kebudayaan Batak Toba yang berdampak terhadap akses perempuan migran di kota kepada harta waris. Dalam hal mengungkapkan perubahan, akan diungkapkan bagaimanakah keterlibatan para warga masyarakat Batak Toba dalam peristiwa-peristiwa sosial, politik dan hukum pada tingkat makro memberi dampak terhadap terjadinya perubahan kebudayaan Batak Toba, yang akhirnya berdampak terhadap akses perempuan kepada harta waris. Akhirnya akan dilihat bagaimanakah resistensi terhadap patriarki dapat ditunjukkan melalui berkembanganya masalah pewarisan perempuan di tengah berlangsungnya perubahan segi-segi tertentu dalam kebudayaan Batak Toba tersebut."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2000
LP-pdf
UI - Laporan Penelitian  Universitas Indonesia Library
cover
Sulistyowati Irianto
"ABSTRAK
Masalah kesejahteraan sosial muncul dari kondisi-kondisi sosial tertentu yang berhubungan dengan masalah papan, pangan, penanggungan terhadap orang yang tidak bisa bekerja lagi karena sakit, usia lanjut dan kematian; pemeliharaan terhadap anak-anak dan orang lanjut usia; penanggungan terhadap anak-anak dan janda apabila suami mereka sakit, menganggur, meninggal, dan sebagainya. Pada umumnya kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu perlindungan masyarakat terhadap ketidakpastian ekonomi yang disebabkan oleh berhentinya atau sangat berkurangnya penghasilan seseorang karena kondisi-kondisi tidak bisa bekerja itu.
Pada dasarnya konsepsi mengenai kesejahteraan sosial ada dalam setiap masyarakat, hanya saja perumusannya berbeda. Kemudian dalam perumusan itu bentuk dan luas aktivitas kesejahteraan sosialnya mungkin juga berbeda. Perumusan masalah kesejahteraan sosial datang pertama kali dari negara-negara Eropa; namun tidak berarti bahwa masyarakat di luar Eropa tidak memiliki konsep kesejahteraan sosial.
Dalam kaitannya dengan hukum, masalah kesejahteraan sosial mendapat tempat dalam perundang-undangan dan peraturan yang resmi dari pemerintah. Namun dalam kenyataannya konsepsi kesejahteraan sosial adalah lebih luas daripada itu. Konsepsi kesejahteraan sosial hidup dalam pergaulan masyarakat. la dilandasi oleh prinsip, adat, aturan dan norma-norma lain; yang diwujudkan dalam bentuk hak dan kewajiban sosial dalam interaksi antar orang.
Kajian ini, yang mendekati masalah kesejahteraan sosial dari sudut antropologi hukum, berupaya menganalisa bagaimanakah sistem norma berupa perundang-undangan dan peraturan resmi itu dalam praktek mengatur kenyataan kehidupan sosial, yang berdasarkan konsepsi yang lebih luas dan sering berbeda dari sistem norma tadi.
Masyarakat yang dipilih sebagai pokok kajian dalam kajian ini adalah masyarakat Batak Toba, yang berbeda dari masyarakat Eropa yang tentu juga memiliki konsepsi tentang kesejahteraan sosial yang berbeda dari masyarakat Eropa. Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam kaitan ini adalah bahwa pada masyarakat itu, perlindungan masyarakat terhadap ketidakpastian sosial-ekonomi, tidak dapat dipelajari tanpa memperhatikan peranan wanita. Struktur kekerabatan pada masyarakat itu adalah patrilineal, tetapi unsur matrifokal juga terkandung dalam sistem kekerabatannya. Oleh karena itu tidaklah mengherankan bila posisi wanita Batak Toba dalam ekonomi terkenal kuat sejak dulu. Penghasilan keluarga, baik sebagian atau seluruhnya tergantung pada aktivitas wanita dalam bidang ekonomi. Dalam dekade terakhir ini, sejak lahan pertanian tidak lagi cukup memberikan hasil panen dan kesempatan kerja baik bagi laki-laki maupun wanita, wanita mencari alternatif lain di luar pertanian, untuk bisa memberi dukungan ekonomi bagi kelangsungan keluarganya."
1989
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sulistyowati Irianto
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006
346.013 SUL p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Sulistyowati Irianto
"Dalam rangka memasuki kemerdekaan bangsa Indonedia ke 60 tahun, patutlah kita merenungkan kembali apakah perempuan Indonesia masa kini telah dapat menikmati hak-hak dasarnya sebagaiman disyaratkan dalam negara modern"
2005
TMHK-IV-5-Okt2005-4
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Sulistyowati Irianto
Jakarta: UI-Press, 2009
PGB 0297
UI - Pidato  Universitas Indonesia Library
cover
Sulistyowati Irianto
"ABSTRAK
Secara garis besar penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimanakah budaya hukum dan sub-budaya hukum (kepentingan) masyarakat Batak Toba pada umumnya, yang tidak menempatkan perempuan sebagai ahli waris dengan berbagai dampaknya bagi perempuan, menyebabkan kelompok perempuan tertentu mcnciptakan budaya hukum dan sub budaya hukumnya sendiri, hal mana tercermin melalui cara perempuan memilih institusi peradilan dalam proses penyelesaian sengketa waris
Janda dan anak perempuan Batak membawa sengketa ke pengadilan negara dengan alasan dan latar belakang yang berbeda. Janda baru membawa sengketa ke pengadilan sebagai the last resort, sedangkan dibawanya sengketa ke pengadilan oleh anak perempuan lebih merupakan pilihan (choice). Keberanian anak perempuan untuk berperkara di pengadilan dengan risiko social loss yang besar, menjadikan mereka agent of change dalam hal waris di kalangan masyarakatnya. Para pihak yang terlibat dalam sengketa dan para hakim menggunakan hukum adat dan hukum negara secara bergantian. Dengan demikian sebenarnya para pihak tunduk sebagian kepada institusi hukum negara, dan sebagian pada hukum adat (borrowing), atau kadang-kadang ?mengemas? substansi hukum adat melalui institusi hukum ncgara (neo-traditional norms). Terdapat variasi hasil akhir dari konflik individual yang berlangsung bersamaan dengan konflik institusional, yaitu: kemenangan bagi perempuan, atau win-win solutions bagi semua pihak, atau kekalahan bagi perempuan. "
2000
D111
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
<<   1 2 3   >>