Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Analisis jabatan merupakan suatu hal yang mendasar sebelum memulai proses rekrutmen, seleksi dan penempatan karena semua informasi yang diperoleh akan digunakan selama proses ketiga hal tersebut. Tanpa adanya analisis jabatan maka masalah-masalah yang berhubungan dengan kinerja dan kualifikasi karyawan akan muncul dikemudian hari. Prosedur rekrutmen, seleksi dan penempatan tanpa melalui proses analisis jabatan akan menghasilkan ketidakcocokan antara jabatan dengan si pemegang jabatan. Di PT.NAR keluhan yang sering didapati di lapangan adalah kurangnya pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki sebagian besar karyawan dalam melakukan tugas-tugas yang diberikan kepadanya Beberapa upaya yang dilakukan oleh manajemen seperti melakukan pelatihan, baik tentang produk maupun motivalional training, memang telah sodikit membantu mengurangi gap antara tuntutan pekeljaan dcngan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh karyawan, Namun demikian tidak semua karyawan dapat memenuhi tuntutaan perusahaan sehingga terpaksa dilakukan pemutusan hubungan kerja. Selain kurangnya pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh karyawan,tingkat pendidikan dan pengalaman minimum yang menjadi persyaratan jabatan seringkali dianggap tidak cocok/terpenuhi. Pada beberapa jabatan dijumpai bahwa si pemegang jabatan lidak memiliki pegalaman yang cukup di bidang tersebut, selain itu latar belakang pendidikan yang dimiliki juga tidak Sesuai. Kondisi ini tentu sangat menyulitkan pihak manajemen dalam melakukan penempatan Untuk menjawab permasalahan terscbut maka perlu disusun suatu program analisis jabatan agar dapat menghasilkan uraian jabatan dan spesifikasi jabatan yang dapat menjadi landasan dalam melalcukan rekrutmen, seleksi dan pencmpatan. Hal ini sangat penting mengingat sampai saat ini PT. NAR belum memiliki uraian jabatan dan spesifikasi jabatan secara formal. Program analisis jabatan di PT. NAR secara khusus dirancang untuk keperluan rekrutmen, seleksi dan penemepatan meskipun informasi yang dihasilkannya dapat juga dipakai untuk kegiatan-kegiatan manajemen lainnya. Prosedur analisis jabatan melingkupi beberapa tahapan kegiatan yang hams diikuti secara seksama mulai dari tahap persiapan sampai pada format penulisan laporan hasil analisis jabatan. Dalam setiap tahapan kerja diperlukan komitmen dan kerjasama antara manajemen, atasan langsung, pemegang jabatan, rekan kerja setingkat dan analis jabatan agar dapat memperoleh data atau informasi yang akurat dalam pengumpulan data. Metode pengumpulan data juga dirancang sedemikian dengan menggunakan tiga metode yaitu kuestioner, wawancara dan pengamatan agar data yang diperoleh lebih komprehensif

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai cuti notaris sebagai pejabat negara, di mana notaris menunjuk notaris pengganti selama notaris tersebut menjalankan jabatannya sebagai pejabat negara. Seorang notaris yang menjadi Pejabat Negara, wajib cuti atau berhenti. Tujuan penelitian mengetahui status hukum dan pertanggungjawaban atas akta-akta yang dibuat sebelum notaris menjadi Pejabat Negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah bersifat yuridis normatif yang bersifat kepustakaan dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa studi dokumen dan metode analisis data digunakan secara kualitatif. Tipologi penelitian preskriptif yaitu penelitan yang bertujuan memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan. Berdasarkan analisis kualitatif diketahui terdapat 2 (dua) peraturan yang mengatur notaris menjadi pejabat negara, pertama menurut Pasal 17 huruf d juncto Pasal 11 UUJN dan Pasal 12 huruf l dan Pasal 50 ayat 1 huruf l UU Pemilu. Berdasarkan asas lex specialis derogate legi generali, maka seorang notaris yang menjadi Pejabat Negara wajib cuti. Selama menjadi Pejabat Negara, notaris menunjuk notaris pengganti, namun Notaris yang membuat akta bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya baik sebelum menjabat sebagai Pejabat Negara dan setelah menjabat sebagai Pejabat Negara, meskipun notaris yang membuat akta sedang cuti selama menjadi pejabat negara dan sudah ditunjuknya notaris pengganti sebagai penerima protokol notaris, namun papan notaris tersebut masih berdiri dan nama notaris tersebut masih tercantum dalam akta yang dibuatnya sehingga terdapat benturan kepentingan (conflict of interest) antara jabatannya sebagai pejabat Negara dan jabatannya sebagai notaris. ...... This thesis discusses the public notary leave due to assignment as a state officials, in which the public notary appoint substitute notary during the assignment as state officials. Public notary who became State Officials, shall take leave or cease. The purpose of this research is to know legal status and accountability for deeds made before a public notary become a State Officials. The research method used in this thesis is a normative juridical literature and type of data used is secondary data. Data collection tool used is documents research and data analysis methods used qualitatively. Prescriptive typology research is research that aims to provide a solutions or suggestions to overcome the problems. Based on qualitative analysis there are two (2) regulations governing public notary became state officials, according to Article 17 point d juncto Article 11 UUJN and Article 12 point l and Article 50 paragraph 1 point l UU Pemilu. Based on the principle of lex specialis derogate legi generali, a public notary who becomes state officials shall take leave. During the time as State Officials, public notary appoint substitute notary, however the public notary is responsible for the deed made both before and after serving as Public Officials, although the public notary was on leave during assignment as State Officials and has been designated a substitute notary as the recipient of a notary protocol, but the public notary billboard is still standing and public notary name is still listed in the deed made, so that there is a conflict of interest between his/her assingment as State Officials and his/her position as a public notary.

Abstrak :
Salah satu kekayaan sumberdaya hayati Indonesia adalah hutan mangrove. Provinsi Papua memiliki 77,1% dari seluruh luasan hutan mangove di Indonesia. Kota Sorong dan Kabupaten Sorong adalah dua wilayah yang terdapat di provinsi tersebut, yang memiliki hutan mangrove seluas 10.354 km2. Kawasan hutan mangrove di wilayah ini semula dimanfaatkan oleh masyarakat setempat secara subsistem. Selaras dengan perkembangan penduduk dan pembangunan serta perubahan corak ekonomi masyarakat, maka kawasan ini mendapat tekanan yang cenderung semakin meningkat, dengan meningkatnya permintaan terhadap hasil-hasil kawasan hutan mangrove baik berupa kayu maupun non kayu. Namun pengambilan hasil hutan mangrove tersebut menunjukkan tendensi lebih cepat daripada kemampuan regenerasinya. Kondisi ini dalam j angka waktu tertentu, akan menimbulkan dampak negatif yang semakin meluas bagi kawasan ekosistem hutan mangrove setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui interaksi masyarakat setempat dengan- kawasan hutan mangrove, ketergantungan ekonomi masyarakat setempat dan faktor sosial ekonomi masyarakat sebagai pemicu terhadap pemanfaatan kawasan hutan mangrove. Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai informasi ilmiah dan sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan perencanaan pengelolaan lingkungan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara dengan responder sebanyak 60 KK. Penelitian dilaksanakan sejak bulan September-Desember 2003 di Kelurahan Remu Selatan, Kota Sorong dan tiga kampung di Kabupaten Sorong yakni; Kampung Konda, Wersar dan Seyolo. Analisis data yang digunakan adalah tabulasi, uji Chi Square dan koefisien kontingensi Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat tentang kawasan hutan mangrove 43,33 % menyatakan agak rusak dimana kerusakan tersebut 65,% disebabkan oleh manusia. Hasil tangkapan masyarakat terutama ikan dan kepiting mengalami penurunan. Masyarakat setempat/lokal masih menghormati lingkungan alam karena kehidupannya tergantung pada alam sekitarnya/kawasan hutan mangrove. Interaksi masyarakat lokal dengan kawasan hutan mangrove 50,% tergolong dalam kategori sedang. Faktor sosial ekonomi seperti jumlah tenaga kerja keluarga, pendapatan keluarga, pendidikan formal, dan pasar memiliki nilai hitung lebih tinggi daripada nilai tabel X2. Sedang fait-tor jumlah anggota keluarga dan keari.fan tradisional nilai hitungnya lebih rendah daripada nilai tabel X2. Kesimpulan hasil penelitian adalah; (1) Interaksi masyarakat di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong terhadap kawasan hutan mangrove tergolong sedang; (2) Perekonomian masyarakat lokal masih tergantung pada kawasan hutan mangrove yang ada di sekitar tempat tinggalnya; (3) Ketergantungan perekonomian masyarakat lokal yang hidup di sekitar kawasan hutan mangrove terbagi menjadi tiga yakni; (a) ketergantungan terbatas (Kota Sorong); (b) ketergantungan penuh (Kabupaten Sorong); dan (c) tidak mempunyai ketergantungan (Kepulauan Raja Ampat) dan (4) Jumlah tenaga kerja keluarga, pendapatan keluarga, pendidikan formal, dan pasar memiliki dependensi terhadap interaksi masyarakat dengan hutan mangrove. Sedang jumlah anggota keluarga dan kearifan tradisional tidak memiliki dependensi terhadap Interaksi masyarakat dengan kawasan hutan mangrove.

---

Interaction of People with Mangrove Forest Areas (Case Study in Sorong Town and Sorong Regency of Papua Province)One of the richness of Indonesia's biological resources are the mangrove forests. Papua Province has 77.1% of all mangrove forest in Indonesia. Sorong Town and Sorong Regency are two areas existing in the said province, having mangrove forests as large as 10,354 km2. Mangrove forests in this area initially were used by the local people for their subsistence. In line with the progress of population and development as well as changes on the economic pattern of the people, this area is incurred with pressure and then tend to increase caused , by the increased on demands for the mangrove forest products such as wood or non-wooden products. Nevertheless the taking of the said mangrove forest products showed a faster tendency beyond the regenerating capability of mangrove. This condition at certain periods of time, will result in the widening the negative impacts to the local mangrove forest ecosystem. This research aims at a study of the interaction of the local people with the mangrove the forest area. Studied the economic dependency of the local people on the mangrove forests and the social economic factors of the people, as triggerred by the use of mangrove forest areas. The benefits expected from this research is scientific information and as the substance of consideration for the local government in making policies for regional planning and environmental management. This research is descriptive and uses the case study approach. The data collecting techniques used questionnaires and interviews to 60 KK (head a families).respondents. This research was carried are since the month of September to December 2003 at kelurahan/sub-district of Remu Selatan, the town of Sorong and three villages in the Sorong Regency being: Konda, Wersar and Seyolo. The data analysis studied used tabulations, Chi- square test and contingency coeficient. The research results show that 44.33 percent of the respondents had perception on mangrove forests, being sufficiently damaged; where of 65.00 percent the said damage was said to be the result of human being using carelessly of the surroundings. The results of people's catch ( especially fish and prawns) is decrease. The local people still respect the natural environment because their lives depend on the natural surrounding mangrove forest area. The interaction of the local people with the mangrove forest area 50.00 percent is categories on medium. The social economic factor such as the number of family workforce, family income, formal education and market, have been calculated valued as higher than the value of table X2. As for the factor on the number of the family members and traditional wisdom, this study calculated the value give by the respondent is lower than the value in the table X2. The conclusions as a result of the study are; (1) Interaction of the people in town of Sorong and Sorong Regency towards the mangrove forest has to be categorized as medium; (2) Economic the local people depend on the mangrove forest area existing around their homes; (3) The economic dependency of the local people living around the mangrove forests is divided into three categories being; (a) limited dependency (town of Sorong); (b) full dependency (Sorong Regency); and (c) not at all dependent (Raja Ampat/Four Kings Islands); (4) The number of a family workforce, family income, formal education and market influence the interaction of people with their mangrove forests. As for the number of family members and traditional wisdom there seems to be no influence on the interaction of people with mangrove forest areas.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Komitmen dan faktor-faktor Demografik dengan kepuasan kerja karyawan; perbedaan komitmen karyawan terhadap perusahaan berdasarkan faktor-faktor demografik; perbedaan kepuasan kerja antar karyawan berdasarkan faktor-faktor demografik. Komitmen yang dimaksudkan di atas, baik secara keseluruhan (komitmen total) maupun berdasarkan komponen-komponen komitmen yaitu komitmen Afektif, komitmen Kontinuans, komitmen Normatif. Faktor-faktor demografik terdiri dari usia, jenis kelamin, pendidikan, dan masa kerja. Sedangkan kepuasan kerja diperoleh melalui formulasi (rumus). Kepuasan Kerja = Kepentingan (Harapan - Kenyataan). Penelitian ini menggunakan metode Non Eksperimental yang bersifat Ex Post Facto. Responden (subyek) penelitian berjumlah 166 orang. Pengukuran menggunakan skala Likert dengan skala 1 sampai dengan 5. Teknik analisis yang digunakan adalah Regresi Berganda pada taraf signifikansi = 0.05. Sedangkan uji perbedaan komitmen dan kepuasan kerja berdasarkan faktor-faktor demografik menggunakan Uji-T dan Anova Satu Arah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan (bersama) terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara komitmen pada organisasi (juga komponen-komponen komitmen) dan faktor-faktor demografik dan kepuasan kerja baik secara keseluruhan maupun berdasarkan Kepentingan, Harapan dan Kenyataan. Dari hasil tersebut, ternyata bahwa hasil positif dan signifikan merupakan pengaruh komitmen, sedangkan pengaruh faktor-faktor demografik tidak signifikan. Berdasarkan komponen-komponen komitmen, komitmen Afektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja total dan kepuasan kerja berdasarkan Kenyataan; komitmen Normatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja berdasarkan Kepentingan dan Harapan. Sedangkan pengaruh komitmen Kontinuans tidak signifikan. Hasil uji perbedaan komitmen berdasarkan faktor-faktor demografik, semuanya tidak signifikan. Sedangkan pada uji perbedaan kepuasan kerja, hanya pada faktor usia terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kepuasan kerja keseluruhan, dan juga terhadap aspek-aspek kepuasan kerja work it-self, kondisi kerja, dan supervise. Sedangkan pada faktor demografik lainnya, hasil uji perbedaan tidak signifikan. Meskipun hasil penelitian ini menunjukkan ada hubungan yang positif dan signifikan antara komitmen terhadap perusahaan (organisasi) dengan kepuasan kerja, namun belum dapat dikatakan sempurna mengingat berbagai keterbatasan yang dijumpai dalam penelitian ini, khususnya menyangkut instrumen kuesioner dan responden (subyek) penelitian. Oleh karena itu disarankan agar untuk penelitian yang sama kuesioner didisain menjadi lebih singkat dan padat sehingga tidak menimbulkan beban dan rasa jenuh responden yang berakibat terjadinya respons error. Besar sampel penelitian juga perlu dipertimbangkan dengan mengingat analisis statistik yang digunakan.

Abstrak :
"Penelitian ini telah berupaya merumuskan dan mendeskripsikan sejumlah pandangan konseptual, untuk bisa diterapkan sebagai metode tafsir bagi karya-karya teks drama. Pandangan konseptual itu disebut Pendekatan Praksis. Pendekatan Praksis menawarkan konsep penafsiran produktif. Dalam kerangka penafsiran produktif, maka teks drama tidaklah semata-mata terletak pada sesuatu yang secara nyata dan langsung diutarakan secara literal. Makna teks justru terletak dalam cara-caranya yang khusus bagaimana suatu maksud diutarakan. Cara¬cara yang khusus itu seringkali berupa unsur yang bukan ucapan, namun yang menentukan daya pengubah dari apa yang diucapkan. Cara-cara yang khusus itu, dalam tubuh teks drama, muncul berupa berbagai siti'asi wacana. Berbagai situasi wacana itu bersifat lebih kaya dan majemuk kandungan makna-maknanya, dibandingkan dengan makna yang melekat di dalam struktur ceritanya. Jadi, analisa teks drama berdasarkan Pendekatan Praksis melibatkan upaya¬upaya pemahaman mengenai ""bagaimana"" makna-makna itu tercipta dalam konstruksi tekstualnya, dan bukan semata-mata menganalisa ""apa"" yang secara t 'surat dinyatakan dalam teks. Makna muncul dalam wacana, bukan yang melekat dalam cerita. Selain itu, Pendekatan Praksis juga meyakini bahwa bangunan makna dalam tubuh teks drama tidak hanya disusun oleh satu jenis wacana. Teks drama dibangun oleh berbagai cara pengucapan dan model penandaan yang majemuk, yang kemudian menciptakan berbagai wilayah wacana. Adanya berbagai wilayah wacana inilah yang memungkinkan dibukanya berbagai jalan-tafsir terhadap unit-unit teks, sehingga proses tafsir yang interaktif dengan bagian-bagian teks akan menjadi suatu pertemuan yang produktif. Pendekatan Praksis adalah prosedur tafsir yang kritis¬dialogis untuk menemukan makna-makna interaksional teks; yaitu suatu kandungan makna yang lebih dinamis, bersifat menggali dan menguji; tumbuh berkelanjutan, sebagai cerminan dari kedinamisan teks dan kedinamisan penafsir teks itu sendiri. Dalam penelitian ini, teks drama yang menjadi fokus tafsir adalah teks drama ""Perjuangan Suku Naga"" (1975) karya Rendra. Hasil penerapan Pendekatan Praksis terhadap teks drama ""Perjuangan Suku Naga"" menunjukkan bahwa prosedur tafsir melalui bagian-bagian teks yang bersifat signifikan, yakni bagian teks yang berfungsi sebagai representasi dari cara-cara teks tersebut membuka wilayah-wilayah wacananya sendiri, telah ditemukan dan..."

Abstrak :

Penelitian ini membahas mengenai Tanggung Jawab Kantor Pertanahan Jakarta Selatan terhadap Perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/ Kuningan Barat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 168/Pdt.G/2017/ PN JKT SEL. Peneliti tertarik untuk meneliti dikarenakan menemukan keanehan dalam proses perpanjangan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/ Kuningan Barat, dimana permohonan perpanjangan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/ Kuningan Barat dapat diterima meskipun masih terdapat persoalan hukum terhadap obyek tanahnya. Sehingga permasalahan yang akan diteltiti dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan perpanjangan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/ Kuningan Barat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 168/Pdt.G/2017/ PN JKT SEL dan tanggung jawab Kantor Pertanahan Jakarta Selatan terhadap penerbitan perpanjangan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/ Kuningan Barat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 168/Pdt.G/2017/ PN JKT SEL. Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan bentuk penelitian Yuridis Normatif. Sedangkan untuk tipologi penelitian yang saya gunakan adalah Deskriptif Analitis. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan dua buah kesimpulan yakni: keabsahan perpanjangan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/ Kuningan Barat adalah dapat dimohonkan pembatalan sertipikat Hak Guna Bangunan 170/ Kuningan Barat dikarenakan terdapat cacat administrasi dalam proses perpanjangan sertipikat tersebut. (2) Pertanggung Jawaban Kantor Pertanahan Jakarta Selatan terhadap penerbitan perpanjangan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/ Kuningan Barat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 168/ Pdt.G/2017 adalah dikenakan sanksi moral berupa membuat pernyataan secara terbuka dan dikenakan sanksi perdata berupa memohonkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/ Kuningan Barat.

---

This study discusses about the Responsibilities of the South Jakarta Land Office for the Extension of the Building Permit Certificate Number 170 / Kuningan Barat in the Decision of the South Jakarta District Court Number 168 / Pdt.G / 2017 / PN JKT SEL. Researchers are interested to do this researc because I found an oddity in the process of the time extension of certificate of Building Use Number 170 / Kuningan Barat, where the application for the extension of certificate of Building Use Number 170 / Kuningan Barat can be accepted even though there are still legal issues with the land object. So that the problems to be examined in this study are regarding the validity of the extension of the Building Permit certificate Number 170 / Kuningan Barat in the South Jakarta District Court Decision Number 168 / Pdt.G / 2017 / PN JKT SEL and the responsibility of the South Jakarta Land Office for the issuance of the certificate extension Right to Use Building Number 170 / Kuningan Barat in South Jakarta District Court Decision Number 168 / Pdt.G / 2017 / PN JKT SEL. In conducting this research the researcher used the Normative Juridical research form. As for the research typology that I use is Analytical Descriptive. Based on the results of this study, two conclusions were found, namely: the validity of the Building Certificate No. 170 / Kuningan Barat certificate is that the cancellation of the 170 / Kuningan West Building Title Right can be applied due to administrative defects in the certificate renewal process. (2) The responsibility of the South Jakarta Land Office regarding the issuance of the certificate of extension for Building Number 170 / Kuningan Barat in the Decision of the South Jakarta District Court Number 168 / Pdt.G / 2017 is subject to moral sanctions in the form of open statements and subject to civil sanctions in the form of petitioning to the State Administrative Court to revoke the Right to Building Certificate Number 170 / Kuningan Barat.

Abstrak :
Pendahuluan: Obat penyekat beta telah teruji efikasi dan keamanannya pada berbagai penyakit jantung, terutama yang melibatkan ventrikel kiri. Berlawanan dengan hal tersebut, efikasi obat penyekat beta pada ventrikel kanan belum diketahui secara pasti. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang inkonsisten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat efektivitas obat penyekat beta pada disfungsi ventrikel kanan yang terjadi pascaoperasi penggantian katup mitral. Metode: Disain penelitian adalah kohort retrospektif. Jumlah sampel sebanyak 232 orang, terbagi dalam dua kelompok yaitu menggunakan penyekat beta (n=129) dan tidak menggunakan (n=103). Pengukuran data TAPSE kontrol dilakukan dalam waktu 1-12 bulan dari data pascaoperasi. Kejadian rehospitalisasi dan kematian dinilai 6 bulan pascaoperasi. Hasil: Penggunaan obat penyekat beta tidak menunjukkan efektivitas dalam memperbaiki nilai TAPSE [median delta TAPSE adalah 4 (7-29) mm pada kelompok penyekat beta vs 4 (-8-20) mm pada kelompok non penyekat beta; p = 0,71]. Angka rehospitalisasi adalah 14,7% (kelompok penyekat beta) vs 8,7% (kelompok non penyekat beta) dengan p = 0,16. Sedangkan angka kematian adalah 0,8% (kelompok penyekat beta) vs 1,9% (kelompok non penyekat beta), p = 0,60. Kesimpulan: obat penyekat beta tidak memperbaiki disfungsi ventrikel kanan, serta tidak menurunkan angka rehospitalisasi dan kematian pada pasien pascaoperasi penggantian katup mitral. ......Introduction: Beta blockers have proven its efficacy and safety in various heart diseases, especially those involving the left ventricle. Contrary to this, the efficacy of beta blocking drugs in the right ventricle is not well known. Some previous studies have shown inconsistent results. This study aims to determine whether there is an effectiveness of beta blocking drugs on right ventricular dysfunction that occurs after mitral valve replacement surgery. Methods: Design of the study is retrospective cohort. The number of samples is 232 people, divided into two groups, those using beta blocking drugs (n=129) and not using them (n=103). Measurement of control TAPSE data was carried out within 1-12 months of postoperative data. Rehospitalization and mortality incidence were assessed at six months postoperatively. Result: The use of beta blockers did not show any effectiveness in improving TAPSE value [median delta TAPSE value are 4 (7-29) mm in the beta-blocker group vs 4 (-8-20) in the non beta-blocker group]. The rehospitalization rate is 14,7% (beta-blocker group) vs 8,7% (non beta-blocker group), p = 0,16. While the death rate is 0,8% (beta-blocker group) vs 1,9% (non beta-blocker group), p = 0,60. Conclusion: beta-blocking drugs do not improve right ventricular dysfunction, and do not reduce rehospitalization and mortality rates in postoperative mitral valve replacement patients.

Abstrak :
Bahasa Belanda memiliki bentuk-bentuk tersendiri dalam mengungkapkan pengertian ketaktunggalan atau kejamakan nominanya. Tidak demikian halnya dengan bahasa Indonesia yang pada dasarnya tidak mengena1 pembedaan bentuk tunggal dan bentuk tak tunggal dengan berbekal penelitian kepustakaan, penul i s mencoba mewujudkan penul isan ini secara deskriptif dan komparatif. Data yang ada penulis analisis sedemikian rupa sehingga dihararkan sedikit banyak dapat mewakili konsep jamak kedua bahasa tersebut. Diperoleh kesimpulan bahwa pengertian tunggal dan tak tunggal nomina bahasa Belanda berwujud pembedaan bentuk tunggal dan jamak. Bentuk jamak nomina bahasa Belanda ditandai dengan pengimbuhan sufiks jamak, -en, -s (-_s), -eren, -lui,-lieden dan sufiks jamak serapan pada bentuk tunggalnya. Berbeda dari bahasa Indonesia, yang tidak mengenal pembentukan jamak dengan jalan sufiksasi/afiksasi pada bentuk tunggalnya, kecuali sejumlah kata serapan yang sangat terbatas. Sebuah kata yang sama dapat berarti tunggal atau pun jamak, tergantung dari konteks dan situasi. Walau begitu dalam bahasa Indonesia kita dapat menemukenali gejala reduplikasi nomina dalam mengungkapkan ketaktunggalan. Bentuk reduplikasi tidak diperlukan lagi dalam bahasa Indonesia bila dalam frasa nomina sudah ada unsur yang menerangkan kejamakan yaitu numeralia. Sebaliknya dalam bahasa Belanda bentuk formal jamak dengan pengimbuhan sufiks penanda jamak harus tetap digunakan walaupun sudah ada numeralia yang menandai kejamakan nomina itu. Adanya kongruensi antara subjek dan predikat dalam kalimat bahasa Belanda dan penggunaan kata sandang tertentu dapat menandai tunggal dan taktunggalnya nomina. Sementara itu dalam bahasa Indonesia, reduplikasi ajektiva, penyertaan kata para, kaum, umat, reduplikasi verba tertentu yang disertai dengan konfik ber- -an -sampai penggunaan tertentu- dapat mengimplikasikan kejamakan nomina. Dengan mengontraskan konsep jamak nomina kedua bahasa, kita memperoleh pengertian yang jelas mengenai ketaktunggalan ini, dan tentu hal ini dapat memberikan sumbangan kepada bidang penerjemahan dan pengajaran bahasa.