Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menyoroti tentang pelaksanaan peranan para pekerja sosial dalam proses rehabilitasi sosial penyandang cacat tubuh di PRSBD "Prof. Dr. Soeharso" Surakarta. Permasalahannya adalah bahwa di dalam proses rehabilitasi sosial, para pekerja sosial memiliki posisi yang sangat strategis bagi terbentuknya penyandang cacat tubuh yang mandiri. Posisi strategis dimaksud adalah bahwa para pekerja sosial berwenang penuh untuk melakukan intervensi terhadap klien melalui berbagai peranan yang dimiliki. Peranan pekerja sosial itu sendiri dalam penerapannya mencakup berbagai aspek kehidupan yang sangat luas, yaitu meliputi: individu, keluarga, kelompok dan organisasi sosial masyarakat. Konsep/istilah "peranan pekerja sosial" yang dipakai dalam penelitian ini, secara operasional pengertiannya mengacu pada ketentuan buku panduan pekerja sosial terbitan Departemen Sosial yang sampai sekarang masih dijadikan pegangan seluruh Pekerja Sosial di PRSBD "Prof. Dr. Soeharso" Surakarta. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dukumentasi, wawancara dan observasi. Untuk setting penelitian ini dipilih sebanyak 41 orang sebagai informan yang terbagi dalam dua kategori, yaitu (1) 25 orang sebagai informan utama yang diambilkan dari para pekerja sosial di unit 1 seksi 1 instalasi yang secara teknis terlibat langsung di dalam proses rehabilitasi sosial, dan (2) 16 orang sebagai informan tambahan, yang terdiri dari 6 orang pejabat struktural (Kepala Seksi) yang terkait langsung dengan proses rehabilitasi sosial, serta ditambah 10 orang lagi informan dari klien yang sedang mengikuti rehabilitasi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pekerja sosial di PRSBD "Prof. Dr. Soeharso" telah berusaha melaksanakan peranannya menurut ketentuan buku panduan, namun tidak semua peranan tersebut dapat terpenuhi. Hal ini disebabkan ada beberapa peranan di tingkat mikro (seperti: pencari informasi, evaluator, pembentuk opini, elaborator, pencatat teknisi prosedural, pengikut dan pengatur kompromi) dan di tingkat makro (peranan sebagai penggerak) tidak dapat/kurang relevan pelaksanaannya dalam kehidupan panti (seperti PRSBD). Peranan-peranan tersebut lebih relevan pelaksanaannya di luar panti. Misalnya, seperti yang dilaksanakan para pekerja sosial di kecamatan yang mendampingi kelompok masyarakat miskin dalam program Inpres Desa Tertinggal (IDT), atau Kelompok Usaha Bersama (KUBE) beberapa periode lalu. Di dalam penelitian ini juga terungkap bahwa profesionalisme pekerja sosial di PRSBD "Prof. Dr. Soeharso" masih menjadi persoalan, karena sebagian besar dari mereka berlatar belakang pendidikan SLTP/SLTA/Sarjana Mudal Sarjana Non Profesi Pekerjaan Sosial (lihat Tabel 5). Di samping masalah ketidakprofesionalan, para pekerja sosial dalam melaksanakan peranannya juga dihadapkan berbagai kendala, seperti : faktor klien (tingkat kemampuar yang berbeda, sensitif, tidak disiplin, dll.), faktor birokrasi (kurang koordinasi), maupun sarana dan prasarana yang sudah tidak dapat mendukung kegiatan operasional dan belum mendapatkan ganti atau ditambah jumlahnya. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka yang dapat disarankan adalah agar pihak-pihak yang berkompeten melakukan upaya peningkatan profesionalisme para pekerja sosial, meminimalisir prosedur birokrasi yang cenderung berbelit-belit, serta diberikannya aksesibilitas seluas-luasnya bagi para eks klien (penyandang cacat tubuh) sehingga mereka menjadi mandiri dan dapat menjalankan aktivitas kehidupan dan penghidupannya secara layak sesuai amanat Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1997, pasal 1."

"Salah satu keberhasilan kebijakan terletak pada kemampuan meningkatkan penerimaan dalam negeri, mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri dan meningkatkan penerimaan perpajakan. Undang-undang perpajakan sendiri pada dasarnya menyediakan banyak fasilitas dalam bidang perpajakan baik secara eksplisit maupun implisit melalui penelaahan undang-undang Pajak Penghasilan dan Ketentuan Perpajakan lainnya yang menjadikan dasar hukum perpajakan.Perubahan UU PPh No. 17 Tahun 2000 memberikan fasilitas pajak penghasilan yang dapat dilakukan Wajib Pajak dalam rangka perencanaan pajak penghasilan untuk mengurangi biaya pajak dan meningkatkan penghematan pajak dalam rangka memaksimalkan nilai pajak secara keseluruhan. Hal ini diberikan agar dapat dimanfaatkan wajib pajak untuk mencapai tujuan administratif, keadilan, bersifat program dan pertumbuhan ekonomi.Tujuan penelitian perencanaan Pajak Penghasilan sehubungan dengan Fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan UU sebagimana telah diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2000 merupakan upaya pemerintah agar Wajib Pajak memahami secara mendalam hakekat perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan itu sendiri. Dimana akhirnya mampu meningkatkan penerimaan pajak penghasilan melalui sistem self assessment dalam setiap pemenuhan kewajiban perpajakan.Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis mencakup analisis teoritis melalui studi kepustakaan dengan melakukan kegiatan pencarian, pengumpulan, dan pengkajian dari sumber-sumber bacaan yang relevan seperti undang-undang, peuaturan pemerintah, buku, majalah."

"ABSTRAKPendidikan merupakan salah satu sasaran pokok program pemerintah dalam upaya mempercepat mutu kehidupan menjadi lebih baik. Disamping itu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI memikul tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai program-program kegiatan rutin dan pembangunan. Sedangkan masalah yang berkembang sejak tahun 1983/1984 menunjukkan bahwa nilai rata-rata NEM siswa SMA dari tiap bidang studi mencapai 4,88. Pada sisi lain jumlah siswa tiap tahun bertambah 4,43%, sedangkan laju pertambahan biaya rutin persatuan murid mencapai rata-rata 14,60% per tahun. Berdasarkan pada masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh anggaran biaya rutin terhadap nilai ebtanas murni siswa SMA Negeri di DKI Jakarta. Dengan perumusan hipotesis adalah bahwa pembiayaan pendidikan melalui anggaran rutin yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja pemeliharaan berpengaruh nyata terhadap NEM siswa SMA Negeri di DKI Jakarta. Dengan menggunakan sampel 44 SMA dan 71 Guru di Wilayah DKI Jakarta diperoleh data, yang kemudian dihitung dengan model regresi linier berganda. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan : 1. Hipotesis yang diajukan dapat diterima dengan sangat nyata. 2. 81,24% Nilai Ebtanas Murni (NEM) Siswa SMA Negeri di DKI Jakarta dipengaruhi oleh besarnya belanja pegawai, belanja barang dan belanja pemeliharaan. Sedangkan sebesar 18,76% Nilai Ebtanas Mumi (NEM) itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. 3. Strategi pokok yang perlu dilakukan agar NEM siswa meningkat adalah bila meningkatkan anggaran belanja pegawai sebesar 1 satuan dapat meningkatkan NEM siswa sebesar 1,49 satuan. 4. Sebanyak 35,21% responden menyatakan bahwa meningkatnya NEM siswa dipengaruhi oleh motivasi dari faktor intrinsik, dan 56,33 % responden menyatakan dari faktor ekstrinsik. 5. Sebanyak 49,30% responden menyatakan pencapaian NEM SMA Negeri di DKI Jakarta sudah sangat baik."

"Tesis ini membahas alasan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU No. 30/1999") berdasarkan sifat final dan mengikat putusan arbitrase. Kelebihan arbitrase berupa sifat putusan yang final dan mengikat, pada praktiknya tidak sepenuhnya benar karena baik dalam UU No. 30/1999, New York Convention dan UNCITRAL Model Law terdapat alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase, terlebih lagi dalam Penjelasan Umum Bab VII UU No. 30/1999 terdapat frase "antara lain" yang membuka celah adanya alasan lain bagi Pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase di luar ketentuan Pasal 70 UU No. 30/1999. Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisa permasalahan-permasalahan yang dirumuskan pada Bab 1 adalah metode yuridis normatif dan data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian tesis ini adalah UU No. 30/1999 mengatur alasan pembatalan putusan arbitrase yang bersifat limitatif, keberadaan frase "antara lain" pada Penjelasan Umum Bab VII UU No. 30/1999 menyebabkan ketidakpastian hukum dan alasan pembatalan putusan arbitrase yang diatur dalam New York Convention dan UNCITRAL Model Law berbeda dengan alasan pembatalan putusan arbitrase dalam UU No. 30/1999. Adapun penelitian ini menyarankan agar Penjelasan Umum Bab VII UU No. 30/1999 dimohonkan pembatalannya ke Mahkamah Konstitusi karena frase "antara lain" dalam Penjelasan Umum Bab VII UU No. 30/1999 tersebut bertentangan dengan Pasal 70 UU No. 30/1999 dan mereduksi sifat final dan mengikat putusan arbitrase. ......This thesis discusses the reasons for the revocation of arbitral award under the Act No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution ("Law No. 30/1999") based on the character of the final and binding arbitration award. The advantage of arbitration is the character of its final and binding award, while in practice it is not entirely true because either in the Law 30/1999, the New York Convention or in the UNCITRAL Model Law, the reasons for the revocation of the arbitration award can be found, moreover, in General Explanation Chapter VII of Law No. 30/1999 contained the phrase "among others" which opened the rift for other reasons for the Court to revoke the arbitral award beyond the provision of Article 70 of Law No. 30/1999. The method used in analyzing problems formulated in Chapter 1 is normative juridical method and the data which used are primary, secondary and tertiary data. The results of this thesis are the Law 30/1999 regulate the limited revocation of arbitral award, where the phrase "among others" on the General Explanation of Chapter VII of the Act No. 30/1999 cause legal uncertainty and the reasons for the revocation of an arbitral award which is set in the New York Convention and the UNCITRAL Model Law are different from the reasons for the revocation of arbitral award in Law 30/1999. This thesis suggests that General Explanation Chapter VII of Law No. 30/1999 should be applied for its revocation to the Constitutional Court because the phrase "among others" in the General Explanation Chapter VII of Law No. 30/1999 contrary to Article 70 of Law No. 30/1999 and reducing the final and binding character of arbitral award."

"ABSTRACTMembran anorganik MCM-41 diketahui mempunyai selektifitas cukup tinggi pada pemisahan cair-cair atau gas-gas. Membran silika sistem aliran satu dimensi MCM-41 dapat disintesis pada membran pendukung yang terbuat dari zeolit Malang dan clay Lampung dengan metode hidrotermal. Komposisi larutan mol yang digunakan untuk membuat MCM-41 adalah TEOS : CTABr : NaOH : H2O = 1 : 0,05 : 3,13 : 124,07. Hasil IR menunjukkan bahwa clay sebagai binder material mempunyai kemiripan komposisi dengan zeolit sebagai bahan support. Hasil XRD juga menunjukkan pola difraksi yang hampir sama. Sintering support menunjukkan tingkat kristalinitas yang lebih tinggi walau ada puncak difraksi yang hilang. Setelah pelapisan, hasil XRD terlihat puncak difraksi MCM-41 pada 2? = 2,09. Foto SEM menunjukkan tebal film MCM-41 mencapai 15?m. Pada foto permukaan, terlihat homogenitas distribusi Si dipermukaan support. Pada foto melintang, terlihat ada penyebaran unsur Si yang merata antara sisi support dan film MCM-41, dan terbentuknya nanokomposit MCM-41/support. Analisis dengan EDX juga membuktikan hal ini. Analisis gas permeasi N2 pada membran membuktikan ada kontribusi aliran viskus, mengindikasikan ukuran pori MCM-41 tidak terdistribusi seragam. Hasil filtrasi etanol 5% menggunakan membran setelah kalsinasi dengan bantuan tekanan, dianalisis melalui GC dan dihasilkan kadar filtrat 10,21% dan sisa yang tidak tersaring menunjukkan kadar 4,92%. "