Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perlindungan hukum terhadap pemenang lelang, khususnya pada barang tidak bergerak yang dijual oleh bank melalui lelang akibat adanya kredit macet, belum sepenuhnya dilindungi oleh undang-undang. Penyebabnya adalah karena adanya halangan bagi pemenang lelang dalam bentuk gugatan terhadap hasil pelelangan sehingga mereka harus mengikuti proses pengadilan perdata yang panjang bertahun-tahun hingga tercapainya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Tidak adanya perlindungan hukum bagi pemenang lelang juga akan menyebabkan terganggunya keadaan keuangan bank sehingga menjadi tidak sehat karena bank akan mengalami kesulitan dalam menjual barang melalui jasa lelang akibat menurunnya jumlah pembeli lelang. Selain itu, pembatalan risalah lelang oleh pengadilan mengakibatkan bank tersebut untuk memulai proses penagihan hutang dari awal kembali seperti sebelum lelang dilaksanakan. Akibatnya, kondisi keuangan bank yang tidak sehat akan membahayakan kondisi ekonomi dari suatu negara, Indonesia.

---

Legal protection for Auction Winners, especially on the immovable goods sold by means of Auction by Banks due to bad credit, has not been fully protected by the legislations. Auction Winners could not immediately enjoy the goods bought by them because they must face an obstacle in the form of lawsuit against the auction result so that they must follow the whole lengthy process of civil procedure, which could take years, until the Courts reach a final and binding decision or inkrah. The non-existence of legal protection for the Auction Winners would also cause disturbance on the financial condition of a bank so that it would be unhealthy because the bank will have difficulty in selling the goods through auction service due to decreasing amount of auction participant. Further, cancellation of Auction Deed by the Courts will cause the bank to start over the debt collection process from the beginning as if the auction has not been conducted. Moreover, this unhealthy financial condition of a bank would endanger the economic condition of a country, Indonesia."

"Pokok permasalahan  yang timbul di dalam penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya sengketa akibat Pemerintah Kota Surabaya belum melakukan pendaftaran hak atas aset tanah yang dimilikinya sebelum memberikan hak persewaan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendirikan bangunan yang selanjutnya mengalihkan pengelolaan bangunannya  kepada Yayasan GP. Yayasan GP mengalihkan kembali mengenai pengelolaan dan kepemilikan atas tanah kepada PT SKA. Masalah yang diangkat dalam penelitan ini adalah mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan hak persewaan di atas tanah aset miliknya dan mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya selaku pemegang konversi hak atas tanah. Selain itu, Akta yang dibuat oleh Notaris untuk menyerahkan hak atas tanah aset pemerintah daerah tersebut dipertanyakan keabsahannya dan bagaimana Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban atas Akta yang dibuatnya tersebut. Penelitian kepustakaan di dalam penelitian memiliki karakteristik yuridis normatif, yang mana menggunakan fact finding dan problem finding sebagai tipe penelitiannya, sehingga dapat diperoleh jawaban permasalahan berupa simpulan bahwa Pemerintah Kota Surabaya tidak berwenang untuk memberikan hak persewaan kepada pihak lain dikarenakan tanah miliknya belum dilakukan pendaftaran hak di Kantor Pertanahan sehingga hanya dianggap sebagai pemilik secara yuridis ekonomis dan belum secara yuridis materil menjadi miliknya. Akibatnya, Pemerintah Kota Surabaya telah lalai di dalam menjalankan kewajibannya untuk menyukuri, mengusahakan, menjaga dan memelihara tanah yang dimilikinya. Selain itu, Notaris yang membuat Akta di dalam proses peralihan aset tanah objek sengketa ini tidak cermat, teliti dan tidak bertanggung jawab terhadap Akta yang dibuatnya sehingga menimbulkan sengketa di antara para pihak yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran atas Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris sehingga dapat dijatuhkan sanksi.

---

The background of the problem arising in this reaseach is due to a dispute because the Government of Surabaya City has not registered the right of its asset before giving rent rights to the Provincial Govenment of East Java to build a building, which its building management be transfered to GP Foundation. Furthermore, GP Foundation transfers again its management and ownership of that land and building to SKA Limited Liability Company. The reseach problem in this research is concerning the authority of the Government of Surabaya City to give rent rights on its land and concerning the obligations that must be conducted by the Government of Surabaya City as the holder of land conversion. Other than that, the Deed made by the Notary to transfers the land is being questioned concerning its validity dan how the Notary could be liable for the deed made by him/her. This research is conducted based on literature research with normative juridical research method, which uses fact finding and problem finding as the type of the research in order to find the solution of the problem, which is concluded that the Government of Surabaya City does not have the authority to give rent rights to the other parties the its land right has not yet been registered yet at the Land Office. Therefore, the Government of Surabaya City is only regarded as the owner based on economic juridical and not yet on material juridical. The consequence of not doing this is that the Government of Surabaya City has neglected its obligation to give thanks, cultivate, guard and maintain its land. Afterward, the Notary who made the deed concerning the transfer of land in this case is not being cautious, thorough and responsible. As a result, a dispute between the parties emerges and the notary could be sanctioned due to infringing the Notary Office Law and Notarys Code of Ethics."