Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 129 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Usman
"Nikel (6%) yang disangga dengan TiO2 Al203, dan campuran TiO2:Al203 (1:9) digunakan sebagai katalis untuk mengkonversi karbondioksida menjadi metana. Luas permukaan spesifik (BET) katalis setelah reduksi pada suhu 300 °C adalah 39, 120, dan 113 m2/g, sedangkan pada suhu reduksi 400 °C adalah 42, 135, dan 120 m2Ig untuk katalis Ni/TiO2, Al203, dan TiO2:Al203 secara berturut-turut. Setelah reduksi, pada katalis Ni/TiO2 dan Ni/TiO2-Al203 ditemukan peak karakteristik Ni pada difraktogram XRD, sedangkan pada katalis Ni/Al203, tidak ditemukan adanya peak Ni. Berdasarkan tingginya laju metana yang terbentuk (ml/g Nl/detik) pada suhu reduksi 300 °C, urut-urutan katalis adalah Ni/TiO2 > Ni/TiO2-AI203 > Ni/Al203, sedangkan pada suhu reduksi 400 °C urut-urutan katalis adalah NifTiO2-A1203 > NifTi02 > NiIAI203.
Berdasarkan persen konversi CO2 pada kondisi stabil, urut-urutan katalis adalah Ni/AI203 > Ni/TiO2-Al203 > Ni/Ti02 secara berturut-turut, baik pada suhu reduksi 300 °C maupun pada suhu reduksi 400 °C. Pemulihan aktivitas katalis bekas pada katalis Ni/Al203 dipengaruhi oleh lama reduksi, sedangkan pada katalis Ni/TiO2:Al203 dipengaruhi baik oleh lama reduksi maupun oleh lama kalsinasi. Pada katalis regenerasi NifTi02 terjadi kenaikan aktivitas dibandingkan dengan katalis segarnya.

Nickel (6%) which supported by TiO2 y-Al203, and the mixture of TiO2-y-Al2O (1:9) are used as catalyst for convertion of CO2 to methane. The specific surface area of catalysts after reduction at 300 °C are 39, 120, and 113 m21g, whereas after reduction temperature at 400 °C are 42, 135, and 120 m21g, for catalyst NifTi02, Ni/Al2O3, and Ni/TiO2-Al203 respectively. After reduction, the characteristic peak of Ni° were detected on the Ni/TiO2 and NifTiO2-AI203, while not detected at Ni/Al2O3 difractogram. According to methane production, at reduction temperature of 400 °C, the catalyst activity decrease in the order Ni/TiO2,Ni/Ti02-Al203>Ni/Al2O3, while at reduction temperature of 400 °C, the catalyst activity decrease in the order NifTiO2-Al203>Ni/TiO2>Ni/Al2O3.
According to CO2 convertion at steady state, the catalyst activity decrease in the order Ni/A12O3>Ni/Ti02-AI203>Ni1TiO2 for both reduction temperature. The recovery of activity of used catalyst for Ni/Al2O 3 was influenced by long of reduction, for Ni/TiO2-Al203 was influenced by long of reduction and long of calcination. For Ni/TiO2 catalyst, the used catalyst more active than the fresh catalyst."
2001
T9573
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Usman
"ABSTRAK
Pengelolaan rumah sakit mernbutuhkan biaya yang cukup besar, terus menerus dan terus meningkat, disisi lain kemampuan sumber dana dari perintah sangat terbatas. Untuk itu pecan serta masyarakat dalam pembiayaan rumah sakit perlu digali dan ditingkatkan. Atas dasar itu pemerintah melakukan terobosan dengan diberlakukannya Keputusan Pemerintah No. 38 tanggal 22 Agusutus 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan. , Masalah dalam penelitian ini dengan memperhatikan data adalah meningkanya jumlah piutang pasien umum rawat imp dan cenderung meningkat setiap tahunnya.
Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan gambaran tentang manajemen piutang pasien umum rawat imp kelas III berikut permasalahannya. Untuk mendapatkan gambaran tersebut dilakukan analisis terhadap faktor-faktor internal yang berhubungan dengan proses terjadinya piutang pasien umum rawat inap.
Metodologi penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan semi kualitatif, melalui pengkajian terhadap sistem yang sedang berjalan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah piutang pasien umum rawat inap disebabkan oleh masih lemahnya sistem manajemen piutang pasien umum rawat inap kelas III. Tahapan pra perierimaan yang merupakan tahapan yang penting ternyata belum ada Kegiatan informasi yang seharusnya dilakukan pada tahap tersebut, pada tahap berikutnya juga tidak dilakukan. Informasi biaya belum dapat disampaikan kepada pasien / penanggungjawabnya secara berkala, sehingga pasien / penanggungjawabnya tidak dapat memperkirakan jumlah biaya yang hams disiapkan. Masih ada kegiatan-kegiatan / kebijakan-kebijakan yang belum dikukuhkan dalam : Standar Prosedur Operasional " tertulis, sehingga tidak cukup kuat sebagai bahan acuan apabila ada pihak-pihak yang mempertanyakan legalitas kebijakan tersebut. Kurangnya koordinasi, penyediaan tenaga dan slat juga kurang memadai yang mengganggu kelancaran dalam kegiatan. Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan adalah memperbaiki kelemahan-kelemahan dari setiap tahapan.
Penerapan upaya ini diharapkan dapat menekan jumlah piutang pasien umum rawat inap kelas III dan meningkatkan penerimaan rumah sakit.

ABSTRACT
Analysis of the System on Account Receivable Procedure for Self-Paid Inpatients in Dr. Hasan Sadikin General Hospital Year 1997/1998Managing a hospital requires a high cost, in which increases from time to time, mean while the goverment's budget is very limited. Therefore, developing and strengthening community participation is a need.
Based on the above situation, the goverment made its moves through the issuance of Decree pf the Goverment No. 38, dated August 22 1991 on Self Financing and Financial Management Procedures. The issue of this research is focusing on the yearly increase of bad for self-paid inpatients.
The objective of the research is to give the general idea on the management of account receivable for class III self-paid in patients with its problems. Enabling to do so, analysis on the internal factors which associated with the process of account receivable for class III self-paid inpatients was carried out Methodology research chosen is in a form of a descriptive through qualitative approach using analysis on the on going system.
The result showed that the increase of account receivable self-paid patients is due to the weakness of the on going system in managing account receivable for self-paid inpatients. The pre admission stage which became an important stage for transaction to occur, has not been developed yet. Information which should be address during this stage and the following stages were unaccomplished. Periodic information on cost of services as self-paid inpatients was not delivered ti the guarantor, therefore, the guarantors was unable to predict the sum of cost need to be prepared. It is also found that there were some procedures I policies that has not yet written in the Standard Operating Procedure, which can not be used as reference of a legal policy. The lack of coordination, human resources, and hardware interferes the smooth implementation of the system.
Elimination of weakness in every stage, The above solutions hopefully with decrease account receivable for class III self-paid inpatients and increases the revenue.
Reference : 28 ( 1977 - 1997 )
"
Depok: Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Usman
"ABSTRAK
Penelitian ini bermaksud melakukan reevaluasi dan reorientasi terhadap penggunaan pidana penjara jangka pendek dalam sistem pemidanaan. Kemudian mengetengahkan pemikiran alternatif sehubungan dengan eksistensi pidana penjara jangka pendek dalam pembaharuan hukum pidana..
Pokok permasalahan difokuskan pada: 1) Sejauh mana penerapan pidana penjara jangka pendek dalam praktek peradilan pidana, serta faktor yang melatarbelakanginya? Bagaimana relevansi pidana penjara jangka pendek dengan sistem pemasyrakatan sebagai cara pelaksanaan pidana penjara? 3) Dalam rangka pembaharuan hukum pidana, apakah pidana penjara jagka pendek masih perlu dipertahankan, dan alternatif apa yang dapat dikemukakan untuk mengatasi masalah banyaknya penerapan pidana penjara janga pendek?
Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dengan instrunen berupa: studi dokumen, wawancara, angket, dan dilengkapi dengan pengamatan. Penentuan responden dilakukan secara "purposive", kemudian analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif.
Kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut: Dalam kesimpulan umum dapat dikemukakan, bahwa walaupun pidana penjara merupakan jenis pidana yang secara universal banyak digunakan sebagai sarana politik kriminal, akan tetapi dalam perkembangannya terdapat keoenderungan untuk menggunakannya secara selektif dan limitatif. Dalam kebijakan legislatif di Indonesia selama ini masih kurang menunjang kebijakan yang selektif dan limitatif dalam penggunaan pidana penjara jangka pendek. Dari konsep RUU KUHP terlihat adanya upaya untuk membatasi penggunaan pidana penjara jangka pendek. Dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam RUU Pemasyarakatan yang sedang dibahas di DPR saat ini terlihat adanya kemajuan dibanding aturan dalam Reglemen Penjara tahun 1917.
Sebagai kesimpulan khusus dapat dikemukakan sebagai berikut: a) Pidana penjara jangka pendek merupakan jenis pidana yang paling banyak diterapkan dalam praktek peradilan pidana. Hal ini antara lain disebabkan oleh faktor hukumnya itu sendiri di samping adanya alasan praktis; b) Pidana penjara jangka pendek kurang sinkron dengan sistem pemasyarakatan, karena dalam kenyataannya tidak memungkinkan untuk dilakukan proses pemasyarakatan yang memadai terhadap narapidana jangka pendek; c) Kurang memadainya pembinaan terhadap narapidana jangka pendek juga dipengaruhi oleh: faktor peraturan perundang-undangan, petugas, fasilitas, dan partisipasi masyarakat. Pidana penjara jangka pendek juga kurang dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang integratif. d) Dalam rangka pembaharuan hukum pidana, pidana penjara jangka pendek masih dapat dipertahankan dalam sistem pemidanaan sepanjang digunakan secara selektif dan limitatif."
1995
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Usman
"Penelitian ini bertujuan, pertama untuk mengetahui tingkat keberhasilan implementasi kebijakan penunjukan pihak ketiga dalam melaksanakan sebagian proses peneraan dan peneraan ulang meter kWh hubungannya dengan faktor-faktor kristis yang mempengaruhinya, dan kedua untuk mengetahui kesesuaian kebijakan tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Menurut Edwards III, tingkat keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor kritis atau variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum komunikasi yang terjalin, sumber daya yang tersedia, sikap para pelaksana kebijakan, dan struktur birokrasi yang ada pada saat ini tergolong cukup baik dalam mendukung pelaksanaan peneraan meter kWh oleh Perusahaan Pihak Ketiga, hal tersebut ditunjukkan dengan nilai skor relatif rata-rata yang diperoleh untuk keempat variabel tersebut sebesar 59,35%. Dari hasil penelitian juga terungkap bahwa secara umum sikap para pelaksana kebijakan hubungannya dengan sikap atas kesesuaian antara partisipasi Pihak Ketiga dalam proses peneraan meter kWh dengan peraturan perundang-undangan yang ada tergolong cukup baik.

This research has two targets, the first to know level of success of policy implementation of third sector designation in executing some of verification and re-verification processes meter kWh relation with critical factors influencing him, and second to know according to the policy with existing law and regulation. According to Edwards III, level of success of implementation a policy influenced by four critical factor or variable, that is communications, resource, attitude, and bureaucracy structure.
Result of research indicate that in general communications which intertwin, available resource, attitude of executors of policy, and bureaucracy structure which there is at the moment pertained good enough in supporting execution of verification of meter kWh by the Third Sector. The mentioned shown with score value relative mean obtained to be fourth of the variable equal to 59,35%. From research result is also expressed that in general attitude of the executors of policy of relation with attitude to the according to among Third Party participation in executing some of verification of meter kWh with good enough pertained existing law and regulation.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
T21566
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Usman
"Studi atau penelitian ini menelusuri konflik antara Islam liberal dan Islam fundamental di masa pasca-Orde Baru. Perspektif Weberian tcntang konflik intraagama menjadi kerangka teori studi ini. Dalam hal ini, Weber mengatakan ide-ide agama bisa memicu konflik. Sedangkan Joachim Wach, seorang Weberian, menyebutkan sistem simbol agama, peribadatan, dan organisasi merupakan unsur-unsur keagamaan yang sering dipertentangkan oleh kelompok- kelompok agarna dalam satu agama. Sementara Bellah, seorang Weberian lainnya, dalam teori evolusi agamanya, mengemukakan agama berevolusi dari tahap primitif, menuju tahap arkais, menjadi tahap histori, berupah ke tahap modem awal, berpuncak pada tahap modern. Proses evolusi dari satu tahap agama ke tahap agama lain bisa memicu konflik.
Konflik antara Islam liberal dan Islam fundamental antara lain terefleksi dari wacana sosioreligius yang mereka usung melalui buku-buku yang mereka tulis dan terbitkan. Karena itu, studi ini menggunakan analisis wacana sebagai metodologi. Menurut Fairclough, dalam metodologi analisis wacana, peneliti menganalisis wacana (text), proses produksi dan konsumsi wacana (discourse pratice), dan situasi sosial budaya (sosiocultural practice). Studi ini menganalisis wacana dalam unsur-unsur keagamaan (sistem simbol keagamaan, peribadatan, organisasi keagamaan, dan implikasi sosial) yang terdapat pada buku-buku yang ditulis dan diterbitkan oleh kalangan Islam liberal dan Islam fundamental.
Penelitian ini menganalisis kata pengantar buku-buku Islam liberal dan Islam fundamental untuk mengetahui proses produksi dan konsumsi wacana. Penelitian ini juga menganalisis situasi sosial-budaya pasca Orde Baru untuk melacak sasiocultural practice. Islam fundamental, dari sisi simbol keagamaan, menganut teologi monoteisme eksklusif sistem kenabian yang sakral, serta sistem wahyu regresif atau setidaknya permanen. Dari perspektif tindakan keagamaan, Islam fundamental menganut wacana bahwa ibadah di dunia untuk keselamatan di akhirat dan ibadah itu masuk wilayah publik, karena itu negara harus mengaturnya. Dari segi organisasi keagamaan, Islam fundamental mengupayakan negara Islam yang akan membatasi perempuan untuk berkiprah terlampau bebas dalam ruang publik serta mengatur proses ijtihad. Ketiga wacana yang mereka usung menghasilkan implikasi sosial berupa kekritisan terhadap negara, kohesi internal serta cita-cita terwujudnya tatanan sosial yang lebih baik.
Islam liberal, dari segi simbol keagamaan, mengedepankan wacana teologi monoteis inklusif-pluralis, sistem kenabian yang profan atau historis, Serta wahyu progresif. Dari Sisi tindakan keagamaan, Islam liberal mengutamakan nilai sosial dalam ibadah serta menganggap ibadah masuk dalam ruang privat, sehingga negara tak boleh mencampurinya, hanya melayaninya. Dari perspektif organisasi keagamaan, Islam liberal menginginkan bentuk negara yang sekular, tempat posisi perempuan dan laki-laki dalam ruang publik setara dan setiap individu boleh menafsirkan ajaran agama atau berijtihad. Islam liberal mengusung wacana-wacana itu untuk menghasilkan implikasi sosial berupa mendukung negara, demokrasi internal, serta mencita-citakan tatanan kehidupan sosial yang lebih baik.
lmplikasi teoretis studi ini adalah mengonfirmasikan teori konflik intraagarna Weberian. Lebih jauh, studi ini melengkapi teori evolusi agama Bellah. Bellah tidak secara tegas mengatakan bahwa evolusi agama bisa memicu konflik. Studi ini mengukuhkan bahwa evolusi dari satu tahap agama ke tahap agama berikutnya akan memicu konflik internal.
Implikasi teoretis lainnya adalah studi ini menunjukkan bahwa teori Durkheim tentang fungsi agama tidak sepenuhnya benar. Durlcheim menyatakan agama bisa rnenghasilkan solidaritas sosial. Studi ini justru membuktikan bahwa agama bisa memicu konflik intra-Islam dan konflik antar-Islam, antara kelompok Islam liberal dan Islam fundamental.
Studi ini ini juga membantah teori Marx. Marx yang menyebutkan bahwa agama merupakan candu yang membuat manusia terasing dari hakikatnya. Studi ini memperlihatkan, agama, baik yang fundamental maupun yang liberal lahir untuk mendobrak dominasi dan hegemoni. Temuan semacam ini juga membantah studi Muhsln Jamil bahwa Islam fundamental memperjuangkan mitos dan Islam liberal memperjuangkan nalar.
Secara teoretis studi ini juga memprediksikan bahwa dalam pertarungan ini, Islam fundamental akan "mendominasi" wacana keislaman maupun penerjemahan terhadap wacana tersebut ke dalam aksi. Prediksi ini mengonfirmasi studi Liddle dan Binder bahwa islam fundamental akan mendominasi jagad keislaman di negara-negara Muslim. Agar dapat mengimbangi dominasi islam fundamental itu, islam liberal perlu merusmuskan penerjemahan wacana-wacana yang mereka usung kedalam aksi.
Implikasi praktis studi ini adalah bahwa konflik antara keduanya akan tetap berlangsung. secara praktis, kedua belah pihak bisa menjadi penyeimbang satu sama lain. Islam liberal dapat mengerem radikalisme islam fundamental; sedangkan islam fundamental bisa mengerem liberalisme islam liberal.
Implikasi praktis lainnya adalah meski islam fundamental dan islam baru ini tidak bisa bekerja sama. mereka bisa bekerja sama dalam hal-hal yang tidak ada lagi pertentangan di antara keduannya, misalnya dalam pemberantasan korupsi atau penyalahgunaan narkoba."
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T22497
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Usman
"Skripsi ini menjelaskan mengenai fenomena yang terjadi di dalam Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9 (NII KW 9) yang anggotanya melakukan aksi kejahatan altruistik dalam mencari uang (dengan cara menipu, mencuri dan merampok) untuk memenuhi tuntutannya sebagai anggota. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mewawancarai narasumber yang berupa mantan anggota dari NII KW 9. Tujuannya adalah untuk mencari tahu karateristik dari lingkungan serta individu anggota NII KW 9 sehinga dapat memahami landasan, faktor-faktor pendukung mereka untuk melakukan aksi kejahatan altruistik.

This minithesis explains about phenomenon that occurs in the Islamic State of Indonesia Commandment Region 9 (NII KW 9). Their members in order to serve their duties as member, committing crimes by collecting money from society (they steal, rob and committing fraud), researcher called this crime as Altruistic Crime. The method being used in this research is qualitative descriptive method, Researcher interview informants who were members of Islamic State of Indonesia Commandment Region 9 (NII KW 9). The objective of this research is to figure out the characteristics of environment and person themself as a member of Islamic State of Indonesia Commandment Region 9 (NII KW 9) so we able to understand the background, supporting factors why they commit altruistic crime.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S47505
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Usman
2007
TA1433
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Usman
"ABSTRAK
Makalah ini membahas studi kasus sebuah lapangan minyak yang memerlukan pengembangan tahap lanjut untuk optimisasi faktor perolehan namun terkendala oleh ketersedian lahan. Letak lapangan minyak tumpang tindih dengan konsesi batubara. Studi ini bertujuan menentukan skenario pengembangan lapangan tahap lanjut sehingga factor perolehan minyak optimal dan pada saat yang sama produksi batubara juga optimal. Berdasarkan rencana operasi penambangan serta geologi area tumpang tindih, sumur-sumur pengembangan yang terdiri atas sumur produksi dan injeksi berarah diletakkan dalam satu kluster pada area antiklin radius 500 meter. Lokasi sumur aktif juga terletak dalam kluster ini. Metode simulasi reservoir digunakan untuk evaluasi berbagai skenario pengembangan lapangan. Model simulasi reservoir divalidasi dengan metode kesetimbangan materi dan penyelarasan dengan data produksi. Skenario yang menghasilkan faktor perolehan minyak paling optimal adalah dengan menggunakan lima sumurproduksi eksisting, satu sumur injeksi eksisting, empat sumur produksi, dan satu sumur injeksi tambahan. Sumur-sumur tambahan didesain sebagai sumur berarah. Faktor perolehan minyak yang diperoleh sebesar 23.7% atau mengalami kenaikan 6.7% dibandingkan faktor perolehan pada akhir penyelarasan. Pendekatan yang dikembangkan dalam studi kasus ini dapat menjadi model dalam optimasi perolehan minyak dan gas bumi pada wilayah kerja tumpang tindih."
Jakarta: Bidang Afiliasi dan Informasi, Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS", 2017
665 LPMGB 51:1 (2017)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Husaini Usman
Jakarta: Bumi Aksara, 2009
300.72 HUS m
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
A. Gazali Usman
Banjarmasin: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995
303.375.983 GAZ p
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>