Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah mengevaluasi basil implementasi kebijakan sosial bagi Lanjut Usia Terlantar (LUT) di DIY. Metode Penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis data primer dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara, FGD, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa implementasi kebijakan sosial bagi LUT di DIY masih belum optimal, yang dapat dibuktikan dari ju mlah LUT yang terkover dalam keb ij akan masih sangat sedikit, kualitas layanan yang diberikan untuk LUT masih minimal, pelibatan masyarakat dalam mengurus lansia belum maksimal, dan kebijakan yang khusus mengelola LUT belum ada. Hal ini terjadi karena, pertama kebijakan sosial khusu s untuk LUT belum tersedia, akibatnya kebijak an yang ada masih sangat parsial dan tumpang tindih dengan kebijakan kemiskinan,sehingga pelaksanaannya tidak sensitif lansia. Kedua, dana dan infrastruktur yang tersedia baik di panti dan non panti masih sangat minim dibandingkan dengan jumlah total LUT di DIY. Ketiga,jumlah sumberdaya (SDM) berkualitas pelaksana kebijakan masih terbatas dan sedikit."

"Penelitian mengenai kehidupan kaum imigan Jepang di dalam kamp-kamp relokasi semasa pecah Perang Dunia II di Amerika Serikat telah dilakukan semenjak bulan Maret 2000, tujuannya ialah untuk mengungkapkan sejarah orang-orang Jepang yang menjadi bagian dari masyarakat Amerika Serikat yang sempat mendapat perlakuan diskriminatif secara besar-besaran dengan menempatkan mereka di sepuluh kamp khusus pada kurun waktu Perang Dunia II akibat ketakutan dari sebagian masyarakat kulit putihnya yang lebih didasari oleh prasangka rasial. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari sumber-sumber dari berbagai literatur maupun `web-site' di internet yang berkaitan dengan kehidupan orang-orang Jepang khususnya yang ada di Amerika Serikat. Penelitian bersifat kualitatif dengan menggunakan metode ilmu sejarah. Sumber yang dipergunakan ada yang berupa sumber primer yakni tulisan yang telah dibukukan tentang pengalaman kehidupan di dalam kamp relokasi oleh imigran Jepang yang mengalami sendiri peristiwa tersebut dan beberapa dokumen resmi Pemerintah Amerika Serikat yang berkaitan dengan relokasi. Sumber sekunder yang digunakan berupa buku teks yang membahas baik secara umum maupun khusus tentang imigran Jepang dan kamp relokasi, selain beberapa novel dan cerita pendek yang ditulis sendiri oleh imigran Jepang. Dampak dan akibat yang ditimbulkan dengan adanya pengevakuasian sebanyak 112.000 orang keturunan Jepang di Amerika Serikat ke berbagai kamp relokasi adalah adanya keinginan dari sekitar 5.589 orang Amerika berketurunan Jepang untuk melepas kewarganegaraan Amerika Serikatnya pada tahun 1945. Sebanyak 9.300 dari mereka siap menjalani repatriasi ke Jepang setelah kehilangan segala harta benda dan juga kekecewaan yang sulit diukur atas perlakuan terhadap mereka. Kehidupan di kamp relokasi ternyata juga telah banyak memberi perubahan pada pola perilaku budaya di sebagian internir Jepang, seperti yang dialami oleh kaum perempuan generasi pertama (Isser) yang menjadi lebih mau terbuka, aktif dan bersedia bersosialisasi dengan lingkungannya yang merupakan kebalikan dari kaum laki-lakinya. Sikap yang cenderung untuk lebih menunjukkan bahwa imigran Jepang setia kepada Amerika Serikat diperlihatkan pada umumnya oleh para imigran generasi kedua (Nisei) yang bergabung di dinas kententaraan Amerika Serikat dalam kancah Perang Dunia II baik di Eropa maupun yang di Asia-Pasifik. Sikap maupun tindakan yang mendiskriminasikan seseorang atau suatu golongan apalagi didasarkan pada prasangka rasial, pada dasarnya mereduksi nilai-_nilai kemanusiaannya sendiri walau itu sudah menjadi kenyataan sosial. Berdasarkan pemahaman tersebut, selayaknya segala macam pendiskriminasian dimanapun dan apapun bentuknya harus diupayakan untuk dihentikan."

"Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/DKPP) adalah sebuah dewan etik independen yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan memutuskan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran kode etik, berikut memberikan sanksi atau rehabilitasi. Dalam prakteknya, DKPP tidak hanya membuat keputusan terkait dengan etika pelanggaran, sanksi, dan rehabilitasi tetapi juga memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah untuk meninjau ulang atau mengubah Keputusan tentang penetapan peserta pemilukada, sementara kewenangan untuk meninjau ulang atau mengubah susbstansi keputusan tata usaha Negara oleh KPUD adalah Pengadilan Tata Usaha. Fokus tesis ini adalah pemilihan gubernur di Provinsi Jawa Timur sebagai contoh dimana Putusan DKPP memerintahkan KPUD untuk mengubah keputusan mereka terkait penetapan peserta pemilukada yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi peserta pemilukada oleh KPUD. Perintah DKPP semacam ini tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Putusan DKPP tidak mengubah prinsip-prinsip dan mekanisme pengujian sebuah keputusan tata usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang TUN. Mekanisme penyelesaian sengketa TUN terkait pemilukada di PTUN yang tidak sejalan dengan proses dan tahapan pemilukada telah mengakibatkan DKPP menjadi pilihan bagi calon peserta pemilukada untuk mendapatkan keadilan. Dari sudut pandang penulis, perlu dibentuk suatu mekanisme khusus penyelesaian sengeketa TUN terkait pemilukada di lingkungan peradilan TUN yang sejalan dengan keberadaan, tugas, dan kewenangan DKPP.

---

In accordance with Law No. 15 Year 2011 on the General Election Implementers, Election Organizers Ethics Council is an independent ethic council that has authority to investigate and decide on complaints of alleged violations of code of conduct,which include sanctions or rehabilitations,committed by election organizers (included in the governor/regional elections). In practice, DKPP not only make decisions related to ethic violations, sanctions, and rehabilitations but also order the election organizers to review and/or change the Regional Election Commission decision. Whereas reviewing and changing KPUD decisions is Administrative Court authority.

This thesis focus on governor election in East Java Province as an example area which DKPP verdict compelled KPUD to alter their decision related to electoral candidates, who previously ruled ineligible, could participate in the election. This mechanism is not in line with Law No. 15 Year 2011. DKPP verdict should not change the principles and mechanisms of test administrationin Administrative Court asstipulatedin Administrative law.

Mechanism of election dispute in PTUN is not in line with election process in the regional level. Therefore, DKPP be a favourable option for election candidates to gain justice. From author perspective, it is necessarry to establish special administrative resolution mechanisms in administrative court which it should be along with the existence of DKPP."

"Tesis ini membahas tentang penilaian signifikansi bangunan Candra Naya terkait potensi untuk pemanfaatannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali nilai penting apa saja yang dimiliki bangunan Candra Naya. Kepastian pendirian bangunan Candra Naya memiliki dua kemungkinan yakni apakah tahun 1807 ataukah 1867. Kedua tahun itu terkait dengan dua orang keluarga Khouw yakni Khouw Tian Sek dan Khouw Tjeng Tjoan. Pandangan yang mendasarkan pada tahun 1807 adalah bahwa bangunan Candra Naya tersebut didirikan oleh Khouw Tian Sek dalam rangka menyambut kelahiran putranya yakni Khouw Tjeng Tjoan yang lahir di tahun 1808. Namun pendapat yang menyatakan bahwa bangunan Candra Naya didirikan pada tahun 1867, maka pendirinya adalah Khouw Tjeng Tjoan yang lahir pada ta hun 1808 dan meninggal di akhir abad ke -19. Putra Khouw Tjeng Tjoan lahir di tahun 1879 bernama Khouw Kim An. Pribadi Khouw Kim An inilah yang kemudian menjadikan bangunan Candra Naya kemudian dianggap memiliki signifikansi. Pada saat dewasa Khouw Kim An selain menjadi seorang bankir, dia juga merupakan seorang tokoh masyarakat Cina di Batavia. Dia merupakan salah seorang pendiri Tiong Hoa Hwee Kwan pada tahun 1900, Presiden Kong Kwan (Dewan Cina), anggota Volksraad, pengurus organisasai Chung Hwa Hui, dan juga menjadi pejabat di dalam Chineesch Bestuur dengan pangkat mayor. Khouw Kim An merupakan mayor Cina yang terakhir pada masa Hindia Belanda.Bangunan Candra Naya pada mulanya adalah tempat tinggal keluarga Khouw. Namun pada saat pascakemerdekaan Indonesia, rumah keluarga Khouw itu disewa oleh perkumpulan Sin Ming Hui (Perkumpulan Sinar Baru) yang bertujuan memberikan bantuan dan penerangan bagi masyarakat yang membutuhkan akibat perang serta memiliki misi sosial dalam mendampingi masyarakat Cina di Jakarta. Pada era 1960-an, perkumpulan Sin Ming Hui berganti nama menjadi Perhimpunan Sosial Tjandra Naja. Seiring pengesahan ejaan yang disempurnakan di era 1970 -an, maka perhimpunan tersebut namanya menjadi Perhimpunan Sosial Candra Naya.Di tahun 1994, sebuah perusahaan swasta membeli bangunan Candra Naya dari ahli waris keluarga Khouw, sehingga Perhimpunan Candra Naya memindahkan lokasi aktivitas organisasnya. Rumah keluarga Khouw yang tetap dikenal sebagai bangunan Candra Naya terletak tepat di depan di Jalan Gajah Mada nomor 188, Jakarta. Bangunan Candra Naya sekarang hanya tersisa bangunan utama atau intinya saja. Beberapa bangunan yang berada di dalam komplek halaman rumah keluarga Khouw telah dibongkar. Pembongkaran tersebut sempat mendapatkan p enolakan dari berbagai kalangan, namun faktanya pembongkaran beberapa bangunan Candra Naya tetap dilakukan.Berdasarkan Surat Keputusan Pjs. Gubernur DKI tahun 1972 yang pada saat itu masih mengacu ke peraturan masa Hindia Belanda yakni Monumenten Ordonnantie 1931, kemudian Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1988, Undang-Undang tentang Benda Cagar Budaya tahun 1992 termasuk Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta tahun 1993 yang isinya menetapkan tentang bangunan bersejarah yang banguna n Candra Naya termasuk di dalam daftarnya, maka bangunan Candra Naya dianggap memiliki signifikansi yang tinggi.Bangunan Candra Naya merupakan peninggalan kebudayaan material yang bersifat tangible dan juga intangible dari sudut nilai filosofis masyarakat Cina di Batavia. Signifikansi bangunan Candra Naya dapat dilihat dari beberapa penilaian yakni nilai estetika, sejarah, ilmu pengetahuan, dan sosial. Sedangkan pemenfaatannya dapat diarahkan untuk kepentingan ideologik, ekonomik, dan akademik. Pelestarian terhadap sisa bangunan Candra Naya dapat memberikan pemahaman akan perkembangan sejarah , jatidiri, dan budaya masyarakat Cina di Jakarta tempo dulu. Selain juga merupakan sebuah upaya pelestarian sumber daya budaya di kawasan Jakarta.

---

This thesis is discussing on significance assessment of Candra Naya building which related to its potential utilization and preservation. So, the research's objective is to explore all the valuable features which Candra Naya building has. There are two perspectives of Candra Naya building establishment, in 1807 and 1867. Both of them are interrelated with two people of Khouw Families, Khouw Tian Sek and Khouw Tjeng Tjoan.

First perspective thought that in 1807, Khouw Tian Sek built Candra Naya building to make the acquaintance of his son?s labor, Khouw Tjeng Tjoan, who was born in 1808. Another perspective thought that Candra Naya building was built in 1867 by Khouw Tjeng Tjoan. His son, Khouw Kim An (born in 1879) had made Candra Naya building with significance valuable features . Khouw Kim An was a banker and an important Chinese personage in Batavia as well. During his life, Khouw Kim An had employed many significant roles in Chinese society, for instance, he was a co-founder of Tiong Hoa Hwee Kwan in 1900, a President of Kong Kwan (Chinese Council), a member of Volksraad, an executive board of Chung Hwa Hui organization and a Major in Chineesch Bestuur. He was the only remaining Chinese Major in the Netherlands Indies.

In the beginning, Candra Naya building was a residence of Khouw Families. However, it was rent by Sin Ming Hui association after the Indonesian Declaration of Independence. This organization's (Sin Ming Hui association) aim was to grant in aid for people who really need help after the war. It also had a social mission for Chinese society in Jakarta. In 1960s, Sin Ming Hui association changed its name to "Perhimpunan Sosial Tjandra Naja". After that, the name changed again to ?Perhimpunan Sosial Candra Naya? due to Indonesian fine-tuned spelling terminology in 1970s.

In 1994, a private company bought Candra Baya buil ding from Khouw?s legal heir family. Hence, Perhimpunan Candra Naya (Candra Naya Asssociation) moved the entirely activities to the new location. Khouw Family residence, known as Candra Naya building is located at Jalan Gajah Mada number 188, Jakarta. Now, it is only remained the main building. Many parts of its building had demolished even though there were many protests occurred from the historical and cultural heritage activist community.

Candra Naya building has been proclaimed as a historical building. It b ased on the Governor of Jakarta?s regulation in 1972 which is referred to the Netherlands Indies decree, Monumenten Ordonnantie 1931 as well as Minister of Education and Cultural?s regulation in 1988, Material of Cultural Heritage?s Law in 1992, included the decree of Jakarta Governor in 1993 which decreed that Candra Naya as a historical building. Thus candra Naya building has highly valuable significance.

Candra Naya building as a tangible and intangible material culture heritage based on Chinese philosophy values in Batavia. The significance of Candra Naya building can be assess through aesthetic value, historical value, social value and science value while its utilization can be directed as ideologic, economic and academic.

The remained building of Candra Naya preservation can contribute in Chinese history, identity, and cultural understanding and development in Jakarta. It also addressed as a cultural preservation in Jakarta."

"Kemampuan produksi minyak di Indonesia semakin menurun sejak tahun 1997 hingga sekarang sedangkan kebutuhan produk minyak/ BBM menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Maka produk dimetil eter (DME) dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pada pabrik purifikasi DME ini, umpan dengan komposisi DME, metanol dan air akan dipisahkan sehingga diperoleh DME murni dengan konsentrasi 99%. Dalam proses produksinya, unit-unit proses mengalami banyak gangguan yang berdampak pada menurunnya efisiensi dan kestabilan operasi dan juga berpengaruh pada aspek keselamatan.Pada penelitian ini, pengendali Model Predictive Control (MPC) memiliki kinerja yang lebih baik dibanding pengendali PI dalam mengatasi gangguan dengan penurunan integral of absolute error (IAE) sebesar 40,08% hingga 96,26% dari pengendali PI. Parameter penyetelan (tuning) pada pengendali MPC yang berupa sampling time (T), prediction horizon (P), dan control horizon (M) dicari menggunakan metode non-adaptive dan fine tuning. Analisis kelaikan ekonomi pemasangan MPC menunjukkan bahwa payback period adalah sebesar 14,5 tahun dan 13,4 tahun serta net present value (NPV) sebesar -11juta rupiah dan -9,3 juta rupiah pada skenario gangguan umpan 5% dan 8% secara berturut-turut, sehingga penggantian pengendali dari PI menjadi MPC pada pabrik purifikasi DME secara ekonomi tidak menguntungkan.

---

Oil and gas production in Indonesia always decreasing since 1997 until now, and yet the need of oil and fuel product show increasing trajectory. Dimethyl ether (DME) can be used as altenative energy source, it is environmentally safe and sustainable. In this DME purification plant, feed stream containing DME, methanol, and water mixture is separated to obtain DME with 99% purity. In its production process, process unit in DME plant must get disturbances that will affect to the decreasing of process efficiency, operation stability and even safety aspect.

In this research, Model Predictive Control (MPC) has better performance than PI controller in order to overcome disturbances with error (IAE) reduction ranging from 40,08% up to 96,26% than PI controller. Tuning parameters in MPC controller, which are sampling time (T), prediction horizon (P) and control horizon (M), are estimated by both non-adaptive and fine tuning method. Economic feasibility analysis on MPC controller implementation shows that the payback period is 14,5 years and 14,3 years, then NPV -11 million rupiah and -9,3 million rupiah in disturbance scheme of 5% and 8% respectively . Hence, it is not economically feasible to change PI controller into MPC controller on dimethyl ether purification plant."