Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Proporsi wanita di Indonesia yang duduk di manajemen perusahaan hanya sekitar 6% dari jumlah total angkatan kerja. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) percaya bahwa wanita mampu menjadi pemimpin bahkan lebih baik dari laki-laki dan mempunyai aspirasi untuk melipatgandakan jumlah wanita di kalangan Direktur di BUMN. Pentingnya organisasi untuk mempertahankan dan mengembangkan pemimpin wanita dibahas pada tinjauan pustaka. Kemudian, komposisi gender pada manajemen BUMN dianalisa dan ditelaah. Pada penelitian ini ditemukan angka rasio wanita yang berada di manajemen BUMN rendah tetapi ada optimisme bahwa angka tersebut akan naik. Ditemukan bahwa program pengembangan experiential yang dilakukan para peserta penelitian dilakukan berdasarkan inisiatif mereka; dan investasi BUMN pada program pengembangan kepemimpinan karyawan wanita, rendah.

---

The proportion of women in Indonesia who sit in the board of directors was only 6% out of the entire women work force. The Minister for State-Owned Enterprise (BUMN) Republic of Indonesia believed that women were capable to be leaders as well or even better than men and had an aspiration to multiply the number of woman in the Director and CEO levels of BUMN. The importance of retaining and developing women leaders for organizations was demonstrated in the literature review. Subsequently, gender composition in BUMNs management and the leadership development of women leaders in BUMNs were explored and analyzed. In this research, low ratio number of women in BUMNs management team was found but there was optimism that the number will increase. Key points discovered in this research were experiential development programs done by the participantsown initiatives; and BUMNs poor investment on leadership development programs towards women employees.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemerintahan daerah di Sumatera Selatan yang terjadi pada tahun 1948 sampai dengan 1957. Pemerintahan daerah merupakan bagian dari administrasi kenegaraan. Sebagai bagian dari administrasi negara Indonesia maka terdapat sistem desentralisasi dalam menjalankan pemerintahan di daerah. Dalam rentang waktu sejak Negara Indonesia merdeka hingga tahun 1957 telah dikeluarkan Undang-undang yang mengatur mengenai pembagian wewenang kepada daerah dan berkaitan dengan pemerintahan di daerah, yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1945, Undang-undang No.22 tahun 1948 dan Undang-undang No.1 tahun 1957. masing-masingUndang-undang tersebut merupakan penyempurnaan dari Undang-undang yang telah dikeluarkan sebelumnya. Desentralisasi merupakan pembagian kekuasaan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah oleh pemerintah pusat untuk mengatur pemerintahan di daerahnya. Pemberian desentralisasi tersebut bertujuan agar pemerintah daerah mampu mengelola kekayaan sumber daya yang terdapat didaerahnya secara maksimal dan demi kepentingan pembangunan di daerah. Penyelengaraan pemerintahan secara desentralisasi di Indonesia telah berlangsung lama. Pengenalan sistem desentralisasi dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda di daerah Pulau Jawa melalui Desentralisasi Wet 1903. Kebijakan desentralisasi sangat penting untuk dilaksanakan agar tidak terjadi ketidakadilan yang menciptakan jurang pemisah yang luas antara daerah dan pusat, dan bisa memberikan rasa aman sehingga tidak menciptakan bahaya disintegrasi di dalam keamanan nasional. Setiap undang-undang tersebut memiliki perbedaan dalam substansi, isi dan latar belakang peristiwa yang menyebabkan diberlakukannya undang-undang tersebut. Meskipun memiliki perbedaan substansi isi namun Pemerintah Pusat telah melakukan usaha untuk memberikan kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus rumah tangga daerah sesuai dengan kondisi yang berlaku di daerah masing-masing. undang-undang tersebut memiliki tujuan yang baik untuk mengatur pemerintahan di daerah, namun dalam pelaksanaannya terdapat persoalan yang timbul dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga timbul berbagai protes melalui sebuah gerakan yang mewakili kekecewaan daerah terhadap pusat. Secara umum, di Sumatera protes terhadap Pemerintahan Pusat diwalili oleh kelompok militer yang membentuk dewan-dewan yang berasal dari kesatuan militer, seperti Dewan Gajah, Dewan Banteng, Dewan Garuda. Di Sumatera Selatan timbul Dewan Garuda, sama halnya dengan Dewan Banteng dan Dewan Gajah yang memiliki keinginan agar Pemerintah Pusat tidak hanya memperhatikan kepentingan pembangunan di Pulau Jawa saja, melainkan juga daerah-daerah di luar Jawa. Karena wilayah Sumatera Selatan memiliki kekayaan alam yang kaya dan telah memberikan sumbangan yang besar terhadap kas negara. Namun kondisi pembangunan di wilayahnya tertinggal jauh. Hal ini lah yang menjadi tuntutan dari daerah kepada Pemerintah Pusat tidak ada.

Abstrak :
Similar to many other countries in the world, Indonesia has been experiencing the increasing number of women workers participation both in formal and informal sectors. While in formal sector the number of female employees has increased from around 10 millions in 2008 to nearly 13 millions in 2011; in informal sector the figure is even doubled: more than 28 millions in 2008 to more than 30 millions in 2011. However to date, women workers are associated with low-skilled, lowwage workers who work in precarious working environment. Women are seldom hold managerial position both in public and private sector. The proportion of women in Indonesia who sit in the board of directors is only 6% from the entire women workers. Thus, this research aims to explore their development experience along the way. In order to obtain initial information, interviews with nine women managers from State-Owned Enterprises (SOEs) were conducted. SOEs were chosen for convenience reason. The research indicates the low ratio number of women in SOEs management team although there is an optimism that the number would increase. Key point discovered in this research is that development experience is mainly done by the participants own initiatives whereas organisational supports are found very limited. This findings will be further explored and confirmed by involving more women managers from various sectors.