Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Ketetapan MPR Rl Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perlmbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menetapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang dilaksanakan dengan memberikan kewenangan luas, nyata dan bertanggung-jawab kepada daerah secara proposional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perlmbangan keuangan pusat dan daerah. Ketetapan ini membuat UU No. 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah digantikan dengan UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sementara hadimya otonomi daerah yang lebih luas daripada sebelum ini, menimbulkan banyak tanggapan dari berbagai kalangan, mulai dari yang bernada optimis sampai tanggapan-tanggapan pesimis akan kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah ini. Mengingat otonomi daerah sendiri sebagai suatu konsep yang berasal dari kebijakan publik yang dibuat dalam kaitannya dengan kepentingan masyarakat banyak, maka dianggap penting dan menarik untuk mengetahui lebih jauh bagaimana respon yang muncul dari individu-individu dalam masyarakat akibat diberlakukannya otonomi daerah. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh gambaran sikap mahasiswa dan anggota DPRD terhadap konsep Otonomi Daerah, khususnya di propinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu propinsi yang diperkirakan akan meraih kemajuan pesat (kompas, 6 November 2000). Menurut Morgan (1979) pemahaman terhadap sikap dipandang sebagai kunci untuk pemahaman dan kemampuan memperkirakan apa yang akan dilakukan individu. Penelitian ini menggunakan alat berupa kuesioner dengan teknik Semantic Differential dari Osgood , Suci dan Tannenbaum (1957, dalam Snider & Osgood, 1977), berisi item-item kata sifat yang dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) dimensi, yaitu: dimensi evaluasi, potensi, dan aktivitas. Proses face validity dilakukan terhadap alat dengan bantuan expert judgement, dan uji reliabilitas terhadap alat dilakukan dengan perhitungan Alpha Cronbach. Penggalian data dilanjutkan dengan menggunakan pendekatan kualitatif berupa teknik Focus Group Discussion untuk memperkaya analisis dan memperoleh gambaran dinamika tingkah laku. Dari analisa dan interpretasi data diperoleti tiasil batiwa ada perbedaan sikap yang signifikan antara matiasiswa dan anggota DPRD dalam memaknai konsep otonomi daerati, dimana para anggota DPRD memiliki sikap yang cendemng lebih favorable dalam memaknai otonomi daerah dibanding responden matiasiswa. Setelati didiskusikan ternyata dalam masing-masing kelompok responden sendiri terdapat penyebaran sikap yang sukar disebut tiomogen dalam memaknai konsep Otonomi Daerati yang mungkin disebabkan baik responden matiasiswa dan anggota DPRD memiliki sikap yang beragam terfiadap makna dan interpretasi otonomi daerati. Selanjutnya, saran untuk perbaikan penelitian adalati memperbanyak jumlah responden penelitian dan mengukur sikap dengan metode lain, yang lebiti menggunakan pendekatan the Message-learning Approach. Aktiimya penelitian ini ditiarapkan dapat bermanfaat bagi pitiak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerati, pemertiati perkembangan pelaksanaan otonomi daerati, agar melakukan bentuk sosialisasi yang tepat dan mengetatiui masalati yang perlu disosiaiisasikan, juga memberikan masukan dan mendorong timbulnya ide-ide baru bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lanjut.