Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kompetensi pelayanan berkualitas di sektor publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat masih sering diragukan. Umumnya masyarakat mengkonotasikan pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah kepada masyarakat cenderung kurang bahkan tidak berkualitas. Banyaknya keluhan dan pengaduan yang diajukan masyarakat bilamana mereka berhubungan dengan oknum aparatur pemerintah. Pelayanan tersebut menjadi berbelit-belit akibat birokrasi yang kaku, biaya tinggi, perilaku oknum yang kurang baik dalam melayani, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan pengembangan penanaman modal di daerah, maka BKPMD Propinsi DKI Jakarta menindak lanjuti kebijakan investasinya dengan memberikan pelayanan perizinan investasi yang berkualitas sehingga pelayanan investasi bagi para investor menjadi lebih cepat, mudah, akurat, transparan dan efisien. Masalah kualitas pelayanan adalah berbedanya pelayanan yang diterima dan pelayanan yang diharapkan (yang diinginkan/dibutuhkan), sehingga implikasinya pada baik buruknya kualitas pelayanan tersebut tergantung pada kemampuan untuk memenuhi harapan konsumen secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan konsumen dipengaruhi oleh kualitas pelayanan. Dengan menggunakan model "Service Quality" (Zeithmal - Parasuraman dan Berry), penelitian ini memberikan gambaran kepuasan konsumen (investor) atas pelayanan yang diberikan oleh BKPMD Propinsi DKI Jakarta. Hasil akhir penilaian tingkat kepuasan pelayanan yang diterima oleh investor / calon investor 84,18 %, angka tersebut masih diatas angka kritis (80%) tingkat kepuasan pelanggan atau angka tersebut masih jauh dari tingkat kepuasan yang diharapkan. Hal ini berarti kualitas pelayanan masih buruk serta berdampak pula pada perkembangan investasi di Propinsi DKI Jakarta. Kondisi yang demikian ini, menunjukkan adanya kesenjangan, hambatan dan kelemahan pada pelayanan, walaupun telah dilaksanakan perbaikan dan penyederhanaan prosedur administrasi perizinan investasi. Namun masih ada harapan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan pelayanan publik diatas, apabila kemampuan memberikan pelayanan terus menerus dibenahi agar mencapai kondisi yang maksimal."

"Wajib belajar 9 tahun adalah salah satu program prioritas pemerintah. Pemerintah mentargetkan anak usia 7-15 tahun harus bersekolah. Fakta yang ada adalah masih banyak masyarakat yang tidak dapat bersekolah di jenjang pendidikan dasar karena alasan ekonomi dan bahkan kemudian menjadi pekerja jalanan. Sekolah Dasar Kelas Layanan Khusus (KLK) adalah salah satu dari program pemerintah yang ditujukan memberi kesempatan kepada anakanak yang putus sekolah untuk bisa kembali bersekolah. Program ini sudah dilaksanakan di beberapa kota di Indonesia dengan menggunakan dana APBN, hanya kota Surabaya yang bisa melaksanakan dengan menggunakan dana APBDnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan bagaimana implementasi program dan faktor-faktor yang mendukung yang ada di Kota Surabaya sehingga program SD KLK ini bisa di laksanakan dengan baik . Program SD KLK di dua SD sampel di Kota Surabaya dengan menggunakan dana APBD ini juga bisa mengembalikan anak yang putus sekolah sebanyak 60 anak dan 30% diantaranya bias dikembalikan ke kelas regular. Diharapkan program ini bisa dikembangkan ke Kabupaten/Kota lain dengan menggunakan dana APBD masingmasing Kabupaten/Kota.

---

Nine year compulsory basic education is one of the priorities programme in Indonesia. The government targeted that all children age 7-15 years should go to school. In fact, many children are drop out and lives in the street due to economic problem. Special education service through providing special class is a program to enroll the street children in accessing education. This has been implementing in several districts including Surabaya City, the only district who provided local budget to support this program. This research aims to describe the implementation of the special class services at Dupak I and Banyu Urip III/364 primary schools in Surabaya. It is found that these schools succeed to enroll 60 out of school children and about 30% of them has been joined to the regular classes. It is recommended that this program could be implemented broader and supported by local governments."