Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Ketika masyarakat Indonesia diramaikan oleh pembicaraan tentang otonomi daerah yang berintikan pembagian kewenangan dan keuangan ke daerah, skripsi ini mencoba muncul dengan tujuan untuk mencoba menjabarkan isi dan dampak munculnya UU No.25 tahun 1999 khususnya yang menjadi inti dan konsep pembagian keuangan di masa datang. Dalam euforia yang tinggi itu juga, skripsi ini ingin mengajak kita untuk melihat lagi perbandingan keadilan dan efisiensi antara konsep yang dijalankan sekarang dengan tawaran UU No.25 tahun 1999 ini. Dari data empirik dapat ditarik beberapa kesimpulan penting yaitu: Bahwa daerah yang selama ini mendapat transfer yang besar merupakan daerah yang mempunyai PAD yang besar pula namun telah mengena pada penduduk miskin yang besar serta kualitas SDM yang rendah, pembagian bagi basil SDA kemungkinan akan jatuh pada daerah dengan SDM yang baik pula namun hal tersebut memang sangat terpengaruh padapara pekerja yang berada di lokasi eksploitasi. Dan selama ini SDA yang ada tidak memberi kontribusi yang cukup pada PAD Daerah. Untuk memperjelas bentuk fiskal dalam Undang-undang baru ini skripsi ini mencoba untuk menggunakan dua metode empiris yang dapat membentuk formula dari Dana Alokasi Umum. Dua metode tersebut adalah metode Confirmatory Factor Analysis dan Ordinary Least Square, yang dengan alasan tertentu dianggap paling tepat untuk pembentukan formula ini. Hasil simulasi ini memperlihatkan lima Dati I yang tidak lagi membutuhkan DAU, dan minimal 20 Dati II tidak lagi membutuhkan DAU. Secara empirik, model ini telah berhasil memperlihatkan keberpihakan pada daerah kurang sejahtera baik penduduk dan juga pemerintahan dengan PAD yang rendah. Dan sekali lagi perlu digaris bawahi bahwa persebaran uang ini diberikan pada pemerintah daerah dan bukan langsung pada masyarakat daerahnya.

Abstrak :
This paper looks at the pattern of inequality and convergence of Indonesia's regional income since the 1970s. Although economic growth frameworks have mostly been applied to analyse cross-country growth and convergence, some regional country studies have been done. However, the impact of the macroeconomic conditions at the national level on regional inequality and the convergence process need to be incorporated. Indonesia is an interesting case study, since the economy has been through much turbulence in the lasat few decades from external shocks as well as some major national policy changes. The different record in sub national development has made regional inequality and growth a crucial topic.

Abstrak :
Starting from January 1, 2001, the provincial governments in Indonesia suddenly faced a huge problem in managing their public finance. The management of certain sectors and their budgeting were, including education, decentralized. Government regulation No. 25 in 2007 gave the local governments more freedom to establish a suitable education system for their respective regions. This paper will attempt to analyse the performance of secondary schools across regions. The production function theory will be used due to the government's intention to make the secondary school {years 7-12) the compulsory minimum level of education for the Indonesian people. The results show that the government budget cannot significantly affect the efficiency in the secondary school industry because the inputs that are financed are not significant for inducing efficiency. Instead, external factors like population and also fhe existence of financial loans is likely to be significant. The policy on loans has to be reconsidered to see the cost benefit or- the comparison between returns on human capital improvement through secondary schools and the interest rate of the loan

Abstrak :
Perubahan besar dalam sistem fiskal termasuk diantaranya mengubah hubungan antara tingkat pemerintah dalam bidang fiskal, telah menjadi pembicaraan penting. Tujuan umum dari perubahan tersebut adalah untuk mernbentuk dan membangun sistem publik yang dapat menyediakan barang dan jasa publik lokal yang makin efektif dan efisien, dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi. Namun begitu, secara spesifik dalam perubahan itu masalah desentralisasi juga telah menjadi perdebatan yang semakin seru sejalan dengan semakin pedulinya kita dengan adanya ketidakadilan atau ketidaksamarataan antar daerah, khususnya dengan melihat adanya jurang pertumbuhan antara daerah kaya dan daerah miskin. Khusus untuk Indonesia kita melihat bahwa masalah desentralisasi juga berhubungan erat dengan tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pusat, yang dijadikan dalih untuk mengatakan terambilnya kebebasan dan kedaulatan daerah untuk tumbuh lebih baik. Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik dengan 27 propinsi, 249 kabupaten, 65 kotamadya, 4028 kecamatan dan 66545 desa (data tahun 1997). Dengan jumlah penduduk sebesar 194,8 juta jiwa (berdasarkan Supas 1995) yang tersebar secara tidak merata di 27 propinsi- 59% penduduk tinggal di 7% wilayah daratan Indonesia-tentunya tidak mudah mewujudkan perasaan berdaulat pada setiap individunya, apalagi menciptakan keadilan di seantero 7,9 juta km2 luas laut dan hanya 1,9 juta km luas daratan dengan sumber daya yang juga beragam di setiap propinsinya terlebih di setiap kabupatennya.