Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pemakaian besi tuang nodular dewasa ini semakin meningkat, karena besi tuang nodular mempunyai sifat-sifat mekanik yang baik jika dibandingkan dengan besi tuang yang lain. Sifat mekanik besi tuang nodular ditentukan oleh struktur mikronya. Dengan demikian perubahan struktur mikro akan menyebabkan perubahan sifat mekaniknya. Salah satu cara untuk mengubah sifat mekaniknya adalah dengan proses perlakuan panas atau dengan paduan. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas bahan (tromol) yang ada dipasaran, menggunakan paduan unsur nikel. Spesimen Y blok dengan standar ASTM E 71 - 64 yang digunakan untuk parameter dimensi tebal coran yang berbeda dart tebal coran yang ada. Sedangkan untuk mengetahui sifat mekanik dan komposisi kimia besi tuang nodular (BTN--50) setelah mendapatkan penambahan unsur nikel sebesar 1%, 2% dan 3 %, dilakukan uji spesiment meliputi : kekutan tank, sifat kekerasan, ketahanan aus, struktur mikro dan komposisi kimia. Hasil penelitian ini menunjukan kekuatan tank dan kekerasan hasil pemaduan lebih tinggi dibandingkan BTN as-cast yaitu untuk kekuatan tarik sebesar 34,6 % dan kekerasan sebesar 26,2.% Sedangkan persentase clongasi BTN as-cast masih rendah yaitu sebesar 4,35 %.

---

Nowadays the use of nodular cast iron is increase, because the nodular cast iron has good mechanical properties that are more profitable. To mechanical properties of nodular cast iron are established by micro structure , so the change of the micro structure will cause the change of mechanical properties. One of the method to change the mechanics properties is using heat treatment process or alloying. The aim of the research is to improve mechanical properties brake drum that is exiting in market. Using nickel alloy with different specimens use of Y block according with ASTM E 71 - 64, dimension parameter thickness and existing thickness. And in order to nodular cast iron mechanical properties and chemical (BTN-50) after being added : 1 %, 2% and 3 % of nickel, and reviewed material (brake drum) have tested for tensile strength, hardness, wear resistance, micro structure and chemical composition. The result of this research showed that tensile strength, hardness are higher than as-cast BTAI increase 34,6 % and hardness increase 26,2 %. And as-cast BIN elongation percentage which is 4,35 %.

Abstrak :
This study aims to obtain empirical evidence of disaster mitigation in Bantul, Indonesia. The expected utility theory and impact of regional characteristics on individual perceptions was used to describe the disaster risk management process. The regional mapping based on hazard level was conducted by a Geographical Information System (GIS). Data used in this research were primary and secondary data. Primary data were obtained by distributing questionnaire to some respondents. Sample amounts used were 395 respondents. The research empirical contribution was to economic valuation method used towards safety and efforts to link regional characteristics, individual perception and also their willingness to conduct mitigation. The research practical contribution was to identify some key obstacles in disaster risk management. Based on multiple regression analysis, this study found that educational level, risk aversion degree, trust towards earthquakeresistant building, control ability, income level, classification of hazard area contributes to higher Willingness To Pay (WTP) for mitigation. It also found that perception towards central governmental roles variable did not affect to WTP for mitigation. However, the income levels of the communities in Bantul positively correspond to WTP for mitigation suggesting that the findings were consistent with the expected utility theory.

Abstrak :
Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan UU No 22 Tahun 1999 banyak menghadapi permasalahan.Secara umum, permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penyelengaraan otonomi daerah meliputi: (1) penataan kewenangan, (2) penataan kelembagaan daerah, 3) .penataan sumber daya aparatur daerah, 4) pengelolaan sumbersumber keuangan daerah, (5) pengelolaan hubungan. Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, (6) pengelolaan hubungan Kepala Daerah dengan DPRD, dan sebagainya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sudut pandang media cetak (Harian Umum Kompas, Riau Pas dan Riau Mandiri), dan mengetahui bagaimana faktor-faktor internal dan eksternal media dalam mengkonstruksikan permasalahan penyelenggaraan otonomi daerah, khususnya yang rnenyangkut: pengelolaan keuangan daerah, hubungan, hubungan Kepala Daerah dengan DPRD, dan Hubzrngan Pemerintah Pusat dengan Daerah, Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah dengan Masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori Berger & Luckman tentang pembentukan realitas sosial (social reality), teori sosiologi media oleh Reese & Shoemaker, dan konsepsi otonomi daerah menurut Cheema & Rondinelli, B.C. Smith dan Ryant Nugroho Dwijowijoto. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut maka otonomi daerah sesungguhnya merupakan realitas atau tepatnya menjadi realitas sosial karena keberadaannya tidak lagi menjadi milik pribadi, tetapi kemudian berubah menjadi milik masyarakat melalui proses eksternalisasi, objektivikasi dan internalisasi. Selanjutnya, penggambaran permasalahan penyelenggaraan otonomi daerah telah mendapat perhatian khusus dari media massa sehingga makna yang terbentuk bersifat simbolis, tergantung pada siapa yang menafsirkannya. Hal ini disebabkan karena konstruksi media dipengaruhi oleh banyak faktor balk internal maupun eksternal. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah konstruktivis, sedangkan metodenya adalah kualitatif, dengan metode analisis framing dari William A. Gamson dan Andre Modigliani. Adapun metode pengolahan dan analisis datanya menggunakan Metode Norman Fairclough yang menekankan pada 3 (tiga) Ievel analisis, yakni pada level teks (text), wacana media (media discourse practice), dan wacana sosial-budaya (sociocultural discourse practice). Hasil penelitian menunjukkan bahwa framing media berbeda-beda (positif, proporsional, dan negative) tergantung pada faktor-faktor yang melingkupinya. Oleh karena itu, dapat dimengerti jika ketiga media cetak tersebut mengkonstruksi permasalahan penyelenggaraan otonomi daerah secara berbeda-beda Harian Umum Kompas mengkonstruksikan permasalahan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 secara proporsional. Yang dimaksud proporsional disini adalah sudut pandang. Isikap yang ditunjukkan mengarah pada dua hal, positif dan negatif Harlan Umum Riau Pos memberikan penilaian proporsional pada permasalahan pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, Riau Pos lebih banyak memberikan penilaian negatif terhadap permasalahan penyelenggaraan otonomi daerah, terutama pada permasalahan hubungan kepala daerah dengan DPRD dan Hubungan Pemerintah Pusat . dengan Daerah, antar Daerah dan Pemerintah Daerah dengan Masyarakat Daerah. Sementara itu, Harlan Umum Riau Mandiri memberikan penilaian negatif pada ketiga permasalahan penyelenggaraan otonomi daerah tersebut di atas. Bagi Riau Mandiri, penyelenggaraan otonomi daerah masih jauh dari harapan. Konstruksi media cetak yang bersifat positif, proporsionallnetral, dan negatif tersebut tentu tidak terjadi secara kebetulan, tetapi pasti dipengaruhi oleh faktor-faktor baik faktor internal maupun eksternal medialteks. Faktor internal Kompas : ideologi (amanat hati nurani rakyat), organisasi media (koran nasional); Riau Pos : ideologi (bangun negeri bijakkan bangsa), pekerja media (sikap wartawan mencari keberimbangan narasumber), organisasi media (Grup Jawa Pos); dan Riau Mandiri: ideologi (kebebasan-suara hati masyarakat Riau), pekerja media (wartawan yang berusia muda dan berani). Faktor eksternal yang mempengaruhi, Kompas: kepemilikan modal, letak geografis di Ibukota Negara dan kedekatannya dengan pejabat Pusat; Riau Pos: kedekatan dengan pejabat pemerintahan di Riau dan "psikologi" sebagai sebuah usaha kelompok, dan Riau Mandiri: kepemimpinan (Basrizal Kota) dan pemanfaatan momentum reformasi. Dari uraian tersebut kemudian direkomendasikan hal-hat sebagai berikut: (1) Perlunya membangun kesadaran dan pemahaman bahwa media massa merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, karena itu instansi penyelenggara kebijakan otonomi daerah (Departemen Dalam NegeriIDDN, Departemen Keuangan/DEPKEU, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara/MENPAN, Badan Kepegawaian Negara/BKN, Lembaga Administrasi Negara/LAN, Pemerintah Provinsi, KabupatenfKota) hendaknya bersedia menjadikan media massa sebagai "partner" dalam mensukseskan implementasi kebijakan otonomi daerah, (2) Perlunya menciptakan pemahaman bahwa penggambaran permasalahan penyelenggaraan otonomi daerah oleh media cetak sesungguhnya tidak terjadi secara kebetulan, tetapi merupakan hasil tarik-menarik berbagai kepentingan yang melingkupinya. Konstruksi media massa dipengaruhi oleh berbagai faktor, balk faktor internal (ideologi media, pekerja media, dan organisasi media), maupun eksternal (kepemilikan modal/ownership dan kondisi sosial budaya), dan (3) Perlunya berpikir positif (positive thinking) terhadap segala sesuatu yang dikonstruksikan oleh media massa, apakah konstruksi yang bersifat positif, proporsionallnetral maupun negatif, karena semua itu dapat dijadikan bahan monitoring dan evaluasi bagi berhasil atau tidaknya penyelenggaraan otonomi daerah.

Abstrak :
UKM merupakan sektor usaha yang sangat penting bagi ekonomi suatu negara. Di Indonesia sektor ini menyediakan lapangan kerja terutama pada saat krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 sektor ini tetap berjalan sementara perusahaan dan industri yang lebih besar terpuruk. Di banyak negara lebih dari 90% bisnis masuk kategori UKM bahkan di Inggris jumlah sektor usaha yang masuk kategori UKM mencapai lebih dari 99%. Selama ini isu lingkungan terfokus pada industri besar saja, jumlah UKM yang besar berdampak menghasilkan limbah dalam kuantitas yang besar pula yang tidak dapat diabaikan. Kota Bandung tempat studi ini dilakukan, industri tekstil mendominasi melebihi jenis usaha yang lain yaitu 1.270 perusahaan atau 38,01% dari seluruh jenis usaha di Bandung. UKM tekstil di Kota Bandung mencapai 1.191 perusahaan kecil dan menengah atau 93,78% dari seluruh jenis usaha tekstil. Beberapa jenis usaha tekstil menghasilkan limbah berbahaya terutama dari jenis usaha pewarnaan. Bahan dasar dari zat pewarna yang digunakan menggunakan senyawa logam yang berbahaya bila terkonsumsi oleh manusia dan bahan organik lainnya yang beracun bagi manusia dan mahluk hidup lainnya. Sektor UKM selama ini dikenal sebagai sektor yang serba kekurangan sumber daya di semua bidang seperti keuangan, organisassi, sumber daya manusia, dan lain-lain. Berdasarkan kondisi ini berbagai program yang ditujukan untuk pengembangan UKM termasuk tekstil harus melibatkan bantuan dari luar UKM yang dapat berasal dari pemerintah ataupun non-pemerintah. Studi ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menentukan prioritas program untuk meningkatkan kinerja lingkungan sektor UKM tekstil menggunakan Analythical Hierarchy Process (AHP) dan Gap Analysis untuk mengidentifikasi program-program yang dibutuhkan dalam rangka untuk mencapai tujuan. ......Small and medium-sized enterprises (SMEs) are the most important sector of a nation's economy. In Indonesia they provide and create jobs, especially during times of recession in 1997-1998 SMEs sector still running while bigger corporate and indutries collaps. In many countries over 90% businesses are in SMEs sector even in UK alone over 99% business are SMEs. After all these years the environmental issue focus only on large businesses, the huge numbers of SMEs that also produce waste in the activities results the environmental impact cannot be neglected. In Bandung City which this study take place, industries of textiles are dominant over others kind of business with 1.270 business unit or 38,01% from all business. SMEs textile in Bandung have portion about 1.191 business unit or 93,78 % from a whole textile business. Some field of textile industries producing hazardous waste espescially dying sectors. The basic substances of colors some from metal origins that give teribble effect to human health and others organic substances also toxic for human and others living. The SMEs sectors also known for lack of resources in almost every kind of field like financial, organization, human resources, etc. According to this condition any kind of programs to improve the SMEs sectors textiles included, should brings external effort which could be from government or non-government. This study was conducted to identify and determined of program priority to improve SMEs textile environmental performance using tools like Analythical Hierarchy Process (AHP) for rating criteria and Gap Analysis to identify programs needed to achieve the goal.

Abstrak :
Latar Belakang Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta mencapai 8-13% per tahun. Keadaan ini tidak diimbangi ,oleh pertambahan paniang jalan yang hanya 4% saja per tahun. Ketimpangan ini menyebabkan ruang gerak kendaraan bermotor makin sempit yang pada akhirnya menimbulkan tingkat pecnakaian jalan yang tinggi. Tingkat pecnakalan yang tinggi merupakan cerminan arus lalu-lintas yang padat. Disamping itu tingkat pemakaian jalan iuga tampak rnengikuti perkembangan unsur-unsur penarik arus lalu-lintas (Traffic Attractor), yaitu sarana jasa, komersial dan industri. Unsur-unsur ini tentunya berperan sebagai penyebab tingginya tingkat pemakaian jalan yang merupakan cerminan dari kepadatan arus lalu-lintas terutama pada jam-jam sibuk baik pagi maupun sore hari. Atas dasar latar belakang tersebut penelitian mi bertujuan membahas kaitan antara tingkat pemakaian jalan pada jam sibuk dengan tingkat kepadatan sarana iasa, komersial dan industri di DKI Jakarta. Masalah: 1. Bagaimana pola tingkàt pemakalan jalan pada jam sibuk di DKI Jakarta ? 2. Bagaimana pola tingkat kepadatan sarana jasa, komersial dan industri di DKI Jakarta ? 3. Bagaimana kaitan antara tingkat pemakaian j alan dengan tingkat kepadatan sarana jasa, komersial dan industri di wilayah DKI Jakarta ? Analisis dilakukan dengan Asosiasi Peta dan Korelasi Statistik Linier Sederhana (r Pearson). Kesi mpul an Pola tinqkat pemakaian jalan memperlihatkan kecenderungan bahwa tingkat pemakaian jalan semakin tinggi di daerah pusat. Pola tingkat kepadatan sarana jasa tinggi dan sedang tersebar merata di daerah pusat, sedang tingkat kepadatan rendah tersebar di bagian selatan, barat dan timur dengan pola yang teratur. Pola tingkat kepadatan sarana komersial memperlihatkan baha kepadatan tinggi dan sedang terkonsentrasi di bagian pusat, sedangkan tingkat kepadatan rendah tersebar di bagian selatan, barat dan timur. Pola tingkat kepadatan sarana industri tinggi tampak terkonsentrasi di bagian timur dan utara, sedangkan tingkat kepadatan industri sedang dan rendah terdapat di bagian pusat, barat dan selatan. Tingkat pemakaian jalan berkorelasi dengan sangat signifikan dengan tingkat kepadatan sarana jasa dan komersial. Sedang korelasi antara tingkat pemakaian jalan dengan tingkat kepadatan sarana industri adalah lemah. Tingkat kepadatan sarana jasa merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap tingkat pemakaian jalan.

Abstrak :
Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh kondisi pelayanan publik di Indonesia yang selama kurun waktu dua orde pemerintahan (orde lama dan orde baru} bahkan sampai saat ini terkesan demikian birokratisnya, sehingga persepsi terhadap birokrasi yang semestinya mengatur tata hubungan secara hirarkhi dan patron-klien, rasional, impersonal dan legalistik telah tampil justeru sebaliknya; yakni irasional, semena-mena, otokratis, inefisien, tidak produktif bahkan muncul sebuah aksioma di kalangan birokrat, 'kalau masih bisa dipersulit kenapa mesti dipermudah!' Adapun tujuan penelitian ini adalah memperoleh gambaran mengenai kebijakan pelayanan sektor publik, proses learning organization, pemahaman pegawai terhadap performance management dan kualitas layanan yang diberikan. Pada kesempatan ini kajian mengambil kasus pada Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen. Dengan demikian diharapkan kajian ini dapat memberikan sumbangan pemikian bagi perkembangan wacana administrasi publik, khususnya dalam pemberdayaan organisasi pelayanan sektor publik. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis baik(melalui pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Variabel yang diteliti meliputi kebijakan pelayanan, performance management, proses learning organization dan kualitas pelayanan. Secara empirik data diperoleh melalui berbagai cara, yakni studi lapangan, wawancara, analisis kebijakan dan kajian pustaka. Populasi sasaran (target population) dalam penelitian ini adalah pegawai Pemerintah Daerah Tingkat II Kebumen dan masyarakat sebagai pelanggan yang ditetapkan berdasarkan simple random sampling atau acak sederhana. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang diwakili oleh unit pelayanan Rumah Sakit, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Bagian Tata Pemerintahan, dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten yang mana masing-masing berperan dalam pelayanan di bidang kesehatan, kebersihan, layanan KIP, dan layanan IMB. Sampling frame dalam penelitian ini meliputi pelayanan kesehatan (pegawai 40 orang dan masyarakat 40 orang), pelayanan kebersihan (pegawai 30 orang dan masyarakat 40 orang), pelayanan KTP (pegawai 8 orang dan masyarakat 30), dan pelayanan IMB (pegawai 12 orang dan masyarakat 20 orang). Setelah dilakukan penelitian diperoleh gambaran bahwa kebijakan pelayanan publik dirumuskan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam melakukan transaksi pelayanan publik. Pelayannan publik dilakukan secara terpisah sesuai dengan jenis atau macam layanan dan dilakukan oleh unit pelayanan publik yang berbeda. Kebijakan pelayanan belum berorientasi pada visi dan misi organisasi, sehingga kebijakan pelayanan yang ada merupakan perangkat peraturan perundang-undangan yang sifatnya bisa saja operasional, petunjuk pelaksana dan teknis. Kebijakan pelayanan publik kurang adaptable terhadap berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat. Kebijakan pelayanan publik belum tersosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat, namun hanya sebagian masyarakat saja yang memahaminya. Penegakkan hukum terhadap pelanggaran suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan tidak dilakukan secara tegas, bahkan setengah-setengah sehingga dalam masyarakat muncul anggapan ketidakseriusan dan ketidakpercayaan terhadap kualitas layanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Organisasi pelayanan publik belum melakukan proses pembelajaran oragnisasi sebagai salah satu strategi mengantisipasi perubahan. Dengan demikian, kecil sekali kemungkinan adanya perubahan sikap dan perilaku pada jajaran aparatur pemerintahan daerah. Tidak adanya dukungan kebijakan terhadap proses pembelajaran, tidak adanya motivasi dan penghargaan terhadap kegiatan pembelajaran merupakan akibat yang muncul dari budaya birokrasi dimana pegawai menganggap dirinya (balk individu maupun organisasi) merupakan instrumen dari organisasi yang lebih besar sehingga tidak perlu mengedepankan proses pembelajaran. Pemahaman pegawai terhadap manajemen kinerja maish belum sepenuhnya dimengerti. Berdasarkan berbagai pemyataan yang terkait dengan manajemen kinerja kebanyakan responden menjawab atau menanggapi pemyataan antara setuju dan tidak setuju, yang berarti belum sepenuhnya mengetahui konsep manajemen kinerja yang sebenarnya. Hal ini dapat dimakiumi karena ternyata manajemen kinerja belum diberlakukan sebagai suatu strategi pemberdayaan organisasi pelayanan sektor publik, tetapi baru pada tingkat pemahaman kognitif yang belum sepenuhnya sesuai dengan konsep dasar yang ada. Kepuasan pelanggan dalam hal ini masyarakat masih menunjukkan tingkat yang rendah. Hal ini terlihat dari adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan oleh pelanggan atau masyarakat dengan kenyataan layanan yang diterima. Kesenjangan yang terjadi menunjukkan kecenderungan negatif, yang artinya pelayanan masih belum dapat memuaskan masyarakat. Manajemen pelayanan publik masih tertinggal dari pelayanan organisasi bisnis yang menekankan pada orientasi profit dan kepuasan pelanggan. Bahkan secara operasional, teori mengenai kebijakan, manajemen kinerja, organisasi pembelajaran dan kualitas pelayanan mengalami kesulitan diterapkan pada organisasi pelayanan publik dalam hal ini Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan pegawai belum sepenuhnya mau berubah dan slap berkompetisi. Beberapa saran yang dapat dikemukakan adalah bahwa sesuai dengan perubahan yang demikian cepat, tingkat persaingan yang tinggi, serta kompleksitas masalah yang berkembang di masyarakat, sudah seharusnya Pemerintah Daerah sebagai pihak yang terkait dengan pelayanan publik secara langsung, dapat meningkatkan kinerjanya melalui berbagai strategi pemberdayaan organisasi.

Abstrak :
Sasaran akhir upaya penegakan hukum adalah terwujudnya keteraturan sosial, keadilan dan ketertiban masyarakat. Polisi sebagai institusi terdepan dalam sistem peradilan pidana diberikan kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana yang menjadi kewenangannya. Penyidik meneruskan hasil penyidikan ke Penuntut Umum dan menghentikan penyidikan jika perkara tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum(tersangka meninggal dunia, nebis in idem, kadaluwarsa dan dicabut pengaduannya). Masalah penelitian mengenai penyidikan tindak pidana oleh Unit Resintel di Polsek Amarta dan fokus penelitian adalah penyelesaian perkara oleh penyidik, baik secara yuridis maupun non yuridis. Penyelesaian perkara secara yuridis karena kasus-kasus yang terjadi merupakan atensi pimpinan, kasus-kasus menonjol serta kasus-kasus yang sudah diketahui oleh pimpinan. Penyelesaian secara non yuridis karena kasus-kasus tersebut sifatnya ringan, tuntutan atau aduannya sudah dicabut dan secara ekonomi kasus dapat menghasilkan keuntungan berupa uang atau materi. Analisis parmasalahan menggunakan teori yang relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan metode etnografi yang dilakukan dengan cara pengamatan terlibat, pengamatan dan wawancara sehingga diketahui latar atau kontek pengambilan keputusan oleh penyidik dalam menyelesaikan perkara. Di dalam tesis ini telah ditunjukkan keputusan penyidik meneruskan perkara ke Penuntut Umum sesuai ketentuan dan menghentikan penyidikan yang cenderung menyimpang dari aturan normatif. Keputusan untuk meneruskan atau menghentikan penyidikan merupakan wewenang Kapolsek selaku pimpinan kesatuan di Polsek Amarta. Implikasi yang dikemukakan meliputi pembenahan sistem administrasi penyidikan, reward dan punishment yang tidak diskriminatif, perbaikan kesejahteraan petugas, pemberdayaan pra peradilan dan standarisasi proses kerja dan hasil kerja serta pertimbangan dibentuknya suatu komisi independen pengawas polisi.

Abstrak :
ABSTRAK
Kecenderungan yang terjadi adalah penguasaan pengangkutan produk oleh armada asing, dimana data menunjukkan bahwa armada nasional hanya menguasai 3,52 persen dari muatan untuk ekspor sedangkan armada asing menguasai 96,48 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya terdapat peluang yang besar bagi armada nasional untuk mengangkut muatan barang ekspor, bila pangsa pengangkutan dapat direbut dari armada pelayaran asing. Untuk dapat melakukan hal tersebut, maka segenap potensi nasional, baik pemerintah maupun dunia usaha harus bekerja sama secara sinergi.

Sehubungan dengan hal tersebut penelitian ini akan melihat bagaimana kegiatan pelayaran dalam mempengaruhi kinerja perdagangan secara makro hal lain yang diketengahkan adalah menyangkut kondisi pelayaran nasional dan sarana penunjangnya dewasa ini.

Analisis penelitian dilakukan dengan metoda deskriptif analisis atas dasar teori perdagangan internasional dengan didukung oleh data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan melalui tehnik wawancara mendalam (in-depth interview) sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi terkait berupa data distribusi angkutan ekspor-impor dan statistik perhubungan.

Hasil analisis diperoleh gambaran bahwa perkembangan pelayaran pada dekade tahun 1980-an mengalami perkembangan yang pesat hal ini di sebabkan karena deregulasi yang dilakukan oleh pemerintah (PAKNOV-21 Tahun 1988). Deregulasi tersebut hanya berdampak kecil pada aspek armada pelayaran (komposisi terbesar armada buatan tahun 1980-1989), sedangkan faktor penunjang seperti sarana dan prasarana pelabuhan belum terpecahkan (Sukarna Wiranta 1998;11) memberikan gambaran tingkat efisiensi pelabuhan Indonesia tahun 1998 sebesar 2 juta TEU's/tahun kontainer sedangkan Singapura 14 juta TEU's/tahun kontainer).

Eksistensi perusahaan pelayaran nasional masa depan sangat tergantung dari daya saing masing-masing perusahaan yang di dukung oleh sumberdaya manusia serta dukungan pemerintah. Kegiatan transportasi taut khususnya bongkar muat sangat mementingkan efisiensi dan efektifitas (turn round time) yang terkait dengan penyelenggaraan sarana dan prasarana pelabuhan.

Kinerja usaha jasa transportasi laut nasional masa depan diharapkan dapat meningkat, agar bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Untuk mewujudkan hal tersebut upaya yang dapat dilakukan adalah kerjasama dengan pelayaran asing (kemitraanlaliansi), pengembangan sarana dan prasarana yang lebih efisien, penataan aspek hukum dan tidak kalah penting adalah pencarian sumber dana alternatif agar dapat mengembangkan armada nasional.