Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai perlindungan buruh atas Pemutusan Hubungan Kerja yang didasarkan atas tindakan efisiensi perusahaan. Para tenaga kerja saat ini selalu dibayangi kekhawatiran dan kecemasan ditambah dengan krisis ekonomi yang terjadi hingga saat ini, banyak perusahaan di Indonesia harus melalukan restrukturisasi sehingga perusahaan harus mengurangi karyawannya dengan alasan efisiensi. Isu yang selalu mengiringi kekhwatiran para tenaga kerja yaitu mengenai keabsahan kegiatan pemutusan hubungan kerja atas tindakan efisiensi dan kesesuaian pemberian kompensasi berdasarkan ketentuan Undang-Undang sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan perusahan. Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan efisiensi terjadi pula pada PT. Newmont Nusa Tenggara. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penulisan penelitian ini berbentuk penelitian yuridis normative, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Alat pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi dokumen, bahan pustaka, dan pengamatan/observasi. Yang selanjutnya penulisan ini disebut sebagai Penulisan Hukum Normatif. Dalam rangka penyusunan skripsi ini, penulis akan melakukan penelitian kualitatif sehingga prosedur penelitian akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif. Berdasarkan penelitian penulis, alasan efisiensi PT. Newmont Nusa Tenggara dapat dibenarkan atau sah menurut hukum. Hal ini dikarenakan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang merujuk ke Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011. Begitu pula dengan kompensasi yang diberikan PT. Newmont Nusa Tenggara untuk karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan efisiensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

---

This research discuss about the protection of labour from employment termination on basis of company eficiency. Recently, All labour are worried and anxious about the economic crisis that emerging today, many company in Indonesia must done a restructurisation so company must cut the amount of its employee down by the reason of eficiency. The issue that worry the employee most is the legality of employment termination by the reason of such efficiency and the conformity of compensation based on the laws and regulations as a form of legal protection by the company. The employment termination by reason of efficiency also happened in PT. Newmont Nusa Tenggara. The research conducted by researcher in this writing is juridisch normative research form, namely the research is conducted with the literature research or secondary data. Data collection methods being used is documents review, literature, and observation. Hereinafter referred to as Normative legal research. With respect of this thesis, writer will conduct qualitative research, accordingly the research procedure will result descriptive data. Pursuant to the writer?s research, efficiency reason used by PT. Newmont Nusa Tenggara can be legalised or legal by law. Because, it has been consistent with the provision of Article 164 paragraph (3) Law No.13 of 2003 which referred to judgment of constitusional court number 19/PUU-IX/2011. So then the compensation given by PT. Newmont Nusa Tenggara to the terminated employee on the basis of efficiency has been consistent with the provision of Article 164 paragraph (3) Law No.13 of 2003."

"Jual beli hak atas tanah seharusnya dilakukan di hadapan PPAT sebagaimana ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Namun masih banyak terjadi jual beli hak atas tanah yang dilakukan di bawah tangan dalam arti tidak dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah terkait kedudukan jual beli tanah di bawah tangan dalam perspektif pembuktian untuk memperoleh kepastian hukum atas tanah dan bangunan yang telah dikuasai pembeli. Selain itu juga mengenai keabsahan jual beli tanah dan bangunan yang dilakukan di bawah tangan sebagaimana ditemukan dalam Putusan Nomor 676/Pdt.G/2016/PN.Sby. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun analisis data sekunder dilakukan secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa jual beli tanah di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang belum sempurna sehingga menimbulkan kesulitan pada saat mendaftarkan objek tanah tersebut oleh pembeli. Meski pun demikian perbuatan hukum jual beli itu sendiri adalah sah selama syarat materiil terpenuhi. Oleh karena itu untuk memperoleh kepastian hukum atas tanah serta bangunan, pembeli dapat mengajukan upaya gugatan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan putusan. Selanjutnya pembeli dapat melakukan penandatanganan Akta Jual Beli di mana ia bertindak sekaligus untuk dan atas namanya sendiri selaku pembeli di hadapan PPAT. Dengan demikian perbuatan jual beli hak atas tanah dapat dibuktikan melalui Akta Jual Beli untuk segera didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat.

---

The sale and purchase of land rights should be conducted in the presence of PPAT as stipulated in Article 37 of Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration. However, there are still many trades of land rights conducted in private in the sense that it is not done based on regulations. The issue raised is related to the position of buying and selling land done in private in the perspective of proof to obtain legal certainty over land and buildings that have been controlled by the buyer in addition to the validity of the sale and purchase of land and buildings conducted in private in The Decision No. 676 / Pdt.G / 2016 / PN. Sby. This normative juridical research uses a statutory approach and case approach and uses secondary data that is qualitatively analysed. From those analysis, it shows that the position of buying and selling land made in private has a rudimentary evidentiary power that causes difficulties at the time of land registration that the buyer owns. However, the validity in legal acts are deemed to be valid according to the law as long as the material requirements are met. Therefore, in order to obtain legal certainty over the land and buildings, the buyer can file a lawsuit to the district court to obtain a verdict. Furthermore, from the decision, the buyer can make efforts in the form of carrying out the signing of the Deed of Sale and Purchase as well as acting for and on his own behalf as the buyer, so that the sale and purchase of land rights can be proven by the Deed of Sale and Purchase to be immediately registered with the local Land Office."