Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Program diversifikasi untuk mengurangi ketergantungan pada Sumber Daya Energi Minyak dan Gas. Sumber Daya Energi Nuklir merupakan salah satu sumber daya energi alternatif yang mungkin dapat digunakan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya minyak dan gas. Pemanfaatan sumber daya energi nuklir perlu dipertimbangkan secara mendalam karena mendapat penolakan dari masyarakat. Penolakan masyarakat bila tidak ditangani secara bijaksana dapat (berpotensi) untuk menimbulkan permasalahan pada bidang keamanan dan selanjutnya dapat mengganggu kestabilan nasional.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran sumber daya energi nuklir untuk mensubstitusi sumber daya energi minyak dan gas, factor-faktor kendala pemanfaatan sumber daya energi nuklir, dan dampak pemanfaatan sumber daya energi nuklir pada ketahanan nasional. Analisis dimulai dengan menghitung prosentasi peran sumber daya energi nuklir untuk mensubstitusi sumber daya energi minyak dan gas. Faktor-faktor kendala dirumuskan dari tuntutan masyarakat dibandingkan dengan implementasinya pada PLTN. Tuntutan yang belum dapat diselesaikan merupakan faktor kendala. Dampak pada keamanan dirumuskan sebagai faktor-faktor kendala yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan dan dapat (berpotensi) menimbulkan gangguan keamanan.Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran sumber daya energi minyak dan gas yang dapat di substitusi oleh sumber daya energi nuklir menurut rencana adalah 3.39%. Faktor-faktor yang menjadi kendala adalah teknologi yang menyangkut kemungkinan kebocoran radiasi, bahan bakar bekas, dan kemungkinan terjadinya kecelakaan; politik yang menyangkut persepsi masyarakat (masyarakat awam, ahli energi, ahli lingkungan, LSM dalam dan luar negeri, dan media massa); ekonomi yang menyangkut investasi awal yang sangat besar dan kemungkinan terjadinya pembengkaan oleh Studi Tapak dan Studi Kelayakan (STSK) PLTN, dekontaminasi PLTN purna operasi, dan dekontaminasi pada kecelakaan; dan kebudayaan yang menyangkut pengoperasian reaktor (operator reaktor), pengawasan dan perawatan terhadap seluruh peralatan, dan komparasi untuk mengetahui karakteristik peralatan khususnya yang berkaitan langsung dengan sistem keselamatan.Dampak pada keamanan kemungkinan terjadi karena adanya penolakan dari masyarakat, kerawanan sosial dalam masyarakat dan terjadinya kecelakaan yang menjadi bencana kemanusiaan dan bencana finansial serta akhirnya dapat menghancurkan perekonomian negara. Bila PLTN benar-benar akan dibangun dan dioperasikan perlu dilaksanakan penelitian untuk menentukan PLTN yang aman, ekonomis, dan ramah lingkungan; perlu lokakarya yang melibatkan pihak yang pro (BATAN, BAPETEN, DEPARTEMEN ESDM, dan ahli energi) dan kontra (masyarakat awam, ahli lingkungan, LSM, dan lain-lain) PLTN dengan mediator yang netral (Perguruan Tinggi); pengembangan kedisiplinan operator reaktor, pengawasan dan pemeliharaan terhadap seluruh peralatan, dan studi banding untuk lebih mengenal karakteristik peralatan terutama yang berkaitan dengan keselamatan PLTN; dan pengembangan sistem keselamatan dan sistem keamanan supaya PLTN beroperasi secara optimal dan aman.

---

Diversification program aims to reduce national dependence on Oil and Gas energy resources. Nuclear Energy Resource forms an alternative energy resource that is likely to be exploited for reducing the national dependence on oil and gas resources. Making use of nuclear energy resource would be profoundly considered due to general public complaint. The complaint of this type, if not properly resolved, may cause any problem in the national stability.This research identifies and analyzes roles which the nuclear energy resource plays in the distribution of oil and gas energy resources, barriers to their use and their impacts upon the national stability. The analysis begins with calculating percentage of nuclear energy resource that may substitute oil and gas energy resources. They are based on formula of public demand and compared to their implementation in the PLTN ('the Nuclear Power Plant'). Unsatisfied demand serves as a constraint. Its impact on the national stability deems barrier that is, thus far, not settled and that it is likely to result in the national upset.Conclusions derived from this research reveal that the percentage or portion of the oil and gas energy resources which are substituted for the nuclear energy resource is projected 3.39%. The barrier is technology relating to leakage of radiation, spent fuel and potential accident; political policy concerning public perception (general public, energy experts, environmentalists, local and foreign NGOs, mass media); economy relating to large primary investment and possible marking up by the PLTN's Site and Feasibility Study, PLTN's post-operating decontamination, and accidental decontamination, equipment control and maintenance, and comparison in order to identify equipment characteristics especially those directly related to the Safety system.The impact upon security is likely to happen owing to large public complaint, complic social, potential accident that may harm mankind, financial loss and eventually the national economic upset. When the PLTN ('Nuclear Power Plant') shall be properly developed and operated, it needs carrying out a research in order to specify safe, economic, environmental-friendly PLTN; requiring any workshop to involve the proponents (BATAN or 'the National Nuclear Energy Agency' , BAPETEN or 'The Nuclear Energy Controlling Agency', DEPARTEMEN ESDM or 'the Ministry of Energy and Mineral Resources' and energy experts) and PLTN opponents (including general public, environmentalists, NGOs and many others) and neutral mediator(s) (such as Universities); reactor operator discipline development, equipment control and maintenance, comparative study for better recognition of equipment's characteristics particularly those that are related to PLTN's safety; and safety system development to make PLTN operate to an optimum safety."

"Salah satu permasalahan yang mengemuka pasca runtuhnya kekuasaan pemerintahan Presiden Suharto adalah masalah penyelenggaraan pemerintahan daerah. Persoalan ini sebenarnya sudah berkembang sedemikian rupa pada pemerintahan Soekarno. Karena itu, reformasi penyelenggaraan pemerintahan daerah setelah runtuhnya rezim Suharto menjadi salah satu agenda reformasi yang harus diupayakan.Kondisi tahun 1950-an sebenarnya awal gejolak politik nasional dewasa itu. Misalnya terdapat sejumiah pemberontakan daerah yang menuntut kemerdekaan, seperti Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan. Selain itu masih terdapat pemberontakan kecil yang antara lain terjadi di Jawa Barat di awal 1960-an yang terkait dengan isu etnis Cina. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam periode tersebut merupakan permasalahan politik yang pelik dari kedua pemerintahan tersebut.Upaya untuk memperbaiki kondisi pemerintahan daerah era Suharto dimulai dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Secara teoritis undang-undang tersebut menganut model efisiensi struktural (Structural Efficiency Model) yang menekankan pada efisiensi penyelenggaraan pemerintah berupa uniformitas dan pengendalian sebagai pintu intervensi pemerintah dan pengendalian sebagai pintu intervensi pemerintah pusat. Berdasarkan kriterium ini, pemerintah pusat memangkas jumlah susunan daerah otonom, pembatasan peran dan partisipasi lembaga perwakilan rakyat. Selain itu juga ditandai oleh keengganan Pusat untuk menyerahkan wewenang dan diskresi yang lebih besar kepada daerah otonom. Cenderung mengutamakan dekonsentrasi daripada desentralisasi. Paradoks di antara efisiensi yang memerlukan wilayah daerah otonom yang luas agar tersedia sumber daya yang memadai dengan kekhawatiran separatisme jika daerah otonom terlalu luas.Ekses dalam pengaturan pemerintahan daerah seperti tercermin dalam Undang-undang No. 5/1974 tersebut pasca pemerintahan Suharto mendapat reaksi untuk segera diubah. Karena itu muncul gagasan untuk reformasi pemerintahan daerah."

"Dalam skripsi ini penulis akan membahas mengenai aspek kepastian hukum perpajakan mengenai Dasar Perhitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi BUMN Masuk Bursa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 255/PMK.03/2008 (PMK 255). Dalam PMK tersebut, Dasar Perhitungan Angsuran PPh 25 bagi BUMN didasarkan atas RKAP, sementara untuk Perusahaan Masuk Bursa didasarkan atas Laporan Keuangan. Lantas, bagaimana pengaturan bagi BUMN yang telah Masuk Bursa Menggunakan RKAP atau Laporan Keuangan kah mereka? Berdasarkan permasalahan tersebut salah satu hal yang menarik untuk dibahas adalah apakah Perhitungan Ansguran PPh 25 bagi BUMN Masuk Bursa sudah memenuhi aspek kepastian hukum Perpajakan? Selain itu, ditengah permasalahan tersebut Direktorat Jenderal Pajak kemudian mengeluarkan Surat Edaran tentang Penegasan penggunaan Laporan Keunagan sebagai Dasar Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 bagi BUMN Masuk Bursa. Namun apakah langkah tersebut sudah tepat? Dari hasil analisis yang dilakukan, adanya tumpeng tindih pengaturan tersebut tentunya tidak sesuai dengan Asas Kepastian Hukum Perpajakan yang menghendaki bahwa salah satu parameter untuk mengukur apakah telah tercapai kepastian hukum ialah apabila kata dan kalimat undang-undang tersusun sedemikian jelasnya sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda. Selain itu, penyelesaian permasalahan dengan menggunakan Surat Edaran tentang Penegasan bukanlah merupakan langkah tepat. Hal ini disebabkan Surat Edaran Tentang Penegasan merupakan Produk Hukum Peraturan Kebijakan yang hanya mempunyai daya ikat kedalam yakni terhadap pihak Internal Direktorat Jenderal Pajak.

---

This paper will discuss about certainty aspect in Basic Calculation of Installments on Income Tax Article 25 (PPh 25) for Public State-Owned Enterprise as regulated by Ministry of Finance Regulation Number 255/PMK.03/2008 (PMK 255). In this Ministry of Finance Regulation, Basic Calculation of Installment Income Tax Article 25 for State-Owned Enterprise is regulated based on RKAP. Whereas, Basic Calculation of Installment Income Tax Article 25 for Public Company is regulated based on financial statements. So, the problem is How about the regulation for Public State-Owned Company Based on RKAP or Financial Report? Based on this problem, the one of the interest aspect to discuss is Does the calculation of PPh 25 has fulfilled the legal certainty aspect Moreover, when the dispute is occur, Directorate General of Taxes released a circular letter concerning the affirmation of financial statements using for Basic Calculation of Installments on Income Tax Article 25 (PPh 25) for Public State Owned Enterprise. But, does the action is correct From the analysis result, the overlapping arrangement is not accordance with the Tax Law Certainty Aspect which requires that the parameter to measure whether legal certainty has been achieved is if the words and sentences of the law are arranged clearly and can`t causes different interpretations. In addition, solving the problems with released Circular Letter of Affirmation is not the right action. This is due to Circular Regarding Affirmation is only has an internal binding force, namely to Internal Directorate General of Taxes."

"Penelitian ini membahas permasalahan formasi sistem multi-agent menggunakan pengendali prediktif terdistribusi. Model yang digunakan adalah nonholonomic mobile robot. Setiap agen dapat memecahkan sendiri permasalahan optimasi dan mengimplementasikannya setiap cuplikan waktu. Ada dua permasalahan formasi yang dibahas, yaitu formation tracking control dan formation stabilization. Pada permasalahan formation tracking control, setiap agen harus mengikuti referensi trajektori yang telah dibuat dan mempertahankan jarak dengan agen tetangganya. Sedangkan pada permasalahn formation stabilization, setiap agen, dari posisi yang acak, membentuk suatu formasi yang telah ditentukan di posisi yang telah ditentukan juga. Hasil simulasi ditampilkan untuk menggambarkan efektivitas dari pengendali prediktif terdistribusi yang telah didesain. Diperoleh hasil dengan waktu konvergensi yang sangat cepat dibanding jika dengan pengendali lain.

---

This study is concerned with the problem of formation using distributed model predictive control. The model that is used is nonholonomic mobile robot. All the agents are permitted to solve optimization problem by itself and implement them at each time step. There are two formation problem that will be discussed, i.e. formation tracking control problem and formation stabilization problem. On the formation tracking control problem, each agent is required to follow a reference trajectory that has been generated and maintain distance between agents. On the formation stabilization problem, each agent, with random initial condition, is required to form a formation at a specific position that has been determined. A numerical simulation is given to illustrate the effectivenes of the distributed model predictive control. The convergence rate of the result is much faster compared to other control law."